Bravo Satria Perkasa
20 Sep 2020

Pemahaman APSI Terhadap Empat Hal Penting dalam Perpol Pamswakarsa

KSATRIA | Tangerang— Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) menggelar jumpa pers seputar Perpol No.4 Tahun 2020 tentang Pamswakarsa di Hotel Swissbel Tangerang pada Jumat 18 September 2020.

Dalam Perpol No.4 Tahun 2020 yang diundangkan pada 5 Agustus 2020 lalu ini ada beberapa perubahan dibandingkan Perkap No. 24 tahun 2007. Untuk itu, Ketua Umum APSI Azis Said memberikan empat pemahaman penting terhadap isi Perpol ini, yatu:

1. Perubahan Pengertian dan Perekrutan Anggota Satpam
Pada Perpol no 4 tahun 2020, APSI mempunyai pemahaman bahwa yang dapat disebut sebagai anggota Satpam apabila memenuhi 3 kriteria, yaitu :

  1. Direkrut sesuai ketentuan Polri, yaitu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Polri, baik syarat administrasi maupun sistem perekrutannya.
  2. Memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) yang tentunya didahului dengan memiliki ijazah pelatihan anggota Satpam.
  3. Memiliki status ketenagakerjaan, lazimnya dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) atau sebagai karyawan tetap di perusahaan. Dengan demikian hak hak ketenagakerjaannya anggota Satpam dapat dipenuhi.

“Apabila tidak memenuhi 3 kriteria tersebut di atas, tidak bisa dikatakan sebagai anggota Satpam. Perekrutan anggota Satpam hanya boleh dilakukan oleh BUJP dan oleh Perusahaan pengguna jasa Satpam. Jadi anggota Satpam hanya akan ada di BUJP dan di Perusahaan pengguna jasa Satpam,” jelasnya.

2. Perubahan Nama Kesatuan
Pada Perpol no 4 tahun 2020, telah dibedakan antara nama kesatuan Satpam dan nama kesatuan Satkamling serta bentuk Pamswakarsa lainnya dengan maksud antara lain yaitu:

  1. Untuk memperjelas koordinasi, pengawasan dan pembinaan petugas Polri di lapangan, mana yang Satpam dan mana yang bukan Satpam atau Satkamling. Bila tidak dibedakan antara Satpam dengan Satkamling, maka Polri dalam melaksanakan peraturan akan tidak sama.
    “Kondisi saat ini Satpam yang diwajibkan mengikuti pelatihan dan memiliki KTA serta mematuhi pemakaian seragam Satpam sesuai ketentuan, hanya Satpam BUJP dan Satpam Perusahaan saja sedangkan Satpam yang dikelola warga tidak diwajibkan,” jelasnya.
  2. Lebih memudahkan pendataan anggota Satpam di setiap wilayah maupun secara nasional.

3. Perubahan Warna Seragam Satpam
Pada Perpol no 4 tahun 2020 pakaian seragan Satpam dirubah menjadi warna bernuansa coklat mirip pakaian seragam Polri, dipahami APSI sebagai bentuk perubahan image Satpam yang diharapkan akan lebih profesional dan membanggakan. Kalau ada pihak yang mengkhawatirkan akan adanya potensi penyalahgunaan wewenang karena akan seperti seorang Polisi, menurut kami wajar tapi tidak perlu berlebihan karena Satpam bekerja pada perusahaan yang diawasi oleh atasannya maupun perusahaannya dan kewenangannya hanya terbatas pada wilayah kerjanya.

Kalau ada pihak yang menanyakan biaya penggantian seragam ini ditanggung siapa, dapat dijawab bahwa setiap tahun anggota Satpam mendapat jatah penggantian seragam baru dari Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) atau perusahaan di tempat Satpam bekerja, jadi tidak ada beban biaya baru untuk penggantian seragam baru ini. Penggantiannya dilakukan oleh masing masing BUJP dan perusahaan disetiap lokasi yang bisa berbeda bulannya. Oleh karena itu penggantian seragam ini diberi waktu satu tahun.

4. Kepangkatan Anggota Satpam
Pada Perpol no 4 tahun 2020 terdapat kepangkatan pada setiap level jabatan anggota Satpam, dimaksudkan agar setiap anggota Satpam mempunyai motivasi untuk bekerja baik, meningkatkan kompetensinya sehingga pada saatnya mendapat kenaikan pangkat yang dapat meningkatkan kebanggaan dan pendapatannya.

“Hal ini kami anggap suatu hal yang baik karena prinsip ke HRD an bahwa setiap orang yang bekerja harus mendapat kesempatan untuk naik jabatan, dibandingkan sistem saat ini yang tidak menghargai masa kerja dan kompetensi sehingga tidak ada kenaikan jabatan,” paparnya. [adm]

19 Sep 2020

APSI Sebut Perpol Pamswakarsa Upaya Pemuliaan Satpam, Ini Sebabnya

KSATRIA | Tangerang–Peraturan Polisi (Perpol) No 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa (Pamswakarsa) menjadi angin segar untuk menuju pemuliaan satpam. Ada beberapa perubahan dalam upaya memuliakan profesi satpam.

Dalam jumpa pers Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) membahas Perpol Pamswakarsa di Hotel Swissbel Tangerang pada Jumat 18 September 2020, APSI berkeyakinan bahwa Perpol No.4 Tahun 2020 ini sebagai upaya Polri untuk pemuliaan satpam.

“Saat ini Satpam yang bekerja khususnya di Badan Usaha Jasa Pengamanan, masa kerja dan kompetensi kurang dihargai, Satpam yang baru bekerja dengan Satpam yang telah lama bekerja dan memiliki kopetensi, gajinya sama, yaitu berdasar UMP,” jelasnya.

Akibatnya, hal ini tidak memberikan motivasi dan apresiasi bagi anggota Satpam yang memiliki masa kerja dan kompeten. Dengan adanya kepangkatan anggota Satpam yang nantinya ditindaklanjuti dengan peningkatan remunerasi akan memberikan motivasi kepada anggota untuk bekerja lebih baik.

Alasan lain adalah bahwa peningkatan profesionalitas Satpam. Dibentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Satpam, di bawah Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan dimasukkannya kedalam Perpol no 4 tahun 2020 ini dimaksudkan bahwa seorang anggota Satpam harus selalu meningkatkan dan memelihara kompetensinya agar semakin profesional.

“Perpol ini juga akan merubah image Satpam. Saat ini, bekerja sebagai Satpam bukan merupakan pilihan pekerjaan karena selain kurang membanggakan juga pendapatannya yang kecil,” jelasnya.

Hal ini juga bisa diakibatkan oleh kesamaan nama, antara Satpam yang dikelola oleh perseorangan atau kelompok masyarakat, yang direkrut seadanya, digaji dibawah UMP, tidak ada kontrak kerja (PKWT), tidak ada jaminan kesehatan, dibandingkan dengan Satpam yang dikelola oleh BUJP dan Perusahaan. “Perubahan warna seragam Satpam dan perubahan definisi Satpam ini akan membuat citra baru terhadap korp Satpam,” ungkapnya.

Pemuliaan ini juga bisa dilihat dari upaya menjadikan pekerjaan Satpam mengarah ke Profesi. Profesi apapun sebelum bekerja pasti harus melalui pendidikan kompetensi formal. Perpol no 4 tahun 2020 memisahkan antara Satpam dengan Satkamling dengan maksud bahwa setiap Satpam wajib mengikuti pelatihan dulu, baru memperoleh ijazah, KTA, Lencana dan Buku Riwayat Satpam.

“Jadi kalau seorang Satpam telah memiliki KTA bisa dipastikan dia telah mengikuti pelatihan wajib Satpam. Sedangkan Satkamling tidak diwajibkan mengikuti pelatihan formal Gada Pratama, Gada Madya dan Gada Utama,” tuturnya.

Penerbitan Perpol no 4 tahun 2020 ini merupakan pengganti dari Perkap no 24 tahun 2007 yang memang sudah perlu direvisi agar bisa menopang kemajuan industrial security di Indonesia.

“Kami dari APSI memberikan apresiasi kepada Polri karena banyak perubahan peraturan dan ketentuan yang akan membuat anggota Satpam dan Badan Usaha Jasa Keamanan semakin profesional, memudahkan pendataan anggota Satpam serta dapat meningkatkan kualitas fungsi koordinasi, pengawasan, pembinaan Polri kepada Satpam dan Badan Usaha Jasa Pengamanan,” jelasnya. [adm]

19 Sep 2020

Inilah Harapan APSI Terhadap Perpol Pamswakarsa

KSATRIA | Tangerang—Kapolri Idham Azis telah menerbitkan Peraturan Polisi (Perpol) No 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa (Pamswakarsa) pada 5 Agustus 2020. Dalam Perpol yang baru ini ada beberapa perubahan dibandingkan Perkap no 24 tahun 2007.

Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) saat menggelar jumpa pers seputar Perpol Pamswakarsa di Hotel Swissbel Tangerang pada Jumat 18 September 2020 memiliki harapan terhadap diterbitkannya Perpol No 4 Tahun 2020 ini.

Hadir dalam jumpa pers adalah Dewan Penasihat APSI Irjen. Pol. (P). dr. Hadiman M.BA, Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri Brigjend Pol Edy Murbowo SIK MSI dan segenap pengurus APSI.

Harapan APSI dengan telah diundangkannya Perpol no 4 tahun 2020 ini antara lain: Pemangku kepentingan di bidang Sekuriti menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Polri serta berpikir positif dengan terbitnya Perpol no 4 tahun 2020 ini.

“Karena ini merupakan upaya untuk memajukan Industrial Security di Indonesia secara umum dan pemuliaan profesi Satpam secara khusus,” jelas Ketua Umum APSI, Azis Said.

APSI berharap dengan adanya Perpol Pamswakarsa ini perusahaan pengguna jasa Satpam, Badan Usaha Jasa Pengamanan, Satpam, Satkamling dan masyarakat agar memahami dan mematuhi Perpol no 4 tahun 2020 ini dalam menjalankan pengamanan di wilayahnya masing masing.

“Apabila wilayah pengamanan yang menjadi tanggung jawab Pamswakarsa dapat tertib dan aman, maka akan memperingan pekerjaan Polisi mengingat rasio polisi dengan masyarakat yang diamankan di Indonesia masih belum memenuhi rasio Polisi yang ditentukan oleh PBB, yaitu 1 : 400,” ungkapnya.

Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) dan Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) serta Asosiasi lain bidang pengamanan di Indonesia yang terregister di Baharkam Polri, siap melaksanakan dan mengawal Perpol no 4 tahun 2020 ini agar pelaksanaannya tidak mengalami hambatan di lapangan karena APSI dan ABUJAPI serta Asosiasi bidang pengamanan lain terlibat dalam penyusunan Perpol no 4 tahun 2020 ini.

“Semoga Perpol no 4 tahun 2020 ini dapat memberikan angin segar bagi kemajuan Satpam, BUJP dan Industrial Security di Indonesia,” jelasnya. [adm]

18 Sep 2020

APSI Jabar Persiapan Rakernas di Bandung

KSATRIA| Bandung–Menjelang rapat kerja nasional (Rakernas) Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) di Kota Bandung Jawa Barat, Dewan Pimpinan Daerah APSI Jabar menggelar rapat koordinasi untuk mempersiapkan pelaksanaan Rakernas.

Menurut Sekretaris DPD APSI Jabar Rudi Nursoleh pertemuan ini membahas program DPD APSI Jabar dan persiapan rencana Rakernas APSI di Bandung pada 2 November 2020 nanti. “Setelah pelantikan dan pengukuhan DPD APSI Jabar oleh Ketua Umum APSI Bapak Azis Said, kami juga membahas beberapa program yang akan dilakukan di tahun 2021,” jelasnya dilansir Jurnal Security, Jumat (18/9/2020).

Rudi menambahkan, program DPD APSI Jabar yang dekat adalah menyelenggarakan Diklat Gada Pratama, Gada Madya dan Gada Utama melalui BUJP yang ada di Jabar. “Beberapa program akan kita siapkan diawal tahun untuk membantu satpam-satpam yang terdaftar di DPD APSI Jabar akan kita koordinir melalui DPC-DPC APSI Jabar,” jelasnya.

Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh pengurus DPD APSI Jabar dan DPC Karawang, DPC Cianjur, DPC Sukabumi, DPC Tasikmalaya, DPC Sumedang, DPC Garut dan DPC Bogor.

Menurut Rudi, DPD APSI Jabar juga akan meluncurkan aplikasi untuk anggota, khususnya direktur atau manajer BUJP yang terdaftar di DPD APSI Jabar, “Aplikasi ini nanti sangat membantu baik dari segi pemasaran ataupun pengendalian dan monitoring satpam yang dikelola,” jelasnya.

Sementara itu menyikapi lahirnya Perpol No.4 Tahun 2020, Ketua DPD APSI Jabar R. Agus Hamza menjelaskan DPD APSI Jabar memberikan dukungan terhadap perubahan seragam satpam dan siap menyesuaikan dan membantu satpam dalam satu tahun kedepan, khususnya satpam yang terdaftar di DPD APSI Jabar.

“Polemik mengenai seragam baru sesuai Perpol No. 4 tahun 2020 menurut kami bukan hal yang perlu diperdebatkan karena itu adalah seragam sebagai alat tugas yang bisa membedakan mana satpam dan mana Satkamling,” ungkapnya.

Agus menegaskan, yang harus kita perjuangkan adalah kesejahteraan dan perhatian terhadap satpam, “Kami berencana mengadakan audiensi dengan pihak terkait baik dengan Kemenaker dan diperkuat oleh Polri agar satpam menjadi prosfesi,” jelasnya.

Rapat koordinasi ini ditutup dengan launching Tohaga Lodaya, di mana DPD APSI Jabar sangat membantu program Polrestabes dalam penanganan covid -19 dalam komunitas Tohaga Lodaya, yang dipimpin oleh Kapolrestabes Bandung Kombespol Ulung Sampurna Jaya SIK yang diwakili Kasattbinmas Polrestabes Bandung AKBP Sukana Hermansyah SH, MM,.

“DPD APSI Jabar dan para DPC akan berepran aktif dalam pencegahan covid-19 dengan cara memberikan edukasi kepada satpam-satpam yang ada di Bandung khusunya dan satpam yang ada di wilayah Jabar,” tegasnya. [adm]

17 Sep 2020

APSI Kepri: Seragam Baru Bentuk Penghargaan untuk Satpam

KSATRIA | Kepri–Dengan keluarnya Perpol No. 4 Tahun 2020 sebagi pengganti Perkap No. 24 Tahun 2007, DPD Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) Kepri menilai, ini menunjukkan keseriusan untuk menuju pemuliaan Profesi Satpam sebagaimana yang dicanangkan Kapolri dalm HUT Satpam ke-38 di Jakarta.

Ketua DPD APSI Kepri Syafar Sah mengatakan, penggantian seragam satpam yang baru menyerupai seragam milik Polri sebagai bentuk penghargaan kepada seluruh anggota satpam, karena dianggap layak dalam menjalankan tugas pengamananan dan fungsi kepolisian terbatas di tempatnya bekerja.

“Penempatan tanda pangkat pada seragam satpam juga akan meningkatkan kemampuan dan skill dari anggota satpam dan akan semakin meningkatkan kesejahteraan para anggota satpam nantinya,” jelasnya kepada Jurnal Security, Rabu (16/9/2020).

Syafar berharap agar seragam baru ini hanya dipakai oleh anggota yang berhak memakainya, yaitu anggota yang sudah mengikuti Pelatihan Gada Pratama dan mempunyai KTA sehingga nanti terlihat jelas perbedaan yang sudah mengikuti pendidikan dan yang belum mengikuti pendidikan.

“Diharapkan semua anggota satpam semakin meningkatkan profesionaliame dan dalam melaksanakan tugas di lapangan selalu berdasarkan SOP dan tatanan aturan yang berlaku,” jelasnya.

DPD APSI berharap pemuliaan Satpam juga diikuti oleh berbagai pihak, seperti BUJP dan instansi lainnya agar memperhatikan hak-hak Satpam sebagaimana regulasi yang berlaku karena satpam adalah ujung tombak dan etalase paling depan dari BUJP.

“Kita juga berharap anggota satpam semakin meningkatkan skill dan kemampuannya karena denga Perpol yang baru ini seluruh anggota satpa akan diuji kompetensi sehingga benar-benar memahami tugas pelaksanaan di lapangan secara baik,” paparnya. [adm]

16 Sep 2020
Seragam Baru Satpam

Seragam Satpam Mirip Polisi dan Berpangkat, Kapan Mulai Berlaku?

KSATRIA | Jakarta–Setelah sempat menjadi wacana terkait seragam satpam yang baru mirip baju Polisi, akhirnya Perpol Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pamswakarsa resmi memutuskan seragam satpam yang baru dengan warna kecoklatan atau mirip seragam polisi.

Sebelumnya, Kabaharkam Polri, Komjen Pol Agus Andrianto menyatakan, ke depan agar dibuat telaah staf terkait tampilan Satpam menyerupai seragam Polisi. Contohnya seperti di negara Malaysia, Singgapura, Jepang dan lain-lain, hadirnya Satpam dengan seragam mirip Polisi ternyata efektif mengurangi terjadinya tindak pidana (kejahatan).

Oleh karena itu, menurut Kabaharkam Polri, membuat seragam Satpam tampak seperti seragam Polisi perlu dilakukan. Dengan maksud akan menjadi perpanjangan tangan Polri, khususnya jajaran Binmas, hadir di tengah-tengah masyarakat.

Kapan seragam satpam yang baru diberlakukan? Menurut Pasal 45 dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2020 dijelaskan:

“Pada saat Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku, seragam dan atribut Anggota Satpam yang diatur dalam Peraturan Kepala kepolisian Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 50) tetap dapat digunakan dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Kepolisian ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Kepolisian ini diundangkan.”

08 Sep 2020

DPC APSI Kutim Terbentuk, Edy S Menjadi Ketua Periode 2020-2025

KSATRIA | Sangatta–Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) melantik dan mengukuhkan pengurus DPC APSI Kutim periode 2020-2025 di Hotel Royal Victoria Sangatta, Senin (07/09/2020).

Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, kegiatan ini berjalan lancar dan khidmat. Adapun Ketua DPC APSI Kutim yang baru adalah Ady S Presiden Direktur PT Borneo Security Service (BSS).

Kombelpol Hary Muharram Firmansyah S.K, selaku Dir.Binmas Polda Kalimantan Timur mengucapkan selamat atas kegiatan tersebut. Ia pun berpesan kepada DPC APSI Kutim bisa saling menjaga kesolidannya. Dimana DPC APSI Kutim masih termasuk dalam naungan Polres Kutim dan bisa saling bekerja sama.

“Selamat atas kegiatannya. Semoga ke depan APSI tambah solid dan maju. Berkembang dengan baik,” ujarnya dilansir bedahnusantara.id.

“Di Kutim adalah DPC APSI pertama yang dilantik, diharapkan asosiasi ini bisa menjembatani apa yang menjadi harapan satuan keamanan wilayah Kutim. Karena Tugas satpam sangat berat, sama dengan tugas kepolisian. Tapi sangat terbatas, di lingkungan kerja meraka. Memang memerlukan adanya perkumpulan atau asosiasi ini. Ini bisa memudahkan harapan mereka semua,” sambungnya.

Hary menambahkan, APSI Kutim dibawah pembinaan Polres Kutim bisa bekerja sama dengan kepolisian. Dimana APSI sebagai pilar sehingga bisa berkontribusi mewujudkan Pilkada aman dan lancar. Dan menjadi agen yang bisa mensosialisasi kepada masyarakat.

“Pilkada sebentar lagi, saya harap masyarakat tetap menjaga dan memelihara kamtibmas masing-masing. Perbedaan pilihan politik suatu yang wajar. Tapi tetap dijadikan sesuatu menggembirakan untuk menjadi pimpinan terbaik,” pintanya.

Sementara itu, Ketua II BIdang Organisasi DPP APSI Ardi Rudanto menyampaikan jika sudah menjadi tugas pihaknya meng-upgrade dan meningkatkan skill personil satpam agar menjadi satpam yang profesional.

“Sehingga satpam kita dapat bersaing dengan satpam dari luar negeri. Karena sudah ada perusahaan satpam dari luar negeri di Indonesia. Ada dari Amerika, Afrika Selatan, Denmark, Inggris dan Swedia. Makanya jangan sampai jadi penonton di negeri sendiri,” jelasnya.

Menurut Ardi, satpam memiliki beberapa tingkatan yakni satpam pelaksana Gada Pratama, Gada Madya, dan Gada Utama. “Jadi semua penyedia satpam wajib mengikuti semua tahapan level tersebut,” katanya.

Ia menilai, di Indonesia satpam kerap dianggap sebagai pekerjaan rendah. Oleh dari itu pihaknya selalu melakukan upgrade kepada para satpam agar kedepannya bisa menjadi sebuah profesi.

“Memang satpam diciptakan untuk menjadi profesi yang diakui. Sangat mendukung bahwa satpam pasti kedepannya akan menjadi sebuah profesi. Sekarang sedang dibahas di pihak kepolisian. Satpam betul betul sebagai ujung tombak kepolisian. Kami juga sering berkoordinasi dengan Malaysia dan Philipina guna membahas tentang upgrade satpam,” jelasnya. [admin]

05 Sep 2020

Yudi Satpam BSP, Pemenang Satpam Paling HITS di Bank Danamon

KSATRIA | Bogor–Ketekunannya dalam menjalankan tugas berbuah hasil yang menggembirakan. Dulu, sebelum dirinya menjadi satpam di Bank Danamon, pemilik nama singkat Yudi ini bekerja sebagai office boy atau OB. Seiring perjalanan waktu, prestasi demi prestasi ia raih dalam menjalanan tugas.

Prestasi teranyar adalah Yudi berhasil menjadi pemenang program security paling HITS di Bank Danamon seluruh Indonesia. HITS kepanjangan dari Happy, Informatif, Tanggap dan Sigap. Penilaian lomba dilakukan secara online melalui beberapa test & quiz yang diberikan oleh panitia.

Ketika ada informasi program security HITS dari Brand Service Manager, ia memastikan koneksi HP dapat akses ke link, dan berusaha untuk mengingat kembali update produk atau program apa saja yang pernah disampaikan oleh Brand Service Manager dan team service.

“Pada prosesnya saya sempat menemukan kendala mengenai step pembayaran kartu kredit, namun hal tersebut dapat saya atasi dengan memastikannya kembali via layar ATM,” ungkap lelaki kelahiran Jakarta, 16 September 1984 ini.
Yudi yang memulai karir menjadi satpam sejak tahun 2015 ini melalui karirnya melalui BUJP PT. Bravo Satria Perkasa (BSP) dan ditempatkan di Bank Danamon Bogor Juanda. “Perasaan saya sangat senang dan bangga karena dapat membawa nama cabang Danamon Bogor Juanda sebagai pemenang, hadiahnya voucher, jam dinding dan travel bag,” kisahnya kepada Jurnal Security, Sabtu (5/9/2020).

Menjadi seorang satpam di sebuah perkantoran perbankan cukup membuat Yudi senang karena bisa berinteraksi dengan orang banyak, merasa memiliki kemampuan di bidang pelayanan, dan memiliki rasa peduli terhadap orang lain.
“Namun dikarenakan keterbatasan latar belakang pendidikan, pada saat diberikan kesempatan sebagai security, saya menerima pekerjaan ini dan berharap dengan memiliki pengalaman di bidang pekerjaan ini, saya bisa mendapatkan jenjang karier yang lebih baik,” jelas lelaki bertubuh tinggi 167cm ini.

Bagi Yudi, profesi satpam adalah pekerjaan yang mulia, karena bekerja tanpa pamrih berusaha untuk memberikan perhatian dan perlindungan bagi orang lain. Pernah suatu hari, Yudi punya pengalaman cukup mengesankan yait umembantu nasabah berkursi roda yang kesuliitan turun dari mobil.



Saat itu, pemakai kursi roda merasa kesulitan saat akan turun dari mobil untuk memasuki banking hall. Saat itu secara spontan Yudi menuju mobil nasabah dan berusaha membopong nasabah ke arah kursi rodanya. “Nasabah merasa sangat berkesan dengan bantuan tersebut, dan selalu mencari saya jika datang ke cabang, dan mengganggap Danamon layaknya seperti rumah dan keluarga sendiri,” tutur satpam yang bersertifikat Gada Pratama ini.

Ada banyak hikmah menjadi satpam, kedisiplinan terbawa dalam kehidupan sehari hari, “Saya menjadi tambah peduli terhadap sesama dan selalu ingin membantu atau menolong dengan keluarga atau pun tetangga di lingkungan sekitar,” jelasnya.

“Harapan saya untuk teman-teman satu profesi, jangan pernah putus asa, tetap semangat dan terus asah kemampuan diri kita, dan harus yakin kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi orang lain,” jelasnya.

Yudi mengibaratkan kehidupan ini untuk selalu belajar seperti jam dinding, di lihat tidak dilihat dia terus bergerak, dihargai atau tidak dihargai dia terus berputar, walaupun tidak ada ucapan terima kasih dia akan terus bekerja setiap detik, setiap menit dan setiap jam. “Namun perlu diingat dia akan selalu diletakan di tempat yang tinggi dan di suatu saat nanti orang lainlah yang akan mencarinya,” tutup Yudi. [admin].

05 Sep 2020

APSI Aceh Minta Keberpihakan Pemerintah Daerah untuk BUJP Lokal

KSATRIA |Aceh–Maraknya perusahaan jasa pengamanan atau yang biasa disebut BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) dari luar daerah, membuat Ketua Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) Aceh angkat suara.

Ketua APSI Aceh Zuhaimi Agam menjelaskan, saat ini banyak perusahaan BUMN yang menggunakan jasa pengamanan satpam dari Jakarta. Sementara BUJP lokal kurang diperhitungkan. “BUJP lokal hanya jadi penonton di daerahnya sendiri,” ungkapnya kepada Jurnal Security, Jumat (4/9/2020)

Lebih lanjut, Agam mengatakan Pemerintah Aceh dan DPRA perlu mengeluarkan Pergup atau Qanun tentang kekuatan pengusaha lokal. Sebab jika tidak, maka BUJP lokal akan gulung tikar karena tidak ada perhatian dari pemerintah daerah.
“Salah satu contoh di BRI sudah belasan tuhun dikerjakan oleh perusahaan luar, dihembus anak perusahaan BRI semua kerja di BRI perusaan ini yang kerja kalau seperti ini kan tidak sehat, dan dalam mekasnime juga salah dan kasus ini akan kita sampaikan ke Ombudsman,” tambah Agam Rayeuk, ia sering disapa.

Agam menjelaskan, pihaknya bukan meminta-minta pekerjaan, namun semua regulasi sudah kam ikuti, mulai dari perijinan dari Mabes Polri, ijin pengololaan tenagaan kerja dari kementrian dan kami mengantongi ISO satpam.

“Perusahan kami sama juga seperti perusahaan mereka di Jakarta, karena itu kami berharap kepada pemerintah daerah dan DPRA bantu kami kalau tidak kami gulung tikar,” jelasnya. [Admin]

29 Aug 2020

Dirbinpotmas Himbau agar Satpam Terus Waspada Covid-19

KSATRIA | Jakarta–Polri berkomitmen mendukung keberlangsungan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) di tengah badai pandemi virus Covid-19 yang belum reda. Usaha jasa pengaman ini melibatkan satpam yang dipekerjakan di berbagai sektor dan berhadapan langsung dengan virus tersebut.

Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri Brigjend Pol Edy Murbowo SIK MSI menghimbau agar para satpam yang bersentuhan dengan masyarakat ramai tetap waspada dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan.

“Memberdayakan BUJP dalam situasi covid, penanganan covid dan pemulihan ekonomi. Hal ini harus disadari oleh masyarakat untuk tetap menjaga standar covid,” kata dia dalam Outlook ABUJAPI bertema  ‘Peran Serta BUJP dalam mendukung tugas Polri mencegah penyebaran Covid-19 dan percepatan ekonomi nasional’ di Gedung The Tribrata, Jakarta (28/8/2020).

Dia berharap kehadiran BUJP dapat membantu kesadaran masyarakat untuk memperhatikan protokol kesehatan. Apalagi, BUJP didorong menjadi contoh bagi masyarakat dalam arti penting menghalau Covid-19.

Dia bercerita, saat ini Jawa Timur tidak akan mengeluarkan tempat untuk diklat, karena masih zona merah. Nah, Polri mendorong para satpam di bawah BUJP turut serta membantu Polri memberikan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan dalam pencegahan covid-19.

“Inpres No. 6 penegakan disipiln dan penegakan hukum. Pengelola satpam, BUJP bisa membantu kepolisian di lingkungan kerja masing-masing. Sebelumnya harus menjadi contoh bagaimana mentaati protokol kesehatan, cuci tangan dan jaga jarak, jangan dipekerjakan satpam yang sedang sakit. Apalagi sampai terinfeksi, sebelum bekerja harus dicek dulu kesehatannya. Melalui suhu tubuh, memberikan vitamin kepada para satpam agar imunnya baik,” katanya.

Jika satpam benar-benar serius membantu Polri, kata dia, menangani protokol kesehatan, berdampak pada perbaikan kesehatan masyarakat dan pada gilirannya ekonomi pulih serta berdampak positif bagi keberlangsungan usaha jasa pengamanan tersebut. “Jika ini dilakukan maka pencegahan covid akan berhasil dan ekonomi akan membaik,” katanya. [admin].

Translate »
error: Content is protected !!