27 Jan 2021

Rakerda ABUJAPI Perdana DIhadiri 49 BUJP

KSATRIA | Batam–Badan Pimpinan Daerah Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan [BPD ABUJAPI] Provinsi Kepulaun Riau menggelar Rakerda perdana di Aston Batam Hotel Residence, pada Rabu (27/1/2021).

Turut hadir pada acara ini Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI), Agoes Dermawan, Ketua BPD ABUJAPI Provinsi Kepri, Dwifung Wirajaya Saputra, dan 49 Badan usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yang berada di wilayah hukum Kepri.

Dalam sambutannya Ketua Umum BPP ABUJAPI, Agoes Dermawan mengatakan, seragam Satpam kini sudah berubah, di mana sebelumnya identik dengan warna biru dan putih, kini menjadi warna cokelat menyerupai seragam polisi.

Perubahan warna itu sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengaman Swakarsa, yang diundangkan sejak 5 Agustus 2020 lalu.

Lebih lanjut Agoes menjelaskan, kepangkatan Satpam itu ada 9 tingkat kepangkatannya. Kepangkatan itu juga memakai seragam baru yang mirip seperti seragamnya polisi.

“Satpam itu kategorinya ada 3 dan dia dalam memakai seragam yang baru itu harus mempunyai kartu anggota, dan dia juga harus berada dibawah BUJP. Kalau dia tidak punya keduanya maka dia adalah abal-abal,” jelas Agoes.

Sementara di tempat yang sama, Ketua BPD ABUJAPI Provinsi Kepri, Dwifung Wirajaya Saputra mengatakan, Rakerda yang dilakukannya itu adalah Rakerda perdana setelah 6 bulan kepengurusan yang dipimpinnya.

“Rakerda ini dihadiri oleh 49 BUJP dari 105 BUJP yang ada di Provinsi Kepri. Nanti mereka akan bergabung kembali, karena keanggotaan ABUJAPI ini adalah menjadi syarat kepengurusan dan rekomendasi dari Polda untuk izin operasional dari Mabes Polri,” ujar Dwifung.

Menurutnya, penetapan seragam baru Satpam mirip polisi itu adalah kado terindah pada ulang tahun Satpam ke-40. Pihaknya selaku asosiasi BUJP harus menyukseskannya. Karena waktu untuk mengeragamkan baju Satpam itu diberi waktu selama 1 tahun, yakni hingga Agustus 2021.

“Jadi karena seragam ini mirip polisi, maka jangan sampai ada oknum yang menyalahgunakan. Kita imbau kepada BUJP dan penguna Satpam agar tidak sembarangan juga mengunakan seragam dan harus sesuai Perpol No 4 Tahun 2020,” imbuhnya.

Selain itu, kata Dwifung, dalam Rakerda itu pihaknya juga akan menetapkan standar management fee, sebab selama ini yang sering menjadi bahan persaingan usaha yang tidak sehat banyak yang banting-banting harga.

“Karena perusahaan itu yang diambil adalah profit oriented, jika management fee cuma 3 hingga 4 persen maka itu pasti mengambil haknya pekerja,” pungkasnya. [Adm]

14 Nov 2020

ABUJAPI Papua Usul Pembentukan Koperasi untuk Satpam

KSATRIA | Jayapura–Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (BPD-ABUJAPI) Papua menggelar Rapat Kerja Daerah Papua, di Mercure Hotel Jayapura, Kamis (12/12/2020).

Ada pun hasil rakerda Abujapi Papua, salah satunya adalah mengusulkan dibentuknya Koperasi di Abujapi Papua, guna memberikan kemudahan bagi anggota yang memerlukan seragam, perlengkapan, dan peralatan jasa pengamanan.

Selain itu, Abujapi Papua juga memutuskan management fee perusahaan ditentukan minimal sebesar 8 persen. Hal ini bertujuan untuk menghindari praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat sesama anggota badan usaha jasa pengamanan.

Sekretaris Umum BPD Abujapi Papua, Jan H Waroi, mengatakan dalam industri jasa pengamanan Abujapi adalah wadah yang membawahi BUJP, karenanya melalui Rakerda Abujapi Papua ini harus menghasilkan kebijakan-kebijakan di daerah yang akan menjadi pedoman atau patokan aga bisa diimplementasikan oleh para BUJP yang ada di Papua.

Selain itu, lanjut Jan, dengan adanya Abujapi Papua dapat memberikan manfaat bagi anggota, baik permodalan maupun pendampingan. Serta membangun iklim usaha yang kondusif antara BUJP lokal maupun BUJP perluasan, sehingga Abujapi Papua diharapkan dapat berperan aktif menjembatani kepentingan para BUJP dengan para pengguna jasa kamanan.

“Kita harus mampu bersinergi membangun BUJP yang ada di tanah Papua sebagai pengembang fungsi kepolisian terbatas, sehingga menjadi bagian dari aparat penegak hukum yang harus bertindak profesional dan proposional di wilayah kerjanya, yang dalam pelaksanaan tugasnya selalu di bawah koordinasi, pengawasan dan pembinaan Ditbinmas Polda Papua,” terang Jan.

Selain menghasilkan dua poin di atas, Rakerda Abujapi juga menghasilkan beberapa kebijakan, di antaranya adalah akan mengadakan WorkShop/ Sosialisasi Perpol No.4 Tahun 2020, Perijinan SIO/ Rekom BUJP yang nantinya akan dikelola melalui Abujapi Papua. “Dan yang terakhir, meningkatkan kemitraan dan mendorong kerjasama antar lembaga,” jelas Jan. [lianto]

21 Oct 2020

Inilah Program Unggulan Hasil Rakerda ABUJAPI Yogjakarta

KSATRIA | Yogjakarta—Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Badan Pengurus Daerah Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (BPD-ABUJAPI) Daerah Istimewa Yogjakarta di Yogjakarta Rabu (21/10/2020) menghasilkan beberapa kesepakatan dan program unggulan.

Ketua BDP ABUJAPI DI Yogjakarta Salva Yurivan Saragih, STP menjelaskan ada beberapa program unggulan yang telah disepakati dalam Rakerda BPD ABUJAPI Yogjakarta, yaitu menciptakan iklim usaha yang kondusif dan saling sinergi sesama BUJP, ABUJAPI menjadi pusat informasi dan kegiatan BUJP dan kemanfaatan ABUJAPI untuk anggotanya.

Salva menjabarkan bentuk upaya ABUJAPI dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif adalah dengan penandatanganan pakta integritas, merekomendasikan BUJP Bidang Diklat untuk menentukan harga diklat minimal Rp. 3.500.000. “Merekomendasikan BUJP bidang penyedia jasa tenaga kerja pengamanan untuk menentukan minimal manajemen fee sebesar 7%,” tegasnya.

Selain itu juga merokumendasikan pelaksanaan diklat satpam untuk bersama sama membuat program sertifikasi kompetensi satpam dalam meningkatkan keterampilan, keahlian yang legal dan berjenjang, dengan harapan output kinerja satpam profesional.

Pihaknya juga akan kerjasama dengan Binmas Polda DIY untuk melakukan Sidak bersama. Pendataan ulang keanggotaan dan penertiban iuran keanggotaan ABUJAPI Yogjakarta. “Kami juga akan membantu BUJP untuk pengurusan ijin, baik perpanjangan ataupun pembuatan baru, serta membantu kesulitan yang dihadapi oleh anggota ABUJAPI,” tegasnya.

Untuk memberikan kualitas satpam yang profesional, ABUJAPI Yogjakarta juga akan sosialisasi kepada mitra pengguna jasa satpam, untuk menggunakan tenaga satpam yang sudah berijazah dan mengikuti diklat, minimal ijasah dan diklat Gada Pratama.

Sedangkan ABUJAPI sebagai pusat informasi dan kegiatan BUJP akan diterjemahkan dalam bentuk sosialisasi Perpol UU No 4 tahun 2020, sosialisasi AD/ART ABUJAPI 2020, ABUJAPI dan Polri khususnya Binmas bersinergi menjadi garda terdepan dalam memberikan informasi produk security.

“Kami akan membangun kerjasama dengan Dinas tenaga kerja dan transmigrasi dalam kaitannya Pendidikan K3 dan mewujudkan hubungan kerjasama antara ABUJAPI dengan instansi Pemerintah maupun swasta,” paparnya.

Menurut Salva, keberadaan ABUJAPI Yogjakarta harus memberikan manfaat untuk anggotanya. Misalnya membangun sinergi dengan Polda DIY sebagai pembina, dan bersinergi dengan Disnakertrans. “ABUJAPI harus mampu menjadi mediasi setiap terjadi ketidak cocokan antar anggota,” tegasnya.

Bahkan masih terkait manfaat anggota bergabung di ABUJAPI, pihaknya juga akan memberikan kemudahan bagi BUJP yang ingin mencari seragam, peralatan kerja yang ekonomis namun tetap berkualitas, guna menjawab tantangan yang serba sulit seperti saat ini.

“Kami juga akan melakukan terobosan terobosan kerjasama antar lembaga, salah satunya dengan lembaga keuangan guna melancarkan permodalan anggota ABUJAPI Yogjakarta,” tuturnya.[adm]

Translate »
error: Content is protected !!