Bravo Satria Perkasa
19 Apr 2019

Wiranto: Pemilu Berjalan Lancar, Tak Ada Gangguan Keamanan

KSATRIA| Jakarta–Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengklaim tak ada gangguan keamanan besar saat Pemilu 2019, Rabu (17/4/2019).

Wiranto menyatakan hal itu dalam rapat koordinasi (rakor) pengamanan pasca pencoblosan pemilu 2019.

“Kemarin, telah saksikan puncak dari kerja kita beberapa bulan untuk amankan pemilu. Secara umum, pencoblosan itu, kegiatan puncak pemilu di semua wilayah telah dapat berjalan dengan aman, lancar, damai,” kata Wiranto dalam pembukaan rapat pengamanan pascapencoblosan, di Kantor Menko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Wiranto menyampaikan terima kasih kepada sejumlah pihak yang menjaga keamanan pemilu. Semua potensi gangguan dapat dinetralisir dengan baik

“Tidak ada satu insiden dalam skala besar yang ganggu kelancaran pemilih. Karena itu pada kesempatan baik saya sampaikan penghargaan kepada saudara sekalian yang telah lakukan langkah yang meredam, netralisir ancaman dan gangguan yang akan akibatkan pemilu tidak aman, tidak lancar, dan tidak sukses,” ujar Wiranto.

Dalam sambutannya Wiranto mengintruksikan apapun yang terjadi di suatu wilayah pemilihan umum dapat diselesaikan di wilayah tersebut.

Menurutnya seperti kecurangan penghitungan suara dapat diselesikan melalui wilayah hukum tersebut.

“Pasca pemilu penghitungan cepat secara resmi telah diterima KPU. Hasilnya sudah kita saksikan bersama ada beberapa hasil penghitungan cepat memenangkan pasangan 01,” ucap Wiranto.

Dalam rakor tersebut turut dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Jaksa Agung H.M Prasetyo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. [roj]

02 Oct 2017

Soal Impor Senjata, Wiranto Jamin Tidak Ada Gangguan Keamanan

KSATRIA, (BSP)–Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menjamin impor senjata yang dilakukan Polri tidak menyebabkan gangguan keamanan nasional. Dia meminta persoalan pengadaan senjata ini tidak perlu dijadikan komoditas publik.
“Tidak ada satu hal yang menyebabkan gangguan keamanan nasional. Saya jamin itu. Tidak mengganggu keamanan nasional secara menyeluruh,” kata Wiranto setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu, 1 Oktober 2017.
Dia mengatakan ini menjawab pertanyaan soal impor senjata api dan amunisi oleh Brimob. Senjata yang dikirim dari Bulgaria itu tertahan di Gudang UNEX Area kargo Bandara Soekarno Hatta sejak Jumat malam, 29 Serptember 2017, karena belum mendapat rekomendasi dari Badan Intelijen Strategis TNI. Impor senjata tersebut di antaranya terdiri dari Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) sebanyak 280 pucuk, dan amunisi sebanyak 5.932 butir.
Kepala Korps Brimob Polri Irjen Murad Ismail dalam jumpa pers Sabtu, 30 September 2017, membenarkan adanya impor senjata pelontar granat untuk Korps Brimob. Namun dia mengaku impor dilakukan sudah sesuai prosedur. Senjata tersebut juga biasanya digunakan untuk penanganan huru-hara, dengan jarak tembaknya maksimal 100 meter.
Menurut Wiranto, impor senjata tidak perlu menjadi komoditas publik. Ada banyak masalah yang harus diselesaikan dengan koordinasi, termasuk pengadaan senjata. Karena itu, sebagai Menko Polhukam, dia akan mengkoordinasikan semua lembaga di bawah Kemenko Polhukam untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Biarkan kami, beri kesempatan saya, untuk bersama-sama Panglima TNI, Kapolri, dengan BIN, Pindad, dengan siapapun yang terlibat masalah pengadaan senjata, biar kami koordiansi menyelesaikan itu,” ujar Wiranto. [ROJI]
 
Translate »
error: Content is protected !!