13 Feb 2021

Seragam Baru Satpam Tak Sembarang Dipakai, Ini Syaratnya

KSATRIA | Makassar–Wakil Ketua Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) Sulawesi Selatan, Ambang Ardi Yunisworo mengatakan, untuk memakai seragam baru Satpam yang mirip dengan seragam milik anggota Polri ada syaratnya.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 tahun 2020. Dimana, dalam aturan tersebut diketahui terdapat perubahan seragam Satpam yang menyerupai seragam polisi.

Hanya satpam yang telah lulus pendidikan dan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) yang diterbitkan oleh Polda di masing-masing daerah. Boleh memakai seragam baru.

Ada tiga jenis pendidikan yang harus ditempuh oleh masyarakat agar dapat bekerja sebagai Satpam. Antara lain pendidikan Gada Pratama, dan pendidikan Gada Madya dan Gada Utama.

Pendidikan Gada Madya ini boleh diikuti oleh Satpam yang sudah dua tahun dinyatakan lulus pendidikan Gada Pratama dan sudah bekerja. Selanjutnya adalah pendidikan Gada Utama, untuk tingkat manajer pengamanan.

“Untuk menggunakan seragam tersebut tentu tidak sembarangan. Jadi kalau ada Satpam pakai seragam baru, coba pertanyakan apakah sudah ikut pendidikan Satpam dan punya KTA. Kalau belum, berarti dia tidak berhak gunakan seragam itu,” tegas Ambang dilansir SuaraSulsel.id, Rabu 10 Februari 2021.

Perbedaan antara seragam satpam dan polisi, kata dia, terletak pada gradasi warnanya. Seragam Satpam 20 persen lebih muda dibandingkan dengan seragam polisi.

Selain itu, pita nama dan tulisan yang berada pada dada seragam Satpam berwarna putih. “Pita nama dan tulisan Satpam di dada berwarna putih. Lambang Polda ada di pundak kanan, sedangkan polisi di pundak kiri,” kata dia.

“Ini kan memang masih banyak warga yang secara sosialisasi belum paham itu. Cuma perbedaannya memang sangat jelas. Kalau polisi papan nama depannya kan warnanya coklat hitam. Kalau yang satpam itu warnanya papan nama dan tulisan putih hitam. Dan warnanya cenderung lebih muda 20 persen gradasi dari seragam polisi,” tambah Ambang.

Ambang mengaku belum dapat memastikan apakah satpam di Rumah Sakit Umum Tenriawaru, Bone yang menggunakan seragam baru tersebut telah mengikuti pendidikan Satpam.

“Kalau memastikan mereka sudah ikut pendidikan saya belum bisa. Tapi aturannya untuk memakai itu harus pendidikan,” ujar Ambang yang juga diketahui sebagai Direktur PT. Global Parakasi atau Badan Usaha Jasa Pengamanan. [Adm]

13 Feb 2021

Sosialisasi Seragam Satpam yang Baru Masih Kurang

KSATRIA | Makassar–Di Kota Makassar, kata Wakil Ketua Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) Sulawesi Selatan, Ambang Ardi Yunisworo, memang sudah ada beberapa Satpam yang menggunakan seragam baru mirip seragam polisi itu. Tetapi pada umumnya, peremajaan seragam Satpam di Makassar cenderung akan dilakukan pada Maret hingga April 2021.

Hal ini terjadi karena pengadaan seragam Satpam ditanggung oleh perusahaan yang berbeda. Namun tidak boleh melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh Polri, yakni pada bulan Agustus 2021.

Sebab itu, setelah Agustus 2021 seragam satpam yang lama tidak akan dipakai lagi untuk bertugas. Untuk memastikan bahwa Satpam yang bertugas di Indonesia seluruhnya telah mengikuti pendidikan.

“Kemungkinan di Makassar rata-rata cenderungnya melakukan peremajaan seragam satpam pada Maret 2021. Tapi intinya diserahkan kembali ke masing-masing perusahaan asal nggak lewat batas 5 Agustus 2021,” terang Ambang seperti dilansir SuaraSulsel.id.

Ambang menilai bahwa ketidakpahaman masyarakat terhadap aturan satpam ini disebabkn karena kurangnya proses sosialisasi. Bahkan di institusi kepolisian sendiri, yang memahami aturan tersebut kemungkinan hanya Binmas.

“Kalau saya secara pribadi melihat juga bahwa proses sosialisasi ke masyarakat juga masih kurang. Mungkin yang baru tahu adalah Binmas karena satpam kan di bawah Binmas. Dan sosialisasi terhadap itu pun baru disosialisikan Polda kepada jajaran Binmas di Polres-Polres belum lama ini. Jadi mungkin sebagian besar masyarakat juga belum tahu,” beber Ambang.

Dengan adanya perubahan seragam satpam tersebut, kata Ambang, tentu akan membuat Satpam yang menggunakannya akan lebih percaya diri dalam melaksanakan tugasnya.

Selain itu, perubahan seragam ini juga untuk memuliakan Satpam dan menjadikan unsur pengamanan menjadi bagian penting dalam sebuah usaha. Bukan lagi sebuah beban pada perusahaan.

“Saya pikir dengan seragam ini tentu saja membuat penggunanya jadi lebih bangga dibanding sebelumnya, namun hal dibalik itu, tugas dan tanggungjawab Satpam selaku pengemban tugas kepolisian terbatas jadi lebih berat,” katanya. [Adm]

26 Sep 2020

Rakerda ABUJAPI Sulsel Bahas BUJP hingga Seragam

KSATRIA | Makassar–Badan Pengurus Daerah Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (BPD-ABUJAPI) Sulawesi Selatan menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dengan tema ‘Solidaritas dan Sinergitas antar BUJP-BUJP dan BINMAS Polda Sul- Sel’ pada Sabtu, 26 September 2020 di Makassar.

Rakerda BPD ABUJAPI Sulsel dibuka oleh Kasubdit Satpam Polda Sul-Sel, AKBP Drs. Muhammad Siswa. Dalam sambutannya, ia mengatakan pentingnya meningkatkan kompetensi BUJP untuk membentuk kualitas satpam yang baik untuk menghadapi persaingan global. “Sehingga tetap mempertahankan solidaritas dan sinergitas antar BUJP,” ungkapnya.

Sementara itu itu Ketua BPD ABUJAPI Sul-Sel Wawan Hendra mengatakan Rakerda ini dilaksanakan dengan tetap mengacu pada standar protokol kesehatan pencegahan Covid-19.“Rakerda diikuti oleh 37 BUJP yang ada di Sulsel,” ungkapnya.

Dalam Rakerda ini, BPD ABUJAPI Sulsel membahas persoalan BUJP, satpam dan menyikapi Perpol No.4 Tahun 2020 yang baru disahkan oleh Kapolri. Diantara program prioritas ABUJAPI Sulsel adalah penyusunan dan pemutakhiran database BUJP Sulsel, sosialisasi penggunaan seragam baru, info alur penerbitan SIO dan kegiatan pelaksanaan HUT satpam ke-40.

Wawan menjelaskan, terkait penyusunan dan pemutakhiran database BUJP Sulsel, pihaknya akan menyusun dan memutakhirkan data base BUJP yang melakukan operasional di Polda Sulsel, baik BUJP lokal maupun BUJP yang perluasan. “Maksudnya untuk memudahkan klasifikasi dari BUJP, termasuk penyusunan registrasi berdasarkan SJUP dari BUJP,” jelasnya.

Sementara itu untuk sosialisasi penggunaan seragam baru, pihaknya akan menyiapkan seragam satpam yang baru dan siap untuk didistribusikan, “Sekarang pihak ABUJAPI Sulsel menunggu berapa besaran biaya dari pada seragam yang baru,” paparnya.

Terkait penerbiatan surat keterangan keanggotaan, pihak BUJP masih mengkonsultasikan langsung ke pihak sekretariat. Sementara itu terkait pelaksanan kegiatan HUT Satpam menjadi agenda rutin dari ABUJAPI Sulsel. “Diharapkan keterliabatan dari BUJP untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan HUT Satpam ke-40,” jelasnya. [adm]

11 Feb 2019

Ketua Abujapi Lantik Pengurus BPD Abujapi Sulawesi Selatan

KSATRIA| Makassar–Badan Pengurus Pusat (BPP) Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (Abujapi) tetapkan Wawan Hendrawan, SE selaku ketua terpilih BPD Abujapi Sulsel masa bakti 2019/2024 setelah melalui pemilihan.

Ketua Umum Abujapi, Budi Rianto meminta seluruh pengurus BPD Abujapi Sulsel yang akan dibentuk usai terpilihnya ketua BPD Sulsel masa bakti 2019/2024 untuk dapat menjaga Independensi organisasi.

“Kepengurusan terpilih sesegera mungkin berkoordinasi dengan Polda Sulsel untuk menjalankan program kerja, sehingga kemitraan dengan Polda semakin erat, tapi tentu independensi harus dijaga, karena kita organisasi independen dan kita ini mitra bukan kepanjangan atau bagian tubuhnya Polda,” ungkap Budi dalam sambutannya di Makassar dilansir mediasulsel.com Minggu (10/2).

Selain itu Budi juga berharap, kehadiran Abujapi Sulsel dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh anggota, terlebih keberadaan Sulsel sebagai barometernya Indonesia Timur, apalagi saat ini merupakan momen yang tepat untuk kebangkitan Abujapi, karena menurutnya saat ini Abujapi sedang menyusun Peraturan Polisi (Perpol).

“Abujapi saat ini oleh Polri dianggap sebagai mitra utama, khususnya dalam mengatur industri jasa keamanan ke depan, bahkan dalam Peraturan Kapolri dan Perpol yang baru ini, kita merupakan bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dari Polri, sehingga keberadaan kita dalam setiap proses pengambilan keputusan menyangkut badan usaha Jasa pengamanan, industri pengamanan itu sangat diperhatikan oleh Polri,” lanjut Budi.

Untuk mengantisipasi persaingan ke depan, Budi juga menjelaskan, bahwa berdasarkan hasil Konferensi Industri Jasa Pengamanan Nasional (KIPNAS) 2018, telah dirumuskan sejumlah langkah strategis yang mengatur operasional anggota Abujapi.

Langkah stategis tersebut adalah, perlunya komitmen bersama seluruh stakeholder, khususnya dalam menentukan besaran managemen fee, perlunya komitmen untuk tidak membuat penawaran di bawah Upah Minimum Profinsi atau upah minum regional, dan yang terakhir adalah komitmen untuk menggunakan Satpam hanya yang ber KTA resmi.

“Karena kita ini BUJP resmi, jadi kita harus menggunakan Satpam yang resmi yang memiliki sertifikat, jadi kalo ada Satpam kita yang belum bersertifikat, segera ikutkan pendidikan biar mereka segera menjadi Satpam yang resmi,” pungkasnya.

Dalam acara Musda 1 ini, PT. Bravo Satria Perkasa (BSP) juga mengucapkan selamat atas terselenggaranya Musda Abujapi Sulsel dengan mengirimkan rangkaian bunga yang diletakkan di depan lobi hotel tempat berlangsungnya Musda. [roj]

Translate »
error: Content is protected !!