Bravo Satria Perkasa
09 Jul 2020
musda 2 abujapi

Dirbinmas Polda DIY, Anjar Gunadi: Keberadaan Satpam Sangat Bermanfaat

KSATRIA | Sleman—Pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) Badan Pengurus Daerah (BPD) Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) Daerah Istimewa Yogyakarta kedua dibuka oleh Dirbinmas Polda DIY, Kombes Pol Drs. Anjar Gunadi, MM.

Acara Musda ini juga dihadiri oleh Kasubditbinsatpam  Polda DIY, AKBP M. Fajarini, SH, SIK, Ketua Umum BPP ABUJAPI, Agoes Darmawan, Sekjen BPP ABUJAPI, Suryawisesa Karang, Plt Ketua ABUJAPI BPD DIY Riyanto, Ketua ABUJAPI Jateng Agus Wijanarko, para pengurus serta anggota yang mewakili.

Dalam sambutannya, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda DIY Kombes Pol Drs Anjar Gunadi MM mengatakan, rasio jumlah personel Polri dan masyarakat saat ini belum proporsional yaitu sebesar 430.000:250.000.000. Menurutnya, dengan jumlah rasio tersebut tentunya tidak cukup untuk menjangkau semua kawasan. Sehingga Polri juga tidak bisa bekerja sendiri dalam melakukan pengamanan dan menjaga kondusifitas di semua tempat.

“Sehingga bantuan Pamswakarsa atau tenaga sekuriti sangat berkontribusi dan bermanfaat. Satpam merupakan bagian keluarga dari Polri dan tidak bisa dipisahkan,” terang Anjar Gunadi saat membuka acara Musda di Graha Sarina Vidi, Rabu (08/07/2020).

Anjar mengungkapkan, profesi satpam saat ini juga di bawah pembinaan kepolisian. Dengan adanya peran satpam, bisa meningkatkan keamanan lingkungan yang juga berdampak pada situasi Kamtibmas yang kondusif.

Namun ada beberapa permasalahan yang beberapa kali ditemukan kaitannya dengan profesi satpam, salah satunya tentang perilaku satpam saat bertugas. Selain itu postur tubuh satpam juga sebaiknya menjadi salah satu hal yang diperhatikan.

 “Untuk membuka badan usaha jasa pengamanan ini perlu rekomendasi dari kepolisian. Dalam hal ini Direktorat Binmas tidak akan mempersulit proses Surat Izin Operasional (SIO). Pasti akan dibantu menemukan solusinya. Kami harap profesi satpam makin dicintai masyarakat dan tidak dianggap remeh,” ungkap Anjar. [Admin]

24 Jun 2020

BSP Jawa II Bagikan Faceshield dan Majalah untuk Satpam

KSATRIA | Semarang–Memasuki era new normal, kewaspadaan akan virus terus dilakukan, salah satunya giat yang dilakukan oleh Tim PT. Bravo Satria Perkasa (BSP) area Jawa II, yaitu membagikan faceshield untuk anggota satpam BSP yang berada di wilayah area project Jawa II.

Menurut Head of Area BSP Jawa II Heru Wibowo, pembagian faceshield untuk para anggota ini merupakan bentuk perhatian BSP kepada para anggotanya, selain itu sebagai bentuk mengoptimalkan pelayanan kepada pengguna jasa BSP.

“Ya tentunya dengan dibagikannya faceshield ini menandakan bahwa BSP amat sangat memperhatikan keselamatan anggota dan mengoptimalkan pelayanan kami kepada pengguna jasa BSP, dan juga harapan kami semua, semoga pandemi ini segera berakhir,” ungkap lelaki yang juga Ketua Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) Jawa Tengah ini.

Pembagian Majalah BSP
Selain pembagian faceshield, anggota satpam BSP juga dibagikan Majalah Ksatria untuk menambah wawasan dan untuk mengetahui perkembangan kegiatan yang ada di internal BSP. Majalah dalam bentuk e-magazine ini juga bisa diunduh di website resmi https://www.bspguard.co.id/download/majalah/. [admin]

19 Jun 2020

APSI Bersama Mobduknaker Aceh Diskusikan Soal Jasa Satpam

KSATRIA | Aceh-Pemerintah Provinsi Aceh dalam hal ini Dinas Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja (Mobduknaker) duduk bersama dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) mendiskusikan persoalan jasa Satuan Pengamanan (Satpam) di kantor UPTD tenaga kerja di kawasan Pocut Baren kota Banda Aceh, Rabu (17/6/2020) .

Ketua DPD APSI Zuhaimi Agam menjelaskan tentang apa tugas hak kewajiban APSI, Setiap anggota satpam wajib hukumnya ikut pendidikan gada pratama dan mengantongi kartu tanda anggota (KTA) yang dikeluarkan oleh kepolisian Repoblik Indonesi, “Kalau ini tidak dimiliki disebut Satpam gadungan, dan bisa dipidana sesuai regulasi hukum yang berlaku,” ungkapnya dilansir majalahceo.com.

Lebih lanjut Zuhaimi menjelaskan, sesuai Perkap Kapolri diantaranya berbunyi menugaskan kepada pengguna jasa satpam baik instansi pemerintah maupun swasta wajib dikelola oleh Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yang izinnya dikeluarkan oleh Kapolri.

Menurut Zuhaimi yang juga pengusaha perabot dan mobiler sekolah mengatakan, nasib BUJP lokal tidak mendapatkan pekerjaan karena BUMN dan perbankan selalu diberikan pekerjaan kepada BUJP luar Aceh atau pusat, alasan tender di Jakarta mareka terima saja yang ditunjuk oleh kantor pusat ini terjadi bertahun tahun di Aceh.

Dalam kesempatan itu Kepala Dinas Mobduknaker Aceh mengatakan , perlu kita upayakan segera semacam peraturan Gubernur (Pergup) atau Qanun untuk melindungi BUJP lokal apalagi status Propinsi Aceh ada Lexs Spesialis atau di Provinsi Aceh juga ada otonomi khusus, “Kami dari pihak instansi terkait sudah siap memfasilitasi dengan Plt Gubernur untuk dapat mengeluarkan sejenis Pergub,” demikian tutur Kadis Mobduknaker Aceh.

Kadis berterima kasih kepada DPD APSI Aceh dengan pertemuan ini yang difasilitasi oleh Sofyan Subdi hubungan Idustrial, baru tahu bahwa Satpan ada peraturan dan tata cara yang diatur oleh Polisi Republik Indonesi (Polri). Kadis juga mengharapkan pertemuan seperti ini kita lakukan yang sifatnya berkala untuk kita lindungi BUJP yang ada di Aceh. [Admin]
Kredit poto majalahceo.com

18 Jun 2020

Sistem Keamanan Gedung di Era New Normal

KSATRIA | Jakarta–Penerapan sistem keamanan akan mengalami pola baru di era new normal. Terutama sistem keamanan gedung, seperti perumahan, apartemen, perkantoran, pusat perbelanjaan dan tempat-tempat umum lainnya.

Merebaknya wabah Corona atau Covid-19 , menuntut setiap orang menerapkan standar lebih tinggi pada kesehatannya, agar terhindar dari penyakit menular tersebut. Demikian halnya pengelola bangunan, harus mulai menerapkan sistem keamanan gedung dengan cara baru. Peralatan dan teknologi baru harus bisa diaplikasikan segera, di era new normal.

Dalam sebuah E-Talkshow bertema “The New Normal for Building Security”, Sylvia Lionggosari, Business Unit Director PT Datascrip mengatakan, perkembangan teknologi keamanan mempermudah penerapan standar keamanan baru terkait dengan adanya wabah Covid-19.
“Contohnya seperti pemeriksaan suhu di lobi gedung dapat dilakukan dengan mudah dan cepat dengan teknologi thermal detection,” ujarnya, Selasa (16/6/2020).

Sylvia menambahkan pengunjung juga tetap bisa merasa aman dan nyaman dengan adanya penerapan teknologi touchless. “Mereka tidak perlu menyentuh langsung saat akan membuka pintu atau melakukan pembayaran,” jelasnya.

Sylvia berharap, melalui kegiatan E-talkshow tersebut, para pengelola gedung menjadi tahu bagaimana menerapkan standar keamanan baru untuk mencegah penularan Covid-19. Termasuk juga dengan para pengguna gedung untuk memahami perubahan-perubahan yang terjadi serta mengetahui standar keamanan kesehatan yang dibutuhkan.
“Bagi pemilik gedung penerapan sistem keamanan yang baru ini menjadi sebuah peluang untuk meningkatkan layanan sehingga lebih kompetitif,” sebutnya.

Menurut Ivan Sie, ICT & IoT Specialist Consultant, sistem keamanan gedung yang baru dengan penerapan protokol kesehatan dimulai dari pintu masuk. Seperti mewajibkan penggunaan masker, deteksi suhu dengan termometer infra merah atau thermal CCTV camera, hingga penyediaan hand sanitizer. Begitu juga pengaturan physical distancing, jadwal kebersihan dan disinfeksi secara berkala.

“Pencegahan penyebaran Covid-19 ini salah satunya yaitu mencegah adanya sentuhan atau touchless. Saat ini, teknologi tanpa sentuhan dapat diterapkan mulai dari lingkungan tempat tinggal, gedung perkantoran hingga tempat umum seperti pusat perbelanjaan/mal,” sambung Ivan Sie.

Menurut Chandra Wirapati, Security & Risk Specialist Consultant , setiap orang dituntut untuk beradaptasi dengan cara kerja yang baru, dengan tata cara dan tata krama yang baru dan segala kenormalan yang baru.

Perencanaan keamanan tidak boleh mengabaikan bahwa dalam proses adaptasi ini bisa saja muncul ancaman-ancaman dan kerentanan-kerentanan baru yang bisa menimbulkan resiko-resiko yang belum ada sebelumnya.

“Kebutuhan akan ruang yang lebih besar karena protokol physical distancing jelas menjadi tantangan baru dalam perencanaan keamanan karena harus mempertimbangkan penambahan ruang atau pengurangan kepadatan,” ujarnya.[Adm]

15 Nov 2016

Rakernas APSI Bahas Perbedaan Satpam

KSATRIA, (BSP)—Banyaknya satuan pengamanan atau Satpam yang tidak memiliki keterampilan khusus menjadikan profesi ini dipandang sebelah mata oleh sebagian orang. Hal ini dikarenakan banyak satpam yang diambil secara asal-asalan oleh user.

Menyikapi fenomena ini, Asosiasi Profesi Sekuriti Indonesia (APSI) dalam rapar kerja nasional (Rakernas) pada 3 November 2016 lalu membahas seputar perbedaan dan pembagian satpam dilihat dari area tugasnya. “Kita usulkan kepada Polri hendaknya nama pengamanan dibedakan sesuai area tugasnya,” kata Ketua Umum APSI, Abdul Azis Said, SE.

Azis mengatakan hendaknya ke depan ada pembagian yang jelas area pengamanan nasional. Azis menggambarkan bagaimana satpam yang menjaga rumah disamakan dengan satpam yang menjaga di perkantoran yang mendapatkan pelatihan khusus. Satpam di perumahan bisa saja mengambil orang lalu diberi seragam satpam, sementara kompetensinya jauh dari standar.

Dalam Rakernas ini, Azis mengusulkan ada 4 pembagian area satpam. Pertama, area publik yang selama ini sudah ditangani Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP. Kedua, area sektor kawasan industri atau industrial security yang ditangani oleh Satpam. Ketiga, area publik di lingkungan masyarakat ditangani oleh Pecalang, Siskamling. Keempat, sektor khusus ditangani oleh polisi khusus atau Polsus.

Azis kembali menegaskan, keberadaan satpam yang tidak memiliki skill dan tidak pernah mengikuti pelatihan kesatpaman bisa diakatakan sebagai pengamanan model ketiga yaitu siskamling. “Untuk nama bisa didiskusikan, intinya sebagai pembeda antara satpam yang berpendidikan dengan satpam yang asal-asalan,” katanya. [FR]

 

 

30 Sep 2016

Penutupan PON 2016 Libatkan 3.420 Personel Pengamanan

KSATRIA, (BSP)–Pekan Olahraga Nasional (PON) Jawa Barat XIX/2016 yang ditutup dengan upacara meriah Kamis (29/9) malam melibatkan 3.420 personel pengamanan. Pengawalan ketat dalam acara ini disiapkan untuk menyukseskan penutupan pesta olahraga empat tahunan tersebut.

Kabid Humas Polda Jabar Kombespol Yusri Yunus menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan personel lengkap untuk mengawal agenda penutupan yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

“Kami sudah menyiapkan total 3.420 personel aparat keamanan yang terdiri dari Polri, TNI, Satpol PP, Dishub, Damkar, dan pengamanan lainnya,” kata Yusri.

Jumlah personel penutupan PON 2016 lebih banyak dari pada saat pembukaan yang menurunkan 2.535 personel keamanan. Yusri yakin personelnya dapat meminimalisir segala tindak kejahatan seperti copet, teroris, dan sabotase.

Ada tiga zona pengamanan yang sudah disiapkan. Pertama di dalam stadion untuk pengamanan para penonton dan tamu undangan. Zona kedua berada di luar stadion dan zona tiga berada di area parkir.

Acara penutupan dihadiri Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla. Penutupan yang memakan biaya sekitar Rp45 miliar tersebut mengusung konsep utama ‘Harmoni Indonesia’.

Meski PON kali ini diwarnai protes dan aksi kericuhan, tuan rumah Jawa Barat sukses meraih juara umum. Selanjutnya, pesta olahraga multievent tersebut bakal digelar di Papua pada tahun 2020. [FR]

29 Sep 2016

Dirut BSP Buka In House Training Manajemen ISO

KSATRIA, (BSP)– Direktur Utama PT. Bravo Satria Perkasa (BSP) Joko PN Utomo membuka In House Training Pemahaman Integrasi tentang Sistem manajemen Mutu ISO 9001:2015, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 dan Sistem Manajemen Kesehatan dan keselamatan Kerja OHSAS 18001:2007 di Head Office BSP, Rabu, 28 September 2016.

Dalam sambutannya, Joko mengatakan kegiatan training ini sebagai bentuk upaya meningkatkan kualitas para karyawan di lingkungan BSP. Sekaligus sebagai komitmen BSP untuk menambah wawasan untuk pengembangan para karyawan.

“Kegiatan positif ini untuk mengembangkan sumber daya manusia yang ada di BSP, hal ini sebagai cita-cita bersama untuk menciptakan one team, one mission one goal ini hanya bisa dicapai dengan cara mampu bekerja keras, bergerak cepat, bertindak tepat,” tegasnya.

Joko menjelaskan bahwa Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 ini mencakup tentang prosedur semua proses penting dalam bisnis, yakni adanya pengawasan dalam proses untuk memastikan bahwa sistem menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas. Begitu juga tersimpannya data dan arsip penting dengan baik.

“Sistem ini juga mencakup adanya pemeriksaan unit-unit yang kurang maksimal dengan disertai tindakan perbaikan yang benar apabila dibutuhkan. Secara teratur meninjau keefektifan tiap-tiap proses dan kualitas itu sendiri,” jelasnya.

Berikutnya adalah Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015, di mana seluruh elemen BSP wajib mematuhi standar yang digunakan untuk merancang dan menerapkan sistem pengelolaan lingkungan environmental management system (EMS) dalam upaya meminimalisir dampak negative kegiatan terhadap lingkungan.

Sementara Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja ISO 18001:2007 mencakup seluruh elemen BSP wajib menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Joko menegaskan, tiga sistem manajemen di atas sejalan dengan tema Rakernas BSP yang diselenggarakan tahun 2016 bertema “Peningkatan produktivitas untuk persiapan dalam persaingan bisnis terkait Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)”.

Joko menambahkan, dengan adanya tiga sertifikat manajemen bertaraf internasional ini hendaknya seluruh bagian manajemen BSP agar semakin termotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja karena BSP telah memiliki sertifikat manajemen berskala internasional.

“Saya berharap dari adanya training ini bisa lebih memaksimalkan produktifitas dalam bekerja, sehingga BSP bisa lebih maju dan berkembang lebih besar lagi,” tuturnya. [FR]

 

25 Aug 2016

Mempererat Tali Persaudaraan

Sarwo Hadi, Head of Area Indonesia Timur

KSATRIA—Employee gathering yang diadakan di Jogjakarta, secara pribadi selaku Head of Area Indonesia Timur sangat bersyukur terutama jajaran staf admin dan para Dansek kami juga sangat bersyukur dengan terlaksananya kegiatan tersebut.

Kami mendapatkan kesempatan yang langka untuk dapat bertemu dengan para staf- admin dan Dansek juga Danwil dari area-area lain seluruh Indonesia. Ikatan persaudaraan staf dan Dansek dengan jajaran dari area seluruh Indonesia terjalin begitu erat dan harmonis.

Selama ini, yang biasanya hanya berkoordinasi melalui telepon dan email dengan kegiatan tersebut dapat saling mengenal lebih baik lagi.

Semoga kegiatan seperti ini tetap dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya, sehingga keakraban dan keharmonisan antar staff seluruh Indonesia lebih terjaga dengan sangat baik. [FR]

11 Aug 2016

Prosedur Pemeriksaan Keamanan di Bandara

KSATRIA—Masuk bandara tidak seperti masuk terminal bus. Berbagai pemeriksaan dilakukan oleh petugas keamanan bandara, hal ini untuk mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan terhadap transportasi udara ini. Sebab keamanan di bandara akan berdampak terhadap keselamatan penerbangan.

Untuk itulah, manajemen bandara memiliki prosedur yang cukup ketat dalam rangka menciptakan keamanan di bandara, berikut proseduir pemeriksaan keamanan di bandara seperti dikutip situs www.bandara.id:

  1. Setiap orang, barang, kendaraan yang memasuki sisi udara, wajib melalui pemeriksan keamanan (PP 3/2001 Ps.52)
  2. Personil pesawat udara, penumpang, bagasi, kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara wajib melalui pemeriksaan keamanan (PP 3/2001 Ps 53 ayat 1)
  3. Pemeriksaan keamanan dapat dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu (PP 3/2001 Ps 53 ayat 2)
  4. Terhadap bagasi dari penumpang yang batal berangkat dan/ atau bagasi yang tidak bersama pemiliknya, wajib dilakukan pemeriksaan keamanan ulang untuk dapat diangkut dengan pesawat udara (PP 3/2001 Ps. 55)
  5. Kargo dan pos yang belum dapat diangkut oleh pesawat udara disimpan di tempat khusus yang disediakan di bandar udara (PP 3/2001 Ps. 56 ayat 1)
  6. Tempat penyimpanan kargo dan pos harus aman dari gangguan yang membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan (PP 3/2001 Ps. 56 ayat 2)
  7. Kantong diplomatik yang bersegel diplomatik, tidak boleh dibuka (PP 3/2001 Ps. 57 ayat 1)
  8. Pelaksanaan ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (PP 3/2001 Ps.57 ayat 3)
  9. Dalam hal terdapat dugaan yang kuat kantong diplomatik dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan, perusahaan angkutan udara dapat menolak untuk mengangkut kantong diplomatik (PP 3/2001 Ps. 57 ayat 2)
  10. Bahan dan/atau barang berbahaya yang akan diangkut dengan pesawat udara wajib memenuhi ketentuan pengangkutan bahan dan/ atau barang berbahaya (PP 3/2001 Ps.58 ayat 1)
  11. Perusahaan angkutan udara wajib memberitahukan kepada Kapten Penerbang bilamana terdapat bahan dan/ atau barang berbahaya yang diangkut dengan pesawat udara (PP 3/2001 Ps. 58 ayat 2)
  12. Bahan dan/ atau barang berbahaya yang belum dapat diangkut, disimpan pada tempat penyimpanan yang disediakan khusus untuk penyimpanan barang berbahaya (PP 3/2001 Ps. 58 ayat 3)
  13. Apabila pada waktu penempatan di pesawat udara terjadi kerusakan pada kemasan, label atau marka, maka bahan dan/ atau barang berbahaya dimaksud harus diturunkan dari pesawat udara (PP 3/2001 Ps. 58 ayat 4)
  14. Agen pengangkut yang menangani bahan dan/ atau barang berbahaya yang akan diangkut dengan pesawat udara harus mendapatkan pengesahan dari perusahaan angkutan udara (PP 3/ 2001 Ps. 59 ayat 1)
  15. Agen pengangkut, harus melakukan pemeriksaan, pengemasan, pelabelan dan penyimpanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (PP 30/2001 Ps. 59 ayat 3)
  16. Penumpang pesawat udara yang membawa senjata wajib melaporkan dan menyerahkannya kepada perusahaan angkutan udara (PP 3/2001 Ps.60 ayat 1)
  17. Senjata yang diterima oleh perusahaan angkutan udara untuk diangkut, disimpan pada tempat tertentu di pesawat udara yang tidak dapat dijangkau oleh penumpang pesawat udara (PP 3/2001 Ps.60 ayat 2)
  18. Pemilik senjata diberi tanda terima sebagai tanda bukti penerimaan senjata oleh perusahaan angkutan udara (PP 3/2001 Ps.60 ayat 3)
  19. Perusahaan angkutan udara bertanggung jawab atas keamanan senjata yang diterima sampai dengan diserahkan kembali kepada pemiliknya di bandar udara tujuan (PP 3/2001 Ps.60 ayat 3)
  20. Penyelenggara bandar udara atau perusahaan angkutan udara wajib melaporkan kepada Kepolisian dalam hal mengetahui adanya barang tidak dikenal yang patut diduga dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan (PP 3/2001 Ps.61 ayat 1)

 

08 Aug 2016

Pelatihan Gada Pratama Tingkatkan Kualitas Satpam BSP

KSATRIA–Keamanan  merupakan garda depan perusahaan, karenanya sekuriti dituntut untuk bisa mengantispasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan oleh pemilik perusahaan. Misalnya, kejadian dari pencurian, perampokan, yang bisa merugikan perusahaan.

Menyikapi kebutuhan profesionalisme sekuriti untuk menjaga pengamanan aset, maka PT. Bravo Satria Perkasa (BSP) perusahaan yang bergerak di jasa pengamanan membekali para personilnya dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup. Agar saat bertugas di lapangan bisa memaksimalkan perannya menjaga aset perusahaan.

Gada pratama-2Untuk membekali personil sekuriti BSP, Novri Yaspa Putra sebagai Kadiklat BSP terus mengagendakan kegiatan pelatihan untuk personil sekuriti BSP agar mengikuti pelatihan Gada Pratama dan Gada Madya.

Menurut Novri, Gada Pratama merupakan pelatihan dasar wajib bagi calon anggota Satpam. Lama pelatihan empat minggu dengan pola 232 jam pelajaran. Sementara Gada Madya, merupakan pelatihan lanjutan bagi anggota satpam yang telah memiliki kualifikasi Gada Pratama. Lama pelatihan dua minggu dengan pola 160 jam pelajaran.

Adapun materi pelatihan yang diajarkan diantaranya Interpersonal Skill; Etika Profesi; Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan Satpam, Kemampuan Kepolisian Terbatas; Bela Diri; Pengenalan Bahan Peledak; Barang Berharga dan Latihan Menembak; Pengetahuan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; Penggunaan Tongkat Polri dan Borgol; Pengetahuan Baris Berbaris dan Penghormatan.

Untuk tahun 2016, BSP telah menyelenggarakan empat pelatihan Gada Pratama yang diselenggarakan di GOR Ciracas, di Wisma Popski Cibubur, Rembang, Purwokerto. Rata-rata pesertanya berjumlah 100 sampai 150 orang. “Kami juga akan menggelar pelatihan Gada Pratama pada September yang akan datang ditempatkan di Area Jawa 1,” katanya.

Novri mengatakan bahwa fungsi dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kualitas sekuriti agar lebih profesional dalam menjalankan tugasnya, dengan cara menerapkan apa yang telah didapatkan selama dalam pelatihan Gada Pratama.

Sementara itu untuk penyelenggaraan pelatihan Gada Madya, BSP masih menyelenggarakan selama tiga kali, yaitu tahun 2011, 2013 dan 2014, dengan jumlah peserta rata-rata 30 peserta. “Untuk Gada Madya memang tidak sebanyak Gada Pratama karena yang ikut setingkat supervisor yang jumlahnya juga tidak banyak,” terangnya. [FR]

 

 

Translate »
error: Content is protected !!