Inilah Usulan Abujapi Soal Standar Remunerasi Profesi Satpam

KSATRIA, (BSP)–Menurut Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) Budi Rianto, jumlah tenaga satpam di Indonesia mencapai  2,5 juta orang baik yang telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) maupun yang belum. Jumlah satpam di seluruh Indonesia jauh lebih besar dari anggota Polri yang hanya mencapai 450.000 personil saja.

Disisi lain, tambah Budi, sekalipun terdapat beberapa peraturan terkait BUJP dan Pam Swakarsa, belum ada peraturan yang memberikan kelayakan pada profesi yang mulia ini. Misalnya, pada UU Kepolisian tidak merinci dengan jelas tentang pembinaan profesi Pam Swakarsa. Meskipun dalam penjelasannya diatur tentang kewenangannya sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas dalam “lingkungan kuasa tempat” (teritoir gebied/ruimte gebied) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, dan lingkungan pendidikan.

Sedangkan pengaturan mengenai Pam Swakarsa diserahkan pada Kapolri. Lalu lahirlah berbagai Peraturan Kapolri yang dijadikan rujukan hingga saat ini, yaitu Perkap No 24 tahun 2007 tentang “Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga  Pemerintah”.

Demikian juga dalam aturan ketenagakerjaan di Indonesia, kedudukan satpam yang dikelola BUJP dalam struktur ketenagakerjaan nasional, khususnya dalam bidang industrial security ditempatkan sebagai “pekerjaan yang dapat diserahkan kepada penyedia jasa pekerja/buruh” atau “tenaga alih daya” setara dengan pelayanan kebersihan (cleaning service), dan pekerja catering,  sebagaimana diatur pada pasal 17 ayat (3), Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012.

Pekerjaan satpam disetarakan dengan pekerjaan untuk waktu tertentu yaitu pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; atau pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur tentang Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT). Akibatnya, satpam “terpaksa” berpindah dari satu BUJP ke BUJP lain setelah berakhir Perjanjian Kerjanya, demi mempertahankan profesi kerjanya.

“ABUJAPI sebagai mitra utama Polri dan pengelola satpam terpanggil untuk melakukan pembenahan dengan membuat berbagai program kerja terkait dengan pemuliaan profesi satpam. Diantaranya, mengusulkan perubahan atau revisi Perkap 24 yang sudah tidak sesuai dengan kondisi kekinian termasuk perubahan nomenklatur di internal Polri,” jelasnya dalam sebuah seminar tentang pengupahan satpam di Jakarta.

ABUJAPI menggagas lahirnya Standar Remunerasi Profesi Satpam berbasis kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BUJP membuat standar minimal biaya langsung personil (remuneration /billing rate) tahun 2018 berdasarkan sertifikasi dan pengalaman profesinya.

Adapun rincian yang diajukan ABUJAPI antara lain, untuk anggota satpam dengan jenjang pendidikan SMA-D3 non pengalaman berpendapatan sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP). Satpam dengan jenjang pendidikan SMA-D3, sertifikasi Gada Pratama berpendapatan 2,9 juta s/d 5,6 juta bergantung pengalaman kerjanya. Sementara satpam dengan jengan pendidikan S1 dan bersertifikasi Gada Pratama berpendapatan kisaran 5 juta s/d 7,25 juta, bergantung pengalaman kerjanya.

Sementara satpam dengan jenjang SMA-D3 dengan sertifikasi gada madya berpendapatan 6,3 juta s/d 11,1 juta bertantung lama pengalaman kerjanya. Satpam dengan jenjang pendidikan S1 – S2 dengan sertifikasi gada madya berpendapatan 8,5 juta s/d 15 juta bergantung lama pengalaman kerjanya.

Sementara, satpam berpendidikan SMA –D3 dengan sertifikasi gada utama berpendapatan 12,3 juta s/d 38,4 juta bergantung lama pengalaman kerjanya. Adapun satpam dengan jenjang pendidikan S1 – S2 dengan sertifikasi gada utama berpendapatan 8,25 juta s/d 5 juta bergantung lama pengalaman kerjanya. [MH&ROJI]