09 Jun 2021

60 Satpam di Cirebon Ikuti Uji Komptensi BNSP

KSATRIA | Cirebon–Sebanyak 60 petugas satuan pengamanan (Satpam) di Kota Cirebon mengikuti uji kompetensi jenjang Gada Pratama yang diadakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui LSP2 Sekurity PP Polri Selasa (8/6).

Uji kompetensi tersebut sesuai dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2020 yang mengharuskan setiap anggota Satpam harus tersertifikasi. Selain itu ketentuan dalam Perkap nomor 24 tahun 2007 sebagai landasan hukum untuk ikut kualifikasi pendidikan.

Acara kompetensi jenjang Gada Pratama oleh BNSP ini dihadiri Kasat Binmas Polres Cirebon Kota AKP Acep Anda SH, Ketua Umum ABUJAPI Jabar Agus Vickram SH, MM dan pengurus.

Ketua Umum DPP Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) Jawa Barat, Agus Vickram menjelaskan, di Jawa Barat ada sekitar 200 ribu satpam. Namun untuk satpam yang tersertifikasi jumlahnya masih sedikit.

“Yang sudah tersertifikasi dan ikut uji kompetensi baru sekitar 1000 satpam, kita akan terus dorong agar seluruh satpam yang ada bisa ikut uji kompetensi,” ujarnya.

Pihaknya menargetkan setiap tahunnya sekitar 1000 satpam di Jawa Barat bisa mengikuti uji kompetensi dari BNSP agar bisa meningkatkan kompetensi dan keterampilan serta bisa meningkatkan kesejahteraan dari satpam yang bersangkutan.

“Sekarang ada 60 satpam yang ikut uji kompetensi dari BNSP di Cirebon, se-Jawa Barat kita targetnya 1000 satpam per tahun,” imbuhnya.

Agus pun mendorong agar ada partisipasi dan kontribusi dari pemerintah daerah melalui.program ketenagakerjaan agar Satpam yang ada bisa dibantu melalui program sertifikasi demi membantu mewujudkan Satpam yang profesional dan berkualitas.

“Tentu semua pihak bisa membantu mendorong agar sertifikasi terhadap profesi Satpam ini bisa ditingkatkan. Ini penting demi mewujudkan Satpam yang profesional,” ungkapnya. [Adm]

10 Feb 2020

Asosiasi Jasa Pengamanan Hadiri RDPU Bahas Vokasi Pendidikan

KSATRIA| Jakarta– Pendidikan vokasi sampai dengan hari ini masih menyisakan berbagai masalah, diantaranya lapangan kerja rata-rata hanya menyerap sekitar 40 persen lulusan vokasi. Demikian sumber dari Kamar Dagang Indonesia (Kadin).

Menyikapi hal ini, Panja Pendidikan Vokasi Komisi X DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan beberapa organisasi seperti KADIN, HIPMI, APINDO, ASITA, ABUJAPI, APSI, ASIM, APSA dan PHRI pada Senin, 10 Februari 2020 di Gedung DPR RI.

Adapun yang hadir dari asosiasi jasa pengamanan adalah Adi Mahfud (Dewan Pembina), Agoes Dermawan (Ketum), Suryawisesa Karang (Sekjen) dari Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI), Azis Said dari Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI), Dino Bimadwinanda Hindarto dari Asosiasi Security Industri Migas (ASIM) dan Abraham Soedira dari Asia Pacific Security Association (APSA).

Dalam RDPU kali ini, pembahasan seputar peta kebutuhan tenaga kerja di Indonesia dan regional, pemanfaatan lulusan pendidikan vokasi dalam dunia kerja, masukan terhadap regulasi yang diperlukan untuk sinergi pendidikan vokasi dan dunia kerja, tantangan industri atau dunia kerja dalam skala global, peran dunia usaha dan dunia industri dalam mendukung pendidikan vokasi, dan jumlah lulusan pendidikan vokasi yang diterima atau diserap oleh perusahaan. [roj]

Translate »
error: Content is protected !!