Bravo Satria Perkasa
17 Jul 2020
APSI Kepri Berharap Musda II ABUJAPI Kepri Berjalan Lancar

APSI Kepri Berharap Musda II ABUJAPI Kepri Berjalan Lancar

KSATRIA | Kepri–Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) Kepulauan Riau akan menggelar musyawarah daerah (Musda) kedua untuk memilih calon ketua ABUJAPI Kepri. Rencananya, Musda akan digelar pada 20 Juli 2020 mendatang.

Ketua Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) Kepri Daeng Syafar mengapresiasi kesiapan panitia Musda 2 yang dipimpin oleh Dwifung dari PT. Putra Tidar Perkasa (PTP) bersama jajarannya.

“Semoga hasil dari Musda 2 ini bisa menghasilkan ketua yang mampu menjalankan roda organisasi ke depan lebih baik lagi di wilayah Kepri,” ungkapnya kepada JurnalSecurity, Jumat (17/7)

Sebagai Ketua APSI Kepri, ia berharap antara ABUJAPI bisa lebih meningkatkan sinergi untuk mewujudkan profesi satpam yang profesional. Begitu juga hubungan antar BUJP dan asiosasi serta Instansi terkait lainya semakin baik, sehingga memberi semangat baru.

“Saya berharap Musda 2 ini berjalan sukses untuk memilih ketua barunya,” jelasnya. [adm].

07 May 2020

Satbinmas Deli Serdang Bersama APSI Sidak Kelengkapan Satpam

KSATRIA | Deli Serdang – Sat Binmas Polresta Deli Serdang bersama Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) Kab. Deli Serdang melakukan pendataan sekaligus pengecekan dan pemeriksaan kelengkapan petugas Satuan Pengamanan (Satpam) pada Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang, Rabu (06/05/20).

Kali ini pengecekan dan pemeriksaan dipimpin Kanit Binkamsa Sat Binmas IPTU Khairil Anwar, SH dengan didampingi Ketua APSI Kab. Deli Serdang Ingen Malem Sitepu ini dilakukan terhadap personil Satpam dilingkup tugas pada pusat perbelanjaan Suzuya Tanjung Morawa.

Materi pemeriksaan dan pengecekan ini meliputi kelengkapan perorangan berupa seragam dan bet symbol (atribut) yang dikenakan pada seragam dinas, serta  perlengkapan administrasi berupa Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai petugas Satuan Pengamanan (Satpam). Dan juga dilakukan adminitrasi kontrak kerja antara BUPJ dengan perusahaan pengguna jasa Satuan Pengamanan.

Kegiatan ini dianggap perlu untuk dilaksanakan sehingga dalam lingkup kerja satuan pengamanan dapat membentuk Pimpinan Unit Kerja untuk melindungi Hak-hak personil satuan pengamanan.

“ini merupakan langkah Sat Binmas Polresta Deli Serdang selaku Pembina satuan pengamanan diwilayah hukum Polresta Deli Serdang  bersama APSI untuk dapat melindungi hak-hak dari personil satuan pengamanan itu sendiri,” ujarnya dilansir perak-news.com. [ Adm]

06 Apr 2020

Ribuan Satpam di PHK, ABUJAPI Layangkan Surat ke Kemnaker

KSATRIA | Jakarta–Dampak ekonomi dari pandemic virus Covid-19 cukup terasa bagi sektor industri di Indonesia. Diberlakukannya sosial distance dan work from home telah menyebabkan beberapa aktivitas bisnis melamban dan berhenti. Termasuk dunia industrial security yang mengalami dampaknya.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) Agoes Dermawan imbas dari pandemi virus Covid-19 ini menyebabkan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sebagian satpam di Indonesia.

“Akibat dari pandemi Virus Covid-19, banyak tenaga satpam terkena PHK atau dirumahkan tanpa digaji,” ungkapnya seperti dilansir Jurnal Security, Minggu (5/4).

Agoes menambahkan, industri jasa pengamanan adalah industri padat karya dan sarat dengan tenaga kerja dalam bentuk tenaga satuan pengamanan (Satpam) outsourcing. Karenanya, ABUJAPI yang menaungi Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) menyampaikan permohonan bantuan sosial kepada pemerintah untuk para satpam yang terkena dampak PHK selama pandemi ini berlangsung.

Hal ini juga menindaklanjuti adanya upaya dari pemeritah dalam meredam dampak negatif pandemi Covid-19 dengan mengeluarkan stimulus kebijakan di sektor kesehatan, bantuan sosial dan sektor industri agar ekonomi terus berjalan.

“Informasinya, pemerintah akan memberikan perlindungan pengupahan bagi pekerja/buruh terkait pandemik Covid-19 dengan memberikan bantuan sosial untuk mereka yang kena PHK. Program ini sangat baik, ABUJAPI menyambut program ini,” tegasnya.

Menurut data sementara yang sudah dihimpun oleh BPD ABUJAPI seluruh Indonesia, bahwa dampak dari pandemi Covid-19 ini sudah menelan korban 1315 satpam yang mengalami PHK. “Jumlah ini, akan terus bertambah karena data ini masih bersifat sementara karena waktu yang terbatas untuk mendatanya, ada kemungkinan lebih besar,” ungkapnya.

Sementara itu Sekjen ABUJAPI Suryawisesa Karang mengatakan, bahwa secara administrasi, ABUJAPI telah melayangkan surat kepada Presiden RI bersama Forum Alih Daya Indonesia (FADI) untuk meringankan beban perusahaan alih daya.

Selain itu ABUJAPI telah melayangkan surat kepada Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker untuk menindaklanjuti dari dampak PHK sebagian satpam di seluruh Indonesia. “Kami berharap surat yang kami kirimkan bisa ditindaklanjuti oleh kemnaker,” ungkapnya.

Adapun data satpam dari BUJP anggota ABUJPI yang sudah melakukan pendataan adalah wilayah Bali, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan DI Yogjakarta. [adm]

13 Jan 2020

Dirbinpotmas, Ricky F Wakanno: Satpam Ibarat Anak Sendiri

KSATRIA| Jakarta—Gerak Jalan Satpam, sebuah kegiatan tahunan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Satuan Pengamanan (HUT Satpam) ke-39 ini berlangsung meriah di lapangan Polda Metro Jaya, Minggu (12/01/2020).

Hadir dalam acara Gerak Jalan Satpam ini mewakili Kakorbinmas yang berhalangan hadir, Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol. Drs. Ricky Francois Wakanno. Para pengurus APSI, ABUJAPI, ASIM, APJATIN, dan ATISI.

Dalam sambutannya, Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol. Drs. Ricky Francois Wakanno mengucapkan terima kasih kepada ketua APSI yang telah menyelenggarakan Gerak Jalan Satpam sejak tahun 2003 atau sudah tahun ke-17.

Menurut Ricky, kegiatan gerak jalan satpam ini merupakan salah satu bentuk untuk memuliakan satpam di HUT Satpam ke-39. “Satpam ini ibarat seperti anak sendiri, kita besarkan, bisa sekolah. Saat ulang tahun kita muliakan dia,” ungkapnya di hadapan para peserta gerak jalan satpam, Minggu (12/02).

Ricky menambahkan, HUT Satpam ke-39 harus menjadi semanagt untuk menciptakan SDM yang unggul, kompetitif dan sejahtera. Unggul artinya harus punya kemampuan, keterampilan dan wawasan yang bisa didapatkan dari pendidikan gada pratama, madya maupun utama.

“Kita yang memonitor dalam pelaksanannya. Dalam peraturan No 24 tahun 2007 dituangkan tentang pendidikan satpam ini,” jelasnya seperti diunggah jurnalsecurity.com.

Ke depan, tambah Ricky, badan usaha jasa pengamanan tidak hanya mengedepankan bisnis oriented, tapi harus memperhatikan security oriented. “Jika satpamnya maju, maka polisi akan banyak tertolong untuk pengamanan di lingkungan kerja, jika tidak bisa, maka akan menjadi masalah,” jelasnya.

Pada tahun 2020, para satpam juga diminta untuk ikut andil dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, terutama di saat masa masa Pilkada serentak di berbagai daerah. “Satpam kita butuhkan untuk menjaga keamanan di lingkungan sekitarnya,” paparnya. [roj]

14 Dec 2019

APSI dan ATISI Jalin Kerjasama Informasi Teknologi

KSATRIA| Jakarta–Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) menyelenggarakan pertemuan dengan Asosiasi Teknologi & Industri Sekuriti Indonesia (ATISI) dalam rangka kerjasama informasi dan penerapan teknologi sekuriti di kantor ATISI, Wisma Slipi, Jl. S. Parman, Jakarta, Jumat (13/12).

Menurut Ketua Umum ATISI Dr. Sanny Suharli, ATO, kerjasama ini untuk ruang lingkup pertukaran informasi, konferensi security, pelatihan dan seminar teknologi security.

ATISI tambah Sanny merupakan asosiasi yang bergerak di bidang teknologi dan industri sekuriti dengan visi menjadi wadah bagi profesional, pemerhati, akademisi, dan perusahaan penyedia peralatan keamanan untuk meningkatkan komptensi dalam bidang teknologi sekuriti industri di Indonesia yang eksistensinya diakui oleh komunitas di Indonesia dan internasional.

Sementara itu, Ketua Umum APSI Azis Said mengatakan, hubungan kerjasama ini untuk meningkatkan kualitas satpam di Indonesia, terutama pengenalan terhadap alat teknologi di bidang sekuriti.

“Semoga kerjasama ini bisa membawa satpam lebih mengenal teknologi sekuriti, sehingga satpam tidak ketinggalan perkembangan teknologi,” ungkapnya seperti dilansir JurnalSecurity.com.

Hadir dalam acara kerjasama itu adalah Sekjen APSI H. Djarot Soeprianto yang juga Direktur PT Bravo Satria Perkasa (BSP). [roj]

15 Nov 2019

Dirbinpotmas Gelar Rapat Anev Bersama Kasubdit dan Pimpinan Asosiasi

KSATRIA| Jakarta–Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat (Dirbinpotmas) Baharkam Polri menggelar Rapat Anev bersama Kasubdit Satpam-Polsus, Dirbinpotmas Polda dan Pimpinan Asosiasi Jasa Pengamanan tahun 2019.

Acara rapat tersebut diselenggarakan oleh Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri, bertempat di Hotel Diraja Jakarta Selatan, Rabu (13/11/2019). Rapat mengusung tema “Dengan Semangat Promoter Kita Wujudkan Sistem Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Satuan Pengamanan (Satpam) Yang Unggul dan Sejahtera”.

Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol. Drs. Ricky Francois Wakanno dalam sambutannya menyampaikan tujuan digelarnya rapat Anev tersebut. “Kegiatan ini bertujuan untuk penyamaan persepsi dalam pembinaan, operasional dan pengawasan sistem manajemen pengamanan organisasi, perusahaaan dan atau instansi/lembaga pemerintah,” ungkapnya.

Dalam rangka mewujudkan pemuliaan profesi satpam yang unggul dan kompetitif, tambah Ricky, terkandung maksud bahwa Polri dan asosiasi jasa pengamanan sejalan dalam rangka mewujudkan satpam yang unggul dan sejahtera, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang nomor 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurutnya, satpam memiliki peran strategis, baik dalam upaya pemeliharaan Kamtibmas di lingkungan kerjanya, maupun dalam mendukung iklim investasi yang kondusif, sebagai salah satu perhatian pemerintah guna memacu pertumbuhan ekonomi.

“Jaminan keamanan pada lingkungan badan usaha dan sektor industri, akan mampu meningkatkan kepercayaan terhadap negara yang pada akhirnya bisa berdampak positif bagi iklim berinvestasi di Indonesia,” tegasnya.

Kehadiran satpam sebagai mitra Polri dalam upaya pemeliharaan Kamtibmas, dituntut semakin profesional, Brigjen Pol. Rickky menyebutkan, dalam implementasinya personel satpam harus mampu mendeteksi setiap potensi kerawanan. “Melakukan tindakan pertama dan pencegahan dengan tepat, serta melaporkan kepada pihak Kepolisian untuk segera dilakukan langkah-langkah antisipasi,” sambungnya.

Eksistensi Satpam dapat semakin memberikan kontribusi nyata untuk mewujudkan keamanan di lingkungan tugasnya. “Untuk mewujudkan Satpam yang semakin unggul dan profesional, maka diperlukan sistem manajemen Sumber Daya Manusia yang optimal, diantaranya proses perekrutan yang selektif serta peningkatkan kapasitas yang berkualitas. Upaya ini membutuhkan kerjasama sinergis dan simultan dari segenap pemangku kepentingan yang berkecimpung dalam bidang industrial security,” tuturnya.

Perubahan peraturan dan regulasi terkait industri pengamanan, lebih tepat sebagai penyempurnaan regulasi menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Saat ini, Brigjen Ricky mengatakan, bahwa Baharkam Polri yang bertugas sebagai Pembina Teknis Satpam sedang menggodok dan menyempurnakan peraturan tentang industri pengamanan swasta, lebih komprehensif, lebih detail dan tentu saja sesuai dengan tantangan zaman.

“Selama beberapa tahun terakhir para pelaku industri sudah meminta Polri untuk menyesuaikan peraturan tersebut, terutama Perkap 24 Tahun 2007. hal tersebut telah disetujui oleh Pimpinan Polri karena sesuai dengan program pemuliaan profesi Satpam,” jelasnya.

Grand strategi Polri pada tahap III tahun 2016–2025 yaitu Strive For Excellence, membangun kemampuan pelayanan publik yang unggul, mewujudkan Good Goverenment, Best Practice Polri, profesionalisme SDM, Implemetasi Teknologi, Infrastruktur guna membangun kapasitas Polri (Capacity Building) yang kredibel di mata masyarakat nasional, regional dan Internasional.

Seperti diketahui, Polri menetapkan 7 program prioritas Kapolri diantaranya Pemantapan Harkamtibmas dan penguatan Sinergi Polisional Profesional.

“Sehubungan hal tersebut, tentunya diperlukan kerja keras dan cerdas bekerjasama dengan mitra Polri dan masyarakat dalam pelaksanaan tugas–tugas Kepolisian demi mencapai hasil yang terbaik,” tuturnya.

Diakhir sambutan, Brigjen Pol. Drs. Ricky F Wakanno berharap melalui rapat Anev tersebut dapat menyatukan Visi dan Misi serta menciptakan soliditas dalam pembinaan operasional dan pengawasan sistem manajemen pengamanan organisasi, perusahaan dan atau Instansi/Lembaga pemerintah guna mewujudkan pemuliaan profesi Satpam yang unggul dan kompetitif.

“Akhirnya, dengan mengucap Bismillahi Rahmannirohim pada hari ini Rabu tanggal 13 November 2019, rapat Anev Ditbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri bersama para Kasubdit Binsatpam/Polsus Polda dan Pimpinan Asosiasi Jasa Pengamanan tahun 2019 ini, secara resmi saya nyatakan dibuka,” Tutup Dirbinpotmas Baharkam Polri Brigjen Pol. Drs. Ricky Francois Wakanno. [roj]

 

03 Sep 2019
evakuasi-bsp

Konflik Papua, BSP Bersinergi dengan TNI & Polri Jaga Aset Klien  

KSATRIA| Makassar–Papua sempat memanas dalam sepekan terakhir, berbagai demonstrasi terjadi di beberapa kota seperti di Jayapura, Manokwari, Sorong dan lain sebagainya. Beberapa asset Negara juga menjadi amuk massa yang menyebabkan kerugian tidak sedikit.

Menyikapi demonstrasi yang terjadi di beberapa kota di Papua, Head of Area Indonesia Timur PT. Bravo Satria Perkasa (BSP) Sarwo Hadi menjelaskan pihaknya terus mengikuti perkembangan keamanan di Papua ini. “Kami terus melakukan koordinasi dengan pihak TNI dan Polri sebagai mitra kami dalam pengamanan ini,” ungkapnya.

BSP Indonesia Timur, tambah Sarwo, sebagai perusahaan jasa pengamanan ini akan tetap menjalankan tugas-tugasnya dalam menjaga asset perusahaan dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Karena itu, BSP selalu berkoodinasi dengan pihak keamanan untuk mengupdate situasi yang ada.

Bahkan untuk menjaga kondusivitas area klien, para petugas satpam BSP masih tetap berjaga mengamankan asset perusahaan. Tak hanya itu, anggota TNI yang bermitra dengan BSP juga mendistribusikan sembako untuk para satpam BSP yang sedang bertugas.

Sarwo Hadi juga menambahkan, pihaknya juga turut mengevakuasi beberapa klien BSP yang ingin ke bandara Sentani menuju ke Makassar. “Kami selalu berjaga untuk keamanan para klien dalam situasi apapun, karena itu komitmen,” tegasnya.

“Berita hoax banyak menyelimuti dunia medsos yang memprovokasi saudara-saudara di Papua sehingga kejadian-kejadian yang tidak diinginkan terjadi di beberapa kota besar di Papua dan Papua Barat,” kata salah satu Pengurus Asosiasi Profesi Satpam Indoneisa (APSI) ini.

Hingga berita ini diturunkan, demonstrasi sudah hampir tidak terjadi karena ajakan atau himbauan dari beberapa orang, setelah melihat apel siaga yang dilakukan oleh pasukan Brimob dan TNI dengan jumlah besar, “Kelompok-kelompok kecil dibeberapa titik yang biasa menjadi titik kumpul pendemo, akhirnya bubar pelan-pelan,” terangnya.

Sarwo Hadi berharap kejadian yang merugikan banyak pihak ini dan kejadian anarkis di tanah Papua dan Papua Barat karena akibatnya sangat merugikan bagi semua pihak semoga tidak akan terjadi lagi. “Jangan ada lagi yang mudah terprovokasi dengan adanya berita-berita hoax di medsos sehingga tidak menyulut emosi golongan tertentu,” tegasnya. [roj]

24 Jul 2019

Konsekuensi Ketika Satpam menjadi Profesi

KSATRIA| Jakarta–Ketua Bidang Organisasi DPP Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) Ardi Rudanto sepakat profesi Satpam harus dimuliakan. Mulia yang dimaksud Ardi adalah dengan cara mengangkat derajat Satpam dan menjadikan lebih terhormat. Selain itu Satpam juga harus mempunyai nilai lebih tinggi.

“Kemuliaan adalah mengangkat derajat lebih tinggi. Menempatkan profesi Satpam ke derajatnya yang lebih tinggi,” ungkap Rudanto dalam seminar tentang pemuliaan profesi Satpam yang digelar APSI di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Kamis sore 18 Juli 2019.

Menurut Rudanto, Satpam tergolong sebagai profesi. Sebab pekerjaan seorang Satpam dilakukan secara profesional dan merupakan sumber penghasilan.

“Kalau segala sesuatu yang dilakukan secara profesional pasti ada value (nilai) di situ. Value itu macam-macam. Kalau jadi Satpam, jadilah yang terbaik,” ungkap Anggota Tim Perumus Revisi Perkap 24 Tahun 2007 itu.

Ardi juga menegaskan, setidaknya ada empat konsekuensi menjadikan Satpam sebagai profesi yang mulia. Keempatnya adalah harus ada jenjang peningkatan karier, remunerasi yang memadai sesuai tingkatannya, memiliki jaminan untuk hari tua dan memiliki kesetaraan hak sesama profesinya.

“Saya agak tertegun sedikit dengan yang akan dilakukan Polri dan asosiasi pengguna Satpam, asosiasi profesi Satpam dan Kemenaker yang akan berembug untuk menentukan profesi Satpam ke depan. Kalau itu bisa terjadi ‘this right’, akan mengejutkan betul di dunia sekuriti,” katanya.

Selain Ardi Rudanto, bertindak sebagai narasumber seminar APSI tentang pemuliaan Satpam adalah Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol Ricky F Wakanno dan Ketua Umum DPP APSI HA Azis Said.

21 Jul 2019

APSI Komitmen Jadikan Satpam sebagai Profesi

KSATRIA| Jakarta–Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) menggelar seminar tentang profesi satuan pengamanan (Satpam) di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Kamis 18 Juli 2019.

Seminar dibuka oleh Kabaharkam Polri Komjen Pol Condro Kirono yang diwakili oleh Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol Ricky F Wakanno.

Dalam sambutannya, Ketua Umum APSI H. A Azis Said mengatakan, seminar APSI ini merupakan bagian dari pelaksanaan Indosecurity 2019 Expo and Forum yang dilaksanakan di JCC Senayan, pada 17-19 Juli 2019.

Garis besar pelaksanaan seminar ini, kata Azis, adalah keinginan untuk menjadikan Satpam sebagai profesi yang membanggakan.

“Satpam bagi sebagian orang masih menjadi pekerjaan yang kurang membanggakan. Oleh karena itu Polri dan Asosiasi bertekad menjadikan pekerjaan satpam ini sebagai profesi Satpam, dimana diperlukan pendidikan dan latihan yang lebih profesional dan dapat di-upgrade,” kata Azis saat memyampaikan sambutan.

Selain itu, lanjut Azis, pihaknya juga mengusulkan agar ada pembedaan antara satpam modern atau industri dengan satpam tradisional atau lingkungan. “Baik nama, seragam dan pendidikannya,” kata dia seperti dilansir Jurnal Security.

Terkait dengan regulasi yang memayungi profesi Satpam, Azis juga menyampaikan bila seminar ini untuk mendorong lahirnya aturan baru di bidang industri pengamanan (security industries). Sebab aturan yang saat ini dimiliki, yakni Perkap No. 24 Tahun 2007 sudah lama direncanakan diganti.

“Kami berharap Peraturan Kepolisian (Perpol) dan Perkaba itu bisa terbit tahun ini,” harapnya. [[roj]

11 Apr 2019

Kabaharkam Pimpin Rapat Sinkronisasi Perpol tentang Pengamanan Swakarsa

KSATRIA| Jakarta–Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Drs Moechgiyarto SH, M.Hum, pimpin rapat pembahasan Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Kepolisian (Perpol) tentang Sistem Pengamanan Swakarsa.

Sebagaimana dirilis penanusa.com, rapat ini digelar di Grha Anabatic Technologies, Tangerang, Banten, pada Senin pagi, 8 April 2019.Dalam kesempatan ini, Kabaharkam Polri didampingi oleh Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Pol Drs W. Herry Wibowo MH, Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri, Brigjen Pol. Drs Syaiful Zahri.
Turut hadir para ketua dan sekjen dari ABUJAPI, APSI, APJATIN, ASIM, APJASI.Hadir juga para Manajemen dari PT Sigap Prima Astrea, PT Bravo Satria Perkasa, PT Jaga Nusantara Satu, PT Panglima Siaga Bangsa, PT PTC Pertamina, PT Prima Karya Sarana Sejahtera, PT Global Arrow, PT Kawal Perkasa Prima.

Rapat sebagai tindak lanjut revisi total Perkap Nomor 24 Tahun 2007 ini bertujuan untuk mendapatkan saran masukan dari para Praktisi dan Instansi di luar Polri untuk penyempurnaan Perpol dimaksud.

Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) Azis Said menjelaskan dirinya merasa lega dan puas atas draft final Perpol, di mana kami memperjuangkan tiga hal dalam Perpol itu. “Alhamdulillah dua sudah diakomodasi dalam Perpol itu dan satu lagi akan diakomodasi dalam Perkaba,” jelasnya dilansir JurnalSecurity (8/4).

Azis menjelaskan, pertama terkait legalitas Satpam, di mana seseorang dapat dikatakan sebagai anggota Satpam kalau memenuhi tiga kriteria, yaitu direkrut sesuai ketentuan Polri, lulus pelatihan Gada Pratama/Madya/Utama dan memiliki status ketenagakerjaan.

Kedua, tambah Azis, permohonan Surat Ijin Operasional (SIO) BUJP, ditambahkan kata ‘sesuai bidang usahanya’, “Jadi nanti di Perkaba akan kita kawal lagi bahwa salah satu syarat rekomendasi dan SIO adalah menjadi anggota asosiasi bidang sekuriti sesuai bidangnya,

Azis memisalkan, kalau usaha di bidang peralatan, wajib menjadi anggota ATISI, kalau usaha di bidang CIT wajib menjadi anggota APJATIN, kalau usaha di bidang Pelatihan dan Konsultan wajib menjadi anggota APSI, kalau usaha di bidang Satpam, wajib menjadi anggota Abujapi.

“Ini sebagai konsekuensi atas sudah diregisternya 8 asosiasi di Mabes Polri,” jelasnya.

Azis terus berusaha mengusulkan agar dalam Perkaba mengakomodir satpam menjadi anggota asosiasi profesi satpam karena Satpam akan menjadi Profesi dimana layaknya sebuah profesi, dimana Personilnya harus menjadi anggota Asosiasi Profesi. “Tapi Pak Kabaharkam tadi sudah janji akan diakomodir pada Peraturan Kabaharkam (Perkaba),” tuturnya.

Selain Ketua Umum APSI, hadir pula Sekjen APSI yang sekaligus Direktur PT. Bravo Satria Perkasa H. Djarot Soeprianto mendampingi Ketum APSI. [roj]

Translate »
error: Content is protected !!