Bravo Satria Perkasa
29 Oct 2020
APSI Berikan Advokasi Hukum

APSI Berikan Advokasi Hukum kepada Dua Satpam Teluk Bayur

KSATRIA | Jakarta–Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (DPP APSI) melalui Kepala Biro Hukum dan Advokasi DPP APSI, Partahi Gabe Uli Sidabutar, S.H., M.H. CTLC, Med. bersama DPD APSI Sumatera Barat dan Penasehat Hukum kedua terdakwa Julaiddin berkunjung ke lapas II B Padang untuk membesuk kedua satpam Teluk Bayur, Kamis 29 Oktober 2020.

Menurut Kepala Biro Hukum dan Advokasi DPP APSI, Partahi Sidabutar, bahwa Ketua Umum APSI, Bapak Azis Said telah memerintahkan dan memberikan arahan untuk berdiskusi kepada Penasehat Hukum Kedua Terdakwa.

Partahi berdiskusi membicarakan mengenai tindak lanjut dalam proses banding atas putusan melalui Akta Permintaan Banding Nomor 112/Akta.Pid/2020/PN. PDG dan 110/Akta.Pid/2020/PN.Pdg, yang dalam jangka waktu dekat akan ada penyerahan memori banding oleh tim Penasehat hukum.

Menurut Partahi, bahwa ada kekeliruan Majelis Hakim pada perkara tersebut, karena tidak mempertimbangkan Pledoi Penasehat Hukum mengenai pembelaan terpaksa (Noodweer) sebagaimana Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Kedua satpam ketika bertugas tidak memiliki senjata tajam, bahkan adanya keributan itu berawal datangnya Adek Firdaus (korban) ke lokasi terlarang dan setelah adanya peneguran baik-baik justru Adek Firdaus (korban) melakukan penyerangan menggunakan pisau dan golok kepada kedua satpam di Teluk Bayur,” jelasnya seperti yang tertulis dalam rilis yang diterima Jurnal Security, Kamis (29/10).

APSI berharap dalam proses Judex Factie di Pengadilan Tinggi, Hakim lebih mempertimbangkan Kembali mengenai proses sebab-akibat dan motivasi Adek Firdaus (korban) yang terlebih dahulu menyerang kedua satpam yang bertugas.

Selain itu, APSI akan melakukan advokasi berupa meminta Fatwa Mahkamah Agung mengenai Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dalam Pasal 49 KUHP, agar para Hakim berani membebaskan kasus-kasus yang menimpa satpam yang hanya membela diri pada saat bertugas.

“Kami meminta Mahkamah Agung untuk mengawasi proses banding dan memberikan fatwa terkait pembelaan terpaksa sebagai bekal hakim untuk berani tegas dalam peradilan seperti ini” jelas Partahi.

Partahi berharap, tidak ada lagi satpam-satpam di Indonesia yang dikriminalisasi dalam menjalankan fungsi kepolisian terbatas dalam melaksanakan pengamanan dan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya sebagaimana Perpol 4 Tahun 2020 tentang Pengaman Swakarsa. [adm]

28 Oct 2020

ABUJAPI Panggil PT. PCS dan Siap Advokasi Hukum Kasus Satpam Teluk Bayur

KSATRIA | Jakarta–Setelah putusan hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Padang Sumatera Barat yang memvonis dua orang satpam PT. Philia Citra Sejahtera (PCS) atas nama Eko Sulistiyono divonis 1 tahun 6 bulan pidana penjara dan Effendi Putra divonis 4 tahun 6 bulan pidana penjara, akhirnya menjadi viral di media.

Menindaklanjuti kasus dua satpam yang berurusan dengan hukum ini, Badan Pengurus Pusat Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (BPP ABUJAPI) langsung berkoordinasi dan berkonsolidasi dengan pihak-pihak terkait.

Ketua Bidang Hukum dan Advokasi BPP ABUJAPI Drs. Ganda Panjaitan, CCPS, mengatakan, sebenarnya kasus ini sudah berjalan selama 10 bulan, tepatnya sejak Januari 2020, namun menjadi viral setelah adanya vonis dari Hakim yang diketuai Leba Max Nandoko yang beranggotakan hakim Yose Ana Rosalinda dan Agnes Sinaga.

Dalam keterangannya, Ganda secara resmi mengundang badan usaha jasa pengamanan (BUJP) yang membawahi kedua satpam tersebut yaitu PT. Philia Citra Sejahtera yang diwakilkan kepada empat perwakilan yang dipimpin oleh Maman Sudarjat pada Selasa, 27 Oktober 2020 di kantor Sekretariat BPP ABUJAPI – Basmar Plasa Jakarta.


Menurut Ganda, PT. PCS telah mengambil langkah-langkah advokasi atau pendampingan secara hukum oleh tim Julaiddin SH sejak awal kasus ini terjadi kepada dua satpam yang telah menjadi terdakwa, bahkan pihaknya juga tetap memberikan gaji bulanan secara utuh hingga sampai saat ini.

“Pihak PT.PCS juga telah memberikan santunan duka kepada keluarga almarhum atas nama Adek Firdaus alias Adek Bidai,” ungkap pria yang juga menaungi bidang Advokasi BAHUJAPI (Badan Advokasi dan Hukum Usaha Jasa Pengamanan Indonesia).

Menurut pihak PT.PCS, pihaknya juga mempertanyakan nasib kedua anggota satpam yang sudah divonis sebagai terdakwa dalam kasus tersebut, padahal mereka telah dibekali pendidikan Gada Pratama dan memiliki KTA Satpam dan menjalankan fungsinya sebagaimana diatur dalam Perkap No.24 Tahun 2007.

Menurut Ganda, langkah ke depan telah disepakati untuk melakukan banding atas putusan hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Padang Sumatera Barat. “Ke depan BPP ABUJAPI melalui BAHUJAPI dan personil Satpam akan melakukan koordinasi di lapangan dengan BPD ABUJAPI Sumbar, tim kuasa hukum, dan pihak Pelindo untuk mengawal proses hukum sampai selesai,” terangnya.

Sementara itu Ketua Bidang Organisasi & Keanggotaan ABUJAPI Joko PN Utomo yang ikut memediasi tim dari PT. Philia Citra Sejahtera ini mengatakan, ke depan peristiwa seperti ini diharapkan tidak terjadi lagi. “Pihak ABUJAPI sepakat akan akan memberikan advokasi, pendampingan atas kasus yang terjadi di pelabuhan Teluk Bayur ini,” jelasnya.

Ke depan, tambah Joko, ABUJAPI juga telah menyiapkan sebuah tim hukum yang fokus memberikan advokasi dan hukum untuk BUJP dengan nama BAHUJAPI (Badan Advokasi dan Hukum Usaha Jasa Pengamanan Indonesia).

“Rencananya, BAHUJAPI akan segera dilaunching kehadirannya untuk menjawab kebutuhan bagi BUJP terkait persoalan hukum,” ujarnya. [adm]

28 Oct 2020

Ketua ABUJAPI: Perbaiki Kualitas BUJP, Lalu Cetak Satpam Profesional

KSATRIA | Jakarta–Saat ini jumlah Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) ada sebanyak 2.800 BUJP, yang aktif ada 1.800 BUJP. Sedangkan jumlah satpam ada 640.000 satpam di seluruh Indonesia. Demikian kata Ketua Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) Agoes Dermawan dalam Webinar yang digelar TSSI PP Polri, Selasa (27/10/2020).

Menurut Agoes, bisnis jasa pengaman memiliki peran yang besar dalam perekonomian nasional, bisnis BUJP sangat besar nilainya, yaitu mencapai 2.5 Triliun per bulan. “Ini jumlah yang cukup besar dan ikut berkontribusi dalam pendapatan pajak nasional 250 milyar per bulan,” jelasnya.

ABUJAPI sebagai asosiasi yang beranggotakan BUJP, dituntut bisa mencetak satpam handal dan profesional. Karena itu, tambah Agoes, BUJP harus diperbaiki kualitasnya. Agoes berharap pihak kepolisian untuk selektif dalam memberikan ijin usaha jasa pengamanan.

Agoes menegaskan, BUJP ini mencetak sumber daya manusia karenanya harus memiliki ruh, jadi bukan bisnis semata. Kalau kita hanya mencetak produk-produk yang kita pasarkan ke luar akhirnya yang terjadi kurang maksimal, karena Ekspektasi pasar itu sangat luar biasa, sesuai dengan keinginan customer.

“Kita akui selama ini masih product oriented mencetak satpam dengan pola 232 jam, lalu kita jual, seolah kita mampu semua, tetapi ekspektasi pasar itu luar biasa, ternyata sekarang kita harus ganti dengan customer oriented. Bagaimana BUJP mampu mencetak satpam sesuai dengan market yang ada,” paparnya.

Agoes menambahkan, BUJP harus mempunya sumber daya manusia yang handal dan profesional. Jadi sudah tidak bisa asal-asalan karena ini sudah menjadi tuntutan produk kita. Yang diserap pasar harus baik.

Selain itu, tambahnya, BUJP harus punya kecukupan modal, karena sekarang banyak kita mengirim satpam kepada user yang terkadang paymennya jalan 2 sampai 3 bulan. “Jika tidak kuat modal akan membahayakan. Bahkan bisa menyebabkan satpamnya tidak digaji,” ungkapnya.

Hal lain yang harus diperhatikan oleh BUJP adalah komitmen jangka panjang, dan ini lahir dari pemimpin BUJP. Karena selama ini masih banyak pimpinan yang membuat BUJP secara sampingan sehingga ruhnya tidak hadir. “Ini yang bisa menjadi masalah,” jelasnya.

“Produk kita bukan barang tapi produk manusia antara pimpinan manajemen terhadap produk yang ada ini harus bisa melahirkan ruh satu kesatuan. Ini pekerjaan yang serius, ini mengentaskan pengangguran, menciptakan sosok manusia yang tangguh dan teruji. Jika tidak serius sebaiknya tidak usah mendirikan BUJP,” tegasnya.

Terakhir adalah BUJP harus bangga dengan profesi ini. Banyak pengelola satpam tapi pemimpinnya tidak bangga jadi satpam. Karenanya sangat beralasan kenapa direktur BUJP harus mengikuti pelatihan Gada Utama.

“Di sini ada sebuah ruh maka mereka harus mengetahui, karena industri ini menyatukan antara teori, jiwa menjadi bagian yang tak terpisahkan. Jika kondisi BUJP-nya sudah benar, baru kita bicara mencetak satpam yang profesional dan tangguh,” jelasnya.

Pirantinya sudah ada, kita ikuti saja aturan dari kepolisian, aturan pendidikan dari polri sudah ada semua. Jika ini sudah dilakukan. Tinggal apa yang diinginkan customer harus disesuaikan upskill-nya. Misalnya pengamanan di perbankan, apartemen, perhotelan dan lain sebagainya.

Dengan demikian, jika satpam sudah dilatih profesional, maka kita berharap remunerasi juga lebih baik. Saat ini satpam ada di mana-mana tapi tidak ada dalam hati. Saya dalam beberapa hari ini ikut rancangan pemerintah tentang undang-undang cipta kerja, dari 21 bidang pembagian waktu kerja tidak ada satu pun untuk satpam. “Ini harus kita perjuangkan, satpam itu bagian dari pembangunan negeri ini,” ungkapnya.

Agoes berharap ini menjadi PR bersama, ABUJAPI sudah punya komitmen untuk membangun skala upah satpam, ABUJAPI sudah membentuk tim Pokja untuk standar upah profesi satpam. “Satpam itu minimal harus 40 persen di atas UMP. Ini perjuangan kita, dengan demikian profesi satpam jadi sebuah kebanggaan dan bukan pilihan terakhir,” tuturnya. [adm]

28 Oct 2020
Azis Zaid

Ketua APSI, Azis Said: Perpol Pam Swakarsa Bentuk Reformasi Satpam

KSATRIA | Jakarta–Hadirnya Perpol Nomor 4 Tahun 2020, bagi Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) merupakan bentuk reformasi di bidang satuan pengamanan (Satpam), karena dalam Perpol ini, satpam sudah memiliki baju baru dan kepangkatan.

Menurut Ketua Umum APSI, Azis Said dalam Webinar yang digelar TSSI PP Polri pada Selasa 27 Oktober 2020, pihaknya mengapresiasi atas penyelenggaraan webinar ini, karena semangatnya PP Polri seperti semangatnya Bapak Awaloedin Djamin hingga sampai akhir hayat mengabdi di bidang sekuriti. “Sepertinya halnya para purnawirawan di PP Polri tetap menekuni bidang sekuriti,” ungkapnya.

Azis juga mengapresiasi kepada Polri atas lahirnya Perpol Nomor 4 tahun 2020 ini, karena merupakan reformasi satpam. Di mana satpam akan menjadi profesional. “Ini memang harapan kami. Saat itu saya menyarankan ke Polri agar satpam dipisahkan antara satpam yang sekedar memakai baju dengan satpam yang d kelola BUJP. Ini bentul-betul merupakan reformasi,” tegasnya.

Azis juga menjelaskan terkait perkembangan satpam di Indonesia dan peraturannya, di mana ini dimulai sejak kelahiran Satpam pada 30 Desember 1980 oleh Bapak Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Dr. Awaloedin Djamin, M.P.A.

Lalu pada tahun 2003 ada perbaikan melalui Revisi Buku Pedoman Tugas Pengamanan Swakarsa berdasarkan skep Kapolri No Pol : Skep/1017/XII/2002 tertanggal 17 Desember 2002 di mana Pelatihan terdiri dari 3 tingkat 1. Tingkat Dasar 2. Tingkat Lanjutan 1 (Danru/Danton) 3. Tingkat Lanjutan 2 (Manager) Masing-masing dengan pola 232 Jam Pelajaran.

Dalam perjalanannya, lahirlah Peraturan Kapolri No 24 tahun 2007 tentang Sistim Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/ Lembaga Pemerintah di mana Pelatihan Gada Pratama 232 Jam Pelajaran, Gada Madya 160 Jam Pelajaran dan Gada Utama 100 Jam Pelajaran.

APSI Terlibat dalam Penyusunan Perpol Pam Swakarsa

Kemudian pada tahun 2020 lahir Perpol No 4 tahun 2020 tentang Sistim Pengamanan Swakarsa pada 5 Agustus 2020. “Kami terlibat dalam pembuatannya, termasuk pembuatan peraturan kabaharkam (Perkaba) yang membahas tentang Satpam, Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP), Pengguna Jasa Pengamanan dan Asosiasi,” ungkapnya.

APSI tambah Azis, dalam penyusunan Perpol Pam Swakarsa pernah mengusulkan agar satpam yang dikelola oleh warga itu tidak perlu ada gada pratama dan seragamnya dibuat lain. Akhirnya dalam Pokja dibahas hingga akhirnya lahirlah pembeda antara satpam dan satkamling. “Kami menghargai prestasi Komjen Pol Moechgiyarto karena beliau Kabaharkam yang sangat mau menekuni bidang satpam ini,” tuturnya.

“Dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2020 sudah dibedakan satpam tradisional tadi berubah menjadi satkamling dengan baju biru. Sedangkan satpam berbaju coklat wajib ikut pelatihan dan wajib memiliki KTA,” jelasnya.

Di antara usulan APSI yang juga ditampung dalam Perpol Pam Swakarsa ini adalah tentang seseorang disebut sebagai satpam harus memenuhi tiga kriteria, yaitu direkrut oleh BUJP atau perusahaan sesuai ketentuan Polri, memiliki KTA satpam, dan memiliki status ketenagakerjaan baik itu PKWT atau karyawan tetap. “Ini perjuangan kami saat pembuatan Perpol, alhamdulillah dipenuhi. Karena dengan adanya ini satpam akan dipenuhi hak-haknya,” tuturnya.[adm]

27 Oct 2020

Inilah 6 Hal Penting Terkait Satpam di Perpol Pam Swakarsa

KSATRIA | Jakarta–Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri Drs. Edy Murbowo, SIk, MSi membuka acara Webinar bertema Membangun Sistem Pengamanan yang Tangguh di Era Industri 4.0. yang digelar PT. Tetap Setia Sekuriti Indonesia (TSSI) PP Polri pada Selasa, 27 Oktober 2020.

“Sejalan dengan ancaman keamanan di lingkungan industri, untuk mewujudkan Pam Swakarsa ini saya fokus pada manusianya, secanggih apapun sistem dan teknologi keamanan tetap memerlukan SDM unggul, peralatan teknologi tetap sebagai pembantu manusia dalam bekerja,” ungkapnya di Jakarta, Selasa (27/10).

Edy menjelaskan, dalam upaya mewujudkan Pam Swakarsa harus dilakukan secara sinergi dari hulu ke hilir, melibatkan pemangku kepentingan, dengan demikian apa yang akan dilakukan sudah komprehensif, tidak ada pihak yang keberatan karena merasa tidak dilibatkan dalam pembinaan Pam Swakarsa.

 

Dalam pembinaan, tambah Edy, pihaknya sebagai pembina akan selalu bersinergi dengan internal Polri dan ekternal Polri, dalam hal ini antara lain dengan asosiasi ABUJAPI, APSI APJASI, PP Polri dan konsultan yang berkompeten untuk merumuskan kebijakan dalam pembinaan Pam Swakarsa.

Untuk itu, Edy mengajak masyarakat untuk memahami enam hal terkait dengan satpam yang ada dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2020.

  1. Satpam sebagai Profesi
    Saat ini satpam mengalami perubahan yang luar biasa, karena satpam sebagai kelompok profesi pengemban fungsi kepolisian terbatas yang memperoleh pengukuhan oleh Polri, sehingga status tenaga kerja satpam sekarang adalah sebagai profesi.

  2. Punya Kompetensi
    Sebagai profesi satpam harus punya kompetensi khusus, melalui pelantikan dalam menjalankan profesinya.

  3. Penataan Kurikulum
    Polri menyambut penataan ulang kurikulum dan bahan pelajaran serta menyiapkan instruktur satpam yang kompeten dan asesor komeptensi dengan merujuk pada Menaker RI No. 259 Tahun 2018 tentang standar kompetensi kerja nasional Indonesi dan satuan pengamanan.

  4. Penertiban Ijazah
    Polri akan menertibkan ijazah pelatihan dan piagam baru adalah keputusan pengukuhan anggota satpam yang berisi kepangkatan, tanda kewenangan, kartu tanda anggota dan buku riwayat satpam.

  5. Meningkatkan Peran Asosiasi Satpam
    Polri mendorong asosiasi yang terbentuk atau yang akan terbentuk untuk mewawadahi anggota satpam, guna menampung aspirasi dan memperjuangkan hak-hak satpam, serta bersama–sama menyusun kode etik satpam sekaligus dewan penegak etik sebagai pedoman perilaku dalam menjalankan profesinya yang pada akhirnya satpam tidak perlu lagi membentuk serikat pekerja atau serikat buruh.

  6. Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan
    Polri akan melakukan Koordinasi pengawasan pembinaan teknis kepada satpam agar satpam semakin berdaya, satpam bukan menjadi beban daya perusahaan pengelola dan pengguna. [adm]
24 Oct 2020

Kasus Satpam Teluk Bayur, ABUJAPI akan Koordinasi dengan BUJP Tempat Mereka Bekerja

KSATRIA | Jakarta–Dua orang Satpam divonis bersalah dalam kasus penganiyaan berujung meninggalnya seseorang di kawasan Pelabuhan Teluk Bayur, Kota Padang, Sumatera Barat. Mereka bernama Effendi Putra dan Eko Sulistiyono.

Kedua terdakwa dinilai bersalah oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua Leba Max Nandoko dan beranggotakan Agnes Monica dan Yose Ana Roslinda saat sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

“Memutuskan terdakwa Eko Sulistiyono divonis 1 tahun 6 bulan pidana penjara dan Effendi Putra divonis 4 tahun 6 bulan pidana penjara,” kata Majelis Hakim saat membacakan amar putusan saat sidang yang digelar, Selasa (21/10) lalu.

Menanggapi beredarnya video dan liputan media atas vonis dua anggota satpam ini, Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) ikut keprihatinannya terhadap kasus yang menimpa kedua satpam yang ada di bawah naungan BUJP.

“Anggota satpam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BUJP dan ABUJAPI sudah tentunya harus dibantu dan dibela,” jelas Ketua Umum ABUJAPI Agoes Dermawan dalam rilis yang dikeluarkan pada Sabtu (24/10/2020).

Agoes menambahkan, anggota satpam merupakan garda terdepan yang beresiko tinggi dalam bertugas dan memiliki tanggung jawab tinggi untuk mengamankan aset perusahaan, khususnya mengamankan diri sendiri dari tindak kejahatan di area tugasnya serta memiliki fungsi kepolisian terbatas.

“ABUJAPI akan melakukan koordinasi ke BUJP di mana kedua satpam tersebut di bawah nauangannya untuk kami mintai keterangan lebih jelas atas peristiwa ini. Tim lawyer ABUJAPI akan berkoordinasi dengan lawyer yang sudah ada sebagai bentuk simpati dan dukungan moral ABUJAPI terhadap kedua satpam ini,” jelasnya.

Agoes juga sedang berkoordinasi dengan tim untuk meminta kronologis kejadian kepada perwakilan ABUJAPI Sumbar atas kasus ini. “Kami akan mengundang BUJP pengelola satpam ke ABUJAPI untuk diminta informasi dan langkah yang sudah diambil untuk segera dipelajari dan disiapkan bentuk dukungannya ,” paparnya.

Sementara itu Sekjen ABUJAPI Suryawisesa Karang menambahkan, sebagai bentuk kepedulian, ABUJAPI mengajak para BUJP dan satpam di lingkungan ABUJAPI seluruh Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam membantu anggota satpam tersebut, khususnya keluarga mereka dengan membuka Dompet Peduli sebagai bentuk kepedulian dan rasa prihatin.

“Hasil dari pengumpulan donasi ini nantinya akan kami serahkan kepada keluarga satpam, ini sebagai bentuk kepedulian kami sebagai asosiasi yang menaungi usaha jasa pengamanan, yang di dalamnya satpam bekerja,” ungkapnya. [adm]

24 Oct 2020
Ketua Umum APSI Azis Said

APSI akan Mengawal dan Memberikan Advokasi Hukum atas Kasus Satpam Teluk Bayur

KSATRIA | Jakarta– Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua Leba Max Nandoko dan beranggotakan Agnes Monica dan Yose Ana Roslinda dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang memutuskan Effendi Putra dan Eko Sulistiyono bersalah atas kasus penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang di tempat mereka bertugas pada Selasa (20/10/2020).

Ketua Leba Max Nandoko memutuskan terdakwa Eko Sulistiyono divonis 1 tahun 6 bulan pidana penjara dan Effendi Putra divonis 4 tahun 6 bulan pidana penjara. Putusan ini dianggap tidak tepat karena kedua satpam ini menjalankan tugas menjaga aset negara.

Menanggapi putusan hakim yang memvonis kedua satpam bersalah, Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) ikut prihatin dan langsung berkoordinasi dengan DPD APSI Sumatera Barat untuk meminta kronologi kejadian yang menyebabkan kedua satpam berurusan dengan hukum.

Ketua Umum APSI, Azis Said menjelaskan, sebagai bentuk keprihatinan, DPP APSI sudah melakukan koodinasi dengan Ketua DPD APSI Sumbar Tafsani Kasim untuk ikut memantau proses banding yang akan dilakukan tim pengacara kedua satpam ini.

“DPP APSI akan menerjunkan tim lawyer untuk melakukan advokasi, mengawasi serta memberikan masukan pada proses upaya hukum selanjutnya,” ungkapnya kepada Jurnal Security, Sabtu (24/10/2020).

Sebagai organisasi yang membawahi profesi satpam, tambah Azis, APSI merasa terpanggil untuk melakukan koordinasi di lapangan dengan tim yang ada di Padang untuk mengawal proses hukum sampai selesai.

“Kami tidak ingin kasus ini menjadi preseden buruk terhadap tugas satpam di lapangan. Jangan sampai ada anggapan, satpam yang menjaga aset perusahaan dari tindak kejahatan akan tidak maksimal menjaga aset karena akan berurusan hukum,” jelasnya .

Azis berharap, dengan adanya kejadian ini, ia berharap kepada seluruh satpam di Indonesia untuk tidak kuatir dalam menjalankan tugasnya yang mengemban fungsi kepolisian terbatas. “Seorang hakim juga manusia biasa yang bisa membuat keputusan yang salah. Semoga kasus ini segera tertangani dengan baik dan tidak ada lagi kejadian seperti ini,” tegasnya. [adm]

21 Oct 2020

Inilah Program Unggulan Hasil Rakerda ABUJAPI Yogjakarta

KSATRIA | Yogjakarta—Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Badan Pengurus Daerah Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (BPD-ABUJAPI) Daerah Istimewa Yogjakarta di Yogjakarta Rabu (21/10/2020) menghasilkan beberapa kesepakatan dan program unggulan.

Ketua BDP ABUJAPI DI Yogjakarta Salva Yurivan Saragih, STP menjelaskan ada beberapa program unggulan yang telah disepakati dalam Rakerda BPD ABUJAPI Yogjakarta, yaitu menciptakan iklim usaha yang kondusif dan saling sinergi sesama BUJP, ABUJAPI menjadi pusat informasi dan kegiatan BUJP dan kemanfaatan ABUJAPI untuk anggotanya.

Salva menjabarkan bentuk upaya ABUJAPI dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif adalah dengan penandatanganan pakta integritas, merekomendasikan BUJP Bidang Diklat untuk menentukan harga diklat minimal Rp. 3.500.000. “Merekomendasikan BUJP bidang penyedia jasa tenaga kerja pengamanan untuk menentukan minimal manajemen fee sebesar 7%,” tegasnya.

Selain itu juga merokumendasikan pelaksanaan diklat satpam untuk bersama sama membuat program sertifikasi kompetensi satpam dalam meningkatkan keterampilan, keahlian yang legal dan berjenjang, dengan harapan output kinerja satpam profesional.

Pihaknya juga akan kerjasama dengan Binmas Polda DIY untuk melakukan Sidak bersama. Pendataan ulang keanggotaan dan penertiban iuran keanggotaan ABUJAPI Yogjakarta. “Kami juga akan membantu BUJP untuk pengurusan ijin, baik perpanjangan ataupun pembuatan baru, serta membantu kesulitan yang dihadapi oleh anggota ABUJAPI,” tegasnya.

Untuk memberikan kualitas satpam yang profesional, ABUJAPI Yogjakarta juga akan sosialisasi kepada mitra pengguna jasa satpam, untuk menggunakan tenaga satpam yang sudah berijazah dan mengikuti diklat, minimal ijasah dan diklat Gada Pratama.

Sedangkan ABUJAPI sebagai pusat informasi dan kegiatan BUJP akan diterjemahkan dalam bentuk sosialisasi Perpol UU No 4 tahun 2020, sosialisasi AD/ART ABUJAPI 2020, ABUJAPI dan Polri khususnya Binmas bersinergi menjadi garda terdepan dalam memberikan informasi produk security.

“Kami akan membangun kerjasama dengan Dinas tenaga kerja dan transmigrasi dalam kaitannya Pendidikan K3 dan mewujudkan hubungan kerjasama antara ABUJAPI dengan instansi Pemerintah maupun swasta,” paparnya.

Menurut Salva, keberadaan ABUJAPI Yogjakarta harus memberikan manfaat untuk anggotanya. Misalnya membangun sinergi dengan Polda DIY sebagai pembina, dan bersinergi dengan Disnakertrans. “ABUJAPI harus mampu menjadi mediasi setiap terjadi ketidak cocokan antar anggota,” tegasnya.

Bahkan masih terkait manfaat anggota bergabung di ABUJAPI, pihaknya juga akan memberikan kemudahan bagi BUJP yang ingin mencari seragam, peralatan kerja yang ekonomis namun tetap berkualitas, guna menjawab tantangan yang serba sulit seperti saat ini.

“Kami juga akan melakukan terobosan terobosan kerjasama antar lembaga, salah satunya dengan lembaga keuangan guna melancarkan permodalan anggota ABUJAPI Yogjakarta,” tuturnya.[adm]

21 Oct 2020
Rakerda ABUJAPI Yogjakarta

Perkuat Organisasi, ABUJAPI Yogjakarta Gelar Rakerda

KSATRIA | Yogjakarta–Badan Pengurus Daerah Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (BPD-ABUJAPI) Daerah Istimewa Yogjakarta menggelar Rapat Kerja Daerah dengan tema ‘Meningkatkan peran dan fungsi ABUJAPI dalam upaya memperkokoh Kamtibmas dan daya saing usaha’ pada Rabu (21/10/2020) di Yogjakarta.

Kegiatan Rakerda ini dibuka langsung oleh Dirbinmas Polda DIY, Kombes Pol Drs. Anjar Gunadi, MM. Nampak hadir juga Kasubditbinsatpam Polda DIY, AKBP M Fajarini, SH, SIK, Ketua 1 Bidang Organisasi dan Keanggotaan BPP ABUJAPI, Joko PN utomo, Ketua BPD ABUJAPI Jateng Agus Wijanarko.

Ketua BDP ABUJAPI DI Yogjakarta Salva Yurivan Saragih, STP mengatakan lahirnya Perpol No 4 tahun 2020 ini merupakan sebuah kado terindah bagi satpam Indonesia, tentunya pemuliaan profesi satpam sudah mendekati langkah kongkrit.

“Pencanangan satpam menjadi sebuah profesi yang mulia ini sudah diawali oleh polri, dengan meningkatkan kompetensi satpam menjadi sebuah profesi,” jelasnya, Rabu (21/10).

Bagi Salva, suatu kehormatan bahwa Perpol ini adalah menyesuaikan terhadap kebutuhan industri pengamanan di Indonesia, pemuliaan profesi satpam serta peningkatan profesionalisme satpam dan penguatan satpam sebagai mitra polri. “ABUJAPI mempunyai komitmen untuk memperjuangkan struktur sekala upah untuk satpam,” tegasnya.

Salva menambahkan, Rakerda ini untuk meningkatkan peran dan fungsi ABUJAPI dalam upaya memperkokoh Kantibmas dan daya saing usaha. ABUJAPI memiliki PR yang yang besar yang harus kita benahi bersama, dan ini perlu sinergisme dan sebuah kebersamaan antara BUJP, ABUJAPI dan Polri khususnya Ditbinmas sebagai pembina fungsi satpam dan BUJP.

“Mudah mudahan melalui rakerda ini kita bisa merumuskan bersama, kita bisa susun bersama, kita bisa bersinergi, kita bangun kondisi bisnis yang sehat, kita tidak perlu lagi banting bantingan harga, kita sama sama bersaing kompetitif, tingkatkan nilai tambah, yang pada akhirnya karyawan kita, satpam kita, semakin mulia, semakin sejahtera,” terangnya.

Dalam Rakerda ini, tambah Salva, ABUJAPI DIY akan tandatangani kerjasama dengan kantor law firm ahlis mukidin and co. Anggota ABUJAPI dapat menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan konsultasi gratis apabila ada masalah kaitannya dengan perjanjian kerjasama dengan pemberi kerja, atau tagihan yang macet, atau kerjasama dengan karyawan, dan ini menjadi salah satu keuntungan menjadi anggota ABUJAPI.

“Marilah kita melalui Rakerda tahun 2020 ini menjadi ajang kita melakukan konsolidasi, menjadi forum untuk menyusun langkah langkah strategis untuk kemajuan ABUJAPI, sebagai mitra Polri, partner strategis pemerintah untuk memajukan industri security,” tegasnya. [adm]

20 Oct 2020

Cegah Covid-19, APSI Aceh Selenggarakan Rapid Test untuk Satpam

KSATRIA | Banda Aceh – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) Provinsi Aceh bekerjasama dengan Polda Aceh menggelar rapid test bagi anggotanya. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kantor DPD APSI Provinsi Aceh, Jum’at (16/10/2020).

Koordinator bagian satuan keamanan DPD APSI Aceh Darmansyah mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan para satuan pengamanan (Satpam) dalam keadaan sehat, atau terbebas dari virus Covid-19. Sebab, Satpam merupakan orang pertama yang bertemu, dan memberikan pelayanan kepada pelanggan.

“Satpam merupakan orang pertama yang bertemu dengan begitu banyak para pelanggan setiap harinya. Tentu, sebagai garda terdepan dalam melayani pelanggan, maka para satpam harus dipastikan sehat. Sehingga, dengan kondisi kesehatan yang baik akan memberi kenyamanan dan keamanan bagi pelanggan,” ujarnya dilansir koranaceh.net.

Darmansyah juga berharap, kiranya para satpam memiliki kesadaran dan kemauan untuk melakukan rapit tes tersebut. Sebab, dengan demikian mereka dapat mengetahui bagaimana kondisinya, apakah sudah terpapar Covid-19 atau tidak. Sehingga, pihak pengguna jasa pengamanan maupun APSI dapat mengambil langkah lanjut.

“Para satpam harus mau mengikuti rapit tes ini, agar mereka tahu kondisi, dan segera ditindaklanjut. Misalnya, hasil tes yang bersangkutan menyatakan tidak terpapar, maka menyampaikan kepada pengguna jasa. Begitupun bila hasil tes menyatakan yang bersangkutan reaktif, maka kita akan lakukan tes lanjutan berupa swab. Namun, bila hasil positif, maka akan segera ditangani,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPD APSI Aceh Zuhaimi Agam mengatakan, kegiatan rapid test bagi anggota ini dilaksanakan bekerjasama dengan Polda Aceh. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab APSI sebagai wadah para satpam dan kepolisian sebagai Pembina.

Ia menambahkan, selain mengadakan kegiatan ini, APSI Aceh juga berupaya untuk mendorong agar para satpam mendapatkan fasilitas yang layak bagi satpam sesuai ketentuan. Memediasi kepentingan dan berbagai hak yang harus diterima satpam terhadap para pengguna jasa.

Zuhaimi juga menghimbau kepada seluruh lembaga, kantor, maupun instansi yang menggunakan jasa pengamanan untuk dapat memperhatikan kesejahteraan bagi satpam. Agar para satpam dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan professional.

“Misalnya terkait upah, menurut data yang dimiliki APSI Aceh, hanya sebagian saja para pengguna jasa yang membayar upah dengan layak. Padahal, tugas yang diemban para satpam bukanlah sederhana. Sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan, mereka dituntut untuk professional. Begitupun terkait dengan keamanan dan kenyamanan, tanggungjawabnya tidak mudah. Sehingga, para pengguna jasa sudah seharusnya memberi kelayakan bagi mereka,” pungkasnya. [adm]

Translate »
error: Content is protected !!