Bravo Satria Perkasa
12 Nov 2020
BSP-Satpam Sah Mengemban Tugas Kepolisian

Setelah Dikukuhkan, Satpam Sah Mengemban Tugas Kepolisian

KSATRIA | Jakarta– Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol. Edy Murbowo SIK, MSi menjelaskan, satpam menjadi profesi itu karena Polri ingin memuliakan profesi satpam. Saat ini satpam menjadi pilihan terakhri setelah tidak lulus masuk TNI, Polri akhirnya jadi satpam.

“Kita tidak ingin seperti itu, yang sedang kita bangun ini profesi satpam, ini bukan pilihan terakhir dan ini bisa membanggakan,” ungkapnya dalam Sosialisasi Perpol No 4 Tahun 2020 di gedung Tribrata Jakarta, Rabu (11/11/2020).

Polri juga telah mendesain dari mulai perekrutan, pendidikan hingga pengukuhan satpam. Dalam Perkap lama tidak ada pengukuhan oleh Polri. Karena pengukuhan ini menjadi pintu masuk legalitas satpam bisa mengemban tugas kepolisian terbatas.

“Kalau satpam ikut pendidikan dan mendapat ijazah tapi belum dikukuhkan maka ia belum bisa bekerja karena belum dikukuhkan. Dari pengukuhan ini ada kepangkatan. Terhitung mulai kapan semuanya terdata. Jika belum dikukuhkan belum bisa menjalankan tugas sebagai satpam,” jelasnya.

Setelah dikukuhkan satpam akan mendapatkan petikan keputusan, dan ini menjadi pegangan satpam menjadi titik start pembinaan karir satpam. Mulai dari kepangkatan, sertifikasi yang ujung-ujungnya ke kompensasi dalam bentuk gaji satpam. [Adm]

27 Oct 2020

Inilah 6 Hal Penting Terkait Satpam di Perpol Pam Swakarsa

KSATRIA | Jakarta–Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri Drs. Edy Murbowo, SIk, MSi membuka acara Webinar bertema Membangun Sistem Pengamanan yang Tangguh di Era Industri 4.0. yang digelar PT. Tetap Setia Sekuriti Indonesia (TSSI) PP Polri pada Selasa, 27 Oktober 2020.

“Sejalan dengan ancaman keamanan di lingkungan industri, untuk mewujudkan Pam Swakarsa ini saya fokus pada manusianya, secanggih apapun sistem dan teknologi keamanan tetap memerlukan SDM unggul, peralatan teknologi tetap sebagai pembantu manusia dalam bekerja,” ungkapnya di Jakarta, Selasa (27/10).

Edy menjelaskan, dalam upaya mewujudkan Pam Swakarsa harus dilakukan secara sinergi dari hulu ke hilir, melibatkan pemangku kepentingan, dengan demikian apa yang akan dilakukan sudah komprehensif, tidak ada pihak yang keberatan karena merasa tidak dilibatkan dalam pembinaan Pam Swakarsa.

 

Dalam pembinaan, tambah Edy, pihaknya sebagai pembina akan selalu bersinergi dengan internal Polri dan ekternal Polri, dalam hal ini antara lain dengan asosiasi ABUJAPI, APSI APJASI, PP Polri dan konsultan yang berkompeten untuk merumuskan kebijakan dalam pembinaan Pam Swakarsa.

Untuk itu, Edy mengajak masyarakat untuk memahami enam hal terkait dengan satpam yang ada dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2020.

  1. Satpam sebagai Profesi
    Saat ini satpam mengalami perubahan yang luar biasa, karena satpam sebagai kelompok profesi pengemban fungsi kepolisian terbatas yang memperoleh pengukuhan oleh Polri, sehingga status tenaga kerja satpam sekarang adalah sebagai profesi.

  2. Punya Kompetensi
    Sebagai profesi satpam harus punya kompetensi khusus, melalui pelantikan dalam menjalankan profesinya.

  3. Penataan Kurikulum
    Polri menyambut penataan ulang kurikulum dan bahan pelajaran serta menyiapkan instruktur satpam yang kompeten dan asesor komeptensi dengan merujuk pada Menaker RI No. 259 Tahun 2018 tentang standar kompetensi kerja nasional Indonesi dan satuan pengamanan.

  4. Penertiban Ijazah
    Polri akan menertibkan ijazah pelatihan dan piagam baru adalah keputusan pengukuhan anggota satpam yang berisi kepangkatan, tanda kewenangan, kartu tanda anggota dan buku riwayat satpam.

  5. Meningkatkan Peran Asosiasi Satpam
    Polri mendorong asosiasi yang terbentuk atau yang akan terbentuk untuk mewawadahi anggota satpam, guna menampung aspirasi dan memperjuangkan hak-hak satpam, serta bersama–sama menyusun kode etik satpam sekaligus dewan penegak etik sebagai pedoman perilaku dalam menjalankan profesinya yang pada akhirnya satpam tidak perlu lagi membentuk serikat pekerja atau serikat buruh.

  6. Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan
    Polri akan melakukan Koordinasi pengawasan pembinaan teknis kepada satpam agar satpam semakin berdaya, satpam bukan menjadi beban daya perusahaan pengelola dan pengguna. [adm]
16 Oct 2020

Kabaharkam Buka Rakor ABUJAPI dan Sosialisasi Perpol Pam Swakarsa

KSATRIA | Bandung–Korbinmas Baharkam Polri dan BPP ABUJAPI mengadakan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Peraturan Polisi No. 4 Tahun 2020 di Hotel Savoy Homann – Bandung dengan tema “Kita Tingkatkan Sinergitas Dan Soliditas Korbinmas Baharkam Polri – Abujapi “.

Rakor ini dibuka oleh Kabaharkam Polri Komjen Pol Drs. Agus Adrianto, SH, MH didamping Kakorbimas Baharkam Polri Irjen Pol Drs. Risyapudin Nursin, SIK dan Dirbinpotmas Baharkam Polri Brigjen Pol Edy Murbowo SIK MSi, Ketua Umum BPP ABUJAPI Agoes Darmawan yang dihadiri oleh Dirbinmas Polda, Ketua BPD ABUJAPI, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan E Ilyas Lubis dan para Direksi BUJP.

Perpol No 4 tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa yang ditandatangaani pada tgl 5 Agustus 2020 dibuat untuk menggantikan Perkap No. 24 Tahun 2007 yang telah berusia 13 tahun dengan tujuan untuk ( 1) penyesuaian terhadap kebutuhan Industri Pengamanan saat ini, (2) Pemuliaan Profesi Satpam; (3) Peningkatan profesionalisme satpam dan (4) penguatan fungsi Satpam sebagai Mitra Polri dalam melakukan Pengamanan di lingkungan terbatas.

Perpol ini terdiri dari 6 ( enam) BAB dan 48 Pasal yang secara umum memuat hal : (1) Satuan Pengamanan ( SATPAM ) dan Satuan Keamanan Lingkungan (SATKAMLING ), (2) Bagaimana SATPAM dibentuk oleh BUJP dan Pengguna Jasa serta SATKAMLING dibentuk oleh warga masyarakat dan (3) Lampiran berupa Pakain Dinas Satpam, Tanda Kepangkatan Anggota Satpam, Lencana Tanda Kewenangan Anggota Satpam Pin Tanda Kualifikasi Satpam, Pakaian Seragam Satkamling, Format Peringatan Tertulis dan Pencabutan KTA Satpam.

Implementasi Perpol No. 4 tahun 2020 ini masih perlu dibuat peraturan turunan operasional berkait SATPAM dan BUJP nya, sehingga melalui Rapat Koordinasi ini diharapkan didapatkan masukan untuk melengkapi dan menyempurnakan Perpol.

ABUJAPI sebagai wadah Badan Usaha Jasa Pengamanan yang mewadahi SATPAM perlu lebih solid dan bersinergi dengan Korbinmas Baharkam Polri dalam rangka mencampai tujuan Perpol No.4 Tahun 2020.

Perpol ini merupakan kado dari Polri untuk Satpam pada HUT SATPAM yang ke-40 pada tanggal 30 Desember 2020 nanti, dimana Satpam menperoleh kebanggaan sekaligus mendapat amanat dan tanggung jawab lebih dengan menggunakan seragam dengan warna yang mirip dengan seragam Polri.

Tanggung jawab ini harus diemban secara baik oleh ABUJAPI sebagai penyedia Satpam yang juga sekaligus penanggung jawab pengadaan seragamnya. Standar warna Seragam Satpam sesuai Perpol sudah ditetapkan oleh Kabaharkam dengan gradasi 20 % di bawah warna seragam POLRI sehingga memiliki spek teknis bahan tertentu.

Oleh karenanya BUJP harus mengadakan seragam yang sesuai dan tidak menyalahi aturan. Selain itu penggunaan seragam Satpam sesuai Perpol No.4 Tahun 2020 haruslah oleh Satpam yang dikukuhkan oleh POLRI dengan memiliki KTA, Surat Kepangkatan Satpam dan Buku Riwayat Satpam.

Dalam Rakor ini, di depan Kabaharkam juga diperagakan semua Jenis Seragam sesuai Perpol No. 4 tahun 2020 oleh para Satpam, dimana Kabaharkam sekaligus melaunching Gerai On line Satpam Hebat untuk pengadaan seragam dan atributnya ( www.satpam-hebat.id ), ikut menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara ABUJAPI dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Penyerahan santunan kematian kepada 2 orang Ahli Waris Satpam yang meninggal karena kecelakaan kerja sebesar Rp. 190.051.150,-. dan Rp 215.617.460,-.

SEKILAS ABUJAPI

Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) didirikan pada tanggal 14 Februari 2006. Pendirian organisasi khusus ini dilandasi semangat untuk menumbuh kembangkan wirausaha khususnya jasa pengamanan, sebagai pengemban fungsi Kepolisian terbatas tentang PAM SWAKARSA sesuai pasal 3 UU No. 2 Th. 2002 tentang Kepolisian.

ABUJAPI merupakan “MITRA POLRI” yang bertujuan menghimpun, membina, mengembangkan kemampuan Badan Usaha Jasa Pengamanan yang tangguh dan profesional dalam mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan tertib. ABUJAPI saat ini telah memiliki 26 Badan Pengurus Daerah (BPD) meliputi seluruh provinsi dengan jumlah anggota Badan Usaha Jasa Pengamanan ( BUJP )yang terdaftar 3.039 Badan Usaha dan mengelola lebih kurang 640.135 Tenaga Satuan Pengamanan (SATPAM)

Bandung, 15 Oktober 2020

Badan Pengurus Pusat Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia ( BPP – ABUJAPI )

06 Oct 2020

Audiensi ABUJAPI ke Kabaharkam Bahas Sosialisasi Perpol dan Seragam

KSATRIA | Jakarta–Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, menerima audiensi dari pimpinan Badan Pengurus Pusat Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (BPP ABUJAPI), bertempat di Ruang Kerja Kabaharkam Polri, Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2020.

Dalam kesempatan ini, Kabaharkam Polri didampingi oleh Kakorbinmas Baharkam Polri,
Irjen Pol Risyapudin Nursin, dan Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri, Brigjen Pol Edy Murbowo. Sementara hadir dari BPP ABUJAPI Ketua Umum, Agoes Dermawan, dan Sekretaris, Surya Wisesa.

Audiensi beragendakan laporan terkait kesiapan pelaksanaan Rakor Sosialisasi Perpol Pamswakarsa kepada para Dirbinmas dan Ketua BPD ABUJAPI se-Indonesia, laporan gradasi warna seragam baru Satpam, dan hal-hal lain yang sifatnya urgent untuk pemuliaan profesi Satpam.

Terkait rencana sosialisasi Perpol Pamswakarsa, Komjen Pol Agus Andrianto memberi saran agar tak perlu ditunda-tunda lagi namun tetap wajib mempedomani protokol kesehatan. “Semakin cepat akan semakin bagus sosialisasi Perpol Pam Swakarsa kepada jajaran Binmas dan BUJP,” katanya.

Terkait seragam baru Satpam, Komjen Pol Agus Andrianto menegaskan bahwa ini adalah bukti nyata satu kebijakan pimpinan yang membawa perubahan besar untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Ia pun mengucapkan terima kasih kepada ABUJAPI karena dengan pengadaan seragam Satpam yang baru, menyebabkan perekonomian nasional dapat berputar, karena seragam tersebut memanfaatkan produk lokal.

“Silakan dikelola secara baik oleh BUJP. Tidak ada dari Polri yang ikut-ikut andil atau mengelola dalam pengurusan seragam Satpam tersebut,” tegas Komjen Pol Agus Andrianto.

Gradasi Warna 20 Persen dari Seragam Polri
Selain itu, Jenderal Polisi Bintang Tiga itu juga mengingatkan bahwa sesuai kesepakatan seragam baru Satpam menggunakan gradasi warna 20 persen dari warna seragam Polri.

Terakhir, Komjen Pol Agus Andrianto meminta agar hubungan antara Korbinmas Baharkam Polri dan ABUJAPI semakin ditingkatkan.

“Dalam melakukan hubungan, pedomani simbiosis mutualisme. Kerja sama antara Korbinmas Baharkam Polri dan ABUJAPI jangan hanya bersifat formal saja tapi banyak hal yang harus dilakukan sehingga personel tetap sehat baik jasmani maupun rohaninya, sehingga hubungan antar organisasi semakin erat. Hubungan tersebut perlu ditingkatkan untuk hal-hal lain sepanjang itu bisa memberikan manfaat untuk masyarakat, terutama di masa-masa sulit akibat pandemi ini,” ungkap Komjen Pol Agus Andrianto. [adm]

20 Sep 2020

Pemahaman APSI Terhadap Empat Hal Penting dalam Perpol Pamswakarsa

KSATRIA | Tangerang— Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) menggelar jumpa pers seputar Perpol No.4 Tahun 2020 tentang Pamswakarsa di Hotel Swissbel Tangerang pada Jumat 18 September 2020.

Dalam Perpol No.4 Tahun 2020 yang diundangkan pada 5 Agustus 2020 lalu ini ada beberapa perubahan dibandingkan Perkap No. 24 tahun 2007. Untuk itu, Ketua Umum APSI Azis Said memberikan empat pemahaman penting terhadap isi Perpol ini, yatu:

1. Perubahan Pengertian dan Perekrutan Anggota Satpam
Pada Perpol no 4 tahun 2020, APSI mempunyai pemahaman bahwa yang dapat disebut sebagai anggota Satpam apabila memenuhi 3 kriteria, yaitu :

  1. Direkrut sesuai ketentuan Polri, yaitu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Polri, baik syarat administrasi maupun sistem perekrutannya.
  2. Memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) yang tentunya didahului dengan memiliki ijazah pelatihan anggota Satpam.
  3. Memiliki status ketenagakerjaan, lazimnya dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) atau sebagai karyawan tetap di perusahaan. Dengan demikian hak hak ketenagakerjaannya anggota Satpam dapat dipenuhi.

“Apabila tidak memenuhi 3 kriteria tersebut di atas, tidak bisa dikatakan sebagai anggota Satpam. Perekrutan anggota Satpam hanya boleh dilakukan oleh BUJP dan oleh Perusahaan pengguna jasa Satpam. Jadi anggota Satpam hanya akan ada di BUJP dan di Perusahaan pengguna jasa Satpam,” jelasnya.

2. Perubahan Nama Kesatuan
Pada Perpol no 4 tahun 2020, telah dibedakan antara nama kesatuan Satpam dan nama kesatuan Satkamling serta bentuk Pamswakarsa lainnya dengan maksud antara lain yaitu:

  1. Untuk memperjelas koordinasi, pengawasan dan pembinaan petugas Polri di lapangan, mana yang Satpam dan mana yang bukan Satpam atau Satkamling. Bila tidak dibedakan antara Satpam dengan Satkamling, maka Polri dalam melaksanakan peraturan akan tidak sama.
    “Kondisi saat ini Satpam yang diwajibkan mengikuti pelatihan dan memiliki KTA serta mematuhi pemakaian seragam Satpam sesuai ketentuan, hanya Satpam BUJP dan Satpam Perusahaan saja sedangkan Satpam yang dikelola warga tidak diwajibkan,” jelasnya.
  2. Lebih memudahkan pendataan anggota Satpam di setiap wilayah maupun secara nasional.

3. Perubahan Warna Seragam Satpam
Pada Perpol no 4 tahun 2020 pakaian seragan Satpam dirubah menjadi warna bernuansa coklat mirip pakaian seragam Polri, dipahami APSI sebagai bentuk perubahan image Satpam yang diharapkan akan lebih profesional dan membanggakan. Kalau ada pihak yang mengkhawatirkan akan adanya potensi penyalahgunaan wewenang karena akan seperti seorang Polisi, menurut kami wajar tapi tidak perlu berlebihan karena Satpam bekerja pada perusahaan yang diawasi oleh atasannya maupun perusahaannya dan kewenangannya hanya terbatas pada wilayah kerjanya.

Kalau ada pihak yang menanyakan biaya penggantian seragam ini ditanggung siapa, dapat dijawab bahwa setiap tahun anggota Satpam mendapat jatah penggantian seragam baru dari Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) atau perusahaan di tempat Satpam bekerja, jadi tidak ada beban biaya baru untuk penggantian seragam baru ini. Penggantiannya dilakukan oleh masing masing BUJP dan perusahaan disetiap lokasi yang bisa berbeda bulannya. Oleh karena itu penggantian seragam ini diberi waktu satu tahun.

4. Kepangkatan Anggota Satpam
Pada Perpol no 4 tahun 2020 terdapat kepangkatan pada setiap level jabatan anggota Satpam, dimaksudkan agar setiap anggota Satpam mempunyai motivasi untuk bekerja baik, meningkatkan kompetensinya sehingga pada saatnya mendapat kenaikan pangkat yang dapat meningkatkan kebanggaan dan pendapatannya.

“Hal ini kami anggap suatu hal yang baik karena prinsip ke HRD an bahwa setiap orang yang bekerja harus mendapat kesempatan untuk naik jabatan, dibandingkan sistem saat ini yang tidak menghargai masa kerja dan kompetensi sehingga tidak ada kenaikan jabatan,” paparnya. [adm]

19 Sep 2020

APSI Sebut Perpol Pamswakarsa Upaya Pemuliaan Satpam, Ini Sebabnya

KSATRIA | Tangerang–Peraturan Polisi (Perpol) No 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa (Pamswakarsa) menjadi angin segar untuk menuju pemuliaan satpam. Ada beberapa perubahan dalam upaya memuliakan profesi satpam.

Dalam jumpa pers Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) membahas Perpol Pamswakarsa di Hotel Swissbel Tangerang pada Jumat 18 September 2020, APSI berkeyakinan bahwa Perpol No.4 Tahun 2020 ini sebagai upaya Polri untuk pemuliaan satpam.

“Saat ini Satpam yang bekerja khususnya di Badan Usaha Jasa Pengamanan, masa kerja dan kompetensi kurang dihargai, Satpam yang baru bekerja dengan Satpam yang telah lama bekerja dan memiliki kopetensi, gajinya sama, yaitu berdasar UMP,” jelasnya.

Akibatnya, hal ini tidak memberikan motivasi dan apresiasi bagi anggota Satpam yang memiliki masa kerja dan kompeten. Dengan adanya kepangkatan anggota Satpam yang nantinya ditindaklanjuti dengan peningkatan remunerasi akan memberikan motivasi kepada anggota untuk bekerja lebih baik.

Alasan lain adalah bahwa peningkatan profesionalitas Satpam. Dibentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Satpam, di bawah Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan dimasukkannya kedalam Perpol no 4 tahun 2020 ini dimaksudkan bahwa seorang anggota Satpam harus selalu meningkatkan dan memelihara kompetensinya agar semakin profesional.

“Perpol ini juga akan merubah image Satpam. Saat ini, bekerja sebagai Satpam bukan merupakan pilihan pekerjaan karena selain kurang membanggakan juga pendapatannya yang kecil,” jelasnya.

Hal ini juga bisa diakibatkan oleh kesamaan nama, antara Satpam yang dikelola oleh perseorangan atau kelompok masyarakat, yang direkrut seadanya, digaji dibawah UMP, tidak ada kontrak kerja (PKWT), tidak ada jaminan kesehatan, dibandingkan dengan Satpam yang dikelola oleh BUJP dan Perusahaan. “Perubahan warna seragam Satpam dan perubahan definisi Satpam ini akan membuat citra baru terhadap korp Satpam,” ungkapnya.

Pemuliaan ini juga bisa dilihat dari upaya menjadikan pekerjaan Satpam mengarah ke Profesi. Profesi apapun sebelum bekerja pasti harus melalui pendidikan kompetensi formal. Perpol no 4 tahun 2020 memisahkan antara Satpam dengan Satkamling dengan maksud bahwa setiap Satpam wajib mengikuti pelatihan dulu, baru memperoleh ijazah, KTA, Lencana dan Buku Riwayat Satpam.

“Jadi kalau seorang Satpam telah memiliki KTA bisa dipastikan dia telah mengikuti pelatihan wajib Satpam. Sedangkan Satkamling tidak diwajibkan mengikuti pelatihan formal Gada Pratama, Gada Madya dan Gada Utama,” tuturnya.

Penerbitan Perpol no 4 tahun 2020 ini merupakan pengganti dari Perkap no 24 tahun 2007 yang memang sudah perlu direvisi agar bisa menopang kemajuan industrial security di Indonesia.

“Kami dari APSI memberikan apresiasi kepada Polri karena banyak perubahan peraturan dan ketentuan yang akan membuat anggota Satpam dan Badan Usaha Jasa Keamanan semakin profesional, memudahkan pendataan anggota Satpam serta dapat meningkatkan kualitas fungsi koordinasi, pengawasan, pembinaan Polri kepada Satpam dan Badan Usaha Jasa Pengamanan,” jelasnya. [adm]

19 Sep 2020

Inilah Harapan APSI Terhadap Perpol Pamswakarsa

KSATRIA | Tangerang—Kapolri Idham Azis telah menerbitkan Peraturan Polisi (Perpol) No 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa (Pamswakarsa) pada 5 Agustus 2020. Dalam Perpol yang baru ini ada beberapa perubahan dibandingkan Perkap no 24 tahun 2007.

Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) saat menggelar jumpa pers seputar Perpol Pamswakarsa di Hotel Swissbel Tangerang pada Jumat 18 September 2020 memiliki harapan terhadap diterbitkannya Perpol No 4 Tahun 2020 ini.

Hadir dalam jumpa pers adalah Dewan Penasihat APSI Irjen. Pol. (P). dr. Hadiman M.BA, Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri Brigjend Pol Edy Murbowo SIK MSI dan segenap pengurus APSI.

Harapan APSI dengan telah diundangkannya Perpol no 4 tahun 2020 ini antara lain: Pemangku kepentingan di bidang Sekuriti menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Polri serta berpikir positif dengan terbitnya Perpol no 4 tahun 2020 ini.

“Karena ini merupakan upaya untuk memajukan Industrial Security di Indonesia secara umum dan pemuliaan profesi Satpam secara khusus,” jelas Ketua Umum APSI, Azis Said.

APSI berharap dengan adanya Perpol Pamswakarsa ini perusahaan pengguna jasa Satpam, Badan Usaha Jasa Pengamanan, Satpam, Satkamling dan masyarakat agar memahami dan mematuhi Perpol no 4 tahun 2020 ini dalam menjalankan pengamanan di wilayahnya masing masing.

“Apabila wilayah pengamanan yang menjadi tanggung jawab Pamswakarsa dapat tertib dan aman, maka akan memperingan pekerjaan Polisi mengingat rasio polisi dengan masyarakat yang diamankan di Indonesia masih belum memenuhi rasio Polisi yang ditentukan oleh PBB, yaitu 1 : 400,” ungkapnya.

Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) dan Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) serta Asosiasi lain bidang pengamanan di Indonesia yang terregister di Baharkam Polri, siap melaksanakan dan mengawal Perpol no 4 tahun 2020 ini agar pelaksanaannya tidak mengalami hambatan di lapangan karena APSI dan ABUJAPI serta Asosiasi bidang pengamanan lain terlibat dalam penyusunan Perpol no 4 tahun 2020 ini.

“Semoga Perpol no 4 tahun 2020 ini dapat memberikan angin segar bagi kemajuan Satpam, BUJP dan Industrial Security di Indonesia,” jelasnya. [adm]

24 Jul 2019

Perpol dan Perkaba tentang Satpam akan Segera Terbit

KSATRIA| Jakarta–Untuk disebut sebagai profesi yang mulia dan membanggakan, satuan pengamanan (Satpam) menurut Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol Ricky F Wakanno agar satpam terus meningkatkan profesionalismenya.

Ricky menyebut setidaknya ada tujuh karakter satpam yang professional. Ketujuh karakter itu adalah: kompeten di bidang keamanan; mengikuti asosiasi profesi keamanan; bekerja sesuai kode etik satpam; memiliki sertifikasi kompetensi satpam; bekerja secara penuh; mengetahui secara detail cara terbaik tentang security; dan mampu mengambil keputusan yang mandiri dan independen.

Dalam kaitannya dengan upaya memuliakan profesi satpam dan menegaskan posisi satpam sebagai sebuah profesi, maka Polri akan menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) tentang Sistem Pengamanan Swakarsa 2019 dan Peraturan Kabaharkam (Perkaba) tahun 2019 tentang Satuan Pengamanan, Badan Usaha Jasa Pengamanan, Pengguna Jasa Satuan Pengamanan dan Asosiasi.

“Saat ini draft Perpol memasuki tahap akhir yaitu pengharmonisan oleh Kemenkumham RI yang ditargetkan paling lambat Agustus 2019 sudah diundangkan,” ungkap Ricky dalam seminar yang digelar Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) tentang pemuliaan satpam di arena Indo Security 2019 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Kamis (18/07) lalu.

Ricky menyebutkan, Perpol dan Perkaba itu dibuat agar anggota Satpam diakui sebagai tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang security. Aturan baru itu juga dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan martabat Satpam agar lebih percaya diri.

Dalam hubunganya dengan kesejahteraan satpam, Perpol dan perkaba itu juga dapat dijadikan sebagai acuan yang obyektif untuk menentukan reward dan punishment; promosi/demosi dan PHK; dan memperjelas sistem upah dan remunerasi. Sehingga diharapkan profesi satpam bukan lagi sebagai obyek melainkan subyek dalam industrial security. [roj]

Translate »
error: Content is protected !!