Bravo Satria Perkasa
18 Jan 2021

HUT Satpam ke-40 di Kaltim Lakukan Baksos

KSATRIA | Kaltim – Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) Kaltim dan Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) Kaltim, serta BUJP se-Kaltim bekerja sama dengan Polda Kaltim, menggelar bakti sosial, Sabtu (16/1/2021).

Kegiatan mulia tersebut dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Satpam ke-40, yang jatuh pada 30 Desember 2020 kemarin. Bakti sosial itu berupa pembagian paket sembako kepada anggota Satpam yang tersebar di 10 titik wilayah Balikpapan.

Ketua BPD ABUJAPI Kaltim Abriantinus menjelaskan, sebelumnya panitia HUT Satpam ke-40, sudah melaksanakan kegiatan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta.

“Bahkan kami juga telah mengadakan bantuan khusus berupa Pendidikan dan Pelatihan Gada Pratama secara gratis bagi satpam yang berprestasi,” ucap Abriantinus.

Abriantinus berharap, HUT Sapam kali ini hendaknya dijadikan momentum untuk memantapkan kualitas Satpam Indonesia sebagai perpanjangan tangan kepolisian, yang memiliki kewenangan terbatas.

“Dan ketika mereka melaksanakan tugas, hari demi hari bisa lebih baik. Jadi ini kemuliaan dalam profesi Satpam dan itu salah satu yang ditekankan,” ujar Abriantinus.

Abriantinus menjelaskan, pada tahun 2020 kepolisian bersama ABU JAPI, APSI dan beberapa stakeholder sudah menggodok beberapa kebijakan terkait Satpam, hingga terbitnya Perpol Nomor 4 Tahun 2020.

”Nah, Perpol ini yang paling bersejarah dalam Satpam Indonesia,” jelasnya.

Senada, Ketua APSI Kaltim Harmadi mengatakan, bahwa bansos ini sebagai rangkaian kegiatan HUT Satpam. Apalagi HUT Satpam ini bertepatan dengan terbitnya Perpol Nomor 4 tahun 2020, yang mana Perpol tersebut untuk pemuliaan profesi Satpam.

Ke depan, kata Harmadi, profesi Satpam akan menjadi kebanggaan dan lebih bermartabat. “Dan semoga bansos ini dapat membantu teman-teman Satpam yang selama ini sudah berjasa menjadi satuan pengaman terbatas di wilayahnya masing-masing,” ujarnya.

Hal yang sama diungkpakan Kasubdit Bin Satpam Polsus Ditbinmas Polda Kaltim, AKBP Ruskhan. Ruskhan menjelaskan, acara kegiatan ini berkaitan dalam HUT Satpam yang ke-40 yang di diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia

Namun, lanjut Ruskhan, mengingat situasi pandemi Covid-19 yang belum berakhir, maka acaranya ditunda hingga 26 Januari 2021 secara virtual.

“Sementara tanggal 19 Januari 2021, kita akan mengadakan seminar virtual (webinar) bersama Mabes Polri, yang bekerjasama dengan asosiasi satpam seluruh Indonesia,” imbuh Ruskhan.[Adm]

18 Dec 2020
KBS APSI

APSI Siap Kolaborasi Program dengan KBS-RI

KSATRIA | Jakarta–Perwakilan pengurus komunitas Keluarga Besar Satpam Republik Indonesia (KBS-RI) bersilaturahmi ke kantor Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (DPP APSI) di Jakarta pada Kamis (17/12/2020). Rombongan KBS-RI diwakili oleh Hudha Ikhwanudin S.Sos, MH, ICPS.

Hudha didampingi para Ketua KBS perwakilan Jabodetabek Adhit, Sumatera Barat Erwin Syaputra dan Jawa Timur Boedi Prasetyo. Tim KBS-RI ditemui langsung oleh Ketua Umum APSI H. Azis Said, SE di ruang kerjanya.

Menurut Hudha, kedatangan dirinya mewakili Ketua Umum KBS-RI Hermanto yang berhalangan hadir karena usai kunjungan ke Padang dan Riau. Tujuan dari kunjungan ke DPP APSI adalah untuk menjalin silaturahim dan komunikasi dengan APSI.

“Kami KBS-RI ingin melakukan kolaborasi di bawah payung asosiasi satpam tertua yaitu Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (dulu AMSI-red),” ungkapnya kepada Jurnal Security, Kamis (17/12).

Hudha mengatakan, bahwa KBS-RI selama ini banyak melakukan kegiatan sosial dan sharing pengetahuan tentang satpam, untuk itu kolaborasi KBS-RI dan APSI ke depan semoga bisa membawa manfaat untuk para satpam di Indonesia.

“KBS-RI sudah banyak berperan di Indonesia dalam kegiatan sosial untuk anggota satpam yang terkena bencana, peduli covid dengan berbagi masker, berbagi makanan ringan untuk khalayak pinggiran yang sudah dijalankan di beberapa kota, di Jawa Timur, Jakarta, Kalimantan, Sulawesi, Batam. Ke depan semoaga bisa berkontribusi lebih baik lagi,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum APSI Azis Said mengatakan, pihaknya berterima kasih kepada pengurus KBS-RI yang diwakili dari beberapa wilayah, seperti Jawa Timur, Sumatera Barat dan Jakarta sekitarnya.

“Bagi kami, jalinan komunikasi antara APSI dan komunitas-komunitas satpam di Indonesia harus terus ditingkatkan, karena kita bersama untuk mewujudkan satpam yang lebih baik,” ungkapnya.

Sebagai asosiasi profesi satpam, tambah Azis, pihaknya sangat terbuka untuk komunitas satpam yang ingin bergabung dan bersinergi dengan APSI dalam program kegiatan. “Saya berharap, APSI yang ada di daerah juga bisa meningkatkan hubungan baik dengan komunitas satpam,” jelasnya.

Menurut Azis, ke depan antara APSI dan KBS-RI bisa saling sinergi untuk program kegiatan yang positif. “Kami akan bahas dalam rapat internal APSI, terkait kerjasama apa saja yang bisa dikolaborasikan nantinya,” tuturnya. [Admin]

11 Dec 2020
Hut Satpam ke 40

Sambut HUT Satpam Ke-40, Asosiasi Konsolidasi Kepanitiaan

KSATRIA | Jakarta–20 hari lagi, Hari Ulang Tahun Satuan Pengamanan (HUT Satpam) yang ke-40 tahun digelar. Untuk mempersiapkan kegiatan HUT Satpam, Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) mengundang para asosiasi bidang pengamanan untuk konsolidasi di Kantor BPP ABUJAPI pada Kamis (10/12/2020).

Nampak hadir para ketua asosiasi, seperti Ketua APSI Azis Said, Ketua ASIM Dino Hindarto, Ketua APSA Abraham Soediro, dan Perwakilan ATISI serta para pengurus. Rapat persiapan HUT Satpam dipimpin oleh Wakil Ketua Umum ABUJAPI Cecep Darmadi.

Cecep mengatakan, bahwa kegiatan HUT Satpam ke-40 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, pelaksana kegiatan adalah para asosiasi bidang pengamanan, karenanya semua asosiasi yang terregister di Mabes terlibat semua. “Dalam waktu dekat kami akan audiensi ke Korbinmas terkait program HUT Satpam ini,” jelasnya.

Cecep juga menjelaskan, dalam rapat kali ini untuk menyusun kepanitiaan untuk pelaksanaan kegiatannya. “Diantara kegiatan dalam HUT Satpam nanti adalah tabur bunga di makam Bapak Satpam Indonesia Prod Dr Awaloedin Djamin, MPA,” ungkapnya.

Selain itu, adanya pandemi covid yang masih belum hilang, panitia juga meminimalisir adanya penghimpunan massa, seperti upacara di lapangan yang biasa dilaksanakan nantinya diganti dengan upacara secara virtual seluruh Indonesia.

Beberapa agenda lain, tambah Cecep adalah penyelenggaraan webinar, bakti sosial, lomba virtual dan nonton film satpam. “Meskipun berbeda dengan peringatan pada tahun sebelumnya, namun tak mengurangi kekhidmatan kita dalam menyambut usia satpam yang ke-40 tahun,” jelasnya. [Admin]

23 Nov 2020
APSI dan PT Multi Prestasi Gelar Gada Pratama

APSI dan PT Multi Prestasi Gelar Gada Pratama Angkatan ke-31

KSATRIA | Bantaeng– Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) dan PT Multi Lestari mengadakan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Gada Pratama Satpam Angkatan ke-31 Tahun 2020, di Kabupaten Bantaeng, Sulsel, Sabtu (21/11). Diksar ini diikuti 32 peserta dari berbagai badan usaha jasa pengamanan [BUJP] yang ada di Sulawesi Selatan

Turut hadir dalam acara ini di antaranya Kasubdit Pol Satpam dan Polsus Kompol Andi Kumara, Direktur PT Multi Prestasi, yang juga Sekretaris umum Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) Sulsel, Kasi Binlat Dit Binmas, Diah Wahyuniati, Kasat Binmas Polres Bantaeng, dan pengguna jasa pengamanan yang ada di Kabupaten Bantaeng.

Kasubdit Pol Satpam dan Polsus, Andi Kumara mengatakan dengan lahirnya Perpol No. 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, akan semakin menuntut adanya kualitas sumber daya manusia dalam profesi satpam, “Hal ini tidak akan terlepas dari regulasi yang mengatur tentang profesi satpam itu sendiri,” ujar Andi.

Andi menjelaskan, setidaknya ada 6 (enam) hal penting yang harus diketahui masyarakat tentang profesi satpam dalam memahami bahwa Polri sebagai pembina fungsi dari profesi ini sangat berkepentingan untuk dapat melihat dan bersinergi dengan “Pejuang Kantibmas” ini dalam mendukung fungsi kepolisian terutama penegakan kamtibmas.

Adapun 6 Hal tersebut di antaranya, kata Andi, Pertama. Status satpam adalah profesi. Kedua, satpam mempunyai kompetensi. Ketiga, penataan kurikulum . Keempat, adalah soal Ijazah “Polri akan menata ulang kurikulum dan bahan pelajaran serta menyiapkan instruktur yang kompeten dan asesor kompetensi dg merujuk pada Menaker RI No. 259 Tahun 2018,” jelas Andi.

Sementara yang kelima, lanjut Andi, adalah meningkatkan peran asosiasi satpam guna mendorong asosiasi yang sudah terbentuk untuk mewadahi anggota satpam.

“Supaya kedepannya bisa menampung aspirasi dan memperjuangkan hak-hak satpam, yang pada akhirnya satpam tidak perlu membentuk serikat pekerja atau serikat buruh,” terang Andi.

Sementara Ketua APSI Sulsel Muh.Tri Yono,SIP,MM,CCPS mengatakan akan selalu mendorong BUJP di Sulawesi Selatan untuk terus mengupayakan agar kompetensi dapat tercipta dengan adanya pendidikan yang berkesinambungan dan terus menjalin kerjasama bersama kepolisian setempat. [Adm]

14 Nov 2020

Perkuat Jaringan, Ketua PERISAI Silaturahim ke APSI Jabar

KSATRIA | Bandung–Ketua Persaudaraan Istri Satpam Indonesia (PERISAI) bersilaturahim ke Sekretariat Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (DPD APSI) Jawa Barat, yang langsung ditemui oleh Sekjen APSI Jabar Rudi Nursoleh, Sabtu (14/11/2020).

PERISAI yang memiliki tagline Atindriya Ayu Sadu Saguna yang berarti Kepribadian yang cantik,sabar & mulia ini ikut meramaikan komunitas satpam di Nusantara.

Menurut Ketua PERISAI, Audiyati Sugiyanto, S. Kep., Ners mengatakan, PERISAI hadir menjelang satpam berusia 40 tahun. “Terima kasih kepada Pak Rudi yang telah memberikan support atas hadirnya PERISAI di dunia satpam,” ungkapnya.

Perempuan yang akrab dipanggil Audi ini juga menjelaskan, bahwa Polri melalui Perpol Nomor 4 Tahun 2020 telah melakukan reformasi terhadap profesi satpam.

“Polri, APSI, ABUJAPI memang sedang melakukan reformasi terhadap profesi satpam menuju yang lebih baik lagi,” katanya.

Audi menambahkan, APSI Jabar telah memberikan arahan kepada PERISAI agar segera konsolidasi, silaturahmi untuk menjalin sinergitas ke APSI Pusat, ABUJAPI Pusat dan Baharkam Mabes Polri. “InsyaAllah karena PERISAI memiliki tujuan yang mulia, positif sahabat-sahabat saya di pusat memberikan support yang sama,” paparnya.

Hadirnya PERISAI dapat menjadi media terhadap pembinaan istri-istri satpam. “Dimulai dari keluarga yang sehat jasmani rohani maka suami-suami sebagai satpam akan bertugas semakin baik, fokus, dan professional,” ujarnya.

“PERISAI harus tetap berjuang, semangat untuk bisa menjadi mitra kami dalam memuliakan profesi satpam melalui pembinaan kepada para istri,” demikian harapan Sekjen APSI Jabar, Rudi Nursoleh yang juga Direktur PT Gada86. [Adm]

12 Nov 2020
ketua-abujapi-apsi

Sinergi ABUJAPI dan APSI Rumuskan Skala Upah Satpam

KSATRIA | Jakarta–Ketua Umum BPP ABUJAPI Agoes Darmawan mengatakan Perpol Nomor 4 Tahun 2020 ini merupakan kado terindah bagi satpam Indonesia diusianya yang ke-40 tahun. “Pemuliaan profesi satpam sudah mendekati langkah kongkrit,” jelasnya saat jumpa pers di acara Sosialisasi Perpol Pam Swakarsa di Gedung Tribrata Jakarta, Rabu (11/11/2020).

Menurut Agoes, satpam sebaga sebuah profesi ini ada konsekuensi, ada tuntutan dan harapan dari pengguna satpam. Setidaknya ada tiga undang-undang yang mendukung profesi satpam ini, yaitu Perpol Pam Swakarsa, status ketenagakerjaan kita inline dengan UU No 13, begitu juga UU Cipta Kerja yang baru.

Sebagai profesi, tambah Agoes, dia punya kompeten, sudah diuji. Satpam pendidikannya sudah ada yang mengatur tentang profesi satpam. “Jika awal-awal kita melihat tukang parkir sampai penjaga pintu itu satpam yangberpakain putih biru, nanti yang dikatakan satpam itu yang memakai seragam coklat dengan gradasi 20 persen mirip seragam polri. Disitu masyarakat sudah bisa membedakan satpam dan bukan,” ungkapnya.

ABUJAPI berharap agar Polri untuk lebih selektif terhadap perijinan BUJP. Karena wadah ini harus bagus, bukan semata mencari untung tapi harus punya ruh dan marwah pemuliaan satpam. “Dengan wadahnya bagus maka produk satpamnya akan bagus,” jelasnya.

Untuk pemuliaan, di UU Ketenagakerjaan satpam belum memiliki standar upah padahal usia satpam sudah 40 tahun. Kami di asosisasi berjuang untuk adanya struktur upah skala satpam. Ini bukan ranah Polri lagi tapi ranah ketenagakerjaan, yang nantinya duduk bersama merumuskan.

Kami akan membuat Pokja dan menghitung dari mulai kepangkatan, pengalaman kerja. Tingkat Pelaksana saja dari UMP bisa meningkat 30-40 persen. “Dibilang mulia kalau ada kompetensi dan remunerasi. Jika kompetensi bagus tapi remunerasi tidak, maka orang akan mencari profesi lain,” tuturnya.

Peran Polri sangat terbatas, makanya peran satpam agar membantu peran kepolisian. “Kami punya komitmen bersama asosiasi lain untuk mengantarkan memperjuangkan struktur skala upah satpam,” tegasnya.

Sementara itu Perpol Nomor 4 Tahun 2020, bagi Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) merupakan bentuk reformasi di bidang satpam, karena dari definisi juga berubah, satpam sudah memiliki baju baru, pemisahan satpam dan satkamling dan kepangkatan.

“Ini memang harapan kami. Saat itu saya menyarankan ke Polri agar satpam dipisahkan antara satpam yang sekedar memakai baju dengan satpam yang d kelola BUJP. Ini bentul-betul merupakan reformasi,” tegas Ketua DPP APSI Azis Said.

Perpol ini merupakan kemajuan yang luar biasa, karena sekarang sudah dipisahkan antara satpam dan satkamling. “Dulu kami meminta agar satpam dibedakan antara satpam tradisional dan satpam modern. Sekarang sudah dibedakan,” jelasnya.

Di antara usulan APSI yang juga ditampung dalam Perpol ini adalah tentang seseorang disebut sebagai satpam harus memenuhi tiga kriteria, yaitu direkrut oleh BUJP atau perusahaan sesuai ketentuan Polri, memiliki KTA satpam, dan memiliki status ketenagakerjaan baik itu PKWT atau karyawan tetap.

“Ini perjuangan kami saat pembuatan Perpol, agar hak hak satpam dipenuhi. Karena dengan adanya Perpol ini nantnya satpam akan dipenuhi hak-haknya,” tuturnya.

Sementara itu Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol. Edy Murbowo SIK, MSi mengatakan sebagai profesi, berarti punya kompetensi, wadah organisasi, kode etik dan harus mendapatkan kompensasi yang layak dan sepadan dengan resiko tugasnya.

Tugas selanjutnya asosiasi yang sudah terbentuk seperti ABUJAPI, APSI untuk membentuk kelompok kerja, tujuannya menentukan struktur skala upah yang layak. “Jangan seperti sekarang, satpam di bawah UMP. Nanti kalau sudah tersusun, dan satpam punya yang mewakili di Depenas di Kemenaker ada yang menyuarakan,” jelasnya.[Adm]

06 Nov 2020
Inilah Himbauan Dirbinpotmas dalam Rakernas APSI Kedua

Inilah Himbauan Dirbinpotmas dalam Rakernas APSI Kedua

KSATRIA | Bandung–Bicara keamanan maka bicara ekosistem yang luas yang meliputi terpeliharanya Kamtibmas, tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan potensi masyarkat guna membantu salah satu tugas kepolisian. Demikian disampaikan Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri Drs. Edy Murbowo, SIk, MSi saat membuka Rakerna APSI di Bandung, 2 November 2020 lalu.

Edy di depan pengurus APSI mengatakan bahwa perangkat hukum di Indonesia tegas mengamanatkan terkait keikutsertaan masyarakat dalam membela negara, hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia dalam kehidupan pribadi dan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 3 dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 tegas bahwa Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh: kepolisian khusus; penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

“Kapolri telah menandatangani Perpol nomor 4 tahun 2020 pada 5 Agustus 2020, serta telah diundangkan oleh Kemeterian Hukum, dan mewajibkan kita mensosialisasikan kepada internal polisi, seluruh pemangku kepentingan dalam pengamanan,” jelasnya.

Menurut Edy, momen rakernas APSI ini saat yang tepat untuk bersinergi membangun soliditas antara yang di pusat dan daerah. Intinya memajukan organisasi APSI sendiri. Rakernas adalah rapat tahunan antara pusat dan daerah untuk mengevaluasi dan merevisi terhadap pelaksanaan program kerja dan kebijakan organisasi.

“Saya berharap APSI memberikan kontribusi terbaik untuk masayarakat dan negara khususnya satpam di Indonesia. Prinsispnya di organisasi pusat dan daerah harus bersinergi untuk membangun negeri,” jelasnya.

Dalam rakernas ini juga ada sosialisasi Perpol Pam Swakarsa, untuk ada beberapa penekanan yang harus jadi pedoman dalam menjalankan tugas di lapangan untuk jajaran APSI yaitu sebagai berikut. “Pertama, segera sosialisasiakan kepada anggota APSI pusat dan daerah dan masyarakat sehingga masyarakat teredukasi dengan aturan baru ini,” ujarnya.

Kedua, ditekankan kepada anggota APSI jangan suka aneh-aneh. “Jangan sampai anggota APSI mempersulit masyarakat dan membuat susah masyarakat,” paparnya.

Ketiga, dalam rakernas ini saat yang tepat untuk menyusun kode etik profesi satpam yang akan menjadi pedoman prilaku dalam menjalankan profesinya. Keempat, pedomani semua aturan pasal per pasal serta pahami yang ada di Perpol sehingga kontribusi profesi satpam dan jaminan sekuriti di Indonesia akan dibutuhkan karena investor membutuhkan jamianan iklim yang aman.

“Iklim ini akan menyebabkan investor akan berinvestasi secara aman. Baharkam saat ini melakukan identifikasi permasalahan dan hal yang perlu diatur untuk penjabaran Perpol ini. ABUJAPI telah memberika masukan, diharapkan APSI juga memberikan masukan saran dalam penyusuan Perkaba yang merupakan penjabaran dari Perpol semakin lengkap dan komprehensif,” jelasnya.

Terakhir, Negara harus hadir di tengah masyarakat untuk memberikan layanan kepada masyakarat agar lebih transparan cepat dan memepermudah pelaku usaha. “Anggota satpam yang menjalankan sebagai kepolisian terbatas dapat menjadi bagian dalam mewujudkan keamanan dan ketertban di lingkungan masiang-masing,” tuturnya. [adm]

02 Nov 2020
Perpol Pam Swakarsa adalah Reformasi Upaya Pemuliaan Satpam

Perpol Pam Swakarsa adalah Reformasi Upaya Pemuliaan Satpam

KSATRIA  | Bandung–Perpol No 4 tahun 2020 sebagai landasan reformasi satpam di Indonesia. Perpol no 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa telah diundangkan pada tanggal 5 agustus 2020, Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) mengucapkan terimakasih kepada Polri selaku pembina satpam dan APSI.

“Perpol no 4 tahun 2020 ini kami anggap sebagai landasan reformasi satpam di Indonesia, mengingat satpam akan menjadi profesi, yang memiliki jenjang karir berdasarkan kompetensi dan masa kerja,” demikian disampaikan Ketua Umum DPP APSI Azis Said saat Rakernas di Bandung, Senin (02/11/2020).

Dalam Perpol No 4 tahun 2020 ini banyak hal menyangkut peraturan satpam yang berubah bila dibandingkan dengan peraturan kapolri (Perkap) No 24 tahun 2007, yaitu tentang pengertian satpam, perekrutan, status ketenagakerjaan, jenjang karir, pakaian seragam, perkumpulan dll, telah berubah.

“APSI sebagai asosiasi dibidang pengamanan yang terregister di Baharkam Polri yang terlibat dalam perumusan perpol no 4 tahun 2020, perlu menjelaskan kepada publik dan pemangku kepentingan dibidang sekuriti, tentang perubahan tersebut,” ungkapnya.

Berikut adalah enam hal penting perubahan dalam Perpol No 4 tahun 2020 adalah :

  1. Satpam telah dibedakan dengan satkamling. satpam adalah satuan atau kelompok profesi pengemban fungsi kepolisian terbatas non yustisial yang direkrut sesuai ketentuan Polri, dilatih pendidikan satpam dan memiliki kartu tanda anggota (KTA) serta memiliki status ketenagakerjaan. ( pasal 1 ayat 3 dan 4). jadi satpam saat ini sudah dianggap sebagai profesi dimana sebelum melaksanakan tugas, harus telah lulus pelatihan wajib gada pratama/gada madya/gada utama.(pasal 10).

  2. Perekrutan hanya boleh dilakukan oleh badan usaha jasa pengamanan (BUJP), dan pengguna jasa satpam atau perusahaan .( pasal 8). jadi perekrutan satpam hanya dilakukan oleh perusahaan. apabila perorangan ingin menggunakan jasa satpam dirumahnya, silahkan berhubungan dengan BUJP karena tidak diperbolehkan merekrut sendiri.

  3. Semua satpam harus memiliki status ketenagakerjaan, apakah dengan sistim perjanjian kerja waktu tertentu (pkwt) atau sebagai karyawan tetap perusahaan. Ini dimaksudkan agar supaya hak hak ketenagakerjaan satpam dapat dipenuhi oleh BUJP atau perusahaan, sesuai peraturan perundangan. (pasal 1 ayat 4). Jadi mulai saat ini tidak ada lagi satpam yang diberikan upah di bawah UMP dan tidak memiliki BPJS dan hak hak lainnya. Ini merupakan perjuangan dan obsesi lama APSI yang saat ini telah diakomodir dalam Perpol no 4 tahun 2020.

  4. Anggota satpam memiliki golongan kepangkatan, yaitu pelaksana satpam , supervisor satpam dan manajer satpam. Setiap golongan kepangkatan akan memiliki 3 jenjang kepangkatan. (pasal 19). Dengan demikian, satpam mulai saat ini akan memiliki golongan kepangkatan dan jenjang kepangkatan yang didasarkan atas kompetensi dan masa kerjanya. ini merupakan bentuk pemuliaan satpam.

  5. Pakaian seragam satpam berubah warnanya menjadi coklat mirip seragam Polri dengan gradasi 20% lebih muda dari seragam polri selain untuk menciptakan “new image” bagi korp satpam, juga agar berbeda dengan seragam Satkamling. Pelaksanaan penggantian warna seragam ini diberikan waktu satu tahun (pasal 45), mengingat BUJP atau perusahaan setiap tahun memberikan jatah baju baruuntuk satpamnya. Jadi tidak menimbulkan beban biaya baru, tapi hanya berganti warnanya saja. Diharapkan pada tanggal 5 agustus 2021 semua satpam di Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagai satpam, sudah berganti dengan seragam warna coklat.

  6. Asosiasi profesi satpam merupakan wadahnya profesi satpam untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan satpam. Asosiasi profesi satpam ini harus terregister di Baharkam Polri dan wajib memiliki kode etik profesi satpam. (pasal 32 ). Jadi nggota satpam tidak perlu menyalurkan aspirasi dan kepentingannya ke organisasi atau perkumpulan lain. APSI yang memiliki jaringan kepengurusan di seluruh Indonesia, merupakan wadahnya semua satpam yang menaungi satpam BUJP dan satpam perusahaan. Satpam dimanapun berada yang ingin mengetahui profil APSI atau ingin menjadi anggota APSI, dapat membuka website satpamapsi.com

Azis menambahkan, Perpol No. 4 tahun 2020 ini masih memerlukan peraturan lain, yaitu peraturan Kapolri (Perkap) atau peraturan kabaharkam (Perkaba) yang akan mengatur tentang BUJP, satpam, asosiasi dan pengguna jasa satpam secara lebih spesifik.

“Perkap atau Perkaba ini diharapkan akan terbit tidak terlalu lama lagi. Semoga satpam kedepan merupakan profesi yang dibanggakan, dihargai dan diandalkan,” tuturnya. [adm]

29 Oct 2020
APSI Berikan Advokasi Hukum

APSI Berikan Advokasi Hukum kepada Dua Satpam Teluk Bayur

KSATRIA | Jakarta–Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (DPP APSI) melalui Kepala Biro Hukum dan Advokasi DPP APSI, Partahi Gabe Uli Sidabutar, S.H., M.H. CTLC, Med. bersama DPD APSI Sumatera Barat dan Penasehat Hukum kedua terdakwa Julaiddin berkunjung ke lapas II B Padang untuk membesuk kedua satpam Teluk Bayur, Kamis 29 Oktober 2020.

Menurut Kepala Biro Hukum dan Advokasi DPP APSI, Partahi Sidabutar, bahwa Ketua Umum APSI, Bapak Azis Said telah memerintahkan dan memberikan arahan untuk berdiskusi kepada Penasehat Hukum Kedua Terdakwa.

Partahi berdiskusi membicarakan mengenai tindak lanjut dalam proses banding atas putusan melalui Akta Permintaan Banding Nomor 112/Akta.Pid/2020/PN. PDG dan 110/Akta.Pid/2020/PN.Pdg, yang dalam jangka waktu dekat akan ada penyerahan memori banding oleh tim Penasehat hukum.

Menurut Partahi, bahwa ada kekeliruan Majelis Hakim pada perkara tersebut, karena tidak mempertimbangkan Pledoi Penasehat Hukum mengenai pembelaan terpaksa (Noodweer) sebagaimana Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Kedua satpam ketika bertugas tidak memiliki senjata tajam, bahkan adanya keributan itu berawal datangnya Adek Firdaus (korban) ke lokasi terlarang dan setelah adanya peneguran baik-baik justru Adek Firdaus (korban) melakukan penyerangan menggunakan pisau dan golok kepada kedua satpam di Teluk Bayur,” jelasnya seperti yang tertulis dalam rilis yang diterima Jurnal Security, Kamis (29/10).

APSI berharap dalam proses Judex Factie di Pengadilan Tinggi, Hakim lebih mempertimbangkan Kembali mengenai proses sebab-akibat dan motivasi Adek Firdaus (korban) yang terlebih dahulu menyerang kedua satpam yang bertugas.

Selain itu, APSI akan melakukan advokasi berupa meminta Fatwa Mahkamah Agung mengenai Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dalam Pasal 49 KUHP, agar para Hakim berani membebaskan kasus-kasus yang menimpa satpam yang hanya membela diri pada saat bertugas.

“Kami meminta Mahkamah Agung untuk mengawasi proses banding dan memberikan fatwa terkait pembelaan terpaksa sebagai bekal hakim untuk berani tegas dalam peradilan seperti ini” jelas Partahi.

Partahi berharap, tidak ada lagi satpam-satpam di Indonesia yang dikriminalisasi dalam menjalankan fungsi kepolisian terbatas dalam melaksanakan pengamanan dan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya sebagaimana Perpol 4 Tahun 2020 tentang Pengaman Swakarsa. [adm]

28 Oct 2020
Azis Zaid

Ketua APSI, Azis Said: Perpol Pam Swakarsa Bentuk Reformasi Satpam

KSATRIA | Jakarta–Hadirnya Perpol Nomor 4 Tahun 2020, bagi Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) merupakan bentuk reformasi di bidang satuan pengamanan (Satpam), karena dalam Perpol ini, satpam sudah memiliki baju baru dan kepangkatan.

Menurut Ketua Umum APSI, Azis Said dalam Webinar yang digelar TSSI PP Polri pada Selasa 27 Oktober 2020, pihaknya mengapresiasi atas penyelenggaraan webinar ini, karena semangatnya PP Polri seperti semangatnya Bapak Awaloedin Djamin hingga sampai akhir hayat mengabdi di bidang sekuriti. “Sepertinya halnya para purnawirawan di PP Polri tetap menekuni bidang sekuriti,” ungkapnya.

Azis juga mengapresiasi kepada Polri atas lahirnya Perpol Nomor 4 tahun 2020 ini, karena merupakan reformasi satpam. Di mana satpam akan menjadi profesional. “Ini memang harapan kami. Saat itu saya menyarankan ke Polri agar satpam dipisahkan antara satpam yang sekedar memakai baju dengan satpam yang d kelola BUJP. Ini bentul-betul merupakan reformasi,” tegasnya.

Azis juga menjelaskan terkait perkembangan satpam di Indonesia dan peraturannya, di mana ini dimulai sejak kelahiran Satpam pada 30 Desember 1980 oleh Bapak Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Dr. Awaloedin Djamin, M.P.A.

Lalu pada tahun 2003 ada perbaikan melalui Revisi Buku Pedoman Tugas Pengamanan Swakarsa berdasarkan skep Kapolri No Pol : Skep/1017/XII/2002 tertanggal 17 Desember 2002 di mana Pelatihan terdiri dari 3 tingkat 1. Tingkat Dasar 2. Tingkat Lanjutan 1 (Danru/Danton) 3. Tingkat Lanjutan 2 (Manager) Masing-masing dengan pola 232 Jam Pelajaran.

Dalam perjalanannya, lahirlah Peraturan Kapolri No 24 tahun 2007 tentang Sistim Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/ Lembaga Pemerintah di mana Pelatihan Gada Pratama 232 Jam Pelajaran, Gada Madya 160 Jam Pelajaran dan Gada Utama 100 Jam Pelajaran.

APSI Terlibat dalam Penyusunan Perpol Pam Swakarsa

Kemudian pada tahun 2020 lahir Perpol No 4 tahun 2020 tentang Sistim Pengamanan Swakarsa pada 5 Agustus 2020. “Kami terlibat dalam pembuatannya, termasuk pembuatan peraturan kabaharkam (Perkaba) yang membahas tentang Satpam, Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP), Pengguna Jasa Pengamanan dan Asosiasi,” ungkapnya.

APSI tambah Azis, dalam penyusunan Perpol Pam Swakarsa pernah mengusulkan agar satpam yang dikelola oleh warga itu tidak perlu ada gada pratama dan seragamnya dibuat lain. Akhirnya dalam Pokja dibahas hingga akhirnya lahirlah pembeda antara satpam dan satkamling. “Kami menghargai prestasi Komjen Pol Moechgiyarto karena beliau Kabaharkam yang sangat mau menekuni bidang satpam ini,” tuturnya.

“Dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2020 sudah dibedakan satpam tradisional tadi berubah menjadi satkamling dengan baju biru. Sedangkan satpam berbaju coklat wajib ikut pelatihan dan wajib memiliki KTA,” jelasnya.

Di antara usulan APSI yang juga ditampung dalam Perpol Pam Swakarsa ini adalah tentang seseorang disebut sebagai satpam harus memenuhi tiga kriteria, yaitu direkrut oleh BUJP atau perusahaan sesuai ketentuan Polri, memiliki KTA satpam, dan memiliki status ketenagakerjaan baik itu PKWT atau karyawan tetap. “Ini perjuangan kami saat pembuatan Perpol, alhamdulillah dipenuhi. Karena dengan adanya ini satpam akan dipenuhi hak-haknya,” tuturnya.[adm]

Translate »
error: Content is protected !!