10 Sep 2021

Polda Sulsel dan ABUJAPI Sosialisasi Perpol Pam Swakarsa dan BOS V2 di Makassar

KSATRIA | Makassar–Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listiyo Sigit Prabowo telah menerbitkan aturan terbaru soal pembentukan Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa).

Kapolri menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.

Polda Sulsel bersama Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (BPD-ABUJAPI) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyelenggarakan sosialisasi Perpol Nomor 4 Tahun 2020 di Makassar pada Rabu, 8 September 2021.

Dalam sambutannya, Kapolda Sulsel Irjen Pol Drs. H. Merdisyam, M.Si yang disampaikan oleh Wakapolda Sulsel Brigjen Pol Chuzaini Andi Pattopoi mengatakan bahwa Perpol Pamswakarsa ini menjadi landasan reformasi satuan pengaman (satpam) di Indonesia.

“Kegiatan ini kami anggap sebagai landasan reformasi satpam di Indonesia, mengingat satpam telah menjadi profesi, yang memiliki jenjang karir berdasarkan kompetensi dan masa kerja,” ungkapnya.

Dalam paparannya, Kapolda juga mengucapkan terima kasih kepada Dir Binpotmas Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol Edy Murbowo, SIK, MSi beserta para Dirbinmas Polda Sulsel dan pengurus ABUJAPI.

“Kami mengucapkan terimakasih kepada ABUJAPI dan Binmas, atas sosialisasi Perpol No 4 tahun 2020 khususnya wilayah area Sulawesi dan kami ucapkan Selamat Datang di Makassar,” ujar Wakapolda Sulsel.

Dir Binpotmas Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol Edy Murbowo, SIK, MSi mengatakan Perpol No 4 tahun 2020 ini banyak hal menyangkut peraturan satpam yang berubah bila dibandingkan dengan peraturan kapolri (Perkap) No 24 tahun 2007, yaitu tentang pengertian satpam, perekrutan, status ketenagakerjaan, jenjang karir, pakaian seragam, perkumpulan dll.

Edy menegaskan, Perpol No. 4/2020 merupakan pedoman Satpam dalam melaksanakan tugas di lingkungan tempat kerja, sehingga dalam pelaksanaan tugas di lingkungan kerja dapat menentukan tugas dan kewenangan mana sajakah yang dapat dikerjakan.

Edy juga menjelaskan bahwa dalam Perpol No 4 tahun 2020, Satpam telah dibedakan dengan satkamling. Satpam adalah satuan atau kelompok profesi pengemban fungsi kepolisian terbatas non yustisial yang direkrut sesuai ketentuan Polri, dilatih pendidikan satpam dan memiliki kartu tanda anggota (KTA) serta memiliki status ketenagakerjaan.

“Jadi satpam saat ini sudah dianggap sebagai profesi dimana sebelum melaksanakan tugas, harus telah lulus pelatihan wajib gada pratama/gada madya/gada utama,” jelasnya.

Ketua Umum BPP ABUJAPI Agoes Dermawan mengatakan pada masa yang akan datang BUJP atau perusahaan yang bergerak dalam bidang industri jasa pengamanan harus kuat, terutama dalam hal manajerial.

“Ke depan ini BUJP itu harus kuat, satpamnya harus sejahtera. BUJP kuat apanya kuat, kuat dalam memanage sebagai usaha jasa pengamanan,” jelasnya.

Agoes juga menambahkan, satpam juga bisa memberi peran sebagai pembantu Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kerjanya. “Satpam tidak pernah tidur, 24 jam satpam selalu membantu, terimakasih,” tutupnya.

Sementara itu sosialiasi Binmas Online System (BOS) V2 disampaikan oleh Kasifasjaspam Subditkamsa Ditbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri AKBP Sutan Ginting, SH, SIK.

“Aplikasi BOS V2 bisa untuk interaksi bagi masyarakat yang memerlukan infomasi ataupun pelayanan kepolisian, melalui aplikasi, masyarakat bisa melapor,” jelasnya.

Laporan yang ada diaplikasi BOS V2, kata Sutan, akan direspons sehingga masyarakat bisa mendapatkan apa yang diperlukan terkait dengan pelayanan kepolisian yang ada.

“Aplikasi ini ke depan akan di integrasikan dengan kementerian dan lembaga yang lain, institusi yang lain sehingga ini menjadi satu sistem aplikasi informasi pelayanan yang terintegrasi yang tentunya akan memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan tanpa repot-repot hadir ke kantor polisi,” jelasnya. [Adm]

13 Apr 2021

Dirbinpotmas Beri Arahan tentang Perpol Pam Swakarsa di Sumsel

KSATRIA | Palembang – Polda Sumatera Selatan menggelar sosialisasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) No. 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, di The Zuri Hotel Convention Palembang, Senin (12 /04 2021)

Turut hadir pada acara ini di antaranya Wakapolda Sumsel Brigjen Rudi Setiawan, Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol Edy Murbowo, Ketua Umum ABUJAPI Agoes Dermawan, Ketua Umum APSI Azis Said, Dirbinmas Polda se-Sumatera, jajaran Kasat Binmas Polda Sumsel, dan para badan usaha jasa pengamanan (BUJP) yang berada di Sumatera.

Dalam amanatnya, Wakapolda Sumsel Brigjen Rudi Setiawan mengucapkan terima kasih kepada APSI dan Mabes Polri karena telah dipercaya untuk menjadi ‘tuan rumah’ dalam sosialisi Perpol No. 4 Tahun 2020 tentang Pam Swakarsa.

Menurut Rudi, Perpol tersebut menjadi landasan reformasi satuan pengaman (Satpam) di Indonesia, pasca Kapolri Jenderal Sigit Listiyo menerbitkan aturan terbaru soal pembentukan Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa).

“Kegiatan ini kami anggap sebagai landasan reformasi satpam di Indonesia, mengingat satpam akan menjadi profesi yang memiliki jenjang karir berdasarkan kompetensi dan masa kerja,” ujar Rudi sebagaimana dinukil parlemenrakyat.id.

Sementara Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol Edy Murbowo menjelaskan, di dalam Perpol No 4 tahun 2020 ini banyak hal menyangkut peraturan Satpam yang berubah bila dibandingkan dengan Perkap No 24 tahun 2007.

“Pengertian satpam, perekrutan, status ketenagakerjaan, jenjang karier, pakaian seragam, perkumpulan dan lain-lain, telah berubah,” terang Edy

Perubahan itu, kata Edy, di antaranya Satpam telah dibedakan dengan Satkamling. Satpam adalah satuan atau kelompok profesi pengemban fungsi kepolisian terbatas non yustisial yang direkrut sesuai ketentuan Polri.

“Satpam dilatih melalui pendidikan dan memiliki kartu tanda anggota (KTA), serta memiliki status ketenagakerjaan, sesuai pasal 1 ayat 3 dan 4,” jelasnya.

“Jadi satpam saat ini sudah dianggap sebagai profesi di mana sebelum melaksanakan tugas, mereka harus wajib lulus pelatihan Gada pratama, Gada Madya, dan Gada Utama,” tambahnya.

Edy juga meminta kepada APSI, sebagai asosiasi dibidang pengamanan untuk turut serta menjelaskan kepada publik terkait Perpol No. 4 Tahun 2020.

“APSI sebagai asosiasi yang teregister di Baharkam Polri dan terlibat dalam perumusan Perpol No 4 tahun 2020 untuk turut serta menjelaskan kepada publik dan pemangku kepentingan dibidang satpam tentang perubahan tersebut,” ungkapnya.[Adm]

23 Dec 2020
abujapi kalbar

ABUJAPI Bersama Polda Kalbar Gelar Sosialisasi Perpol Pam Swakarsa

KSATRIA | Kalbar – Polda Kalimantan Barat dan Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (BPD ABUJAPI) Kalimantan Barat menggelar sosialisi Perpol No 4 Tahun 2020.

Dikatakan Dirbinmas Polda Kalbar, Kombes Pol Andi Harsito, Perpol No 4 Tahun 2020 merupakan peraturan yang salah satunya dibuat untuk memuliakan profesi satpam.

“Karenanya ini menjadi tanggung jawab yang besar, baik itu bagi satpam sendiri maupun badan usaha jasa pengamanan (BUJP). Jadi, semua harus tegak lurus,” terang Andi, di G – Hotel, Jalan Jendral Urip no. 73, Pontianak, Selasa (22/12)

Turut Hadir dalam acara ini di antaranya Ketua umum BPD ABUJAPI Kalimantan Barat, Yusnadi, Sekretaris umum ABUJAPI Kalbar, Abdulllah, dan Kabid Kepesertaan Khusus BPJS Ketenagakerjaan, Rudiansyah.

Ketua umum BPD ABUJAPI Kalimantan Barat, Yusnadi, mengingatkan bagi badan usaha jasa pengamanan yang ingin mendapatkan rekomendasi Polda Kalimantan barat, harus terlebih dahulu terdaftar sebagai anggota ABUJAPI Kalbar,“Sedangkan untuk keputusan mengenai management fee pembahasannya masih alot, sehingga harus dibuat musyawarah lagi.,” ujar Yusnadi

Sementara Sekretaris umum ABUJAPI Kalbar, Abdulllah menjelaskan, dalam rakor dan sosialisasi ini juga dibahas tentang pembentukan panitia HUT ke-40 Satpam.

“Salah satu kegiatannya adalah donor darah dan bakti sosial, karena situasi sekarang kan masih pandemi Covid-19,” jelas Abdullah.[Adm]

27 Nov 2020
rakerda abujapi jabar

Rakerda ABUJAPI Jawa Barat Kukuhkan Empat Korwil, Mana Saja?

KSATRIA | Bandung – Badan Pengurus Daerah Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (BPD ABUJAPI) Provinsi Jawa Barat, menggelar rapat kerja daerah (Rakerda) di Hotel Sunshine Resort, Bandung, Kamis (26/11/2020).

Ada pun tema yang diusung adalah “Kita Tingkatkan Solidaritas dan Sinergitas Antara ABUJAPI dengan BUJP untuk Mewujudkan Badan Usaha Jasa Pengaman yang Berkompeten Berdaya Saing dan Beretika”.

Acara rakerda ini juga sekaligus mengukuhkan para pengurus daerah koordinator ABUJAPI wilayah Jawa Barat. Selain pelantikan pengurus, kegiatan ini diisi sosialisasi Perpol No. 4 tahun 2020.

Turut hadir dalam undangan ini di antaranya Dirbinmas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yudi Faisal, Ketua umum ABUJAPI Pusat, Agoes Dermawan, Sekjend BPD ABUJAPI, AA Gede Suryawisesa, Kasubdit Satpam Polsus Polda Jabar AKBP Sunarya, dan Ketum BPD ABUJAPI Jawa Barat Agus Vickram

Dalam sambutannya, Ketum DPP Abujapi Jawa Barat Agus Vickram, berharap dengan adanya rakerda kali ini tumbuh rasa kebersamaan dan kepedulian sesama anggota ABUJAPI, salah satunya dengan memberikan masukan-masukan positif dan usulan-usulan program kerja guna mewujudkan visi dan misi organisasi.

“Sehingga organisasi ABUJAPI ini dapat tumbuh dan berkembang untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perkembangan usaha jasa pengamanan di tanah air, khususnya di kawasan Jawa Barat,” ujar Agus.

Lebih lanjut Agus mengatakan, ABUJAPI sebagai wadah BUJP harus mampu memberi energi baru dengan menanamkan nilai-nilai yang positif dan produktif. “Tentunya tidak bertentangan dengan regulator yang ada. BUJP yang handal tidak lahir dengan dadakan, tetapi BUJP harus bekerja keras untuk mewujudkan kesuksesannya,” terangnya.

Di akhir penutup, Agus menyampaikan terima kasih kepada Dirbinmas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yudi Faisal dan para peserta rakerda.“Mari kita satukan visi, dan langkah serta tingkatkan sinergi antar stake holder untuk bersama-sama memajukan organisasi [ABUJAPI] yang kita cintai ini,” ujarnya.

Perlu diketahuii BPD ABUJAPI Jawa Barat mengukuhkan 4 (empat) koordinator wilayah, yaitu Korwil 1 meliputi Bogor, Sukabumi dan Cianjur. Korwil 2 meliputi Purwakarta, Subang dan Karawang. Korwil 3 meliputi Cirebon, Indramayu, Kuningan dan Majalengka.

“Ke depan kita akan membentuk korwil wilayah Bekasi dan Depok,” jelasnya. [Adm]

Translate »
error: Content is protected !!