13 Apr 2021

Sosialisasi Perpol di Sumsel, Dirbinpotmas Soroti Seragam Satpam

KSATRIA | Palembang – Kakorbinmas Baharkam Polri melalui Polda Sumatera Selatan menggelar sosialisasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) No. 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, di The Zuri Hotel Convention Palembang, Senin (12 /04 2021)

Sosialisasi Perpol No. 4 Tahun 2020 ditujukan kepada seluruh Dirbinmas Polda di wilayah Sumatera, sekaligus kepada organisasi ABUJAPI, APSI dan BUJP di wilayah Sumatera.

Hadir dalam acara ini Wakapolda Sumsel Brigjen Rudi Setiawan, Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol Edy Murbowo, Ketua Umum ABUJAPI Agoes Dermawan, Ketua APSI Azis Said, Dirbinmas Polda se-Sumatera, jajaran Kasat Binmas Polda Sumsel, dan para badan usaha jasa pengamanan (BUJP) yang berada di Sumatera.

Dalam sosialisasi Perpol Nomor 4 Tahun 2020 ini, Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol Edy Murbowo menjelaskan, bahwa Perpol No 4 tahun 2020 ini banyak hal menyangkut peraturan Satpam yang berubah jika dibandingkan dengan Perkap No 24 tahun 2007.

Edy menjelaskan, sekarang satpam merupakan profesi yang mengemban fungsi kepolisian terbatas. Di mana syarat sebuah profesi adalah memiliki kompetensi khusus melalui diklat, adanya organisasi profesi yang menaungi, adanya kode etik profesi dan dewan etik, memperoleh kompetensi yang layak dan adanya pengabdian profesi.

Edy menambahkan, pembentukan satpam dalam Perpol ini melalui mekanisme perekrutan, pelatihan, pengukuhan dan ada sertifikasinya. “Satpam dilatih melalui pendidikan dan memiliki kartu tanda anggota (KTA), serta memiliki status ketenagakerjaan,” jelasnya.

“Jadi satpam saat ini sudah dianggap sebagai profesi di mana sebelum melaksanakan tugas, mereka harus wajib lulus pelatihan Gada pratama, Gada Madya, dan Gada Utama,” tambahnya.

Satpam bertugas menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di tempat kerja dan lingkungannya. Karena itu satpam memiliki peran sebagai pendukung utama pimpinan organisasi, pengguna satpam di bidang pembinaan, sebagai mitra Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, sert penegakan perundangan dan menumbuh kesadaran dan kewaspadaan keamanan di lingkungan tempat kerjanya.

Terkait maraknya seragam satpam yang masih banyak yang tidak sesuai dengan Perpol, pihaknya akan mengevaluasi terhadap penggunaan seragam baru satpam ini. Untuk itu, sosialisasi Perpol Pam Swakarsa ini menjadi sarana untuk mengevaluasi penggunaan seragam satpam di wilayah tugasnya masing-masing. [Adm]

13 Apr 2021

Dirbinpotmas Beri Arahan tentang Perpol Pam Swakarsa di Sumsel

KSATRIA | Palembang – Polda Sumatera Selatan menggelar sosialisasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) No. 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, di The Zuri Hotel Convention Palembang, Senin (12 /04 2021)

Turut hadir pada acara ini di antaranya Wakapolda Sumsel Brigjen Rudi Setiawan, Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol Edy Murbowo, Ketua Umum ABUJAPI Agoes Dermawan, Ketua Umum APSI Azis Said, Dirbinmas Polda se-Sumatera, jajaran Kasat Binmas Polda Sumsel, dan para badan usaha jasa pengamanan (BUJP) yang berada di Sumatera.

Dalam amanatnya, Wakapolda Sumsel Brigjen Rudi Setiawan mengucapkan terima kasih kepada APSI dan Mabes Polri karena telah dipercaya untuk menjadi ‘tuan rumah’ dalam sosialisi Perpol No. 4 Tahun 2020 tentang Pam Swakarsa.

Menurut Rudi, Perpol tersebut menjadi landasan reformasi satuan pengaman (Satpam) di Indonesia, pasca Kapolri Jenderal Sigit Listiyo menerbitkan aturan terbaru soal pembentukan Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa).

“Kegiatan ini kami anggap sebagai landasan reformasi satpam di Indonesia, mengingat satpam akan menjadi profesi yang memiliki jenjang karir berdasarkan kompetensi dan masa kerja,” ujar Rudi sebagaimana dinukil parlemenrakyat.id.

Sementara Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol Edy Murbowo menjelaskan, di dalam Perpol No 4 tahun 2020 ini banyak hal menyangkut peraturan Satpam yang berubah bila dibandingkan dengan Perkap No 24 tahun 2007.

“Pengertian satpam, perekrutan, status ketenagakerjaan, jenjang karier, pakaian seragam, perkumpulan dan lain-lain, telah berubah,” terang Edy

Perubahan itu, kata Edy, di antaranya Satpam telah dibedakan dengan Satkamling. Satpam adalah satuan atau kelompok profesi pengemban fungsi kepolisian terbatas non yustisial yang direkrut sesuai ketentuan Polri.

“Satpam dilatih melalui pendidikan dan memiliki kartu tanda anggota (KTA), serta memiliki status ketenagakerjaan, sesuai pasal 1 ayat 3 dan 4,” jelasnya.

“Jadi satpam saat ini sudah dianggap sebagai profesi di mana sebelum melaksanakan tugas, mereka harus wajib lulus pelatihan Gada pratama, Gada Madya, dan Gada Utama,” tambahnya.

Edy juga meminta kepada APSI, sebagai asosiasi dibidang pengamanan untuk turut serta menjelaskan kepada publik terkait Perpol No. 4 Tahun 2020.

“APSI sebagai asosiasi yang teregister di Baharkam Polri dan terlibat dalam perumusan Perpol No 4 tahun 2020 untuk turut serta menjelaskan kepada publik dan pemangku kepentingan dibidang satpam tentang perubahan tersebut,” ungkapnya.[Adm]

11 Apr 2021

FGMI Kerjasama dengan APSI Bahas Perpol Pam Swakarsa di Training

KSATRIA | Jakarta–Dalam rangka menambah wawasan satuan pengamanan (Satpam), Forum Gada Madya Indonesia (FGMI) menggelar training membedah Perpol Nomor 4 Tahun 2020 dan Security Awarnes pada Minggu, 11 April 2021 Whiz Hotel Simatupang Jakarta.

Hadir dalam acara training sebagai narasumber adalah Ketua Umum Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) Azis Said, SE dan Ketua Abdi Satpro (Aku Bangga menjadi Saptam Profesional) Hudha Ikhawanudin, S.Sos, MH, ICPS.

Dalam paparannya, Azis menjabarkan seputar perkembangan persekuritian di Indonesia, sejarah tentang APSI hingga proses lahirnya Perpol yang disahkan pada 5 Agustus 2020 lalu.

Menurut Azis, lahirnya Perpol nomor 4 tahun 2020 ini merupakan bentuk reformasi satpam di Indonesia. Karena pekerjaan satpam sekarang sudah menjadi profesi. “Seragam satpam yang baru, perekrutan satpam, adanya kepangkatan, uji kompetensi satpam, ini semua dalam rangka pemuliaan satpam,” paparnya.

Dalam Perpol Pam Swakarsa ini, seseorang bisa disebut sebagai satpam jika direkrut oleh BUJP atau perusahaan sesuai ketentuan Polri, memiliki KTA satpam atau telah lulus pelatihan wajib, dan memiliki status ketenagakerjaan (PKWT atau karyawan tetap).

“Saya senang sekali karena bahwa training ini terkoordinasi dengan baik, saya mengapresiasi forum Gada Madya ini dalam upaya menambah wawasan kita, apalagi di masa pandemi masih bisa mengikuti training ini. Ini luar biasa,” jelasnya.

Sementara itu, pemateri yang kedua adalah sosok satpam profesional yang juga Ketua AbdiSatpro Hudha Ikhawanudin, S.Sos, MH, ICPS. Ia memaparkan seputar security awareness untuk meningkatkan kewaspadaan satpam dalam menjalankan tugasnya.

Hudha menjelaskan, security awareness adalah pengetahuan dan sikap yang dimiliki anggota organisasi mengenai perlindungan aset fisik, dan terutama informasi organisasi itu. “Banyak organisasi memerlukan pelatihan kesadaran keamanan formal untuk semua pekerja ketika mereka bergabung dengan organisasi,” jelasnya.

Menurutnya, kesadaran terhadap keamanan ini sangat penting karena ancaman dalam menjalankan tugas akan ada setiap saat, seperti pencurian, pembunuhan, terorisme, narkoba, penipuan, penggelapan dan lain sebagainya.

Hudha berharap, dengan adanya training yang diikuti oleh para satpam Gada Madya ini bisa meningkatkan wawasan satpam dalam meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya di lapangan.

Sementara itu Ketua Umum FGMI Fauzy mengatakan, acara ini terselenggara atas kerjasama antara FGMI dengan APSI dan Abdi Saptro.

Dalam sambutannya, Fauzi berharap kepada seluruh peserta untuk benar-benar memahami materi-materi yang akan disampaikan oleh pemateri. [Adm]

08 Apr 2021

Jelang Ramadhan, DPD APSI Bagikan Sajadah, Tasbih dan Masker

KSATRIA | Kepri–Dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan DPD APSI Kepri akan memberikan bingkisan kepada anggota satpam yang sedang bertugas di wilayah Kepri berupa 1 paket berisi sajadah muka, tasbih dan masker. Demikian disampaikan Ketua DPD APSI Kepri Syafarsah kepada Jurnal Security, Rabu (7/4)

“Diharapkan anggota Satpam dalam bulan Ramadhan ini di samping melaksanakan sebagai pengembang fungsi Kepolisian terbatas di tempatnya bekerja juga tidak lupa menjalankan kegiatan agama secara khusuk, seperti berpuasa di bulan Ramadhan ini,” ungkapnya.

Syafar berharap, bantuan ini tidak dilihat dari nilainya tapi dari rasa perhatian dan kebersamaan sebagai sesama anggota profesi satpam yang ada di wilayah Kepri.

“Diharapkan juga dengan bantuan ini, tetap menjaga protokel kesehatan dijalankan termasuk di tempat ibadah,” paparnya.

Rencananya pembagian paket ini akan dilaksanakan sebelum bulan puasa bersama jajaran Dirtbinmas Polda Kepri. “Alhamdulillah kami sudah konfirmasi dengan Wajaspam Polda Kepri Bapak AKBP Rudi S untuk turun bersama,” jelasnya. [Adm]

07 Apr 2021

Ketum ABUJAPI Berharap Gaji Satpam Lama dan Baru Ada Perbedaan

ABUJAPI | Padang– Badan Pengurus Pusat Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (BPP ABUJAPI) melantik kepengurusan BPD ABUJAPI Sumbar, pada Selasa (6/4).

Dalam amanatnya Ketua Umum BPP ABUJAPI, Agoes Dermawan berharap kesejahteraan satpam lebih diperhatikan. Sebab, selama ini kesejahteraan satpam cenderung terabaikan dan gajinya masih disamakan dengan upah minimum provinsi.

Padahal, kata Agoes, satpam sekarang sudah merupakan profesi. Karenanya harus ada perbedaaan antara satpam yang sudah bekerja lama dengan satpam baru.

“Jangan sampai satpam yang sudah bertugas 10 tahun sama saja gajinya dengan yang baru bertugas, kami berharap satpam gajinya di atas UMP apalagi yang sudah lama bertugas,” kata Agoes

Lebih lanjut dia menjelaskan, saat ini satpam pun pakaiannya sudah warna cokelat dengan gradasi 20 persen mirip seragam polisi.

Agoes juga berharap pemerintah melakukan vaksinasi Covid-19 terhadap satpam karena keberadaannya merupakan garda terdepan instansi. “Satpam yang rutin melakukan pengecekan suhu dan mengingat pakai masker, tapi mereka banyak yang belum divaksin, kami ingin ada program khusus dan perhatian dari pemerintah,” ujarnya.

Ia mengibaratkan satpam itu dekat di mata tetapi jauh di hati. Sebab, keberadaannya terkadang hanya dianggap sebagai pelengkap padahal perannya vital. Ia menyebutkan saat ini terdapat 1,6 juta satpam di Indonesia dan pihaknya terus berjuang mengangkat derajat satpam.

Sementara Ketua BPD Abujapi Sumbar Tafyani Kasim menyampaikan pihaknya akan melakukan konsolidasi perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengamanan untuk memastikan satpam bisa berkompeten dan minimal memiliki legalitas Gada Pratama.

“Saat ini terdapat sekitar 6.000 satpam di Sumbar, ia berupaya memastikan semuanya terdata dan memiliki kompetensi yang baik,” katanya.[Adm]

07 Apr 2021

Ketua ABUJAPI Sumbar Berharap Kesejahteraan Satpam Meningkat

KSATRIA | Padang–Setelah Badan Pengurus Pusat Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (BPP ABUJAPI) melantik kepengurusan BPD ABUJAPI Sumbar yang diketuai oleh Tafyani Kasim pada Selasa (6/4) lalu langkah dirinya bersama pengurus melakukan konsolidasi organisasi.

Menurut Tafyani Kasim, saat ini satpam sudah menjadi profesi sehingga keterampilan dan SDM-nya pun meningkat. Hal itu juga sejalan dengan peningkatan kesejahteraan Satpam tersebut.

Tafyani juga menambahkan, saat ini terdapat sebanyak 52 BUJP di Sumbar yang terdaftar dan memiliki izin yang bergabung dalam wadah ABUJAPI Sumbar tersebut.

BUJP tak terdaftar sebagai anggota ABUJAPI Sumbar berarti ilegal dan perusahaan pengguna jasa pengamanan tak perlu bekerjasama dengan BUJP tersebut. Sebab, bakal timbul masalah di kemudian hari karena menyalahi aturan undang-undang serta tak profesional. Lalu, akan sulit meminta pertanggungjawaban BUJP itu bila nantinya ada masalah.

Dijelaskan Tafyani Kasim, saat ini dalam pengamanan ada dua aturan yang harus diikuti. Satu sisi tunduk dalam Undang-undang Ketenagakerjaan dan di sisi lain pembinaan teknisnya di Kepolisian. Pada tahun 2020 lalu, sudah keluar 2 regulasi Peraturan Kapolri No. 4 tentang PAM Swakarsa dan UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lalu, sudah ada turunnya PP 35 tentang pelaksanaan cipta kerja.

Sementara itu Ketua Umum ABUJAPI Agoes Dermawan mengatakan, saat ini terdapat sebanyak 1,6 juta Satpam di Indonesia.Jumlah mereka tiga kali lipat dari Jumlah anggota Polri. Satpam frontliner (berada di garis depan) tak hanya pengamanan, namun juga pelayanan langsung ke masyarakat.

Saat ini Satpam, tak hanya pekerjaan namun sudah menjadi profesi sehingga tak hanya dari kesejahteraan saja di tingkatkan, namun juga harus didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Gaji mereka pun bervariasi, sesuai dengan lama kerja dan kepangkatan.

Menurutnya, Musda I ABUJAPI Sumbar tercepat di Indonesia sekaligus mempersiapkan program strategis 5 tahun ke depan.
Gubernur Sumbar diwakili Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbar, Nazrizal mengatakan, kehadiran BPD ABUJAPI Sumbar disambut baik oleh pemerintah provinsi.

Namun, BPD ABUJAPI Sumbar juga perlu memperhatikan pemberian vaksin covid-19 untuk tenaga Satpam tersebut.Di samping itu, juga perlu tenaga Satpam tersebut wajib lapor di Disnakertrans Sumbar supaya mereka tercatat.

Ditambahkannya, saat ini Pemerintah Provinsi Sumbar tengah melaksanakan program 1 juta peserta BPJS Ketenagakerjaan. Di samping itu, Pemprov Sumbar juga bekerjasama dengan para istri kepala daerah untuk mendaftarkan asisten rumah tangga mereka sebagai peserta BPJS Ketenagkerjaan. [Adm]

07 Apr 2021

Tafyani Kasim Resmi Jadi Ketua ABUJAPI Sumbar

KSATRIA | Padang–Badan Pengurus Daerah Asosisiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (BPD-ABUJAPI) Sumbar resmi terbentuk. Tak tanggung-tanggung, tokoh senior di bidang security, H. Tafyani Kasim terpilih dan dikukuhkan sebagai Ketua Umum BPD-ABUJAPI Sumbar periode 2021-2026.

Terpilih dan dikukuhnya kepengurusan baru tersebut dalam Musyawarah daerah (Musda) I ABUJAPI Sumbar di Hotel Kriyad Bumi Minang, Selasa (6/4) yang dilantik oleh Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP-ABUJAPI), Agoes Dermawan.

Sebelum pembentukan pengurus tersebut digelar juga seminar sehari tentang industrial security. Seluruh perusahaan pengguna jasa pengamanan di Sumbar hadir dalam seminar tersebut untuk mendapatkan pemahaman dan penjelasan yang lebih rinci tentang BUJP dan aturan tentang penggunaan jasa pengamanan.

Dengan demikian, perusahaan yang ada di Sumbar bisa lebih paham dengan aturan, hak dan kewajiban.Sehingga pelaksanaan penggunaan jasa pengamanan yang baik akan terlaksana di Sumbar, serta perusahaan pengguna jasa pengamanan pun bisa mendapatkan BUJP yang berizin dan profesional.

Disebutkannya, kehadiran BPD ABUJAPI Sumbar disambut baik oleh semua kalangan sebagai wadah Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) untuk berkomunikasi, koordinasi serta mencari solusi terhadap persoalan yang dihadapi.

BPD ABUJAPI Sumbar hadir memberikan banyak dampak positif terhadap anggota termasuk perusahaan jasa pengguna pengamanan serta terhindar dari BUJP illegal.

Sekretaris ABUJAPI Sumbar dijabat M. Syauqi dan Bendahara Umum dijabat Muslim, Ketua Dewan Pembina Kapolda Sumbar, Ketua Dewan Pertimbangan H. Sutrisno AB. [Adm]

01 Apr 2021

Ketua DPC APSI Samarinda Siap Menyambut Ibu Kota Negara

KSATRIA | Samarinda–Pelantikan dan Pengukuhan DPC Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) Kota Samarinda periode 2021-2026 di Hotel Grand Victoria, Kamis (1/4/2021) dihadiri langsung oleh Wali Kota Samarinda, Dr H Andi Harun.

Ketua DPC APSI Samarinda Komaruz Zaman terpilih yang menggantikan Shahabudin siap menyambut peluang emas dari Ibu Kota Negara (IKN). Di mana tentunya sangat membutuhkan tenaga satpam. “Saat ini di Samarinda sudah terdapat 7.000-an tenaga satpam yang merupakan kepanjangan tangan dari kepolisian untuk pengamanan,” ungkapnya.

Komaruz menambahkan, pihaknya siap mencetak SDM satpam yang terlatih dan profesional untuk menyambut IKN. “Tentunya juga akan membantu mengurangi pengangguran di Samarinda,” tegas Komaruz.

Menurutnya baik perorangan maupun lembaga memerlukan keamanan. Di mana tidak ada yang tahu kapan datangnya musibah di tempat kerja, maka perlu pengamanan. “Musibah, resiko kejadian itu bisa datang kapan saja dan tidak kita ketahui. Seperti banjir dan bencana alam, gempa bumi dan kebakaran. Satpam kita sudah terlatih itu semua di samping fungsi pengamanan,” katanya.

Karena Satpam ini bukan sembarang rekrut, di mana ada pelatihan berjenjang mulai dari Gada Pratama untuk siswa, Gada Madya dari Komandan Regu (Danru) dan Gada Utama dari manajer sampai direktur. “Kita juga berpedoman dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa,” tandasnya.

Pelantikan ini dihadiri pula ketua umum APSI Azis Said sekaligus menyampaikan materi, Ketua DPRD Samarinda Sugiyono, Direktur Binmas Polda Kaltim Kombes Pol Harri Muharram Firmansyah, SIK, Kasat Binmas Polresta Samarinda AKP Teguh Sanyoto, Ketua DPD APSI Kaltim Harmadi serta penasehat APSI Samarinda Shahabudin dan Ketua Komisi I DPRD Samarinda Joha Fajal. [Adm]

01 Apr 2021

Wali Kota Samarinda Ajak APSI Tangkap Peluang IKN

KSATRIA | Samarinda– Wali Kota Samarinda, Dr H Andi Harun mengapresiasi keberadaan Satuan Pengamanan (Satpam) yang memilki peranan luar biasa mendukung program pemerintah, dalam menjalankan tugas di tempat kerjanya masing-masing.

“Banyak dukungan yang bisa diberikan ke pemerintah kota sambil tetap melaksanakan tugasnya. Seperti saat ini kita sedang berperang dengan Covid-19, di sini besar pula perananan satpam untuk mengingatkan disiplin protokol kesehatan di lingkungan mereka bekerja,” ungkap Andi Harun dalam sambutannya pada Pelantikan dan Pengukuhan DPC Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) Kota Samarinda periode 2021-2026 di Hotel Grand Victoria, Kamis (1/4/2021).

Tak hanya itu lanjut mantan Wakil Ketua DPRD Kaltim ini, Satpam bisa mengedukasi untuk kebersihan mendukung program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Termasuk mendukung program penertiban melihat keberadaan satpam tersebar di berbagai sektor.

Andi Harun juga berpesan agar satpam bisa menjaga citra dan martabat. “Terus bersahabat dengan masyarakat tanpa meninggalkan karakter tegas dan disiplin,” pesannya.

Ia pun meyakini satpam di Samarinda di bawah naungan APSI bisa menangkap peluang Kaltim sebagai Ibu Kota Negara (IKN).

“Sebentar lagi akan dilakukan Groundbreaking. Balikpapan dan Samarinda sebagai kota penyangga. Di mana jaraknya hanya 40 menit menuju ibu kota. Ini strategis dan prospektif untuk satpam,” ucap Andi Harun.

Sementara itu, Ketua DPC APSI Samarinda Komaruz Zaman siap menyambut peluang emas dari IKN. Di mana tentunya sangat membutuhkan tenaga satpam. “Saat ini di Samarinda sudah terdapat 7.000-an tenaga satpam yang merupakan kepanjangan tangan dari kepolisian untuk pengamanan,” ungkapnya.

Pelantikan ini dihadiri pula ketua umum APSI Azis Said sekaligus menyampaikan materi, Ketua DPRD Samarinda Sugiyono, Direktur Binmas Polda Kaltim Kombes Pol Harri Muharram Firmansyah, SIK, Kasat Binmas Polresta Samarinda AKP Teguh Sanyoto, Ketua DPD APSI Kaltim Harmadi serta penasehat APSI Samarinda Shahabudin dan Ketua Komisi I DPRD Samarinda Joha Fajal. [Adm]

30 Mar 2021
Ketua Umum APSI Azis Said

Pasca Ledakan Bom di Makassar, APSI Imbau Satpam Perketat Pengamanan

KSATRIA | Jakarta — Pasca insiden ledakan bom yang terjadi di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, pada Minggu (28/3), Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) mengimbau instalasi-instalasi di Indonesia agar memperketat keamanan.

Ketua Umum APSI Azis Said, mengatakan sampai saat ini masih banyak instalasi-instalasi yang menjadi sasaran teror teroris belum menggunakan satpam resmi tersertifikasi. Padahal, kata Azis, satpam adalah garda terdepan dalam sebuah bangunan atau gedung dari aksi teror.

Lebih lanjut Azis menjelaskan, satpam yang resmi sudah dibekali Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku. Mereka juga memiliki wewenang dalam menggeledah barang, orang, dan kendaraan karena masuk ke dalam ranah kepolisian terbatas.

Hal itu, kata Aziz, sudah dilindungi undang-undang yang termuat pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sehingga dalam pekerjaannya, mereka berwenang memeriksa atau menggeledah barang, orang, motor, atau mobil yang masuk ke dalam tempat yang menjadi wilayah tugas mereka.

Bahkan, satpam yang resmi juga sudah dibekali dengan ilmu bela diri dan SOP terkait pengamanan dari aksi tindak kejahatan.

“Jadi fungsi satpam itu betul-betul sangat penting guna selamatkan instalasi maupun orang di dalamnya,” ujar Aziz sebagaimana dinukil tribunnews.com, Senin (29/3/2021).

Namun, kata Azis, dalam praktiknya masih banyak pengelola gedung yang enggan memakai Satpam resmi dalam pengamanannya. Hal itu misalnya saja terjadi pada Gereja Katedral Makassar yang menjadi sasaran teror.

Terkait salah satu petugas keamanan yang terkena luka karena menghalau pelaku teror yang hendak menerobos masuk ke dalam gereja, Azis mengaku sudah menguhubungi APSI Makassar terkait hal tersebut. Dan hasilnya diketahui petugas keamanan yang terluka bukan Satpam resmi yang dibekali sertifikat.

Meski begitu, petugas keamanan sudah bertindak dengan benar, yakni menghadang pelaku teror hendak menerobos masuk. Sehingga seluruh umat gereja yang tengah beribadah bisa terlindungi dari ledakan bom.

Maka Azis berharap ini jadi pelajaran bagi pengelola gedung agar tidak mengesampingkan ketersediaan petugas keamanan dalam sebuah bangunan.

“Jauh lebih baik lagi apabila satpam yang dipakai ialah satpam yang sudah bersertifikasi karena sudah melalui proses pendidikan,” terangnya.

Sehingga, katanya, diharapkan para satpam tersebut dapat benar-benar jadi garda terdepan dalam sebuah pengamanan bangunan yang kerap menjadi sasaran teror.

“Jadi SOP pemeriksaan keluar masuk barang, orang, motor, dan mobil bisa lebih diperketat lagi. Apalagi terhadap instalasi yang kerap jadi sasaran teror,” jelasnya.

Azis mengatakan sampai saat ini APSI belum berencana meminta bantuan kepolisian untuk pengamanan gereja-gereja di Indonesia.

Lebih lanjut ia menerangkan, bahwa permintaan pengamanan biasanya hanya dilakukan saat situasi-situasi tertentu saja seperti malam tahun baru atau ibadah natal.

Perlu diketahui bersama, saat ini ada sekitar 5.000an satpam di Jakarta yang tergabung dalam APSI. Azis mengimbau agar mereka selalu menerapkan SOP di wilayah tugasnya.” SOP nya dibuat lalu [Adm]

Translate »
error: Content is protected !!