Bravo Satria Perkasa
26 Sep 2020

Rakerda ABUJAPI Sulsel Bahas BUJP hingga Seragam

KSATRIA | Makassar–Badan Pengurus Daerah Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (BPD-ABUJAPI) Sulawesi Selatan menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dengan tema ‘Solidaritas dan Sinergitas antar BUJP-BUJP dan BINMAS Polda Sul- Sel’ pada Sabtu, 26 September 2020 di Makassar.

Rakerda BPD ABUJAPI Sulsel dibuka oleh Kasubdit Satpam Polda Sul-Sel, AKBP Drs. Muhammad Siswa. Dalam sambutannya, ia mengatakan pentingnya meningkatkan kompetensi BUJP untuk membentuk kualitas satpam yang baik untuk menghadapi persaingan global. “Sehingga tetap mempertahankan solidaritas dan sinergitas antar BUJP,” ungkapnya.

Sementara itu itu Ketua BPD ABUJAPI Sul-Sel Wawan Hendra mengatakan Rakerda ini dilaksanakan dengan tetap mengacu pada standar protokol kesehatan pencegahan Covid-19.“Rakerda diikuti oleh 37 BUJP yang ada di Sulsel,” ungkapnya.

Dalam Rakerda ini, BPD ABUJAPI Sulsel membahas persoalan BUJP, satpam dan menyikapi Perpol No.4 Tahun 2020 yang baru disahkan oleh Kapolri. Diantara program prioritas ABUJAPI Sulsel adalah penyusunan dan pemutakhiran database BUJP Sulsel, sosialisasi penggunaan seragam baru, info alur penerbitan SIO dan kegiatan pelaksanaan HUT satpam ke-40.

Wawan menjelaskan, terkait penyusunan dan pemutakhiran database BUJP Sulsel, pihaknya akan menyusun dan memutakhirkan data base BUJP yang melakukan operasional di Polda Sulsel, baik BUJP lokal maupun BUJP yang perluasan. “Maksudnya untuk memudahkan klasifikasi dari BUJP, termasuk penyusunan registrasi berdasarkan SJUP dari BUJP,” jelasnya.

Sementara itu untuk sosialisasi penggunaan seragam baru, pihaknya akan menyiapkan seragam satpam yang baru dan siap untuk didistribusikan, “Sekarang pihak ABUJAPI Sulsel menunggu berapa besaran biaya dari pada seragam yang baru,” paparnya.

Terkait penerbiatan surat keterangan keanggotaan, pihak BUJP masih mengkonsultasikan langsung ke pihak sekretariat. Sementara itu terkait pelaksanan kegiatan HUT Satpam menjadi agenda rutin dari ABUJAPI Sulsel. “Diharapkan keterliabatan dari BUJP untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan HUT Satpam ke-40,” jelasnya. [adm]

25 Sep 2020

Ketua ABUJAPI, Agoes Dermawan: 40 Tahun, Satpam Menjaga Komitmennya

KSATRIA | Jakarta–Sejak 2002, UU Kepolisian sudah mengatur sistem Pengamanan (Pam) Swakarsa. Di dalamnya, juga dijelaskan tentang Satuan Pengamanan (Satpam) dan Satuan Pengamanan Lingkungan (Satkamling).

Hal ini diingatkan oleh Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (BPP-ABUJAPI), Agoes Dermawan. “Jadi dari dulu sudah ada. Tapi belakangan sempat bikin rame, bahkan terkesan gaduh,” ujarnya, usai acara “Forum Group Discussion, Kupas Tuntas Perpol No. 4 Tahun 2020, Dampaknya bagi Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) dan Satpam” di Jakarta, Kamis (24/9/2020).

Demikian juga terkait seragam Satpam. Padahal, ujarnya, sebagaimana juga sudah dijelaskan oleh Mabes Polri, perubahan seragam Satpam yang dijadikan mirip dengan seragam Polri, hanyalah supaya ada kedekatan emosional antar Satpam dengan Polri.

Apalagi, selain karena jumlah Satpam yang sudah sangat banyak, jelas Agoes, Satpam juga punya komitmen pengamanan selama 24 jam. “Mereka ikut mengamankan, meski hanya dengan fungsi kepolisian yang sifatnya terbatas,” ujarnya.

Dengan seragam yang baru, lanjut Agoes, diharapkan nanti akan makin terbangun kedekatan emosional. Selain itu, juga diharapkan akan muncul kebanggaan terhadap profesi sebagai Satpam.

Selain itu, masih menurut Agoes, sebenarnya seragam Satpam yang baru ini nantinya juga akan membedakan, antara Satpam yang terdidik dengan yang belum. Karena yang sudah terlatih, nantinya akan punya Kartu Tanda Anggota (KTA) dan kompetensi.

Sementara Satkamling, nantinya akan dibedakan dengan warna yang berbeda. “Jadi masyarakat sendiri sudah bisa membedakan,” jelasnya.

Bahkan nantinya juga akan ada jenjang kepangkatan, dari tingkat pelaksana, supervisor hingga manajer. Hal ini menurutnya akan menunjukkan kompetensi dan kualifikasin seorang Satpam.

Lebih jauh Agoes menjelaskan, soal pergantian seragam Satpam yang diganti menjadi mirip seragam Polri ini adalah hak prerogatif Polri. Sementara ABUJAPI hanya memberikan dukungan.

Dia pun menghimbau, agar masyarakat tidak mengkhawatirkan akan terjadinya penyelewengan oleh Satpam. “Selama 40 tahun usia Satpam di Indonesia sudah terbukti, Satpam menjaga komitmennya menjadi mitra Polri, tanpa terjadi apapun,” yakinnya.

Apalagi menurut Agoes, alat pendukung pengamanannya pun tidak ada yang berubah. Seperti handy talky (HT), borgol, pentungan, dan untuk area tertentu yang diperlukan ada tambahan senjata tajam. “Perpol juga mengatur ruang lingkup wilayah tugas Satpam hanya untuk pengamanan usaha jasa, bisnis. Itu saja,” pungkasnya.

Hal senada disampaikan Sekjen ABUJAPI Jaya, Edhi Susilo. Dia mengingatkan, Pam Swakarsa sebenarnya sudah ada sejak lama. Bahkan dicetuskan sejak era Kapolri Awaloeddin Djamin (1978-1982).

“Pam Swakarsa ini maksudnya pengamanan yang dilakukan oleh dan dari masyarakat sendiri. Secara swadaya, swadana, mengamankan lingkungan pemukiman. Sekarang, berkembang di lingkungan perindustrian, atau pengamanan lingkunga kerja,” jelasnya.

Kemudian dengan adanya Perpol 2020, lanjut Edhi, yang juga mengatur Pam Swakarsa dan mengubah seragam mirip seragam Polri, sebenarnya tak perlu dikhawatirkan. Mengingat di dunia internasional juga diterapkan hal yang sama.

Harapannya, masih menurut Edhi, hal ini lebih mendekatkan dan mempererat soliditas dan sinergitas antara Satpam dengan Polri, sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas di lingkungan kerjanya. Sehingga Satpam bisa lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya. “Apalagi, dulu Pak Tito (Tito Karnavian, Kapolri 2016–2019) menyebutkan, Satpam ini adalah anak kandung Polri,” pungkasnya. [adm]

23 Sep 2020

Inilah Himbauan ABUJAPI tentang Petugas Pendisplinan Protokol Covid

KSATRIA | Jakarta—Dalam rangka menekan penyebaran virus Covid-19, Polri menambah petugas pendisplinan protokol kesehatan yang terdiri dari unsur komunitas, yakni satpam, polsus dan Pokdar Kamtibmas.

Sebagai tindaklanjutnya, Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) mengirimkan satpam untuk mengikuti Apel Pemasangan Rompi oleh Kakor Binmas Baharkam Mabes Polri, Irjen Pol Risyapudin Nursin sebagai petugas pendisplinan dan penegak hukum protokol covid-19 di halaman kantor Baharkam, Rabu (23/9/2020).

Untuk membantu mensosialisasikan program Polri ini, ABUJAPI mengeluarkan surat edaran yang ditandatangani oleh Ketua Umum ABUJAPI Agoes Dermawan dan Sekjen Suryawisesa Karang dengan tembusan ke Baharkam Polri.

Himbauan Protokol Kesehatan dan Satpam Penegak Disipilin Protokol Kesehatan Covid 19 ini didasarkan pada:

  1. Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2607/IX/OPS.2./2020 tertanggal 7 September 2020 untuk memperkuat upaya pencegahan klaster baru penyebaran virus Corona atau Covid-19 saat semarak Pilkada Serentak 2020.
  2. Arahan Kakorbinmas Baharkam Polri pada acara Apel Pemasangan Rompi Petugas Penegak Disiplin Protokol Kesehatan Covid 19 tanggal 23 September 2020 di Halaman Baharkam Polri
  3. Hasil Rapimnas I ABUJAPI tanggal 28 Agustus 2020 terkait Peran Serta BUJP dalam Mendukung Tugas POLRI Mencegah Penyebaran Covid-19
  4. Dan Semakin tingginya angka korban positif Covid 19 saat ini,

Maka dihimbau pada Ketua BPD ABUJAPI Seluruh Indonesia untuk hal melakukan hal-hal sbb :

  1. Mensosialisasikan Gerakan Disiplin dalam menerapkan Protokol Kesehatan Covid 19 di wilayahnya masing masing.
  2. Meminta kepada anggota BUJP di wilayahnya masing masing untuk Tetap Disiplin Dalam Menerapkan Protokol Kesehatan Covid 19 di Lingkungan Kerjanya
  3. Meminta kepada anggota SATPAM BUJP diwilayahnya masing masing juga berfungsi sebagai Petugas Penegak Displin Protokol Kesehatan Covid 19 di lokasi pengamanannya dengan memakai Ban Lengan Petugas Penegak Disiplin/Pengawas Protokol Kesehatan Covid 19 – ABUJAPI atau Rompi Petugas Penegak Disiplin / Pengawas Protokol Kesehatan Covid 19 – ABUJAPI.
23 Sep 2020

Kakor Binmas Bentuk Petugas Pendisiplinan Protokol Covid dari Satpam

KSATRIA | Jakarta–Untuk menekan penyebaran virus Covid-19, Polri menambah petugas pendisplinan protokol kesehatan yang terdiri dari unsur komunitas, yakni Satpam, Polsus dan Pokdar Kamtibmas.

Kakor Binmas Baharkam Mabes Polri, Irjen Pol Risyapudin Nursin secara simbolis memberikan rompi kepada petugas pendisplinan dan penegak hukum protokol covid-19 di halaman kantor Baharkam, Rabu (23/9/2020).

Risyapudin menjelaskan, para petugas pendisplinan ini akan bersinergi dengan petugas penegak hukum protokol covid. Petugas tim yustisi melakukan penindakan yang melanggar yang dilakunan oleh TNI, Polri Satpol PP. Sedangkan petugas pendisiplinan bertugas menertibakn dan menghimbau masyarakat untuk disiplin protokol kesehatan.

Dua petugas ini bersama bergerak secara pararel, ada penertiban ada juga penegak hukum protokol covid. “Mari bersama bersinergi, agar protokal kesehatan yang sudah ditentukan bisa ditegakkan sehingga masyarakat bisa disiplin,” paparnya.

Selain ketiga komunitas ini, Risyapudin menyebutkan sudah ada komunitas lain yang sudah menjadi bagian dari petugas pendisplinan protokol covid. Mereka digerakan melalui Dirbinmas di Polda.

Petugas satpam yang bertugas di perkantoran, mall dan lain sebagainya untuk care terhadap karyawan yang ada di perkantoran atau masyarakat yang ada di perbelanjaan, atau di tempat keramaian di mana satpam bertugas.

“Pada saat bekerja atau istirahat tolong diawasi. Kluster perkantoran menjadi konsentrasi agar disiplin dilaksanakan dengan baik. Kita tertibkan untuk menggunakan masker, tidak berkerumun, menjaga jarak dan memberikan mencuci tangan,” jelasnya.

Risyapudin menghimbau agar satpam, polsus dan pokdar kamtibmas terlibat langsung dalam pendisplinan masyarakat dengan cara menertibkan, menghimbau dan menegor masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.

“Petugas pendisiplinan berbeda dengan petugas penegak protokol yang melakukan yustisi. Kita hanya mengingatkan kepada yang tidak menggunakan masker, berkerumun dan jaga jarak,” paparnya.

Petugas satpam yang mengamankan lingkungan kerja sekaligus terlibat lansgung dalam penertiban pencegahan covid. “Saya mengingatkan, ayo kita laksanakan tugas mulia ini, agar pandemi segera turun angka kematiannya,” himbaunya.

Risyapudin juga mengingatkan, agar petugas pendisiplinan juga melengkapi diri, mematuhi SOP protolol kesehatan, memakai masker yang benar, membawa handsanitizer. “Petugas juga jangan sembrono,” tegasnya.

Sementara itu hadir dari Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) dalam Apel penyematan rompi petugas ini adalah Wakil ABUJAPI Cecep Darmadi dan Sekjen ABUJAPI Suryawisesa Karang.

Sekjen ABUJAPI Suryawisesa menjelaskan, bahwa ABUJAPI ikut berpartisipasi dalam pencegahan covid ini dengan menerjunkan petugas satpam menjadi petugas pendisplinan protokol covid di wilayah masing-masing.

“ABUJAPI menghimbau kepada anggota BUJP di wilayahnya masing masing untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan di lingkungan kerjanya,” jelasnya.[adm]

20 Sep 2020

APSI dan Asosiasi Bidang Pengamanan Siap Sosialisasikan Perpol

KSATRIA | Tangerang–Peraturan Polisi (Perpol) No 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa (Pamswakarsa) menjadi sorotan publik. Terutama menyikapi masalah seragam satpam yang baru mirip seragam polisi, dan beberapa isu tentang kepangkatan satpam.

Menyikapi Perpol Pamswakarsa yang ditetapkan pada tanggal 5 Agustus 2020 oleh Kapolri Idham Azis ini, Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) menggelar jumpa pers membahas seputar Perpol Pamswakarsa di Hotel Swissbel Tangerang pada Jumat 18 September 2020.

Ketua Umum APSI Azis Said mengatakan Perpol No. 4 Tahun 2020 tentang Pamswakarsa ini harus disosialisasikan sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman yang benar tentang Pamswakarsa. Masyarakat secara umum perlu memahami pengertian Pamswakarsa agar tidak menimbulkan kerancuan yang bisa menimbulkan pengertian yang salah,” jelasnya.

Azis menjelaskan, Pamswakarsa dalam Perpol no 4 tahun 2020 ini adalah suatu bentuk pengamanan oleh pengemban fungsi kepolisian yang diadakan atas kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Sebelum terbitnya Perpol No. 4 tahun 2020 ini, landasan hukum yang dipakai untuk profesi satpam adalah Peraturan Kapolri (Perkap) No 24 tahun 2007 yang sudah berusia 13 tahun, dimana sudah perlu direvisi agar bisa mendukung kemajuan industrial security di Indonesia,” paparnya.

Jadi pengertian Pamswakarsa ini bukan muncul saat ini, pada saat Perpol No. 4 tahun 2020 diundangkan, melainkan sudah ada pada Perkap No 24 tahun 2007 pun pengertian Pamswakarsa sudah ada dan mempunyai arti yang sama. “Oleh karena itu kami berharap masyarakat bisa memahami arti dan maksud dari Pamswakarsa, sehingga tidak menimbulkan salah pengertian,” jelasnya.

Azis menegaskan, APSI dan Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) serta asosiasi lain bidang pengamanan di Indonesia yang terregister di Baharkam Polri, siap melaksanakan dan mengawal Perpol No. 4 tahun 2020 ini agar pelaksanaannya tidak mengalami hambatan di lapangan,

“Karena APSI dan ABUJAPI serta asosiasi bidang pengamanan lain terlibat dalam penyusunan Perpol No. 4 tahun 2020 ini. Semoga Perpol ini dapat memberikan angin segar bagi kemajuan satpam, BUJP dan industrial security di Indonesia,” tuturnya. [adm]

20 Sep 2020

Pemahaman APSI Terhadap Empat Hal Penting dalam Perpol Pamswakarsa

KSATRIA | Tangerang— Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) menggelar jumpa pers seputar Perpol No.4 Tahun 2020 tentang Pamswakarsa di Hotel Swissbel Tangerang pada Jumat 18 September 2020.

Dalam Perpol No.4 Tahun 2020 yang diundangkan pada 5 Agustus 2020 lalu ini ada beberapa perubahan dibandingkan Perkap No. 24 tahun 2007. Untuk itu, Ketua Umum APSI Azis Said memberikan empat pemahaman penting terhadap isi Perpol ini, yatu:

1. Perubahan Pengertian dan Perekrutan Anggota Satpam
Pada Perpol no 4 tahun 2020, APSI mempunyai pemahaman bahwa yang dapat disebut sebagai anggota Satpam apabila memenuhi 3 kriteria, yaitu :

  1. Direkrut sesuai ketentuan Polri, yaitu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Polri, baik syarat administrasi maupun sistem perekrutannya.
  2. Memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) yang tentunya didahului dengan memiliki ijazah pelatihan anggota Satpam.
  3. Memiliki status ketenagakerjaan, lazimnya dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) atau sebagai karyawan tetap di perusahaan. Dengan demikian hak hak ketenagakerjaannya anggota Satpam dapat dipenuhi.

“Apabila tidak memenuhi 3 kriteria tersebut di atas, tidak bisa dikatakan sebagai anggota Satpam. Perekrutan anggota Satpam hanya boleh dilakukan oleh BUJP dan oleh Perusahaan pengguna jasa Satpam. Jadi anggota Satpam hanya akan ada di BUJP dan di Perusahaan pengguna jasa Satpam,” jelasnya.

2. Perubahan Nama Kesatuan
Pada Perpol no 4 tahun 2020, telah dibedakan antara nama kesatuan Satpam dan nama kesatuan Satkamling serta bentuk Pamswakarsa lainnya dengan maksud antara lain yaitu:

  1. Untuk memperjelas koordinasi, pengawasan dan pembinaan petugas Polri di lapangan, mana yang Satpam dan mana yang bukan Satpam atau Satkamling. Bila tidak dibedakan antara Satpam dengan Satkamling, maka Polri dalam melaksanakan peraturan akan tidak sama.
    “Kondisi saat ini Satpam yang diwajibkan mengikuti pelatihan dan memiliki KTA serta mematuhi pemakaian seragam Satpam sesuai ketentuan, hanya Satpam BUJP dan Satpam Perusahaan saja sedangkan Satpam yang dikelola warga tidak diwajibkan,” jelasnya.
  2. Lebih memudahkan pendataan anggota Satpam di setiap wilayah maupun secara nasional.

3. Perubahan Warna Seragam Satpam
Pada Perpol no 4 tahun 2020 pakaian seragan Satpam dirubah menjadi warna bernuansa coklat mirip pakaian seragam Polri, dipahami APSI sebagai bentuk perubahan image Satpam yang diharapkan akan lebih profesional dan membanggakan. Kalau ada pihak yang mengkhawatirkan akan adanya potensi penyalahgunaan wewenang karena akan seperti seorang Polisi, menurut kami wajar tapi tidak perlu berlebihan karena Satpam bekerja pada perusahaan yang diawasi oleh atasannya maupun perusahaannya dan kewenangannya hanya terbatas pada wilayah kerjanya.

Kalau ada pihak yang menanyakan biaya penggantian seragam ini ditanggung siapa, dapat dijawab bahwa setiap tahun anggota Satpam mendapat jatah penggantian seragam baru dari Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) atau perusahaan di tempat Satpam bekerja, jadi tidak ada beban biaya baru untuk penggantian seragam baru ini. Penggantiannya dilakukan oleh masing masing BUJP dan perusahaan disetiap lokasi yang bisa berbeda bulannya. Oleh karena itu penggantian seragam ini diberi waktu satu tahun.

4. Kepangkatan Anggota Satpam
Pada Perpol no 4 tahun 2020 terdapat kepangkatan pada setiap level jabatan anggota Satpam, dimaksudkan agar setiap anggota Satpam mempunyai motivasi untuk bekerja baik, meningkatkan kompetensinya sehingga pada saatnya mendapat kenaikan pangkat yang dapat meningkatkan kebanggaan dan pendapatannya.

“Hal ini kami anggap suatu hal yang baik karena prinsip ke HRD an bahwa setiap orang yang bekerja harus mendapat kesempatan untuk naik jabatan, dibandingkan sistem saat ini yang tidak menghargai masa kerja dan kompetensi sehingga tidak ada kenaikan jabatan,” paparnya. [adm]

19 Sep 2020

APSI Sebut Perpol Pamswakarsa Upaya Pemuliaan Satpam, Ini Sebabnya

KSATRIA | Tangerang–Peraturan Polisi (Perpol) No 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa (Pamswakarsa) menjadi angin segar untuk menuju pemuliaan satpam. Ada beberapa perubahan dalam upaya memuliakan profesi satpam.

Dalam jumpa pers Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) membahas Perpol Pamswakarsa di Hotel Swissbel Tangerang pada Jumat 18 September 2020, APSI berkeyakinan bahwa Perpol No.4 Tahun 2020 ini sebagai upaya Polri untuk pemuliaan satpam.

“Saat ini Satpam yang bekerja khususnya di Badan Usaha Jasa Pengamanan, masa kerja dan kompetensi kurang dihargai, Satpam yang baru bekerja dengan Satpam yang telah lama bekerja dan memiliki kopetensi, gajinya sama, yaitu berdasar UMP,” jelasnya.

Akibatnya, hal ini tidak memberikan motivasi dan apresiasi bagi anggota Satpam yang memiliki masa kerja dan kompeten. Dengan adanya kepangkatan anggota Satpam yang nantinya ditindaklanjuti dengan peningkatan remunerasi akan memberikan motivasi kepada anggota untuk bekerja lebih baik.

Alasan lain adalah bahwa peningkatan profesionalitas Satpam. Dibentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Satpam, di bawah Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan dimasukkannya kedalam Perpol no 4 tahun 2020 ini dimaksudkan bahwa seorang anggota Satpam harus selalu meningkatkan dan memelihara kompetensinya agar semakin profesional.

“Perpol ini juga akan merubah image Satpam. Saat ini, bekerja sebagai Satpam bukan merupakan pilihan pekerjaan karena selain kurang membanggakan juga pendapatannya yang kecil,” jelasnya.

Hal ini juga bisa diakibatkan oleh kesamaan nama, antara Satpam yang dikelola oleh perseorangan atau kelompok masyarakat, yang direkrut seadanya, digaji dibawah UMP, tidak ada kontrak kerja (PKWT), tidak ada jaminan kesehatan, dibandingkan dengan Satpam yang dikelola oleh BUJP dan Perusahaan. “Perubahan warna seragam Satpam dan perubahan definisi Satpam ini akan membuat citra baru terhadap korp Satpam,” ungkapnya.

Pemuliaan ini juga bisa dilihat dari upaya menjadikan pekerjaan Satpam mengarah ke Profesi. Profesi apapun sebelum bekerja pasti harus melalui pendidikan kompetensi formal. Perpol no 4 tahun 2020 memisahkan antara Satpam dengan Satkamling dengan maksud bahwa setiap Satpam wajib mengikuti pelatihan dulu, baru memperoleh ijazah, KTA, Lencana dan Buku Riwayat Satpam.

“Jadi kalau seorang Satpam telah memiliki KTA bisa dipastikan dia telah mengikuti pelatihan wajib Satpam. Sedangkan Satkamling tidak diwajibkan mengikuti pelatihan formal Gada Pratama, Gada Madya dan Gada Utama,” tuturnya.

Penerbitan Perpol no 4 tahun 2020 ini merupakan pengganti dari Perkap no 24 tahun 2007 yang memang sudah perlu direvisi agar bisa menopang kemajuan industrial security di Indonesia.

“Kami dari APSI memberikan apresiasi kepada Polri karena banyak perubahan peraturan dan ketentuan yang akan membuat anggota Satpam dan Badan Usaha Jasa Keamanan semakin profesional, memudahkan pendataan anggota Satpam serta dapat meningkatkan kualitas fungsi koordinasi, pengawasan, pembinaan Polri kepada Satpam dan Badan Usaha Jasa Pengamanan,” jelasnya. [adm]

19 Sep 2020

Inilah Harapan APSI Terhadap Perpol Pamswakarsa

KSATRIA | Tangerang—Kapolri Idham Azis telah menerbitkan Peraturan Polisi (Perpol) No 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa (Pamswakarsa) pada 5 Agustus 2020. Dalam Perpol yang baru ini ada beberapa perubahan dibandingkan Perkap no 24 tahun 2007.

Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) saat menggelar jumpa pers seputar Perpol Pamswakarsa di Hotel Swissbel Tangerang pada Jumat 18 September 2020 memiliki harapan terhadap diterbitkannya Perpol No 4 Tahun 2020 ini.

Hadir dalam jumpa pers adalah Dewan Penasihat APSI Irjen. Pol. (P). dr. Hadiman M.BA, Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri Brigjend Pol Edy Murbowo SIK MSI dan segenap pengurus APSI.

Harapan APSI dengan telah diundangkannya Perpol no 4 tahun 2020 ini antara lain: Pemangku kepentingan di bidang Sekuriti menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Polri serta berpikir positif dengan terbitnya Perpol no 4 tahun 2020 ini.

“Karena ini merupakan upaya untuk memajukan Industrial Security di Indonesia secara umum dan pemuliaan profesi Satpam secara khusus,” jelas Ketua Umum APSI, Azis Said.

APSI berharap dengan adanya Perpol Pamswakarsa ini perusahaan pengguna jasa Satpam, Badan Usaha Jasa Pengamanan, Satpam, Satkamling dan masyarakat agar memahami dan mematuhi Perpol no 4 tahun 2020 ini dalam menjalankan pengamanan di wilayahnya masing masing.

“Apabila wilayah pengamanan yang menjadi tanggung jawab Pamswakarsa dapat tertib dan aman, maka akan memperingan pekerjaan Polisi mengingat rasio polisi dengan masyarakat yang diamankan di Indonesia masih belum memenuhi rasio Polisi yang ditentukan oleh PBB, yaitu 1 : 400,” ungkapnya.

Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) dan Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) serta Asosiasi lain bidang pengamanan di Indonesia yang terregister di Baharkam Polri, siap melaksanakan dan mengawal Perpol no 4 tahun 2020 ini agar pelaksanaannya tidak mengalami hambatan di lapangan karena APSI dan ABUJAPI serta Asosiasi bidang pengamanan lain terlibat dalam penyusunan Perpol no 4 tahun 2020 ini.

“Semoga Perpol no 4 tahun 2020 ini dapat memberikan angin segar bagi kemajuan Satpam, BUJP dan Industrial Security di Indonesia,” jelasnya. [adm]

18 Sep 2020

APSI Jabar Persiapan Rakernas di Bandung

KSATRIA| Bandung–Menjelang rapat kerja nasional (Rakernas) Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) di Kota Bandung Jawa Barat, Dewan Pimpinan Daerah APSI Jabar menggelar rapat koordinasi untuk mempersiapkan pelaksanaan Rakernas.

Menurut Sekretaris DPD APSI Jabar Rudi Nursoleh pertemuan ini membahas program DPD APSI Jabar dan persiapan rencana Rakernas APSI di Bandung pada 2 November 2020 nanti. “Setelah pelantikan dan pengukuhan DPD APSI Jabar oleh Ketua Umum APSI Bapak Azis Said, kami juga membahas beberapa program yang akan dilakukan di tahun 2021,” jelasnya dilansir Jurnal Security, Jumat (18/9/2020).

Rudi menambahkan, program DPD APSI Jabar yang dekat adalah menyelenggarakan Diklat Gada Pratama, Gada Madya dan Gada Utama melalui BUJP yang ada di Jabar. “Beberapa program akan kita siapkan diawal tahun untuk membantu satpam-satpam yang terdaftar di DPD APSI Jabar akan kita koordinir melalui DPC-DPC APSI Jabar,” jelasnya.

Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh pengurus DPD APSI Jabar dan DPC Karawang, DPC Cianjur, DPC Sukabumi, DPC Tasikmalaya, DPC Sumedang, DPC Garut dan DPC Bogor.

Menurut Rudi, DPD APSI Jabar juga akan meluncurkan aplikasi untuk anggota, khususnya direktur atau manajer BUJP yang terdaftar di DPD APSI Jabar, “Aplikasi ini nanti sangat membantu baik dari segi pemasaran ataupun pengendalian dan monitoring satpam yang dikelola,” jelasnya.

Sementara itu menyikapi lahirnya Perpol No.4 Tahun 2020, Ketua DPD APSI Jabar R. Agus Hamza menjelaskan DPD APSI Jabar memberikan dukungan terhadap perubahan seragam satpam dan siap menyesuaikan dan membantu satpam dalam satu tahun kedepan, khususnya satpam yang terdaftar di DPD APSI Jabar.

“Polemik mengenai seragam baru sesuai Perpol No. 4 tahun 2020 menurut kami bukan hal yang perlu diperdebatkan karena itu adalah seragam sebagai alat tugas yang bisa membedakan mana satpam dan mana Satkamling,” ungkapnya.

Agus menegaskan, yang harus kita perjuangkan adalah kesejahteraan dan perhatian terhadap satpam, “Kami berencana mengadakan audiensi dengan pihak terkait baik dengan Kemenaker dan diperkuat oleh Polri agar satpam menjadi prosfesi,” jelasnya.

Rapat koordinasi ini ditutup dengan launching Tohaga Lodaya, di mana DPD APSI Jabar sangat membantu program Polrestabes dalam penanganan covid -19 dalam komunitas Tohaga Lodaya, yang dipimpin oleh Kapolrestabes Bandung Kombespol Ulung Sampurna Jaya SIK yang diwakili Kasattbinmas Polrestabes Bandung AKBP Sukana Hermansyah SH, MM,.

“DPD APSI Jabar dan para DPC akan berepran aktif dalam pencegahan covid-19 dengan cara memberikan edukasi kepada satpam-satpam yang ada di Bandung khusunya dan satpam yang ada di wilayah Jabar,” tegasnya. [adm]

17 Sep 2020

APSI Kepri: Seragam Baru Bentuk Penghargaan untuk Satpam

KSATRIA | Kepri–Dengan keluarnya Perpol No. 4 Tahun 2020 sebagi pengganti Perkap No. 24 Tahun 2007, DPD Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) Kepri menilai, ini menunjukkan keseriusan untuk menuju pemuliaan Profesi Satpam sebagaimana yang dicanangkan Kapolri dalm HUT Satpam ke-38 di Jakarta.

Ketua DPD APSI Kepri Syafar Sah mengatakan, penggantian seragam satpam yang baru menyerupai seragam milik Polri sebagai bentuk penghargaan kepada seluruh anggota satpam, karena dianggap layak dalam menjalankan tugas pengamananan dan fungsi kepolisian terbatas di tempatnya bekerja.

“Penempatan tanda pangkat pada seragam satpam juga akan meningkatkan kemampuan dan skill dari anggota satpam dan akan semakin meningkatkan kesejahteraan para anggota satpam nantinya,” jelasnya kepada Jurnal Security, Rabu (16/9/2020).

Syafar berharap agar seragam baru ini hanya dipakai oleh anggota yang berhak memakainya, yaitu anggota yang sudah mengikuti Pelatihan Gada Pratama dan mempunyai KTA sehingga nanti terlihat jelas perbedaan yang sudah mengikuti pendidikan dan yang belum mengikuti pendidikan.

“Diharapkan semua anggota satpam semakin meningkatkan profesionaliame dan dalam melaksanakan tugas di lapangan selalu berdasarkan SOP dan tatanan aturan yang berlaku,” jelasnya.

DPD APSI berharap pemuliaan Satpam juga diikuti oleh berbagai pihak, seperti BUJP dan instansi lainnya agar memperhatikan hak-hak Satpam sebagaimana regulasi yang berlaku karena satpam adalah ujung tombak dan etalase paling depan dari BUJP.

“Kita juga berharap anggota satpam semakin meningkatkan skill dan kemampuannya karena denga Perpol yang baru ini seluruh anggota satpa akan diuji kompetensi sehingga benar-benar memahami tugas pelaksanaan di lapangan secara baik,” paparnya. [adm]

Translate »
error: Content is protected !!