29 May 2021
Azis Zaid

Ketua APSI Tegaskan Penimbun Ratusan Motor Bodong di Pati Bukan Satpam

KSATRIA | Jakarta—Baru-baru ini, Polisi menggerebek gudang penyimpanan ratusan kendaraan tanpa surat resmi alias bodong di Kabupaten Pati. Sembilan orang ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini. Diantaranya adalah petugas keamanan gudang. Beberapa media menyebut sebagai Satpam.

“Dari hasil pemeriksaan, ada 9 tersangka yang kita amankan,” kata Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi dalam konferensi pers di lokasi gudang penggerebekan, Jumat (28/5/2021).

Kesembilan tersangka kini sudah diamankan di Mapolres Pati untuk penyelidikan lebih lanjut. Termasuk barang bukti 360 unit sepeda motor dan mobil.

Menyikapi pemberitaan yang beredar di beberapa media online, bahwa diantara pelaku adalah petugas satpam, maka Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) melakukan pengecekan apakah benar pelaku adalah satpam atau hanya petugas keamanan.

Ketua Umum APSI, Azis Said mengatakan, media atau masyarakat hendaknya tidak dengan mudah menyebut petugas keamanan yang menjaga area tertentu dengan sebutan Satpam. Pasalnya satpam sekarang sudah menjadi Profesi dan memiliki aturan hingga bisa disebut sebagai satpam.

Dalam Perpol No 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa bahwa Pamswakarsa itu ada tiga macam, yaitu satuan pengamanan (Satpam), satuan keamanan lingkungan (Satkamling) dan Pranata sosial. “Masyarakat jangan latah langsung bilang Satpam, lebih baik bilang petugas keamanan. Karena ini masih terbawa kebiasaan yang lalu,” jelasnya kepada Jurnal Security, Sabtu (29/05).

Untuk menjadi Satpam, seseorang itu harus direkrut sesuai ketentuan Polri, mengikuti Pelatihan Satpam, memiliki kartu tanda anggota (KTA) dan memiliki status ketenagakerjaan karena bekerja di Perusahaan.

Petugas keamanan, itu bisa saja Satpam, Satkamling atau Pranata sosial. Atau juga bisa anggota sekuriti, meski kata anggota sekuriti dalam Perpol No 4 tahun 2020 tidak dikenal. “Karena kalau menyebut Anggota sekuriti malah tidak apa-apa karena dia bisa juga petugas keamanan tapi belum tentu Satpam,” jelasnya.

“Kejadian yang terjadi di Pati ini adalah bukan Satpam, sudah dicek oleh Polda setempat, dia hanya petugas keamanan saja,” tegasnya. [Adm]

07 Apr 2021

Ketum ABUJAPI Berharap Gaji Satpam Lama dan Baru Ada Perbedaan

ABUJAPI | Padang– Badan Pengurus Pusat Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (BPP ABUJAPI) melantik kepengurusan BPD ABUJAPI Sumbar, pada Selasa (6/4).

Dalam amanatnya Ketua Umum BPP ABUJAPI, Agoes Dermawan berharap kesejahteraan satpam lebih diperhatikan. Sebab, selama ini kesejahteraan satpam cenderung terabaikan dan gajinya masih disamakan dengan upah minimum provinsi.

Padahal, kata Agoes, satpam sekarang sudah merupakan profesi. Karenanya harus ada perbedaaan antara satpam yang sudah bekerja lama dengan satpam baru.

“Jangan sampai satpam yang sudah bertugas 10 tahun sama saja gajinya dengan yang baru bertugas, kami berharap satpam gajinya di atas UMP apalagi yang sudah lama bertugas,” kata Agoes

Lebih lanjut dia menjelaskan, saat ini satpam pun pakaiannya sudah warna cokelat dengan gradasi 20 persen mirip seragam polisi.

Agoes juga berharap pemerintah melakukan vaksinasi Covid-19 terhadap satpam karena keberadaannya merupakan garda terdepan instansi. “Satpam yang rutin melakukan pengecekan suhu dan mengingat pakai masker, tapi mereka banyak yang belum divaksin, kami ingin ada program khusus dan perhatian dari pemerintah,” ujarnya.

Ia mengibaratkan satpam itu dekat di mata tetapi jauh di hati. Sebab, keberadaannya terkadang hanya dianggap sebagai pelengkap padahal perannya vital. Ia menyebutkan saat ini terdapat 1,6 juta satpam di Indonesia dan pihaknya terus berjuang mengangkat derajat satpam.

Sementara Ketua BPD Abujapi Sumbar Tafyani Kasim menyampaikan pihaknya akan melakukan konsolidasi perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengamanan untuk memastikan satpam bisa berkompeten dan minimal memiliki legalitas Gada Pratama.

“Saat ini terdapat sekitar 6.000 satpam di Sumbar, ia berupaya memastikan semuanya terdata dan memiliki kompetensi yang baik,” katanya.[Adm]

10 Sep 2020

APSI Sulsel Bersama Polri Bagikan 1.000 Masker

KSATRIA | Pare-pare–Pandemi Covid-19 belum juga reda, bahkan jumlah masyarakat yang terpapar virus Corona ini malah meningkat. Tak heran jika himbauan menggunakan masker di manapun berada terus digaungkan oleh para petugas.

Menyikapi hal ini, DPD Asosiasi Profesi Satpam Indonesai (APSI) Sulawesi Selatan bersama Direktorat Binmas Polda Sulawesi Selatan dan Polresta Pare pare memberikan masker kepada warga Pare-pare sebanyak 1.000 masker.

Menurut Ketua DPD APSI Sulsel Muh.Tri Yono, SIP, MM, CCPS kegiatan bagi-bagi masker kepada warga dan para satpam di wilayah Pare-pare ini sebagai bentuk kepedulian dalam memutus mata rantai virus Covid-19.

Tri yang juga Direktur PT. Multi Prestasi, ini juga menghimbau kepada para satpam untuk tetap menjalankan tugasnya secara profesional dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.



“Satpam merupakan gada terdepan yang melakukan interaksi dengan setiap orang yang datang di lokasi tugas satpam, untuk itu harus memperhatikan protokol kesehatan,” ujarnya kepada Jurnal Security Kamis (10/9/2020).

Tri juga menjelaskan, bahwa kegiatan ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia yang merupakan instruksi dari Pimpinan Polri terkait penggunaan masker.

Acara bagi-bagi masker ini juga dihadiri oleh Kasat Binmas Polresta Pare Pare, AKP Syarifuddin, Kasi Wadjaspam Polda Sulsel, Kompol Usman Kasim. [admin]

08 Sep 2020

DPC APSI Kutim Terbentuk, Edy S Menjadi Ketua Periode 2020-2025

KSATRIA | Sangatta–Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) melantik dan mengukuhkan pengurus DPC APSI Kutim periode 2020-2025 di Hotel Royal Victoria Sangatta, Senin (07/09/2020).

Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, kegiatan ini berjalan lancar dan khidmat. Adapun Ketua DPC APSI Kutim yang baru adalah Ady S Presiden Direktur PT Borneo Security Service (BSS).

Kombelpol Hary Muharram Firmansyah S.K, selaku Dir.Binmas Polda Kalimantan Timur mengucapkan selamat atas kegiatan tersebut. Ia pun berpesan kepada DPC APSI Kutim bisa saling menjaga kesolidannya. Dimana DPC APSI Kutim masih termasuk dalam naungan Polres Kutim dan bisa saling bekerja sama.

“Selamat atas kegiatannya. Semoga ke depan APSI tambah solid dan maju. Berkembang dengan baik,” ujarnya dilansir bedahnusantara.id.

“Di Kutim adalah DPC APSI pertama yang dilantik, diharapkan asosiasi ini bisa menjembatani apa yang menjadi harapan satuan keamanan wilayah Kutim. Karena Tugas satpam sangat berat, sama dengan tugas kepolisian. Tapi sangat terbatas, di lingkungan kerja meraka. Memang memerlukan adanya perkumpulan atau asosiasi ini. Ini bisa memudahkan harapan mereka semua,” sambungnya.

Hary menambahkan, APSI Kutim dibawah pembinaan Polres Kutim bisa bekerja sama dengan kepolisian. Dimana APSI sebagai pilar sehingga bisa berkontribusi mewujudkan Pilkada aman dan lancar. Dan menjadi agen yang bisa mensosialisasi kepada masyarakat.

“Pilkada sebentar lagi, saya harap masyarakat tetap menjaga dan memelihara kamtibmas masing-masing. Perbedaan pilihan politik suatu yang wajar. Tapi tetap dijadikan sesuatu menggembirakan untuk menjadi pimpinan terbaik,” pintanya.

Sementara itu, Ketua II BIdang Organisasi DPP APSI Ardi Rudanto menyampaikan jika sudah menjadi tugas pihaknya meng-upgrade dan meningkatkan skill personil satpam agar menjadi satpam yang profesional.

“Sehingga satpam kita dapat bersaing dengan satpam dari luar negeri. Karena sudah ada perusahaan satpam dari luar negeri di Indonesia. Ada dari Amerika, Afrika Selatan, Denmark, Inggris dan Swedia. Makanya jangan sampai jadi penonton di negeri sendiri,” jelasnya.

Menurut Ardi, satpam memiliki beberapa tingkatan yakni satpam pelaksana Gada Pratama, Gada Madya, dan Gada Utama. “Jadi semua penyedia satpam wajib mengikuti semua tahapan level tersebut,” katanya.

Ia menilai, di Indonesia satpam kerap dianggap sebagai pekerjaan rendah. Oleh dari itu pihaknya selalu melakukan upgrade kepada para satpam agar kedepannya bisa menjadi sebuah profesi.

“Memang satpam diciptakan untuk menjadi profesi yang diakui. Sangat mendukung bahwa satpam pasti kedepannya akan menjadi sebuah profesi. Sekarang sedang dibahas di pihak kepolisian. Satpam betul betul sebagai ujung tombak kepolisian. Kami juga sering berkoordinasi dengan Malaysia dan Philipina guna membahas tentang upgrade satpam,” jelasnya. [admin]

15 Jul 2020
Ketua APSI Aceh Jasa Pengamanan

Harapan Ketua APSI Aceh untuk Pengamanan Pemerintahan Aceh

KSATRIA | Aceh–Fungsi pengamanan merupakan salah satu bagian yang cukup penting pada sebuah instansi atau lembaga khususnya di pemerintahan. Sebab, tugas pengamanan tersebut sangat berkaitan dan mempengaruhi proses pelayanan terhadap masyarakat disebuah instansi maupun lembaga public.

Selain itu, mereka juga harus menjaga keselamatan orang maupun asset kekayaan yang dimiliki intsansi dan lembaga tempat mereka bekerja. Sehingga menjadi sebuah keharusan, bahwa jasa pengamanan tersebut harus direkrut secara professional.

Menurut Ketua Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) Provinsi Aceh, Zuhaimi Agam masih banyak instansi dan lembaga pemerintahan di Aceh yang belum menggunakan jasa pengamanan secara professional. Akibatnya, banyak masyarakat yang mengeluhkan pelayanan instansi maupun lembaga pemerintahan dikarenakan tidak profesionalnya jasa pengamanan tersebut.

“Saya sendiri pernah alami. Saya mendatangi sebuah instansi pemerintah yang berlokasi di Banda Aceh. Ketika itu saya hendak mengurus sesuatu di lembaga tersebut. Namun, sangat disayangkan sikap dari pengamanan sangat tidak simpatik. Sehingga, saya menegur mereka. Saya katakan, saya ini juga satpam, bahkan sudah pada tingkat Pembina,” kisahnya dilansir koranaceh.net.

Zuhaimi mengatakan, seharusnya instansi dan lembaga pemerintah yang berada di Aceh menggunakan jasa pengamanan secara professional dengan melibatkan pihak ketiga. Selama ini pemerintah Aceh merekrut jasa pengamanan secara mandiri, sehingga kualitas dan kemampuannya tidak ada.

“Pola rekrut seperti sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan. Kalau dulu mereka yang direkrut menjadi pengamanan di instansi dan lembaga pemerintah akan diangkat menjadi pegawai (PNS) bila sudah bekerja sekian lama. Namun, saat ini sudah tidak bias diterapkan lagi. Sebab, rekrut PNS harus melalui tes dan ujian tertenntu,” tuturnya.

Belum lagi berbicara soal bagaimana kesejahteraan mereka yang menjadi pengamanan, lanjut Zuhaimi, gaji saja tidak sesuai dengan standar upah (UMR). Begitupun dengan lainnya, seperti jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan sebagainya, mereka tidak mendapatkan itu. Padahal, tugas dan fungsi mereka sangat berat dan penting.

Dalam hal ini Zuhaimi berhadap agar instansi dan lembaga pemerintahan yang ada di Aceh agar mau bekerjasama dengan pihak ketiga dalam rekrut jasa pengamanan. Atau satpam yang sudah dimiliki instansi atau lembaga pemerintahan di Aceh agar diberikan pelatihan Gada Pratama yang merupakan pelatihan dasar bagi para satpam.

Ia melanjutkan, terkait dengan jasa pengamanan tersebut sebenarnya pemerintah sudah mengatur dalam Undang-Undang nomor 2 tahun dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Peraturan Kapolri (Perkap) nomor 24 tahun 2007. Bahwa selain dari kepolisian dan tentara, jasa pengamanan boleh direkrut dari masyarakat sipil dengan mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku. [admin]

Translate »
error: Content is protected !!