Bravo Satria Perkasa
29 Nov 2016

TNI Polri Kerahkan 22.000 Pasukan Amankan Kawasan Monas

KSATRIA, (BSP)–Aksi Super Damai Bela Islam III yang akan digelar pada 2 Desember 2016 di kawasan Monas akan dijaga oleh pasukan gabungan TNI-Polri serta Satpol PP sebanyak 22.000 pasukan.

Kadivhumas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan aparat akan berjaga di ring 1 (kawasan Silang Monas), ring 2 (Jalan Merdeka Barat, Jalan Merdeka Timur, Jalan Merdeka Selatan) dan ring 3 (Jalan Veteran, Lapangan Banteng, Jalan Thamrin, Jalan Abdul Muis, dan kawasan Tanah Abang).

Pada hari tersebut, Polri bersama TNI akan mensterilkan Jalan Medan Merdeka Utara dan Jalan Medan Merdeka Barat sejak pukul 08.00 – 15.00 WIB. “Jalan yang tidak difungsikan, (Jalan) Merdeka Utara dan (Jalan) Merdeka Barat,” katanya di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (29/11/2016),

Pihaknya memperkirakan jumlah massa aksi 2 Desember mencapai 150.000  hingga 200.000  orang.

Untuk mengantisipasi membludaknya massa di Monas, pihaknya juga akan memperluas lokasi yang bisa digunakan hingga ke Jalan Merdeka Selatan dan Jalan Merdeka Timur.

Sementara untuk lahan parkir kendaraan akan disediakan di kawasan Lapangan Banteng, sekitar Mesjid Istiqlal dan kawasan Kemayoran PRJ.

Sebelumnya pimpinan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) dan Polri menyepakati bahwa pelaksanaan Aksi Bela Islam III pada 2 Desember akan diadakan di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat.

Aksi super damai tersebut dijadwalkan berlangsung pada 08.00 – 13.00 WIB dengan diisi acara dzikir bersama, tausiah dan salat Jumat dengan Ketua MUI Pusat KH Maruf Amin bertindak sebagai khatib salat Jumat.

Kemudian, setelah selesai salat Jumat, para pimpinan GNPF MUI akan menyapa masyarakat sekitar lokasi. “Setelah itu, petugas akan mengarahkan massa ke bus untuk pulang,” katanya seperti dilansir kantor berita Antara.

Aksi super damai tersebut bertujuan mendesak polisi agar segera menahan tersangka kasus penistaan agama, Basuki T. Purnama. [FR]

03 Nov 2016

Apel Gabungan Kesiapsiagaan Pengamanan Pilkada 2017

KSATRIA, (BSP)–Apel Kesiapsiagaan Pengamanan Tahap Kampanye dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 digelar di Lapangan Monas, Jakarta, Rabu (2/11). Apel yang diikuti empat ribuan dari gabungan unsur TNI, Polri dan Satpol PP ini dipimpin Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

“Pesta demokrasi di 101 wilayah. Kita masuk tahapan inti mulai penetapan paslon (pasangan calon) dan masuk masa kampanye yang berakhir Februari, nanti kita akan laksanakan pemungutan suara,” kata Tito dalam sambutannya.

Kapolri mengatakan, pesta demokrasi pilkada berpotensi menimbulkan kerawanan keamanan ketertiban masyarakat (kamtibnas) mengingat akan terjadi polarisasi pemecahan masyarakat.

“TNI dan Polri unsur penting dalam menjaga keamanan dan kelancaran pilkada. Polri dan TNI dua pilar utama di negara kita. Sebagai kekuatan yang memiliki persenjataan dan pasukan, maka Polri dan TNI bagian integral dalam menjaga persatuan. Doktrin utamanya sama untuk tegakkan NKRI,” tambahnya.

Tito mengatakan, Polri dan TNI dituntut menyusun langkah guna mengatasi konflik. Apalagi dalam tahap kampanye berpotensi terjadi gesekan bahkan pelanggaran hukum antara paslon dan para pendukung.

“Itu semua sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Pilkada, dan semua aturan main diatur, tentunya ikuti tata cara ini. Penyampaian pendapat di muka umum dalam undang-undang diatur. Dalam dokumen PBB disebutkan penyampaian pendapat adalah hak warga negara yang punya kebebasan berekpresi,” sambung Tito.

Kapolri menuturkan, ada batasan dalam menyampaikan pendapatan dengan menghargai hak asasi orang lain. “Hak untuk mobilitas dan aktivitas warga juga harus dihormati. Jaga ketertiban umum. Ketiga patuhi aturan moral dan etika saat orasi tidak boleh mengganggu etika dan moral,” ujarnya.

Tito menegaskan, tidak boleh mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. “Polri dan TNI punya doktrin sama bagi kita kesatuan bangsa adalah mutlak,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam arahannya meminta kepada seluruh prajurit TNI untuk mengerahkan tenaga maksimal untuk menghadapi demonstrasi yang marak jelang Pilkada Serentak 2017.

Jika situasi dianggap tak terkendali dan muncul tindakan anarkistis, maka prajurit TNI diminta tak segan menindak tegas yang dianggap mengganggu keamanan.

“Ini adalah perintah Panglima pada prajuritku, jangan kamu ragu. Apabila ada dampak berakibat pada dirimu, jangan ragu lakukan itu,” ujar Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

“Saya yakin kamu tidak akan dipenjarakan karena sebagai saksi. Karena Panglima TNI yang memberikan perintah,” sambung Panglima TNI.

Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, sudah menjadi tugas TNI untuk mengamankan aksi unjuk rasa agar berjalan tertib dan aman.

Dengan demikian, massa bisa efektif dan merasa nyaman menyampaikan aspirasinya. Namun, jika tensi meningkat dan mengancam keselamatan bersama, maka perlu ada tindakan keras dari TNI maupun Polri yang tergabung dalam satuan pengamanan gabungan.

“TNI tidak akan mentolerir gerakan yang ingin memecah belah bangsa dengan politisasi dan SARA,” tutup Panglima TNI. [FR]

 

Translate »
error: Content is protected !!