29 Oct 2020
APSI Berikan Advokasi Hukum

APSI Berikan Advokasi Hukum kepada Dua Satpam Teluk Bayur

KSATRIA | Jakarta–Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (DPP APSI) melalui Kepala Biro Hukum dan Advokasi DPP APSI, Partahi Gabe Uli Sidabutar, S.H., M.H. CTLC, Med. bersama DPD APSI Sumatera Barat dan Penasehat Hukum kedua terdakwa Julaiddin berkunjung ke lapas II B Padang untuk membesuk kedua satpam Teluk Bayur, Kamis 29 Oktober 2020.

Menurut Kepala Biro Hukum dan Advokasi DPP APSI, Partahi Sidabutar, bahwa Ketua Umum APSI, Bapak Azis Said telah memerintahkan dan memberikan arahan untuk berdiskusi kepada Penasehat Hukum Kedua Terdakwa.

Partahi berdiskusi membicarakan mengenai tindak lanjut dalam proses banding atas putusan melalui Akta Permintaan Banding Nomor 112/Akta.Pid/2020/PN. PDG dan 110/Akta.Pid/2020/PN.Pdg, yang dalam jangka waktu dekat akan ada penyerahan memori banding oleh tim Penasehat hukum.

Menurut Partahi, bahwa ada kekeliruan Majelis Hakim pada perkara tersebut, karena tidak mempertimbangkan Pledoi Penasehat Hukum mengenai pembelaan terpaksa (Noodweer) sebagaimana Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Kedua satpam ketika bertugas tidak memiliki senjata tajam, bahkan adanya keributan itu berawal datangnya Adek Firdaus (korban) ke lokasi terlarang dan setelah adanya peneguran baik-baik justru Adek Firdaus (korban) melakukan penyerangan menggunakan pisau dan golok kepada kedua satpam di Teluk Bayur,” jelasnya seperti yang tertulis dalam rilis yang diterima Jurnal Security, Kamis (29/10).

APSI berharap dalam proses Judex Factie di Pengadilan Tinggi, Hakim lebih mempertimbangkan Kembali mengenai proses sebab-akibat dan motivasi Adek Firdaus (korban) yang terlebih dahulu menyerang kedua satpam yang bertugas.

Selain itu, APSI akan melakukan advokasi berupa meminta Fatwa Mahkamah Agung mengenai Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dalam Pasal 49 KUHP, agar para Hakim berani membebaskan kasus-kasus yang menimpa satpam yang hanya membela diri pada saat bertugas.

“Kami meminta Mahkamah Agung untuk mengawasi proses banding dan memberikan fatwa terkait pembelaan terpaksa sebagai bekal hakim untuk berani tegas dalam peradilan seperti ini” jelas Partahi.

Partahi berharap, tidak ada lagi satpam-satpam di Indonesia yang dikriminalisasi dalam menjalankan fungsi kepolisian terbatas dalam melaksanakan pengamanan dan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya sebagaimana Perpol 4 Tahun 2020 tentang Pengaman Swakarsa. [adm]

28 Oct 2020

ABUJAPI Panggil PT. PCS dan Siap Advokasi Hukum Kasus Satpam Teluk Bayur

KSATRIA | Jakarta–Setelah putusan hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Padang Sumatera Barat yang memvonis dua orang satpam PT. Philia Citra Sejahtera (PCS) atas nama Eko Sulistiyono divonis 1 tahun 6 bulan pidana penjara dan Effendi Putra divonis 4 tahun 6 bulan pidana penjara, akhirnya menjadi viral di media.

Menindaklanjuti kasus dua satpam yang berurusan dengan hukum ini, Badan Pengurus Pusat Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (BPP ABUJAPI) langsung berkoordinasi dan berkonsolidasi dengan pihak-pihak terkait.

Ketua Bidang Hukum dan Advokasi BPP ABUJAPI Drs. Ganda Panjaitan, CCPS, mengatakan, sebenarnya kasus ini sudah berjalan selama 10 bulan, tepatnya sejak Januari 2020, namun menjadi viral setelah adanya vonis dari Hakim yang diketuai Leba Max Nandoko yang beranggotakan hakim Yose Ana Rosalinda dan Agnes Sinaga.

Dalam keterangannya, Ganda secara resmi mengundang badan usaha jasa pengamanan (BUJP) yang membawahi kedua satpam tersebut yaitu PT. Philia Citra Sejahtera yang diwakilkan kepada empat perwakilan yang dipimpin oleh Maman Sudarjat pada Selasa, 27 Oktober 2020 di kantor Sekretariat BPP ABUJAPI – Basmar Plasa Jakarta.


Menurut Ganda, PT. PCS telah mengambil langkah-langkah advokasi atau pendampingan secara hukum oleh tim Julaiddin SH sejak awal kasus ini terjadi kepada dua satpam yang telah menjadi terdakwa, bahkan pihaknya juga tetap memberikan gaji bulanan secara utuh hingga sampai saat ini.

“Pihak PT.PCS juga telah memberikan santunan duka kepada keluarga almarhum atas nama Adek Firdaus alias Adek Bidai,” ungkap pria yang juga menaungi bidang Advokasi BAHUJAPI (Badan Advokasi dan Hukum Usaha Jasa Pengamanan Indonesia).

Menurut pihak PT.PCS, pihaknya juga mempertanyakan nasib kedua anggota satpam yang sudah divonis sebagai terdakwa dalam kasus tersebut, padahal mereka telah dibekali pendidikan Gada Pratama dan memiliki KTA Satpam dan menjalankan fungsinya sebagaimana diatur dalam Perkap No.24 Tahun 2007.

Menurut Ganda, langkah ke depan telah disepakati untuk melakukan banding atas putusan hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Padang Sumatera Barat. “Ke depan BPP ABUJAPI melalui BAHUJAPI dan personil Satpam akan melakukan koordinasi di lapangan dengan BPD ABUJAPI Sumbar, tim kuasa hukum, dan pihak Pelindo untuk mengawal proses hukum sampai selesai,” terangnya.

Sementara itu Ketua Bidang Organisasi & Keanggotaan ABUJAPI Joko PN Utomo yang ikut memediasi tim dari PT. Philia Citra Sejahtera ini mengatakan, ke depan peristiwa seperti ini diharapkan tidak terjadi lagi. “Pihak ABUJAPI sepakat akan akan memberikan advokasi, pendampingan atas kasus yang terjadi di pelabuhan Teluk Bayur ini,” jelasnya.

Ke depan, tambah Joko, ABUJAPI juga telah menyiapkan sebuah tim hukum yang fokus memberikan advokasi dan hukum untuk BUJP dengan nama BAHUJAPI (Badan Advokasi dan Hukum Usaha Jasa Pengamanan Indonesia).

“Rencananya, BAHUJAPI akan segera dilaunching kehadirannya untuk menjawab kebutuhan bagi BUJP terkait persoalan hukum,” ujarnya. [adm]

24 Oct 2020

Kasus Satpam Teluk Bayur, ABUJAPI akan Koordinasi dengan BUJP Tempat Mereka Bekerja

KSATRIA | Jakarta–Dua orang Satpam divonis bersalah dalam kasus penganiyaan berujung meninggalnya seseorang di kawasan Pelabuhan Teluk Bayur, Kota Padang, Sumatera Barat. Mereka bernama Effendi Putra dan Eko Sulistiyono.

Kedua terdakwa dinilai bersalah oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua Leba Max Nandoko dan beranggotakan Agnes Monica dan Yose Ana Roslinda saat sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

“Memutuskan terdakwa Eko Sulistiyono divonis 1 tahun 6 bulan pidana penjara dan Effendi Putra divonis 4 tahun 6 bulan pidana penjara,” kata Majelis Hakim saat membacakan amar putusan saat sidang yang digelar, Selasa (21/10) lalu.

Menanggapi beredarnya video dan liputan media atas vonis dua anggota satpam ini, Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) ikut keprihatinannya terhadap kasus yang menimpa kedua satpam yang ada di bawah naungan BUJP.

“Anggota satpam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BUJP dan ABUJAPI sudah tentunya harus dibantu dan dibela,” jelas Ketua Umum ABUJAPI Agoes Dermawan dalam rilis yang dikeluarkan pada Sabtu (24/10/2020).

Agoes menambahkan, anggota satpam merupakan garda terdepan yang beresiko tinggi dalam bertugas dan memiliki tanggung jawab tinggi untuk mengamankan aset perusahaan, khususnya mengamankan diri sendiri dari tindak kejahatan di area tugasnya serta memiliki fungsi kepolisian terbatas.

“ABUJAPI akan melakukan koordinasi ke BUJP di mana kedua satpam tersebut di bawah nauangannya untuk kami mintai keterangan lebih jelas atas peristiwa ini. Tim lawyer ABUJAPI akan berkoordinasi dengan lawyer yang sudah ada sebagai bentuk simpati dan dukungan moral ABUJAPI terhadap kedua satpam ini,” jelasnya.

Agoes juga sedang berkoordinasi dengan tim untuk meminta kronologis kejadian kepada perwakilan ABUJAPI Sumbar atas kasus ini. “Kami akan mengundang BUJP pengelola satpam ke ABUJAPI untuk diminta informasi dan langkah yang sudah diambil untuk segera dipelajari dan disiapkan bentuk dukungannya ,” paparnya.

Sementara itu Sekjen ABUJAPI Suryawisesa Karang menambahkan, sebagai bentuk kepedulian, ABUJAPI mengajak para BUJP dan satpam di lingkungan ABUJAPI seluruh Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam membantu anggota satpam tersebut, khususnya keluarga mereka dengan membuka Dompet Peduli sebagai bentuk kepedulian dan rasa prihatin.

“Hasil dari pengumpulan donasi ini nantinya akan kami serahkan kepada keluarga satpam, ini sebagai bentuk kepedulian kami sebagai asosiasi yang menaungi usaha jasa pengamanan, yang di dalamnya satpam bekerja,” ungkapnya. [adm]

24 Oct 2020
Ketua Umum APSI Azis Said

APSI akan Mengawal dan Memberikan Advokasi Hukum atas Kasus Satpam Teluk Bayur

KSATRIA | Jakarta– Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua Leba Max Nandoko dan beranggotakan Agnes Monica dan Yose Ana Roslinda dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang memutuskan Effendi Putra dan Eko Sulistiyono bersalah atas kasus penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang di tempat mereka bertugas pada Selasa (20/10/2020).

Ketua Leba Max Nandoko memutuskan terdakwa Eko Sulistiyono divonis 1 tahun 6 bulan pidana penjara dan Effendi Putra divonis 4 tahun 6 bulan pidana penjara. Putusan ini dianggap tidak tepat karena kedua satpam ini menjalankan tugas menjaga aset negara.

Menanggapi putusan hakim yang memvonis kedua satpam bersalah, Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) ikut prihatin dan langsung berkoordinasi dengan DPD APSI Sumatera Barat untuk meminta kronologi kejadian yang menyebabkan kedua satpam berurusan dengan hukum.

Ketua Umum APSI, Azis Said menjelaskan, sebagai bentuk keprihatinan, DPP APSI sudah melakukan koodinasi dengan Ketua DPD APSI Sumbar Tafsani Kasim untuk ikut memantau proses banding yang akan dilakukan tim pengacara kedua satpam ini.

“DPP APSI akan menerjunkan tim lawyer untuk melakukan advokasi, mengawasi serta memberikan masukan pada proses upaya hukum selanjutnya,” ungkapnya kepada Jurnal Security, Sabtu (24/10/2020).

Sebagai organisasi yang membawahi profesi satpam, tambah Azis, APSI merasa terpanggil untuk melakukan koordinasi di lapangan dengan tim yang ada di Padang untuk mengawal proses hukum sampai selesai.

“Kami tidak ingin kasus ini menjadi preseden buruk terhadap tugas satpam di lapangan. Jangan sampai ada anggapan, satpam yang menjaga aset perusahaan dari tindak kejahatan akan tidak maksimal menjaga aset karena akan berurusan hukum,” jelasnya .

Azis berharap, dengan adanya kejadian ini, ia berharap kepada seluruh satpam di Indonesia untuk tidak kuatir dalam menjalankan tugasnya yang mengemban fungsi kepolisian terbatas. “Seorang hakim juga manusia biasa yang bisa membuat keputusan yang salah. Semoga kasus ini segera tertangani dengan baik dan tidak ada lagi kejadian seperti ini,” tegasnya. [adm]

Translate »
error: Content is protected !!