23 Jan 2021

Harapan APSI untuk Kakorbinmas yang Baru

KSATRIA | Jakarta–Korps Pembinaan Masyarakat Badan Pemelihara Keamanan Polisi Republik Indonesia (Korbinmas Baharkam Polri RI) mengundang sejumlah asosiasi jasa pengamanan yang teregister di Gedung Baharkam Polri, Jalan Trunojoyo No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Selasa (12/11/2021).

Ada pun asosiasi yang diundang adalah Ketua Umum dan Sekjen APSI, Ketua Umum dan Sekjen ABUJAPI, Ketua Umum dan Sekjen APJATIN, Ketua Umum dan Sekjen ASIM, Ketua Umum dan Sekjen APSA, Ketua Umum dan Sekjen IACPP, dan Ketua Umum dan Sekjen APJASI.

Tujuan dari pertemuan ini salah satunya adalah untuk audiensi atau memperkenalkan ke Kakorbinmas Baharkam Polri yang baru, yakni Irjen Pol Suwondo Nainggolan, SIK, MH, dengan para pimpinan asosiasi bidang jasa pengamanan yang teregister di Mabes Polri. Pertemuan secara terbatas ini tetap menerapkan protokol kesehatan guna memutus mata rantai Coronavirus disease 2019 (Covid-19).

Nampak hadir Ketua dan Sekjen APSI, Azis Said dan Djarot Soeprianto. Keduanya juga sempat berfoto bersama Kakorbinmas Baharkam Polri yang baru, yakni Irjen Pol Suwondo Nainggolan, SIK, MH serta Dirbipotmas Baharkam Polri Brigjen Pol Edy Murbowo, SIK, MSI.

Ketua Umum APSI, Azis Said berharap karena definisi satpam dalam Perpol No 4 tahun 2020 sekarang sudah berubah menjadi profesi, maka pelaksanaan pelatihan satpam, Gada Pratama, Gada Madya dan Gada Utama perlu ditinjau ulang.
“Khususnya untuk pelatihan GP dan GM di setiap Polda agar pelaksanaannya yang dilaksanakan oleh BUJP Pelatihan, distandardkan mata pelajarannya, juga agar dalam satu Polda harganya disamakan,” ungkapnya, Sabtu (23/1/2021).

Sementara itu, Sekjen APSI Djarot Soeprianto yang juga Direktur PT. Bravo Satria Perkasa (BSP) mengatakan, pertemuan para pimpinan asosiasi jasa pengamanan ini untuk lebih saling mengenal dengan Kakorbinmas yang baru yaitu Irjen Pol Suwondo Nainggolan, SIK, MH.

“Kami berharap kepada Kakorbinmas yang baru, bisa mempercepat terwujudnya profesionlisme dan pemuliaan satpam di Indonesia,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Drs. Agus Andrianto, SH, MH memimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) lima Pejabat Utama (Pju) jajaran Baharkam Polri di Gedung Baharkam Polri, Kompleks Mabes Polri, pada Rabu (6/1/2021).

Jabatan Kepala Korps Pembinaan Masyarakat (Kakorbinmas) Baharkam Polri yang sebelumnya di emban oleh Irjen Pol Risyapudin Nursin SIK, kini diserhakan ke Irjen Pol Suwondo Nainggolan SIK, MH. [Adm]

08 Aug 2018

Binmas Polri Rakor dengan Asosiasi Pengamanan dan BUJP

KSATRIA| Jakarta—Binmas Baharkam Polri menggelar rapat koordinasi dengan asosiasi dan badan usaha jasa pengamanan (BUJP) di Jakarta, Rabu 8 Agustus 2018.

Dalam sambutannya, Kakorbinmas Polri Drs Arkian Lubis SH mengatakan acara rakor ini sebagai upaya menyosialisasikan beberapa regulasi terkait penerapan sistem manajemen pengamanan pada industrial security.

“Saat ini sedang ada sosialisasi terkait proses ijin baru yang beralih ke sistem online,” papar Arkian di depan peserta rakor.

Arkian menjelaskan perijinan terpadu satu pintu melalui online bertujuan menyederhanakan perijinan yang selama ini berbelit dengan biaya besar dan waktu yang panjang. “Sekarang bisa mengurus ijin  di kantornya masing-masing,” tuturnya.

Arkian berharap rakor dengan para asosiasi pengamanan dan BUJP ini bisa memberikan manfaat untuk industrial security ke depan. [roj]

08 Feb 2017

Wapres: Mantan Presiden Bisa Dikawal 60 Orang

KSATRIA, (BSP)—Menyikapi adanya demonstrasi oleh mahasiswa di kediaman mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa waktu lalu. Menjadi pertanyaan besar, bagaimana sebenarnya pengamanan mantan presiden.

Wakil Presiden HM Jusuf Kalla mengatakan seorang mantan presiden Republik Indonesia dipastikan mendapatkan perlindungan dari negara bahkan bisa dikawal oleh 60 orang pasukan pengamanan presiden (Paspamres).

“Seorang mantan (presiden) itu bisa dikawal 60 orang. Iya, (perlindungan itu ada) sesuai aturan,” kata JK usai membuka Rakornas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jakarta, Selasa (7/2).

Kalla memastikan negara akan memberikan perlindungan kepada mantan presiden dan mantan wakil presiden yang sudah diatur dalam undang-undang.

Dia meminta masyarakat agar menghormati mantan pemimpin. “Kita prihatin dengan situasi itu. Kita harus juga punya prilaku yang baik menghormati pemimpin, sesuai dengan aturan,” ujar JK.

JK menilai demonstrasi yang dilakukan di depan rumah SBY di kawasan Mega Kuningan tidak relevan terhadap apa yang telah dilakukan SBY. “Kalau saya baca itu tidak relevan dengan Pak SBY tentang SARA. Kan SBY tidak berbicara hal itu, jadi kenapa disitu itu pertanyaan juga,” katanya. [ROJI]

Translate »
error: Content is protected !!