Bravo Satria Perkasa
05 Dec 2020
abujapi riau

Polda Riau dan ABUJAPI Sosialisasikan Perpol Pam Swakarsa

KSATRIA – Riau–Kepolisian Daerah (Polda) Riau melalui Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) bersama dengan Badan Pengurus Daerah (BPD) Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (Abujapi) Riau mensosialisasikan Peraturan Polri (Perpol) nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, Rabu (2/12/2020).

Dir Binmas Polda Riau Kombes Pol Drs Kris Pramono dalam sambutannya mengatakan, sosialisasi Perpol nomor 4 ini dalam rangka optimalisasi aksi menuju anggota Satuan Pengamanan (Satpam) yang tangguh dan profesional. Guna mendukung terciptanya Satpam yang profesional dalam melaksanakan tugas.

“Perpol nomor 4 tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa tersebut, salah satunya mengulas mengenai perubahan seragam Satpam dan pengaturan seragam Satkamling. Jadi sosialisasi ini agar semua Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) dapat mengetahui dan memahami segala ketentuan dari Perpol nomor 4 Tahun 2020,” katanya dilansir cakaplah.com.

Dikatakan Kris Pramono, aturan seragam ini juga banyak memicu pro kontra di masyarakat. Banyak yang mengkaitkan hal ini dengan politik.

“Padahal kalau menurut saya, itu wajar saja kok. Wajar kalau dikasih seragam ini. Satpam inikan perpanjangan tangan polisi. Jadi tolong jangan dipolitisasi. Saya lihat di media sosial itu banyak yang menyampaikan bahwa ini ada kaitannya dengan dihidupkannya lagi Pam Swakarsa, padahal tidak. Jadi perlu kita pahami bersama bahwa penggunaan seragam baru untuk satpam itu adalah sesuatu hal yang wajar,” ujar Kris.

Disampaikan Kris lagi, untuk yang bisa memakai seragam ini juga tentu tidak asal-asalan. Ada beberapa persyaratan yang harus diikuti. Seperti telah memiliki sertifikat pelatihan atau diksar, memiliki KTA yang diterbitkan dan diregistrasi oleh Polri. Selain itu juga ada pendidikannya dan itu ada tingkatannya.

“Direncanakan awal Januari ini sudah pakai seragam baru. Tapi semuanya itu bertahap, tidak serta merta semuanya langsung pakai. Kita terus menunggu perintah selanjutnya dari Mabes Polri,” sebutnya.

Sementara itu Ketua BPD ABUJAPI Riau, Edi Darmawi mengatakan pihaknya menyambut baik atas perubahan seragam Satpam ini.

“Tentu kami sangat mendukung hal ini. Karena memang sejak awal ABUJAPI mendorong adanya perubahan-perubahan seperti itu. Setiap ada kegiatan-kegiatan kita selalu menyuarakan suatu pemuliaan profesi satpam. Karena selama inikan Satpam itukan suatu pekerjaan yang dinomorsekiankan. Padahal mereka itu garda terdepan dalam memberikan keamanan.Untuk itu kita ingin satpam ini merasa bangga dengan profesi yang diemban mereka,” sebutnya.

Harapan kedepannya, Satpam akan menjadi profesi yang membanggakan. Tentunya satpam akan mendapatkan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan personal satpam.

“Ke depannya, seluruh komponen BUJP dapat meningkat sesuai dengan yang diharapkan Perpol ini. Kondisi ini tentu akan berpengaruh kepada peningkatan kamampuan satpam dengan dilaksanakannya berbagai pelatihan yang diberikan kepada satpam,” harapnya.

Namun memang, lanjut Edi, di Indonesia sampai saat ini belum ada Pendidikan formal di bidang Security yang dapat menghasilkan lulusan D1, D3, S1, yang ada adalah Program S2 Manajemen Security oleh Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia (KIK-UI). Sehingga harapannya ada Pendidikan formal di bidang Security di Indonesia.

“Dukungan dari DPRD selaku representasi masyarakat Indonesia sangat diperlukan untuk mendorong lahirnya lembaga Pendidikan vokasi terkait ilmu terapan manajemen pengamanan dari tingkat diploma sampai dengan level sarjana terapan sebagai upaya yang berkesinambungan dalam menciptakan SDM yang memiliki kompetensi,” Cakapnya.

“Selain itu, mengingat semakin tingginya pertumbuhan industri jasa keamanan di Indonesia dan guna mencegah tergerusnya fungsi penting serta peran strategis Satpam dan jasa pengamanan sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, maka diperlukan regulasi pemerintah yang lebih tinggi dan strategis guna mengatur industri Satpam dan jasa pengamanan dimaksud,” imbuhnya. [admin]

28 Oct 2020
Azis Zaid

Ketua APSI, Azis Said: Perpol Pam Swakarsa Bentuk Reformasi Satpam

KSATRIA | Jakarta–Hadirnya Perpol Nomor 4 Tahun 2020, bagi Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) merupakan bentuk reformasi di bidang satuan pengamanan (Satpam), karena dalam Perpol ini, satpam sudah memiliki baju baru dan kepangkatan.

Menurut Ketua Umum APSI, Azis Said dalam Webinar yang digelar TSSI PP Polri pada Selasa 27 Oktober 2020, pihaknya mengapresiasi atas penyelenggaraan webinar ini, karena semangatnya PP Polri seperti semangatnya Bapak Awaloedin Djamin hingga sampai akhir hayat mengabdi di bidang sekuriti. “Sepertinya halnya para purnawirawan di PP Polri tetap menekuni bidang sekuriti,” ungkapnya.

Azis juga mengapresiasi kepada Polri atas lahirnya Perpol Nomor 4 tahun 2020 ini, karena merupakan reformasi satpam. Di mana satpam akan menjadi profesional. “Ini memang harapan kami. Saat itu saya menyarankan ke Polri agar satpam dipisahkan antara satpam yang sekedar memakai baju dengan satpam yang d kelola BUJP. Ini bentul-betul merupakan reformasi,” tegasnya.

Azis juga menjelaskan terkait perkembangan satpam di Indonesia dan peraturannya, di mana ini dimulai sejak kelahiran Satpam pada 30 Desember 1980 oleh Bapak Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Dr. Awaloedin Djamin, M.P.A.

Lalu pada tahun 2003 ada perbaikan melalui Revisi Buku Pedoman Tugas Pengamanan Swakarsa berdasarkan skep Kapolri No Pol : Skep/1017/XII/2002 tertanggal 17 Desember 2002 di mana Pelatihan terdiri dari 3 tingkat 1. Tingkat Dasar 2. Tingkat Lanjutan 1 (Danru/Danton) 3. Tingkat Lanjutan 2 (Manager) Masing-masing dengan pola 232 Jam Pelajaran.

Dalam perjalanannya, lahirlah Peraturan Kapolri No 24 tahun 2007 tentang Sistim Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/ Lembaga Pemerintah di mana Pelatihan Gada Pratama 232 Jam Pelajaran, Gada Madya 160 Jam Pelajaran dan Gada Utama 100 Jam Pelajaran.

APSI Terlibat dalam Penyusunan Perpol Pam Swakarsa

Kemudian pada tahun 2020 lahir Perpol No 4 tahun 2020 tentang Sistim Pengamanan Swakarsa pada 5 Agustus 2020. “Kami terlibat dalam pembuatannya, termasuk pembuatan peraturan kabaharkam (Perkaba) yang membahas tentang Satpam, Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP), Pengguna Jasa Pengamanan dan Asosiasi,” ungkapnya.

APSI tambah Azis, dalam penyusunan Perpol Pam Swakarsa pernah mengusulkan agar satpam yang dikelola oleh warga itu tidak perlu ada gada pratama dan seragamnya dibuat lain. Akhirnya dalam Pokja dibahas hingga akhirnya lahirlah pembeda antara satpam dan satkamling. “Kami menghargai prestasi Komjen Pol Moechgiyarto karena beliau Kabaharkam yang sangat mau menekuni bidang satpam ini,” tuturnya.

“Dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2020 sudah dibedakan satpam tradisional tadi berubah menjadi satkamling dengan baju biru. Sedangkan satpam berbaju coklat wajib ikut pelatihan dan wajib memiliki KTA,” jelasnya.

Di antara usulan APSI yang juga ditampung dalam Perpol Pam Swakarsa ini adalah tentang seseorang disebut sebagai satpam harus memenuhi tiga kriteria, yaitu direkrut oleh BUJP atau perusahaan sesuai ketentuan Polri, memiliki KTA satpam, dan memiliki status ketenagakerjaan baik itu PKWT atau karyawan tetap. “Ini perjuangan kami saat pembuatan Perpol, alhamdulillah dipenuhi. Karena dengan adanya ini satpam akan dipenuhi hak-haknya,” tuturnya.[adm]

17 Oct 2020

Perpol Pam Swakarsa, Disukseskan dan Disosialisasikan di Bandung

KSATRIA | Bandung–Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Pol Drs. Risyapuddin Nursin, S.ik menutup Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Peraturan Polisi No. 4 Tahun 2020 Korbinmas Baharkam Polri dan BPP ABUJAPI di Bandung pada Jumat 16 Oktober 2020.

Risyapuddin menjelaskan sekilas proses lahirnya Perpol Nomor 4 Tahun 2020, bahwasanya sejak tahun 2017 Perpol ini sudah digodok namun belum terbit-terbit. “Saya mendapatkan tantangan dari Pak Kaba akhirnya kami kerja keras,” jelasnya di depan 34 Dirbinmas dan 24 BPD ABUJAPI.

Setelah mengikuti sebulan dua bulan namun tidak kunjung selesai. Akhirnya kami panggil tim bersama dari tim Kumham juga. “Masalahnya tidak ada yang sulit, hanya masalah waktu karena mereka sibuk, karena mereka setiap hari melayani 4-5 kementerian dan 2 kepolisian,” jelasnya.

Akhirnya Risyapuddin memanggil tim menentukan tempat untuk menyelesaikan Perpol ini. Ia memberikan waktu selama 7 hari selesai. Pilihan antara Bali dan Bandung. “Dipilihlah kota Bandung. Disukseskan di Bandung dan disosialisasikan pertama di Bandung, ini luar biasa,” ungkapnya.

Risyapuddin berharap dengan adanya Perpol ini perlu kita dudukkan sebagai fundamen kita dalam pelaksanaan tugas kita ke depan. “Saya berpesan baik yang di ABUJAPI, Dirbinmas, Perpol ini harus dilaksanakan,” tegasnya.

Meski dalam perjalanan setelah disahkan, Pam Swakarsa dianggap identik dengan kekerasan, namun kami tetap berjalan tidak ragu-ragu, karena konsep Pam Swakarsa di Perpol ini tidak seperti itu. Melainkan menjalanan Undang-undang Nomor 2 Pasal 3, tentang fungsi kepolisian terbatas.

“Ini harus kita dukung dan pertahankan, dan tanpa ada tenaga satpam dan BUJP ini kita tidak akan mampu mengamankan objek-objek tertentu,” jelasnya.

Risyapuddin berharap, ke depan Dirbinmas harus lebih intensif melakukan pembinaan, serta melakukan pengecekan terkait kartu tanda anggota, seragam. Terlebih lagi baju satpam mirip polisi. “Maka jangan ragu lagi untuk memantau satpam dan koordinasi terus terkait pola keamanan,” jelasnya. [adm]

Translate »
error: Content is protected !!