17 Jun 2021

ABUJAPI Berharap Munas Kadin Ditunda dan Digelar di Bali

KSATRIA | Jakarta–Musyawarah Nasional (Munas) VIII Kamar Dagang dan Industri (Kadin) kembali diusulkan untuk ditunda. Perhelatan tertinggi untuk memilih Ketua Umum Kadin itu, sebelumnya sudah ditunda dari rencana semula digelar 2 Juni 2021 menjadi 30 Juni 2021. Lokasi pun rencananya dipindahkan dari Bali ke Kendari.

Usulan penundaan Munas Kadin VIII kali ini, didasari pertimbangkan melonjaknya kembali kasus Covid-19. Hal ini disampaikan oleh sejumlah anggota, seperti Agoes Dermawan Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (BPP-ABUJAPI).

“Memperhatikan kondisi perkembangan penanganan Pandemi Covid 19 pasca liburan Hari Raya Idul Fitri 1442 H, yang menunjukkan tren peningkatan infeksi yang menghawatirkan, serta munculnya varian virus Covid-19 yang baru, maka dengan ini kami dari ABUJAPI mengusulkan agar pelaksanaan Munas VIII Kadin Indonesia ditunda,” demikian disampaikan Ketua Umum ABUJAPI Agoes Dermawan kepada Jurnal Security, Kamis (17/6).

Agoes berharap, sebagaimana himbauan pemerintah terkait penanggulangan penyebaran Covid yang cenderung meningkat pasca liburan, pihaknya mendukung untuk ditunda pelaksanaannya. Soal tempat, Agoes berharap tetap digelar di Bali.

“Tren Covid-19 meningkat, kita harus jaga kesehatan bersama dan membantu pemerintah dalam pencegahan Covid yang lebih luas lagi, terlebih lagi kita juga telah membantu pemerintah melalui vaksin gotong royong,” tuturnya. [Adm].

20 Feb 2021

ABUJAPI Minta Pemerintah Prioritaskan Satpam untuk Divaksin

KSATRIA | Jakarta–Pandemi Covid-19 yang masih belum usai, membuat pemerintah menyelenggarakan program vaksinasi Covid-19 tahap kedua yang dimulai Rabu (17/2/2021). Vaksinasi tahap kedua ini, sasarannya mencakup petugas pelayanan publik dan warga lanjut usia di atas 60 tahun.

Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, sasaran vaksinasi tahap kedua sebanyak 38.513.446 orang. Rinciannya terdiri dari sekitar 21,5 juta di antaranya warga lanjut usia dan 16,9 adalah orang-orang yang bekerja di bidang pelayanan publik.

“Vaksinasi tahap kedua akan dimulai pada pedagang pasar di Pasar Tanah Abang, Rabu 17 Februari 2021,” katanya dikutip dari Antara, Senin (15/2/2021).

Maxi menjelaskan, sasaran vaksinasi Covid-19 tahap kedua adalah kelompok masyarakat dengan tingkat interaksi serta mobilitas tinggi sehingga rentan tertular Covid-19. “Ketika mereka terlindungi dari Covid19 maka kita dapat menurunkan laju penularan virus dan mengurangi beban kerja rumah sakit,” kata dia.

Dilansir dari setkab.go.id, pemerintah selain memprioritaskan vaksinasi untuk guru, juga TNI dan Polri serta kelompok pekerja keamanan lain juga menjadi prioritas pemerintah karena memiliki peran penting dalam membantu meningkatkan proses tracing atau penelusuran kontak. Sehingga, dapat dengan cepat menentukan langkah-langkah yang diperlukan sejak dini untuk menurunkan laju penyebaran virus.

Vaksinasi Covid-19 tahap kedua ini sasarannya adalah: Lansia Tenaga pendidik (guru dan dosen), Pedagang pasar, Tokoh agama, Wakil rakyat, Pejabat negara, Pegawai pemerintah, PETUGAS KEAMANAN, Pelayanan publik (perangkat desa, BUMN, BUMD, dan pemadam kebakaran), Petugas transportasi Atlet Wartawan dan Pekerja media Sektor pariwisata (staf hotel, restoran, dan tempat wisata)

Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) Agoes Dermawan berharap kepada pemerintah untuk bisa memprioritaskan vaksinasi untuk satuan pengamanan (Satpam), pasalnya satpam sebagai garda terdepan sebuah perusahaan yang berinteraksi dengan orang di lingkungan perusahaannya.

“Kami berharap, agar pemerintah memprioritaskan para satpam yang berjaga di garda terdepan perusahaan untuk divaksin terlebih dahulu setelah tenaga kesehatan,” ungkapnya kepada Jurnal Security, Kamis (18/2/2021).

Agoes menambahkan, selama ini satpam selain menjaga lingkungannya agar aman dan nyaman juga menjadi petugas protokol kesehatan di setiap perusahaan tempat satpam bekerja. Mereka memeriksa tamu yang datang dengan termo gun, mengarahkan untuk cuci tangan sebelum masuk perusahaan.

“Sangat beralasan jika kami dari ABUJAPI meminta kepada pemerintah untuk memprioritaskan satpam divaksin terlebih dahulu, untuk memutus penyebaran virus Covid-19 di lingkungan kerjanya,” jelasnya. [Adm]

18 Feb 2021

HUT Ke-15 ABUJAPI akan Perkuat Organisasi dengan Program

KSATRIA | Jakarta–Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) genap berusia 15 tahun pada 14 Februari 2021. Syukuran hari jadi ABUJAPI digelar sederhana di Kantor BPP ABUJAPI di Jakarta pada Selasa, 16 Februari 2021.

Dalam sambutannya, Ketua Umum BPP ABUJAPI Agoes Dermawan mengatakan, ke depan ABUJAPI harus menjadi organisasi besar dan kuat dalam mengawal kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan industri jasa pengamanan.

“Ke depan ABUJAPI harus kuat, insyallah 2024 menjadi organisasi besar dan kuat,” jelasnya di Jakarta, Selasa (16/02).

Agoes memaparkan, keberadaan BPD ABUJAPI di seluruh Indonesia saat ini berjumlah 22 BPD, ditambah dua perwakilan dari Ambon dan Sumatera Barat. Namun dalam waktu dekat keduanya akan menggelar Musda untuk menjadi BPD ABUJAPI.

Keanggotaan yang terdaftar di ABUJAPI sejak tahun 2008-2021 ada 3.300 badan usaha jasa pengamanan (BUJP). Namun dalam data recording selama satu tahun di masa pandemi Covid-19 dari 2020-2021 yang memperpanjang hanya 740 BUJP.

Agoes juga menjelaskan data dari Mabes Polri bahwa jumlah satpam yang terdaftar ada sekitar 650 ribu satpam di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, sebanyak 150 ribu belum mengikuti pelatihan Gada Pratama. “Jumlah pastinya berapa satpam di Indonesia hanya Allah yang tahu,” jelasnya.

Agoes optimis, ke depan sistem pendataan satpam akan lebih baik karena pihak kepolisian dalam hal ini Binmas akan melakukan pendataan satu pintu sehingga jumlahnya nanti real dan tersistem. “Mudah-mudahan dengan sistem Binmas jumlah satpam akan terdaftar secara ril karena melalui satu pintu di kepolisian,” paparnya.

Saat ini ABUJAPI memiliki pilar dari undang-undang kepolsiain dan undang-undang ketengakerjaan. Keduanya menjadi pilar kekuatan ABUJAPI. Pihaknya juga telah memasukan dewan pembina dari berbagai unsur Polri dan Kementerian Tenaga Kerja dan Apindo.

“Ini perluasan kekuatan ABUJAPI, kita juga mengembangkan ke stekholder lainnya. Tujuannya memperkuat akses komunikasi kita,” tegasnya.[Adm]

28 Oct 2020

Ketua ABUJAPI: Perbaiki Kualitas BUJP, Lalu Cetak Satpam Profesional

KSATRIA | Jakarta–Saat ini jumlah Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) ada sebanyak 2.800 BUJP, yang aktif ada 1.800 BUJP. Sedangkan jumlah satpam ada 640.000 satpam di seluruh Indonesia. Demikian kata Ketua Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) Agoes Dermawan dalam Webinar yang digelar TSSI PP Polri, Selasa (27/10/2020).

Menurut Agoes, bisnis jasa pengaman memiliki peran yang besar dalam perekonomian nasional, bisnis BUJP sangat besar nilainya, yaitu mencapai 2.5 Triliun per bulan. “Ini jumlah yang cukup besar dan ikut berkontribusi dalam pendapatan pajak nasional 250 milyar per bulan,” jelasnya.

ABUJAPI sebagai asosiasi yang beranggotakan BUJP, dituntut bisa mencetak satpam handal dan profesional. Karena itu, tambah Agoes, BUJP harus diperbaiki kualitasnya. Agoes berharap pihak kepolisian untuk selektif dalam memberikan ijin usaha jasa pengamanan.

Agoes menegaskan, BUJP ini mencetak sumber daya manusia karenanya harus memiliki ruh, jadi bukan bisnis semata. Kalau kita hanya mencetak produk-produk yang kita pasarkan ke luar akhirnya yang terjadi kurang maksimal, karena Ekspektasi pasar itu sangat luar biasa, sesuai dengan keinginan customer.

“Kita akui selama ini masih product oriented mencetak satpam dengan pola 232 jam, lalu kita jual, seolah kita mampu semua, tetapi ekspektasi pasar itu luar biasa, ternyata sekarang kita harus ganti dengan customer oriented. Bagaimana BUJP mampu mencetak satpam sesuai dengan market yang ada,” paparnya.

Agoes menambahkan, BUJP harus mempunya sumber daya manusia yang handal dan profesional. Jadi sudah tidak bisa asal-asalan karena ini sudah menjadi tuntutan produk kita. Yang diserap pasar harus baik.

Selain itu, tambahnya, BUJP harus punya kecukupan modal, karena sekarang banyak kita mengirim satpam kepada user yang terkadang paymennya jalan 2 sampai 3 bulan. “Jika tidak kuat modal akan membahayakan. Bahkan bisa menyebabkan satpamnya tidak digaji,” ungkapnya.

Hal lain yang harus diperhatikan oleh BUJP adalah komitmen jangka panjang, dan ini lahir dari pemimpin BUJP. Karena selama ini masih banyak pimpinan yang membuat BUJP secara sampingan sehingga ruhnya tidak hadir. “Ini yang bisa menjadi masalah,” jelasnya.

“Produk kita bukan barang tapi produk manusia antara pimpinan manajemen terhadap produk yang ada ini harus bisa melahirkan ruh satu kesatuan. Ini pekerjaan yang serius, ini mengentaskan pengangguran, menciptakan sosok manusia yang tangguh dan teruji. Jika tidak serius sebaiknya tidak usah mendirikan BUJP,” tegasnya.

Terakhir adalah BUJP harus bangga dengan profesi ini. Banyak pengelola satpam tapi pemimpinnya tidak bangga jadi satpam. Karenanya sangat beralasan kenapa direktur BUJP harus mengikuti pelatihan Gada Utama.

“Di sini ada sebuah ruh maka mereka harus mengetahui, karena industri ini menyatukan antara teori, jiwa menjadi bagian yang tak terpisahkan. Jika kondisi BUJP-nya sudah benar, baru kita bicara mencetak satpam yang profesional dan tangguh,” jelasnya.

Pirantinya sudah ada, kita ikuti saja aturan dari kepolisian, aturan pendidikan dari polri sudah ada semua. Jika ini sudah dilakukan. Tinggal apa yang diinginkan customer harus disesuaikan upskill-nya. Misalnya pengamanan di perbankan, apartemen, perhotelan dan lain sebagainya.

Dengan demikian, jika satpam sudah dilatih profesional, maka kita berharap remunerasi juga lebih baik. Saat ini satpam ada di mana-mana tapi tidak ada dalam hati. Saya dalam beberapa hari ini ikut rancangan pemerintah tentang undang-undang cipta kerja, dari 21 bidang pembagian waktu kerja tidak ada satu pun untuk satpam. “Ini harus kita perjuangkan, satpam itu bagian dari pembangunan negeri ini,” ungkapnya.

Agoes berharap ini menjadi PR bersama, ABUJAPI sudah punya komitmen untuk membangun skala upah satpam, ABUJAPI sudah membentuk tim Pokja untuk standar upah profesi satpam. “Satpam itu minimal harus 40 persen di atas UMP. Ini perjuangan kita, dengan demikian profesi satpam jadi sebuah kebanggaan dan bukan pilihan terakhir,” tuturnya. [adm]

24 Oct 2020

Kasus Satpam Teluk Bayur, ABUJAPI akan Koordinasi dengan BUJP Tempat Mereka Bekerja

KSATRIA | Jakarta–Dua orang Satpam divonis bersalah dalam kasus penganiyaan berujung meninggalnya seseorang di kawasan Pelabuhan Teluk Bayur, Kota Padang, Sumatera Barat. Mereka bernama Effendi Putra dan Eko Sulistiyono.

Kedua terdakwa dinilai bersalah oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua Leba Max Nandoko dan beranggotakan Agnes Monica dan Yose Ana Roslinda saat sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

“Memutuskan terdakwa Eko Sulistiyono divonis 1 tahun 6 bulan pidana penjara dan Effendi Putra divonis 4 tahun 6 bulan pidana penjara,” kata Majelis Hakim saat membacakan amar putusan saat sidang yang digelar, Selasa (21/10) lalu.

Menanggapi beredarnya video dan liputan media atas vonis dua anggota satpam ini, Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) ikut keprihatinannya terhadap kasus yang menimpa kedua satpam yang ada di bawah naungan BUJP.

“Anggota satpam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BUJP dan ABUJAPI sudah tentunya harus dibantu dan dibela,” jelas Ketua Umum ABUJAPI Agoes Dermawan dalam rilis yang dikeluarkan pada Sabtu (24/10/2020).

Agoes menambahkan, anggota satpam merupakan garda terdepan yang beresiko tinggi dalam bertugas dan memiliki tanggung jawab tinggi untuk mengamankan aset perusahaan, khususnya mengamankan diri sendiri dari tindak kejahatan di area tugasnya serta memiliki fungsi kepolisian terbatas.

“ABUJAPI akan melakukan koordinasi ke BUJP di mana kedua satpam tersebut di bawah nauangannya untuk kami mintai keterangan lebih jelas atas peristiwa ini. Tim lawyer ABUJAPI akan berkoordinasi dengan lawyer yang sudah ada sebagai bentuk simpati dan dukungan moral ABUJAPI terhadap kedua satpam ini,” jelasnya.

Agoes juga sedang berkoordinasi dengan tim untuk meminta kronologis kejadian kepada perwakilan ABUJAPI Sumbar atas kasus ini. “Kami akan mengundang BUJP pengelola satpam ke ABUJAPI untuk diminta informasi dan langkah yang sudah diambil untuk segera dipelajari dan disiapkan bentuk dukungannya ,” paparnya.

Sementara itu Sekjen ABUJAPI Suryawisesa Karang menambahkan, sebagai bentuk kepedulian, ABUJAPI mengajak para BUJP dan satpam di lingkungan ABUJAPI seluruh Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam membantu anggota satpam tersebut, khususnya keluarga mereka dengan membuka Dompet Peduli sebagai bentuk kepedulian dan rasa prihatin.

“Hasil dari pengumpulan donasi ini nantinya akan kami serahkan kepada keluarga satpam, ini sebagai bentuk kepedulian kami sebagai asosiasi yang menaungi usaha jasa pengamanan, yang di dalamnya satpam bekerja,” ungkapnya. [adm]

16 Oct 2020

Ketua ABUJAPI: Menunggu 40 Tahun Seragam Satpam Berubah

KSATRIA | Bandung–Dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Peraturan Polisi No. 4 Tahun 2020 di Bandung, Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) Agoes Dermawan menjelaskan, bahwa bergantinya baju satpam mirip Polri, dan satpam diakui sebagai anak kandung Polri, ini sudah menunggu 40 tahun.

“Para satpam sabar, mereka punya komitmen, mereka tidak pernah unjuk rasa dan demo mereka menjalankan tugas selama 24 jam,” ungkapnya di hadapan 34 Binmas Polda seluruh Indonesia dan 24 BPD ABUJAPI, Kami (15/10).

Kemiripan seragam satpam dengan polisi ini harus dijaga dengan baik, jangan sampai bergeser di luar ketentuan, alasannya karena kedektan emosional dengan Polri karena merasa jadi anak kandung, kedua kebangaan sebagai profesi yang memiliki fungsi kepolisian terbatas dan ketiga pemuliaan.

ABUJAPI juga telah berperan atas kepercayaan Kabaharkan pada Maret 2020 lalu di Porong Sidoarjp memfasilitasi peragaan seragam satpam dengan berkunjung ke perusahaan tekstil agar ada keseragaman baju satpam. “ABUJAPI memfasilitasi untuk memudahkan BUJP mendapatkan seragam yang sudah terstadarisasi dengan gradasi 20 persen,” jelasnya.

“Jadi ini akan tercatat pada 5 Agutus 2020 Kapolri tanda tangan Perpol No.4 Tahun 2020 dan tanggal 6 Maret 2020 Kabaharkam tandatangan menyetujui gradasi warna seragam satpam, ini luar biasa,” tuturnya. [adm]

25 Sep 2020

Ketua ABUJAPI, Agoes Dermawan: 40 Tahun, Satpam Menjaga Komitmennya

KSATRIA | Jakarta–Sejak 2002, UU Kepolisian sudah mengatur sistem Pengamanan (Pam) Swakarsa. Di dalamnya, juga dijelaskan tentang Satuan Pengamanan (Satpam) dan Satuan Pengamanan Lingkungan (Satkamling).

Hal ini diingatkan oleh Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (BPP-ABUJAPI), Agoes Dermawan. “Jadi dari dulu sudah ada. Tapi belakangan sempat bikin rame, bahkan terkesan gaduh,” ujarnya, usai acara “Forum Group Discussion, Kupas Tuntas Perpol No. 4 Tahun 2020, Dampaknya bagi Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) dan Satpam” di Jakarta, Kamis (24/9/2020).

Demikian juga terkait seragam Satpam. Padahal, ujarnya, sebagaimana juga sudah dijelaskan oleh Mabes Polri, perubahan seragam Satpam yang dijadikan mirip dengan seragam Polri, hanyalah supaya ada kedekatan emosional antar Satpam dengan Polri.

Apalagi, selain karena jumlah Satpam yang sudah sangat banyak, jelas Agoes, Satpam juga punya komitmen pengamanan selama 24 jam. “Mereka ikut mengamankan, meski hanya dengan fungsi kepolisian yang sifatnya terbatas,” ujarnya.

Dengan seragam yang baru, lanjut Agoes, diharapkan nanti akan makin terbangun kedekatan emosional. Selain itu, juga diharapkan akan muncul kebanggaan terhadap profesi sebagai Satpam.

Selain itu, masih menurut Agoes, sebenarnya seragam Satpam yang baru ini nantinya juga akan membedakan, antara Satpam yang terdidik dengan yang belum. Karena yang sudah terlatih, nantinya akan punya Kartu Tanda Anggota (KTA) dan kompetensi.

Sementara Satkamling, nantinya akan dibedakan dengan warna yang berbeda. “Jadi masyarakat sendiri sudah bisa membedakan,” jelasnya.

Bahkan nantinya juga akan ada jenjang kepangkatan, dari tingkat pelaksana, supervisor hingga manajer. Hal ini menurutnya akan menunjukkan kompetensi dan kualifikasin seorang Satpam.

Lebih jauh Agoes menjelaskan, soal pergantian seragam Satpam yang diganti menjadi mirip seragam Polri ini adalah hak prerogatif Polri. Sementara ABUJAPI hanya memberikan dukungan.

Dia pun menghimbau, agar masyarakat tidak mengkhawatirkan akan terjadinya penyelewengan oleh Satpam. “Selama 40 tahun usia Satpam di Indonesia sudah terbukti, Satpam menjaga komitmennya menjadi mitra Polri, tanpa terjadi apapun,” yakinnya.

Apalagi menurut Agoes, alat pendukung pengamanannya pun tidak ada yang berubah. Seperti handy talky (HT), borgol, pentungan, dan untuk area tertentu yang diperlukan ada tambahan senjata tajam. “Perpol juga mengatur ruang lingkup wilayah tugas Satpam hanya untuk pengamanan usaha jasa, bisnis. Itu saja,” pungkasnya.

Hal senada disampaikan Sekjen ABUJAPI Jaya, Edhi Susilo. Dia mengingatkan, Pam Swakarsa sebenarnya sudah ada sejak lama. Bahkan dicetuskan sejak era Kapolri Awaloeddin Djamin (1978-1982).

“Pam Swakarsa ini maksudnya pengamanan yang dilakukan oleh dan dari masyarakat sendiri. Secara swadaya, swadana, mengamankan lingkungan pemukiman. Sekarang, berkembang di lingkungan perindustrian, atau pengamanan lingkunga kerja,” jelasnya.

Kemudian dengan adanya Perpol 2020, lanjut Edhi, yang juga mengatur Pam Swakarsa dan mengubah seragam mirip seragam Polri, sebenarnya tak perlu dikhawatirkan. Mengingat di dunia internasional juga diterapkan hal yang sama.

Harapannya, masih menurut Edhi, hal ini lebih mendekatkan dan mempererat soliditas dan sinergitas antara Satpam dengan Polri, sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas di lingkungan kerjanya. Sehingga Satpam bisa lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya. “Apalagi, dulu Pak Tito (Tito Karnavian, Kapolri 2016–2019) menyebutkan, Satpam ini adalah anak kandung Polri,” pungkasnya. [adm]

11 May 2020

Soal BOS, ABUJAPI Siap Sinergi Data dengan Korbinmas Polri

KSATRIA | Jakarta–Dalam rangka meningkatkan sinergi antara Badan Pengurus Pusat Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (BPP ABUJAPI) dan Korbinmas Polri, pengurus inti BPP ABUJAPI melakukan audiensi ke kantor Kakorbinmas Baharkam Polri pada Rabu, 6 Mei 2020.

Dalam pertemuan itu, pengurus ABUJAPI yang beraudiensi bertemu dengan Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen pol Drs Risyapudin Nursin Sik adalah Ketua Umum Agoes Dermawan, Wakil Cecep Darmadi, dan Sekjen Suryawisesa Karang.

Ketua Umum ABUJAPI Agoes Dermawan mengatakan, pertemuan itu untuk meningkatkan sinergi antara ABUJAPI dengan Korbinmas Baharkam Polri dalam meningkatkan kerjasama program ke depan. “Kami berterima kasih kepada Korbinmas yang telah mengajak ABUJAPI dalam penyaluran sembako untuk satpam terdampak covid beberapa waltu lalu,” ungkapnya kepada Jurnal Security, Senin (11/05).

Selain itu, tambah Agoes, ABUJAPI juga mendukung program penggunaan aplikasi Binmas Online System (BOS) yang sudah disosialisasikan kepada para direksi Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) di seluruh Indonesia.

“Kami berharap, aplikasi BOS ini bisa terus ditingkatkan dalam pelaksanaannya, agar BUJP yang ada di daerah bisa merasakan manfaatnya dalam pengurusan BUJP ke kepolisian,” ungkapnya.

Agoes menjelaskan, diantara tujuan dibuat aplikasi BOS ini semata-mata untuk mempermudah perizinan yang disiapkan bagi BUPJ supaya lebih mudah, lebih cepat. Karena teknologi sudah semakin maju,” jelasnya.

Sementara itu Sekjen ABUJAPI Suryawisesa Karang mengatakan, sosialisasi Aplikasi BOS ini sudah disosialisasikan kepada para pelaku usaha jasa pengamanan dua tahun lalu, agar BUJP bisa merasakan  manfaatnya.

Surya juga menambahkan, ABUJAPI siap bersinergi dengan pihak Polri untuk sinkronisasi data BUJP agar antara data yang dimiliki ABUJAPI sesuai dengan data yang ada di Korbinmas Polri. “Ini penting untuk akurasi data BUJP yang benar-benar membutuhkan aplikasi BOS ini,” katanya.

BOS merupakan aplikasi yang dikelola Korbinmas Mabes Polri dan memiliki tujuh fitur di dalamnya, yaitu Aplikasi Pelaporan Binmas, Aplikasi Mobile Pelaporan Binmas, Aplikasi Mobile Publik BOS, Aplikasi Sistem Informasi BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) Online, Aplikasi Sistem Informasi Satpam Online, Aplikasi Website Binmas, dan Aplikasi Dashboard. [Adm]

09 Oct 2019

ABUJAPI Kritisi Kenaikan BPJS Kesehatan Bagi BUJP

KSATRIA| Jakarta–Salah satu agenda besar Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) adalah menjadikan ABUJAPI sebagai rumah besar bagi Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) di Indonesia sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh para anggota.

Hari ini, Rabu 9 Oktober 2019 segenap pengurus baru ABUJAPI periode 2019-2024 dilantik oleh Ketua Umum ABUJAPI Agoes Dermawan dan dikukuhkan oleh Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol. Drs. Ricky F. Wakanno di Union Space GKM Green Tower Lantai 20, Jakarta.

Ketua Umum ABUJAPI Agoes Dermawan menjelaskan bahwa ABUJAPI ke depan akan menjadi rumah besar bagi BUJP. “Kembali saya gaungkan lagi bahwa ABUJAPI menjadi rumah besar BUJP, karena kami juga melibatkan lintas asosiasi sebagi dewan pembinaannya,” ungkapnya seperti dilansir JurnalSecurity, Rabu (9/10).

Agoes berharap kepengurusan yang ini bisa benar-benar menjalankan fungsinya dengan maksimal, sehingga apa yang menjadi program ABUJAPI bisa berjalan dengan baik dan membawa manfaat bagi anggota dan para satpam.

“Kepengurusan ke depan ABUJAPI harus semakin kuat, semakin peduli dan semakin cerdas sehingga manfaatnya bisa dirasakan untuk para anggota dan para satpam umumnya,” jelasnya.

Dalam Pelantikan Pengurus ABUJAPI ini tag line yang diusung adalah ABUJAPI Rumah Besar BUJP. Kaitannya bagaimanan kontribusi usaha jasa pengamanan terhadap pembangunan nasional. Agoes menjelaskan, keberadaan ABUJAPI sangat signifikan dalam pembangunan nasional, pasalnya saat ini diperkirakan ada lebih dari 1.6 juta tenaga kerja anggota satpam di Indonesia.

“Jumlah yang besar ini tentunya mempunyai pengaruh sosial ekonomis yang besar terhadap pembangunan nasional, baik sebagai obyek maupun subyek pembangunan,” ungkapnya dalam jumpa pers usai Pelantikan Pengurus ABUJAPI di Jakarta, Rabu (9/10).

Agoes menambahkan, dengan asumsi 50 persen saja dari total tenaga kerja satpam, maka business turn over jasa pengamanan lebih kurang 43 Triliun rupiah per tahun, dengan kontribusi kepada penerimaan pajak APBN 2019 sebesar 4,3 Triliun rupiah per tahun atau sebesar 0.24 persennya.

Selain itu para BUJP yang terhimpun di ABUJAPI juga menjadi peserta aktif dalam memberikan kontribusi yang signifikan kepada Badan Penyeleggara Jaminan Sosial dan Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan). Sesuai peraturan kewajiban BUJP untuk membayarkan BPJS Ketenagakerjaan adalah sebesar 9,34 persen. Di mana BUJP 6.24 persen dan Pekerja 3 persen. Sementara untuk BPJS Kesehatan, BUJP membayarkan sebesar 5 persen, dimana BUJP 4 persen dan pekerja 1 persen.

“Dengan asumsi 50 persen dari total tenaga kerja satpam yang dipekerjakan oleh BUJP maka diperkirakan BUJP telah memberikan kontribusi sebesar 2 Triliun rupiah per tahun untuk penerimaan BPJS Kesehatan dan 4,1 Triliun rupiah per tahun kepada Penerimaan BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.

Sekjen ABUJAPI Suryawisesa Karang menambahkan terkait dengan pemerintah yang memutuskan menaikkan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen mulai 1 Januari 2020 akan berdampak pada banyaknya peserta BPJS Kesehatan menunggak bayar iuran, kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap BPJS Kesehatan, peserta BPJS Kesehatan akan beralih ke asuransi swasta dan peserta BPJS Kesehatan akan turun ke kelas yang lebih rendah.

“Saat ini ada karyawan outsourcing yang lebih memilih PPU BPJS Mandiri dan tidak ikut PPU BPJS Badan Usaha di tempat bekerjanya, dimana akibat kenaikan ini para pekerjalah yang terkena dampak langsung seperti kemampuan dayabeli, penambahan anggaran jaminan kesehatan keluarga,” ujarnya.

Sementara itu, kewajiban BUJP yang diatur UU dan PP terkait iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dirasa telah memberatkan pengusaha karena tidak adanya alternatif lain terkait jaminan atau asuransi pekerja, dimana angka total keduanya adalah sebesar 14,24 persen dari upah.

Menurut Suryawisesa, adanya kenaikan BPJS Kesehatan pada tahun 2020 nanti pasti akan membebani dan meningkatkan biaya operasional perusahaan yang hampir 80 persennya merupakan biaya tenaga kerja, belum lagi pada awal tahun 2020 terjadi kenaikan UMK yang merupakan dasar pengenaan iuran BPJS.

“Berangkat dari masalah ini, maka pengusaha outsourcing dibidang BUJP menyampaikan keberatan terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini tak tepat waktu. Karena kondisi perekonomian saat ini, perusahaan tengah memikirkan untuk bisa survive, sehingga berharap tidak dibebani lagi dengan beban-beban untuk menyelamatkan institusi BPJS Kesehatan, tetapi mengorbankan usaha atau perusahaan yang sedang berusaha untuk survive,” tegasnya.

Suryawisesa berharap, BPJS Kesehatan lebih memperbaiki internal manajemen untuk meningkatkan kepesertaan, pembinaan, pemberian insentif, updating jutaan data kepesertaan yang tumpang tindih, “Penertiban peserta pasif yang tidak membayar iuran dan pemberian sanksi tenaga kerja patuh membayar iuran agar defisit BPJS Kesehatan dapat ditekan,” tuturnya.

ABUJAPI tidak hanya sendiri dalam menyuarakan keberatan terkait kenaikan BPJS Kesehatan ini, ada tiga asosiasi lain yang ikut menyuarakan hal yang sama. Yaitu Asosiasi Perusahaan Klining Indonesia (APKLINDO), Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI) dan Asosiasi Perusahaan Pengendalian Hama Indonesia (ASPPHAMI). “Semoga keberatan kami ini bisa didengar oleh pemangku kebijakan sehingga bisa megurangi beban permasalahan yang ada di seluruh anggota asosiasi yang tergabung ini,” ungkapnya. [fr]

Sekilas ABUJAPI

Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) didirikan pada tanggal 14 Februari 2006. Pendirian organisasi khusus ini dilandasi semangat untuk menumbuh kembangkan wirausaha khususnya jasa pengamanan, sebagai pengemban fungsi Kepolisian terbatas tentang PAM SWAKARSA sesuai pasal 3 UU No. 2 Th. 2002 tentang Kepolisian.

ABUJAPI merupakan “MITRA POLRI” yang bertujuan menghimpun, membina, mengembangkan kemampuan Badan Usaha Jasa Pengamanan yang tangguh dan profesional dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan tertib.

ABUJAPI saat ini telah memiliki 26 Badan Pengurus Daerah (BPD) meliputi seluruh provinsi dengan jumlah anggta 2.609 Badan Usaha dan mengelola lebih dari 1,6 Juta PAM SWAKARSA, lebih dikenal dengan Tenaga Satuan Pengamanan (SATPAM).

19 Jul 2019

Agoes Dermawan Terpilih sebagai Ketua Umum ABUJAPI

KSATRIA| Semarang–Musyawarah Nasional Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) yang berlangsung selama dua hari, 17-18 Juli 2019 di Semarang menetapkan Agoes Dermawan sebagai Ketua Umum ABUJAPI periode 2019-2024 menggantikan ketua sebelumnya, Budi Rianto.

Keputusan ini diambil setelah pemilihan yang dilakukan secara demokratis menghasilkan suara terbanyak yakni 12 suara atas nama Agoes Dermawan, sedangkan 10 suara atas nama Budi Rianto dan Joko Utomo tidak ada suara.

Dalam kata sambutannya, Agoes mengajak kepada seluruh pengurus baik yang ada di BPP dan BPD untuk lebih menguatkan sinergi guna membangun BUJP yang terus berkembang.

“ABUJAPI harus kuat dan bermartabat, itulah moto saya. Kalau kita kuat dan bermartabat maka satpam akan sejahtera,” ungkapnya, Kamis (18/7) malam.

Dalam tiga puluh hari pertama, Agoes akan membentuk kepengurusan yang melibatkan BPD sehingga menjadi kekuatan yang bisa menjalankan roda kepengurusan. “Jika dalam pengurusan saya ada kesalahan, dengan senang hati langsung diingatkan. Berilah kekuatan dari kebersamaan ini, lupakan kubu-kubu kemarin. Sekarang kita BUJP yang satu bersinergi,” ujarnya.

Agoes menambahkan hubungan emosional BPP dan BPD harus lebih ditingkatkan sehingga melahirkan kekuatan atas sinergi tersebut. “Disinilah kita berkembang disinilah BUJP menyejahterakan satpam,” tuturnya. [roj]

Translate »
error: Content is protected !!