06 May 2021

Hirwandi Gafar: BTN Berikan Kemudahan Proses KPR untuk Satpam

KSATRIA | Jakarta–Satpam bisa memiliki rumah melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Fasilitas KPR ini untuk satpam yang tergabung dalam badan usaha jasa pengamanan di bawah naungan Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI).

Direktur Consumer and Commercial Lending BTN Hirwandi Gafar mengatakan perseroan berupaya memberikan akses pemilikan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pekerja informal.

Oleh karena itu perusahaan menggelar kemitraan dengan berbagai asosiasi pekerja agar dapat memberikan akses untuk pemilikan rumah, termasuk bermitra dengan ABUJAPI.

“Melalui kemitraan ini, kami berharap dapat memberikan rasa aman bagi para satpam dan keluarganya dengan menyediakan akses KPR BTN untuk memiliki hunian yang aman dan nyaman,” jelasnya dalam acara penandatanganan kerjasama BTN dan ABUJAPI di Jakarta, Kamis (6/5/2021).

Dia menyebut melalui kerja sama ini jutaan satpam yang tergabung dalam sekitar 3.000 badan usaha jasa pengamanan (BUJP) di bawah naungan ABUJAPI dapat menikmati berbagai fasilitas KPR BTN baik subsidi maupun non-subsidi.

Selain itu, BTN juga memberikan berbagai fasilitas perbankan lainnya yang dapat dinikmati oleh perusahaan dan anggota ABUJAPI. “Tentunya kami memberikan penawaran spesial berupa uang muka yang ringan dan kemudahan proses KPR bagi para anggota ABUJAPI,” tambah dia.

Sebelumnya, BTN juga telah menjalin Kerjasama dengan Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI). Dengan kerja sama tersebut, jutaan karyawan kontrak yang menjadi anggota asosiasi tersebut dapat mengakses fasilitas KPR Subsidi BTN.

Hingga periode Maret 2021, kinerja KPR emiten bersandi saham BBTN terus menunjukkan peningkatan. Laporan keuangan BBTN mencatat, perseroan telah menyalurkan KPR Rp 203,11 triliun per Maret 2021 atau naik 5,73% secara tahunan (year on year/yoy) dari Rp 192,76 triliun di bulan yang sama tahun lalu.

“Kami akan terus berinovasi dan menjalin kemitraan agar semakin banyak masyarakat Indonesia dapat mempunyai rumah sendiri melalui KPR BTN yang memiliki skema terjangkau dan mudah,” jelas dia. [Adm]

19 Jan 2021

Polri Berharap Kompensasi Gaji Profesi Satpam Meningkat

KSATRIA | Jakarta–Dalam rangka memperingati HUT Satpam Ke-40, Panitia menggelar seminar virtual (webinar) yang digelar Selasa (19/1/2020). Tema yang diusung “Tingkatkan Profesioionalisme dan Kompetensi Satuan Pengamanan Menjadi Profesi yang Membanggakan dan Bermartabat”.

Paparan keynote disampaikan oleh Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri Drs. Edy Murbowo, SIk, MSi mewakili Kabarhakam Polri Komjen Pol Drs Agus Andrianto yang berhalangan hadir di Hotel Ambhara Jakarta Selatan.

Dalam sambutannya, Edy Murbowo mengatakan, kini satpam telah berusia 40 tahun, tentunya satpam telah melewati begitu lama dengan berbagai tantangan dan pengalaman tugas sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas di lingkungan kerja masing-masing.

Edy juga mengatakan, dalam penugasannya satpam akan berhadapan dengan risiko dari yang berkadar ringan, sedang sampai dengan berat. “Saya berharap proses pelatihan yang pernah diikuti dan pengalaman tugas dapat menjadi bekal yang cukup dalam menghadapinya,” jelasnya.

Untuk itu, tambah Edy, pihaknya berharap agar anggota satpam memperoleh kompensasi gaji yang sebanding dengan kompetensi, jabatan dan risiko dalam penugasan.

Edy juga mengatakan, Polri selaku pembina satpam senantiasa berbuat yang terbaik untuk satpam. Hal ini dibuktikan pada tanggal 5 Agustus 2020 telah disahkan Perpol No 4 tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa dalam memuliakan profesi satpam.

“Satpam kini telah menjadi sebuah profesi, oleh karenanya perlu dilakukan langkah-langkah terintegrasi antara Polri, para asosiasi (ABUJAPI dan APSI) dan para pemangku kepentingan lainnya untuk bersinergi mewujudkan satpam sebagai profesi yang bermartabat dan membanggakan,” paparnya.

Edy berharap segala upaya yang telah dicurahkan untuk membuat satpam semakin professional dan berkompetensi ini agar tidak lagi ada pihak-pihak yang hanya berpikir untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok dengan memanfaatkan keberadaan satpam.

Upaya Polri dalam memuliakan profesi satpam ini juga diwujudkan dengan membentuk tim Pokja Korbinmas Baharkam Polri menyusun peraturan Kabaharkam Polri yang merupakan turunan dari Perpol No 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa.

Selain itu tim Pokja lainnya juga sedang melaksanakan pembahasan revisi kurikulum pelatihan satpam Gada Pratama, Gada Madya dan Gada Utama yang akan didesain menyesuaikan kebutuhan atas tantangan tugas di lingkungan kerja para satpam.

“Saya berharap para asosiasi, baik ABUJAPI maupun APSI serta pemangku kepentingan lainnya juga mengambil peran dalam upaya memuliakan profesi satpam. Asosiasi berkewajiban menyusun kode etik sebagai pedoman menjalankan profesi masing-masing. Kompensasi penghasilan satpam juga perlu diupayakan meningkat,” tegasnya.

Terkait dengan seragam satpam sekarang berubah mirip dengan seragam Polri. Perubahan seragam satpam yang mirip belum tentu membuat semua pihak senang. Oleh sebab itu penggunaan seragam satpam yang baru harus benar-benar sesuai ketentuan warna, model, atribut dan penggunaannya.

Termonitor ada beberapa satpam bujp yang telah menggunakan seragam baru, tetapi belum sesuai dengan ketentuan. oleh sebab itu pengawasan perlu dilakukan pada saat pengadaan sampai dengan penggunaan seragam satpam yang baru.

“Saya berdoa dan berharap kegiatan webinar ini dapat menghasilkan solusi atas permasalahan dalam upaya mewujudkan satpam profesional dan berkompetensi,” papar Edy Murbowo saat membacakan pidato Kabarhakam Polri Komjen Pol Drs Agus Andrianto. [Adm]

18 Dec 2017

Inilah Usulan Abujapi Soal Standar Remunerasi Profesi Satpam

KSATRIA, (BSP)–Menurut Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) Budi Rianto, jumlah tenaga satpam di Indonesia mencapai  2,5 juta orang baik yang telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) maupun yang belum. Jumlah satpam di seluruh Indonesia jauh lebih besar dari anggota Polri yang hanya mencapai 450.000 personil saja.

Disisi lain, tambah Budi, sekalipun terdapat beberapa peraturan terkait BUJP dan Pam Swakarsa, belum ada peraturan yang memberikan kelayakan pada profesi yang mulia ini. Misalnya, pada UU Kepolisian tidak merinci dengan jelas tentang pembinaan profesi Pam Swakarsa. Meskipun dalam penjelasannya diatur tentang kewenangannya sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas dalam “lingkungan kuasa tempat” (teritoir gebied/ruimte gebied) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, dan lingkungan pendidikan.

Sedangkan pengaturan mengenai Pam Swakarsa diserahkan pada Kapolri. Lalu lahirlah berbagai Peraturan Kapolri yang dijadikan rujukan hingga saat ini, yaitu Perkap No 24 tahun 2007 tentang “Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga  Pemerintah”.

Demikian juga dalam aturan ketenagakerjaan di Indonesia, kedudukan satpam yang dikelola BUJP dalam struktur ketenagakerjaan nasional, khususnya dalam bidang industrial security ditempatkan sebagai “pekerjaan yang dapat diserahkan kepada penyedia jasa pekerja/buruh” atau “tenaga alih daya” setara dengan pelayanan kebersihan (cleaning service), dan pekerja catering,  sebagaimana diatur pada pasal 17 ayat (3), Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012.

Pekerjaan satpam disetarakan dengan pekerjaan untuk waktu tertentu yaitu pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; atau pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur tentang Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT). Akibatnya, satpam “terpaksa” berpindah dari satu BUJP ke BUJP lain setelah berakhir Perjanjian Kerjanya, demi mempertahankan profesi kerjanya.

“ABUJAPI sebagai mitra utama Polri dan pengelola satpam terpanggil untuk melakukan pembenahan dengan membuat berbagai program kerja terkait dengan pemuliaan profesi satpam. Diantaranya, mengusulkan perubahan atau revisi Perkap 24 yang sudah tidak sesuai dengan kondisi kekinian termasuk perubahan nomenklatur di internal Polri,” jelasnya dalam sebuah seminar tentang pengupahan satpam di Jakarta.

ABUJAPI menggagas lahirnya Standar Remunerasi Profesi Satpam berbasis kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BUJP membuat standar minimal biaya langsung personil (remuneration /billing rate) tahun 2018 berdasarkan sertifikasi dan pengalaman profesinya.

Adapun rincian yang diajukan ABUJAPI antara lain, untuk anggota satpam dengan jenjang pendidikan SMA-D3 non pengalaman berpendapatan sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP). Satpam dengan jenjang pendidikan SMA-D3, sertifikasi Gada Pratama berpendapatan 2,9 juta s/d 5,6 juta bergantung pengalaman kerjanya. Sementara satpam dengan jengan pendidikan S1 dan bersertifikasi Gada Pratama berpendapatan kisaran 5 juta s/d 7,25 juta, bergantung pengalaman kerjanya.

Sementara satpam dengan jenjang SMA-D3 dengan sertifikasi gada madya berpendapatan 6,3 juta s/d 11,1 juta bertantung lama pengalaman kerjanya. Satpam dengan jenjang pendidikan S1 – S2 dengan sertifikasi gada madya berpendapatan 8,5 juta s/d 15 juta bergantung lama pengalaman kerjanya.

Sementara, satpam berpendidikan SMA –D3 dengan sertifikasi gada utama berpendapatan 12,3 juta s/d 38,4 juta bergantung lama pengalaman kerjanya. Adapun satpam dengan jenjang pendidikan S1 – S2 dengan sertifikasi gada utama berpendapatan 8,25 juta s/d 5 juta bergantung lama pengalaman kerjanya. [MH&ROJI]

18 Dec 2017

Memuliakan Pengupahan Profesi Satpam

Sejak kelahiran satpam, keberadaan satpam masih dipandang “sebelah mata” oleh banyak pihak. Alih-alih menghargai profesi dan dedikasi satpam, faktanya masih ada lembaga pengguna jasa yang membayar profesi satpam di bawah ketentuan upah minimum. 

Satpam merupakan profesi mulia dengan segudang tugas. Dipundaknya terpikul tugas dan tanggung jawabnya. Sudah selayaknya pengupahan profesi ini diperjuangkan. Tugas satpam tidak sekedar sebagai penjaga asset perusahaan atau penjaga jiwa seseorang dari ancaman kejahatan. Lebih dari itu, satpam dalam UU sebagai mitra Polri yang mengemban fungsi Wewenang Kepolisian Terbatas.

Seperti yang tertuang dalam UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 3c. Tanggung jawab Satpam tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan pekerjaan lainnya. Bahkan satpam juga bertugas menjaga ketertiban, memberikan keamanan dan kenyamanan serta pelayanan kepada karyawan, tamu, pengunjung dan masyarakat di lingkungan kerjanya.

Para personil satpam bertugas melindungi harta benda dan jiwa, dengan tingkat visibilitas yang tinggi untuk mencegah aksi kejahatan dan aktifitas lainnya yang tidak wajar. Misalnya kebakaran, maupun gangguan keamanan lainnya di lingkungan kerjanya, baik mengamati secara langsung, dengan cara berpatroli, mengecek sistem alarm dan CCTV (Closed-circuit television) dan lain-lain untuk kemudian mengambil tindakan dan melaporkan setiap kejadian kepada pimpinan.

Tanggal 30 Desember 2017 ini, satpam memasuki usia yang ke-37 tahun, terhitung sejak tanggal 30 Desember 1980 melalui Surat Keputusan Kapolri saat itu dijabat Jenderal Polisi Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA. Hingga saat ini, satpam menjadi element keamanan yang vital dalam sebuah bisnis baik di perkantoran, kawasan industri, kantor pemerintahan, swasta, pertambangan, perminyakan, dan hampir seluruh bidang bisnis menggunakan jasa pengamanan satpam.

Namun masih banyak anggota satpam yang berada dalam kesenjangan, dalam artian tugas yang diembannya lebih berat ketimbang kompensasi yang diterima. Fakta ini semakin memperkuat temuan diungkap lembaga INDEF bahwa selama merdeka lebih dari 70 tahun, Indonesia belum bisa menyelesaikan permasaahan pengupahan.

“Indonesia sebagai negara satu-satunya dibandingkan negara tetangga, bahkan sebelum merdeka setelah 70 tahun merdeka mempersoalkan yang sama hanya persoalan sandang papan dan pangan,” kata , Enny Sri Hartati peneliti INDEF memaparkan hasil temuannya beberapa bulan lalu di Jakarta.

Secara umum, pekerjaan anggota satpam sangat beraneka-ragam jika dilihat dalam segi pendapatannya. Misalnya petugas satpam di suatu tempat dengan resiko tinggi dan tanggung jawab besar namun justru berpenghasilan kurang dibandingkan petugas satpam di wilayah lain yang notabenenya kurang berpengalaman maupun tidak bersertifikasi pelatihan satpam namun berpenghasilan lebih besar.

Ironisnya lagi, setelah 15 tahun sejak kelahiran UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian atau 37 Tahun sejak kelahiran satpam, keberadaan satpam masih dipandang “sebelah mata” oleh banyak pihak. Alih-alih menghargai profesi dan dedikasi satpam, faktanya masih banyak organisasi/instansi/lembaga pengguna jasa yang membayar profesi satpam dibawah ketentuan upah minimum.  Keadaan ini tentu saja mencederai amanat UU Kepolisian yang mendudukkan satpam setara dengan POLSUS dan PPNS. [MH&ROJI]

Translate »
error: Content is protected !!