Bravo Satria Perkasa
17 Sep 2020

APSI Kepri: Seragam Baru Bentuk Penghargaan untuk Satpam

KSATRIA | Kepri–Dengan keluarnya Perpol No. 4 Tahun 2020 sebagi pengganti Perkap No. 24 Tahun 2007, DPD Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) Kepri menilai, ini menunjukkan keseriusan untuk menuju pemuliaan Profesi Satpam sebagaimana yang dicanangkan Kapolri dalm HUT Satpam ke-38 di Jakarta.

Ketua DPD APSI Kepri Syafar Sah mengatakan, penggantian seragam satpam yang baru menyerupai seragam milik Polri sebagai bentuk penghargaan kepada seluruh anggota satpam, karena dianggap layak dalam menjalankan tugas pengamananan dan fungsi kepolisian terbatas di tempatnya bekerja.

“Penempatan tanda pangkat pada seragam satpam juga akan meningkatkan kemampuan dan skill dari anggota satpam dan akan semakin meningkatkan kesejahteraan para anggota satpam nantinya,” jelasnya kepada Jurnal Security, Rabu (16/9/2020).

Syafar berharap agar seragam baru ini hanya dipakai oleh anggota yang berhak memakainya, yaitu anggota yang sudah mengikuti Pelatihan Gada Pratama dan mempunyai KTA sehingga nanti terlihat jelas perbedaan yang sudah mengikuti pendidikan dan yang belum mengikuti pendidikan.

“Diharapkan semua anggota satpam semakin meningkatkan profesionaliame dan dalam melaksanakan tugas di lapangan selalu berdasarkan SOP dan tatanan aturan yang berlaku,” jelasnya.

DPD APSI berharap pemuliaan Satpam juga diikuti oleh berbagai pihak, seperti BUJP dan instansi lainnya agar memperhatikan hak-hak Satpam sebagaimana regulasi yang berlaku karena satpam adalah ujung tombak dan etalase paling depan dari BUJP.

“Kita juga berharap anggota satpam semakin meningkatkan skill dan kemampuannya karena denga Perpol yang baru ini seluruh anggota satpa akan diuji kompetensi sehingga benar-benar memahami tugas pelaksanaan di lapangan secara baik,” paparnya. [adm]

16 Sep 2020
Seragam Baru Satpam

Seragam Satpam Mirip Polisi dan Berpangkat, Kapan Mulai Berlaku?

KSATRIA | Jakarta–Setelah sempat menjadi wacana terkait seragam satpam yang baru mirip baju Polisi, akhirnya Perpol Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pamswakarsa resmi memutuskan seragam satpam yang baru dengan warna kecoklatan atau mirip seragam polisi.

Sebelumnya, Kabaharkam Polri, Komjen Pol Agus Andrianto menyatakan, ke depan agar dibuat telaah staf terkait tampilan Satpam menyerupai seragam Polisi. Contohnya seperti di negara Malaysia, Singgapura, Jepang dan lain-lain, hadirnya Satpam dengan seragam mirip Polisi ternyata efektif mengurangi terjadinya tindak pidana (kejahatan).

Oleh karena itu, menurut Kabaharkam Polri, membuat seragam Satpam tampak seperti seragam Polisi perlu dilakukan. Dengan maksud akan menjadi perpanjangan tangan Polri, khususnya jajaran Binmas, hadir di tengah-tengah masyarakat.

Kapan seragam satpam yang baru diberlakukan? Menurut Pasal 45 dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2020 dijelaskan:

“Pada saat Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku, seragam dan atribut Anggota Satpam yang diatur dalam Peraturan Kepala kepolisian Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 50) tetap dapat digunakan dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Kepolisian ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Kepolisian ini diundangkan.”

10 Sep 2020

Film D’Bandhit, Kado Terindah untuk Satpam di HUT ke-40

KSATRIA | Jakarta–Film D’ Bandhit ini bercerita tentang POLRI yang dalam tugasnya membongkar sindikat narkoba yang dibantu oleh Satpam serta Karateka, sehingga semua anggota sindikat dapat dilumpuhkan dan dibongkar.
Terselip juga drama cinta segitiga antara Satpam dan kedua anak gadis keluarga Anthony yang berakhir dengan sangat mengharukan.

Film ini diawali dengan kondisi sebuah keluarga terdiri dari suami istri (Anthony dan Shella ) yang sangat kaya dengan 4 anak gadisnya (Tiara, Clara, Susan dan Liana ) tetapi orangtuanya sibuk dengan kegiatan masing masing sehingga lupa bahwa keempat anaknya sangat memerlukan perhatiannya. Mereka terlalu sibuk bisnis, dan bersosialita, dan lupa bahwa anak anak mereka haus akan kasih sayang.

Mereka baru sadar saat salah satu anak gadisnya yang sedang beranjak dewasa (Clara) berpacaran dengan seorang pemuda anggota sebuah Geng narkoba dan kemudian berseteru dengan Geng Narkoba lainnya. Disinilah dimulai keterlibatan Satpam dan Karateka dalam membantu POLRI. Meskipun mendapatkan cemooh dan hinaan, Satpam dengan percaya diri berhasil membantu POLRI dalam menumpas dan membongkar Geng Narkoba.

Kekuatan film ini justru tidak terletak kepada bintang nya, meski didukung oleh actor senior PARFI, tetapi justru pemain pemain debutannya yang menyita banyak perhatian. Selain pemeran Satpam adalah benar benar Satpam yang saat ini bertugas di beberapa BUJP, termasuk Satpam wanita yang berperan sebagai Polisi, film ini juga didukung oleh Karateka karateka yang sudah berprestasi Nasional dan International, sehingga tehnik beladiri yang dipertontonkan untuk menaklukkan para bandit adalah benar benar beladiri tanpa trik kamera, tetapi benar benar teknik beladiri yang benar dan nyata.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) Azis Said film yang lahir dari arahan POLRI, ABUJAPI, APSI dan Karateka senior, film ini sangat layak untuk ditonton oleh masyarakat Satpam Indonesia, POLRI, Karateka Indonesia, maupun masyarakat umumnya, sebagai hiburan yang mendidik dan bermutu.

“Film ini menjadi kado untuk satpam di hari ulang tahun ke-40 nanti, semoga film D Bandhit ini bisa menginspirasi para satpam di seluruh Indonesia dalam menjalankan tugasnya secara profesional,” jelasnya.

Azis menambahkan, dengan kolaborasi antara Polri, APSI, ABUJAPI dan Karateka Indonesia menjadikan film ini sangat layak ditonton oleh para satpam. “Film ini juga mengajak kepada masyarakat tentang penyadaran diri keamanan secara menyeluruh,” jelasnya. [admin]

19 Aug 2020
HUT RI 75

Bravo Satria Perkasa Gelar Upacara Peringati HUT RI ke-75

KSATRIA | Jakarta–PT. Bravo Satria Perkasa (BSP) seluruh Indonesia menggelar upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 dengan cara mengibarkan bendera merah putih yang diikuti oleh personil BSP secara terbatas di masing-masing wilayah.

Peringatan HUT RI ke-75 tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pandemi covid-19 telah menjadikan perubahan dalam beraktivitas. Termasuk dalam menyelenggarakan upacara HUT RI ke-75.

Meski di tengah pandemi, BSP tetap menggelar upacara secara khidmat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.

Upacara ini diikuti oleh hampir seluruh anggota satpam BSP dan beberapa orang dari klien/pengguna jasa.

Petugas upacara dipercayakan oleh para anggota satpam BSP. Upacara dimaksudkan sebagai rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia dari penjajah, serta mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur demi memerdekakan Indonesia. [admin].

09 Jul 2020
musda 2 abujapi

Dirbinmas Polda DIY, Anjar Gunadi: Keberadaan Satpam Sangat Bermanfaat

KSATRIA | Sleman—Pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) Badan Pengurus Daerah (BPD) Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) Daerah Istimewa Yogyakarta kedua dibuka oleh Dirbinmas Polda DIY, Kombes Pol Drs. Anjar Gunadi, MM.

Acara Musda ini juga dihadiri oleh Kasubditbinsatpam  Polda DIY, AKBP M. Fajarini, SH, SIK, Ketua Umum BPP ABUJAPI, Agoes Darmawan, Sekjen BPP ABUJAPI, Suryawisesa Karang, Plt Ketua ABUJAPI BPD DIY Riyanto, Ketua ABUJAPI Jateng Agus Wijanarko, para pengurus serta anggota yang mewakili.

Dalam sambutannya, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda DIY Kombes Pol Drs Anjar Gunadi MM mengatakan, rasio jumlah personel Polri dan masyarakat saat ini belum proporsional yaitu sebesar 430.000:250.000.000. Menurutnya, dengan jumlah rasio tersebut tentunya tidak cukup untuk menjangkau semua kawasan. Sehingga Polri juga tidak bisa bekerja sendiri dalam melakukan pengamanan dan menjaga kondusifitas di semua tempat.

“Sehingga bantuan Pamswakarsa atau tenaga sekuriti sangat berkontribusi dan bermanfaat. Satpam merupakan bagian keluarga dari Polri dan tidak bisa dipisahkan,” terang Anjar Gunadi saat membuka acara Musda di Graha Sarina Vidi, Rabu (08/07/2020).

Anjar mengungkapkan, profesi satpam saat ini juga di bawah pembinaan kepolisian. Dengan adanya peran satpam, bisa meningkatkan keamanan lingkungan yang juga berdampak pada situasi Kamtibmas yang kondusif.

Namun ada beberapa permasalahan yang beberapa kali ditemukan kaitannya dengan profesi satpam, salah satunya tentang perilaku satpam saat bertugas. Selain itu postur tubuh satpam juga sebaiknya menjadi salah satu hal yang diperhatikan.

 “Untuk membuka badan usaha jasa pengamanan ini perlu rekomendasi dari kepolisian. Dalam hal ini Direktorat Binmas tidak akan mempersulit proses Surat Izin Operasional (SIO). Pasti akan dibantu menemukan solusinya. Kami harap profesi satpam makin dicintai masyarakat dan tidak dianggap remeh,” ungkap Anjar. [Admin]

24 Jun 2020

BSP Jawa II Bagikan Faceshield dan Majalah untuk Satpam

KSATRIA | Semarang–Memasuki era new normal, kewaspadaan akan virus terus dilakukan, salah satunya giat yang dilakukan oleh Tim PT. Bravo Satria Perkasa (BSP) area Jawa II, yaitu membagikan faceshield untuk anggota satpam BSP yang berada di wilayah area project Jawa II.

Menurut Head of Area BSP Jawa II Heru Wibowo, pembagian faceshield untuk para anggota ini merupakan bentuk perhatian BSP kepada para anggotanya, selain itu sebagai bentuk mengoptimalkan pelayanan kepada pengguna jasa BSP.

“Ya tentunya dengan dibagikannya faceshield ini menandakan bahwa BSP amat sangat memperhatikan keselamatan anggota dan mengoptimalkan pelayanan kami kepada pengguna jasa BSP, dan juga harapan kami semua, semoga pandemi ini segera berakhir,” ungkap lelaki yang juga Ketua Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) Jawa Tengah ini.

Pembagian Majalah BSP
Selain pembagian faceshield, anggota satpam BSP juga dibagikan Majalah Ksatria untuk menambah wawasan dan untuk mengetahui perkembangan kegiatan yang ada di internal BSP. Majalah dalam bentuk e-magazine ini juga bisa diunduh di website resmi https://www.bspguard.co.id/download/majalah/. [admin]

19 Jun 2020

APSI Bersama Mobduknaker Aceh Diskusikan Soal Jasa Satpam

KSATRIA | Aceh-Pemerintah Provinsi Aceh dalam hal ini Dinas Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja (Mobduknaker) duduk bersama dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) mendiskusikan persoalan jasa Satuan Pengamanan (Satpam) di kantor UPTD tenaga kerja di kawasan Pocut Baren kota Banda Aceh, Rabu (17/6/2020) .

Ketua DPD APSI Zuhaimi Agam menjelaskan tentang apa tugas hak kewajiban APSI, Setiap anggota satpam wajib hukumnya ikut pendidikan gada pratama dan mengantongi kartu tanda anggota (KTA) yang dikeluarkan oleh kepolisian Repoblik Indonesi, “Kalau ini tidak dimiliki disebut Satpam gadungan, dan bisa dipidana sesuai regulasi hukum yang berlaku,” ungkapnya dilansir majalahceo.com.

Lebih lanjut Zuhaimi menjelaskan, sesuai Perkap Kapolri diantaranya berbunyi menugaskan kepada pengguna jasa satpam baik instansi pemerintah maupun swasta wajib dikelola oleh Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yang izinnya dikeluarkan oleh Kapolri.

Menurut Zuhaimi yang juga pengusaha perabot dan mobiler sekolah mengatakan, nasib BUJP lokal tidak mendapatkan pekerjaan karena BUMN dan perbankan selalu diberikan pekerjaan kepada BUJP luar Aceh atau pusat, alasan tender di Jakarta mareka terima saja yang ditunjuk oleh kantor pusat ini terjadi bertahun tahun di Aceh.

Dalam kesempatan itu Kepala Dinas Mobduknaker Aceh mengatakan , perlu kita upayakan segera semacam peraturan Gubernur (Pergup) atau Qanun untuk melindungi BUJP lokal apalagi status Propinsi Aceh ada Lexs Spesialis atau di Provinsi Aceh juga ada otonomi khusus, “Kami dari pihak instansi terkait sudah siap memfasilitasi dengan Plt Gubernur untuk dapat mengeluarkan sejenis Pergub,” demikian tutur Kadis Mobduknaker Aceh.

Kadis berterima kasih kepada DPD APSI Aceh dengan pertemuan ini yang difasilitasi oleh Sofyan Subdi hubungan Idustrial, baru tahu bahwa Satpan ada peraturan dan tata cara yang diatur oleh Polisi Republik Indonesi (Polri). Kadis juga mengharapkan pertemuan seperti ini kita lakukan yang sifatnya berkala untuk kita lindungi BUJP yang ada di Aceh. [Admin]
Kredit poto majalahceo.com

18 Jun 2020

Sistem Keamanan Gedung di Era New Normal

KSATRIA | Jakarta–Penerapan sistem keamanan akan mengalami pola baru di era new normal. Terutama sistem keamanan gedung, seperti perumahan, apartemen, perkantoran, pusat perbelanjaan dan tempat-tempat umum lainnya.

Merebaknya wabah Corona atau Covid-19 , menuntut setiap orang menerapkan standar lebih tinggi pada kesehatannya, agar terhindar dari penyakit menular tersebut. Demikian halnya pengelola bangunan, harus mulai menerapkan sistem keamanan gedung dengan cara baru. Peralatan dan teknologi baru harus bisa diaplikasikan segera, di era new normal.

Dalam sebuah E-Talkshow bertema “The New Normal for Building Security”, Sylvia Lionggosari, Business Unit Director PT Datascrip mengatakan, perkembangan teknologi keamanan mempermudah penerapan standar keamanan baru terkait dengan adanya wabah Covid-19.
“Contohnya seperti pemeriksaan suhu di lobi gedung dapat dilakukan dengan mudah dan cepat dengan teknologi thermal detection,” ujarnya, Selasa (16/6/2020).

Sylvia menambahkan pengunjung juga tetap bisa merasa aman dan nyaman dengan adanya penerapan teknologi touchless. “Mereka tidak perlu menyentuh langsung saat akan membuka pintu atau melakukan pembayaran,” jelasnya.

Sylvia berharap, melalui kegiatan E-talkshow tersebut, para pengelola gedung menjadi tahu bagaimana menerapkan standar keamanan baru untuk mencegah penularan Covid-19. Termasuk juga dengan para pengguna gedung untuk memahami perubahan-perubahan yang terjadi serta mengetahui standar keamanan kesehatan yang dibutuhkan.
“Bagi pemilik gedung penerapan sistem keamanan yang baru ini menjadi sebuah peluang untuk meningkatkan layanan sehingga lebih kompetitif,” sebutnya.

Menurut Ivan Sie, ICT & IoT Specialist Consultant, sistem keamanan gedung yang baru dengan penerapan protokol kesehatan dimulai dari pintu masuk. Seperti mewajibkan penggunaan masker, deteksi suhu dengan termometer infra merah atau thermal CCTV camera, hingga penyediaan hand sanitizer. Begitu juga pengaturan physical distancing, jadwal kebersihan dan disinfeksi secara berkala.

“Pencegahan penyebaran Covid-19 ini salah satunya yaitu mencegah adanya sentuhan atau touchless. Saat ini, teknologi tanpa sentuhan dapat diterapkan mulai dari lingkungan tempat tinggal, gedung perkantoran hingga tempat umum seperti pusat perbelanjaan/mal,” sambung Ivan Sie.

Menurut Chandra Wirapati, Security & Risk Specialist Consultant , setiap orang dituntut untuk beradaptasi dengan cara kerja yang baru, dengan tata cara dan tata krama yang baru dan segala kenormalan yang baru.

Perencanaan keamanan tidak boleh mengabaikan bahwa dalam proses adaptasi ini bisa saja muncul ancaman-ancaman dan kerentanan-kerentanan baru yang bisa menimbulkan resiko-resiko yang belum ada sebelumnya.

“Kebutuhan akan ruang yang lebih besar karena protokol physical distancing jelas menjadi tantangan baru dalam perencanaan keamanan karena harus mempertimbangkan penambahan ruang atau pengurangan kepadatan,” ujarnya.[Adm]

15 Nov 2016

Rakernas APSI Bahas Perbedaan Satpam

KSATRIA, (BSP)—Banyaknya satuan pengamanan atau Satpam yang tidak memiliki keterampilan khusus menjadikan profesi ini dipandang sebelah mata oleh sebagian orang. Hal ini dikarenakan banyak satpam yang diambil secara asal-asalan oleh user.

Menyikapi fenomena ini, Asosiasi Profesi Sekuriti Indonesia (APSI) dalam rapar kerja nasional (Rakernas) pada 3 November 2016 lalu membahas seputar perbedaan dan pembagian satpam dilihat dari area tugasnya. “Kita usulkan kepada Polri hendaknya nama pengamanan dibedakan sesuai area tugasnya,” kata Ketua Umum APSI, Abdul Azis Said, SE.

Azis mengatakan hendaknya ke depan ada pembagian yang jelas area pengamanan nasional. Azis menggambarkan bagaimana satpam yang menjaga rumah disamakan dengan satpam yang menjaga di perkantoran yang mendapatkan pelatihan khusus. Satpam di perumahan bisa saja mengambil orang lalu diberi seragam satpam, sementara kompetensinya jauh dari standar.

Dalam Rakernas ini, Azis mengusulkan ada 4 pembagian area satpam. Pertama, area publik yang selama ini sudah ditangani Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP. Kedua, area sektor kawasan industri atau industrial security yang ditangani oleh Satpam. Ketiga, area publik di lingkungan masyarakat ditangani oleh Pecalang, Siskamling. Keempat, sektor khusus ditangani oleh polisi khusus atau Polsus.

Azis kembali menegaskan, keberadaan satpam yang tidak memiliki skill dan tidak pernah mengikuti pelatihan kesatpaman bisa diakatakan sebagai pengamanan model ketiga yaitu siskamling. “Untuk nama bisa didiskusikan, intinya sebagai pembeda antara satpam yang berpendidikan dengan satpam yang asal-asalan,” katanya. [FR]

 

 

30 Sep 2016

Penutupan PON 2016 Libatkan 3.420 Personel Pengamanan

KSATRIA, (BSP)–Pekan Olahraga Nasional (PON) Jawa Barat XIX/2016 yang ditutup dengan upacara meriah Kamis (29/9) malam melibatkan 3.420 personel pengamanan. Pengawalan ketat dalam acara ini disiapkan untuk menyukseskan penutupan pesta olahraga empat tahunan tersebut.

Kabid Humas Polda Jabar Kombespol Yusri Yunus menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan personel lengkap untuk mengawal agenda penutupan yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

“Kami sudah menyiapkan total 3.420 personel aparat keamanan yang terdiri dari Polri, TNI, Satpol PP, Dishub, Damkar, dan pengamanan lainnya,” kata Yusri.

Jumlah personel penutupan PON 2016 lebih banyak dari pada saat pembukaan yang menurunkan 2.535 personel keamanan. Yusri yakin personelnya dapat meminimalisir segala tindak kejahatan seperti copet, teroris, dan sabotase.

Ada tiga zona pengamanan yang sudah disiapkan. Pertama di dalam stadion untuk pengamanan para penonton dan tamu undangan. Zona kedua berada di luar stadion dan zona tiga berada di area parkir.

Acara penutupan dihadiri Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla. Penutupan yang memakan biaya sekitar Rp45 miliar tersebut mengusung konsep utama ‘Harmoni Indonesia’.

Meski PON kali ini diwarnai protes dan aksi kericuhan, tuan rumah Jawa Barat sukses meraih juara umum. Selanjutnya, pesta olahraga multievent tersebut bakal digelar di Papua pada tahun 2020. [FR]

Translate »
error: Content is protected !!