19 Jan 2021

Polri Berharap Kompensasi Gaji Profesi Satpam Meningkat

KSATRIA | Jakarta–Dalam rangka memperingati HUT Satpam Ke-40, Panitia menggelar seminar virtual (webinar) yang digelar Selasa (19/1/2020). Tema yang diusung “Tingkatkan Profesioionalisme dan Kompetensi Satuan Pengamanan Menjadi Profesi yang Membanggakan dan Bermartabat”.

Paparan keynote disampaikan oleh Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri Drs. Edy Murbowo, SIk, MSi mewakili Kabarhakam Polri Komjen Pol Drs Agus Andrianto yang berhalangan hadir di Hotel Ambhara Jakarta Selatan.

Dalam sambutannya, Edy Murbowo mengatakan, kini satpam telah berusia 40 tahun, tentunya satpam telah melewati begitu lama dengan berbagai tantangan dan pengalaman tugas sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas di lingkungan kerja masing-masing.

Edy juga mengatakan, dalam penugasannya satpam akan berhadapan dengan risiko dari yang berkadar ringan, sedang sampai dengan berat. “Saya berharap proses pelatihan yang pernah diikuti dan pengalaman tugas dapat menjadi bekal yang cukup dalam menghadapinya,” jelasnya.

Untuk itu, tambah Edy, pihaknya berharap agar anggota satpam memperoleh kompensasi gaji yang sebanding dengan kompetensi, jabatan dan risiko dalam penugasan.

Edy juga mengatakan, Polri selaku pembina satpam senantiasa berbuat yang terbaik untuk satpam. Hal ini dibuktikan pada tanggal 5 Agustus 2020 telah disahkan Perpol No 4 tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa dalam memuliakan profesi satpam.

“Satpam kini telah menjadi sebuah profesi, oleh karenanya perlu dilakukan langkah-langkah terintegrasi antara Polri, para asosiasi (ABUJAPI dan APSI) dan para pemangku kepentingan lainnya untuk bersinergi mewujudkan satpam sebagai profesi yang bermartabat dan membanggakan,” paparnya.

Edy berharap segala upaya yang telah dicurahkan untuk membuat satpam semakin professional dan berkompetensi ini agar tidak lagi ada pihak-pihak yang hanya berpikir untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok dengan memanfaatkan keberadaan satpam.

Upaya Polri dalam memuliakan profesi satpam ini juga diwujudkan dengan membentuk tim Pokja Korbinmas Baharkam Polri menyusun peraturan Kabaharkam Polri yang merupakan turunan dari Perpol No 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa.

Selain itu tim Pokja lainnya juga sedang melaksanakan pembahasan revisi kurikulum pelatihan satpam Gada Pratama, Gada Madya dan Gada Utama yang akan didesain menyesuaikan kebutuhan atas tantangan tugas di lingkungan kerja para satpam.

“Saya berharap para asosiasi, baik ABUJAPI maupun APSI serta pemangku kepentingan lainnya juga mengambil peran dalam upaya memuliakan profesi satpam. Asosiasi berkewajiban menyusun kode etik sebagai pedoman menjalankan profesi masing-masing. Kompensasi penghasilan satpam juga perlu diupayakan meningkat,” tegasnya.

Terkait dengan seragam satpam sekarang berubah mirip dengan seragam Polri. Perubahan seragam satpam yang mirip belum tentu membuat semua pihak senang. Oleh sebab itu penggunaan seragam satpam yang baru harus benar-benar sesuai ketentuan warna, model, atribut dan penggunaannya.

Termonitor ada beberapa satpam bujp yang telah menggunakan seragam baru, tetapi belum sesuai dengan ketentuan. oleh sebab itu pengawasan perlu dilakukan pada saat pengadaan sampai dengan penggunaan seragam satpam yang baru.

“Saya berdoa dan berharap kegiatan webinar ini dapat menghasilkan solusi atas permasalahan dalam upaya mewujudkan satpam profesional dan berkompetensi,” papar Edy Murbowo saat membacakan pidato Kabarhakam Polri Komjen Pol Drs Agus Andrianto. [Adm]

06 Nov 2020
Inilah Himbauan Dirbinpotmas dalam Rakernas APSI Kedua

Inilah Himbauan Dirbinpotmas dalam Rakernas APSI Kedua

KSATRIA | Bandung–Bicara keamanan maka bicara ekosistem yang luas yang meliputi terpeliharanya Kamtibmas, tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan potensi masyarkat guna membantu salah satu tugas kepolisian. Demikian disampaikan Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri Drs. Edy Murbowo, SIk, MSi saat membuka Rakerna APSI di Bandung, 2 November 2020 lalu.

Edy di depan pengurus APSI mengatakan bahwa perangkat hukum di Indonesia tegas mengamanatkan terkait keikutsertaan masyarakat dalam membela negara, hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia dalam kehidupan pribadi dan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 3 dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 tegas bahwa Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh: kepolisian khusus; penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

“Kapolri telah menandatangani Perpol nomor 4 tahun 2020 pada 5 Agustus 2020, serta telah diundangkan oleh Kemeterian Hukum, dan mewajibkan kita mensosialisasikan kepada internal polisi, seluruh pemangku kepentingan dalam pengamanan,” jelasnya.

Menurut Edy, momen rakernas APSI ini saat yang tepat untuk bersinergi membangun soliditas antara yang di pusat dan daerah. Intinya memajukan organisasi APSI sendiri. Rakernas adalah rapat tahunan antara pusat dan daerah untuk mengevaluasi dan merevisi terhadap pelaksanaan program kerja dan kebijakan organisasi.

“Saya berharap APSI memberikan kontribusi terbaik untuk masayarakat dan negara khususnya satpam di Indonesia. Prinsispnya di organisasi pusat dan daerah harus bersinergi untuk membangun negeri,” jelasnya.

Dalam rakernas ini juga ada sosialisasi Perpol Pam Swakarsa, untuk ada beberapa penekanan yang harus jadi pedoman dalam menjalankan tugas di lapangan untuk jajaran APSI yaitu sebagai berikut. “Pertama, segera sosialisasiakan kepada anggota APSI pusat dan daerah dan masyarakat sehingga masyarakat teredukasi dengan aturan baru ini,” ujarnya.

Kedua, ditekankan kepada anggota APSI jangan suka aneh-aneh. “Jangan sampai anggota APSI mempersulit masyarakat dan membuat susah masyarakat,” paparnya.

Ketiga, dalam rakernas ini saat yang tepat untuk menyusun kode etik profesi satpam yang akan menjadi pedoman prilaku dalam menjalankan profesinya. Keempat, pedomani semua aturan pasal per pasal serta pahami yang ada di Perpol sehingga kontribusi profesi satpam dan jaminan sekuriti di Indonesia akan dibutuhkan karena investor membutuhkan jamianan iklim yang aman.

“Iklim ini akan menyebabkan investor akan berinvestasi secara aman. Baharkam saat ini melakukan identifikasi permasalahan dan hal yang perlu diatur untuk penjabaran Perpol ini. ABUJAPI telah memberika masukan, diharapkan APSI juga memberikan masukan saran dalam penyusuan Perkaba yang merupakan penjabaran dari Perpol semakin lengkap dan komprehensif,” jelasnya.

Terakhir, Negara harus hadir di tengah masyarakat untuk memberikan layanan kepada masyakarat agar lebih transparan cepat dan memepermudah pelaku usaha. “Anggota satpam yang menjalankan sebagai kepolisian terbatas dapat menjadi bagian dalam mewujudkan keamanan dan ketertban di lingkungan masiang-masing,” tuturnya. [adm]

27 Oct 2020

Inilah 6 Hal Penting Terkait Satpam di Perpol Pam Swakarsa

KSATRIA | Jakarta–Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri Drs. Edy Murbowo, SIk, MSi membuka acara Webinar bertema Membangun Sistem Pengamanan yang Tangguh di Era Industri 4.0. yang digelar PT. Tetap Setia Sekuriti Indonesia (TSSI) PP Polri pada Selasa, 27 Oktober 2020.

“Sejalan dengan ancaman keamanan di lingkungan industri, untuk mewujudkan Pam Swakarsa ini saya fokus pada manusianya, secanggih apapun sistem dan teknologi keamanan tetap memerlukan SDM unggul, peralatan teknologi tetap sebagai pembantu manusia dalam bekerja,” ungkapnya di Jakarta, Selasa (27/10).

Edy menjelaskan, dalam upaya mewujudkan Pam Swakarsa harus dilakukan secara sinergi dari hulu ke hilir, melibatkan pemangku kepentingan, dengan demikian apa yang akan dilakukan sudah komprehensif, tidak ada pihak yang keberatan karena merasa tidak dilibatkan dalam pembinaan Pam Swakarsa.

 

Dalam pembinaan, tambah Edy, pihaknya sebagai pembina akan selalu bersinergi dengan internal Polri dan ekternal Polri, dalam hal ini antara lain dengan asosiasi ABUJAPI, APSI APJASI, PP Polri dan konsultan yang berkompeten untuk merumuskan kebijakan dalam pembinaan Pam Swakarsa.

Untuk itu, Edy mengajak masyarakat untuk memahami enam hal terkait dengan satpam yang ada dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2020.

  1. Satpam sebagai Profesi
    Saat ini satpam mengalami perubahan yang luar biasa, karena satpam sebagai kelompok profesi pengemban fungsi kepolisian terbatas yang memperoleh pengukuhan oleh Polri, sehingga status tenaga kerja satpam sekarang adalah sebagai profesi.

  2. Punya Kompetensi
    Sebagai profesi satpam harus punya kompetensi khusus, melalui pelantikan dalam menjalankan profesinya.

  3. Penataan Kurikulum
    Polri menyambut penataan ulang kurikulum dan bahan pelajaran serta menyiapkan instruktur satpam yang kompeten dan asesor komeptensi dengan merujuk pada Menaker RI No. 259 Tahun 2018 tentang standar kompetensi kerja nasional Indonesi dan satuan pengamanan.

  4. Penertiban Ijazah
    Polri akan menertibkan ijazah pelatihan dan piagam baru adalah keputusan pengukuhan anggota satpam yang berisi kepangkatan, tanda kewenangan, kartu tanda anggota dan buku riwayat satpam.

  5. Meningkatkan Peran Asosiasi Satpam
    Polri mendorong asosiasi yang terbentuk atau yang akan terbentuk untuk mewawadahi anggota satpam, guna menampung aspirasi dan memperjuangkan hak-hak satpam, serta bersama–sama menyusun kode etik satpam sekaligus dewan penegak etik sebagai pedoman perilaku dalam menjalankan profesinya yang pada akhirnya satpam tidak perlu lagi membentuk serikat pekerja atau serikat buruh.

  6. Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan
    Polri akan melakukan Koordinasi pengawasan pembinaan teknis kepada satpam agar satpam semakin berdaya, satpam bukan menjadi beban daya perusahaan pengelola dan pengguna. [adm]
08 Oct 2020

Soal Pamswakarsa, Tugas Satpam Dibatasi Jam dan Tempat

KSATRIA | Jakarta–Setelah disahkannya Perpol Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pamswakarsa mucul polemik di masyarakat, terutama kaitannya dengan peristiwa tahun 1998, di mana pasukan PamSwakarsa yang dibentuk oleh TNI untuk membendung aksi mahasiswa sekaligus mendukung Sidang Istimewa MPR (SI MPR) tahun 1998, yang berakhir dengan Tragedi Semanggi.

Menyikapi ini, Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri, Brigjend Pol Edy Murbowo, SIK, MSI menjelaskan bahwa Pamswakarsa peristiwa 1998 sangat berbeda dengan Pamswakarsa yang diatur lewat Perpol No.4 Tahun 2020. Perpol justru dirilis untuk memastikan keberadaan Pamswakarsa tidak melenceng. “Di situ jelas banget rinciannya. Supaya tidak seperti dulu, makanya diatur seperti itu,” kata Edy kepada Jurnal Security di Tangerang beberapa waktu lalu.

Pamswakarsa dalam Perpol ini hanya penggolongan atau kategorisasi atas bentuk-bentuk kegiatan pengamanan yang atas inisiatif atas kemauan untuk internal sendiri. “Itu kan ada dari dulu dan hidup di masyarakat, sehingga terkategorikan bentuk-bentuk itu, kalau dilihat satu persatu ada satpam, satkampling, ada pranata sosial yang berbasis kearifan lokal sehingga ini harus diatur agar tidak muncul kesemrawutan,” jelasnya.

Edy juga menambahkan, bahwa antara Polri dan satpam serta satkamling hubungannya sebatasas regulator, polisi membuat regulasi dan mengatur mereka. Secara strukrutural tidak ada hubungannya. “Saya tidak bisa memerintahkan satpam, tidak bisa, karena satpam dikelola oleh BUJP atau perusahaan. Saya regulator, pelatihan saya menyiapkan kurikulumnya dan berpedoman pada SKKNI di bidang satpam yang diterbitkan Kemenaker,” ungkapnya.

Diantara tugas satpam adalah melakukan prefentif seperti pengaturan penjagaan, pengawalan, patroli, pengamanan TKP dan pengamanan barang berbahaya di lingkungan kerjanya. “Tugasnya kan begitu, apa yang dikuatirkan,” tegasnya.

“Polisi tidak bisa menggerakan satpam untuk digunakan untuk sesuatu. Itu yang harus dipahami. Hubungannya sebagai pembina, bukan operasional. Secara struktural tidak ada hubungannya, jadi tidak usah takut,” jelasnya.

Bahkan Edy menambahkan, status sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas itu juga dibatasi waktu dan tempat. “Setelah menjalankan tugas sebagai satpam, saat jam tugas saja dia menjadi satpam, dia menjadi satpam hanya sekian jam. Setelah lepas tugas dia bukan satpam lagi. Ketika sudah tidak bertugas maka dia sudah tidak mengemban fungsi kepolisian terbatas,” jelasnya. [adm]

29 Aug 2020

Dirbinpotmas Himbau agar Satpam Terus Waspada Covid-19

KSATRIA | Jakarta–Polri berkomitmen mendukung keberlangsungan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) di tengah badai pandemi virus Covid-19 yang belum reda. Usaha jasa pengaman ini melibatkan satpam yang dipekerjakan di berbagai sektor dan berhadapan langsung dengan virus tersebut.

Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri Brigjend Pol Edy Murbowo SIK MSI menghimbau agar para satpam yang bersentuhan dengan masyarakat ramai tetap waspada dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan.

“Memberdayakan BUJP dalam situasi covid, penanganan covid dan pemulihan ekonomi. Hal ini harus disadari oleh masyarakat untuk tetap menjaga standar covid,” kata dia dalam Outlook ABUJAPI bertema  ‘Peran Serta BUJP dalam mendukung tugas Polri mencegah penyebaran Covid-19 dan percepatan ekonomi nasional’ di Gedung The Tribrata, Jakarta (28/8/2020).

Dia berharap kehadiran BUJP dapat membantu kesadaran masyarakat untuk memperhatikan protokol kesehatan. Apalagi, BUJP didorong menjadi contoh bagi masyarakat dalam arti penting menghalau Covid-19.

Dia bercerita, saat ini Jawa Timur tidak akan mengeluarkan tempat untuk diklat, karena masih zona merah. Nah, Polri mendorong para satpam di bawah BUJP turut serta membantu Polri memberikan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan dalam pencegahan covid-19.

“Inpres No. 6 penegakan disipiln dan penegakan hukum. Pengelola satpam, BUJP bisa membantu kepolisian di lingkungan kerja masing-masing. Sebelumnya harus menjadi contoh bagaimana mentaati protokol kesehatan, cuci tangan dan jaga jarak, jangan dipekerjakan satpam yang sedang sakit. Apalagi sampai terinfeksi, sebelum bekerja harus dicek dulu kesehatannya. Melalui suhu tubuh, memberikan vitamin kepada para satpam agar imunnya baik,” katanya.

Jika satpam benar-benar serius membantu Polri, kata dia, menangani protokol kesehatan, berdampak pada perbaikan kesehatan masyarakat dan pada gilirannya ekonomi pulih serta berdampak positif bagi keberlangsungan usaha jasa pengamanan tersebut. “Jika ini dilakukan maka pencegahan covid akan berhasil dan ekonomi akan membaik,” katanya. [admin].

Translate »
error: Content is protected !!