Bravo Satria Perkasa
07 Feb 2019

Polri Ingin Angkat Derajat Satpam dari Keahlian Menjadi Profesi

KSATRIA| Jakarta–Kapolri Jenderal Pol Prof H Muhammad Tito Karnavian mengatakan Satpam adalah produk pengamanan yang fenomenal karena telah diakui oleh negara pada UU no.2 tahun 2002 pasal 3 poin C.

“Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban Indonesia salah satu unsurnya yaitu bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Termasuk dalam undang-undang No 8 tahun 1981,” kata Kapolri saat memberikan sambutan di HUT Satpam ke-38 di PTIK Jakarta, Rabu (6/2).

Dengan jumlah Satpam yang mencapai 525.000 personel ditambah satu juta lebih yang tidak memiliki sertifikat tapi sudah bertugas kata Tito sangat membantu kinerja baik Polri maupun TNI dalam pengamanan dan pelayanan terhadap masyarakat.

“Saya yakin rekan-rekan Satpam sudah melaksanakan pengamanan tanpa diketahui publik. Otoritas pengamanan dan masyarakat sangat terbantu. Ini sebuah kebanggaan dan juga berpotensi bagi kita. Tapi kalau tidak hati-hati akan jadi ancaman,” tutur Jenderal Tito.

Seragam yang dimiliki, tambah Kapolri, kartu pengenal atau ucapan salah satu bentuk kewenangan pengamanan. Maka latihan fisik dan kemampuan tangan kosong harus terlatih, agar jika ada pelaku kejahatan bisa ditangani.

“Selain kemampuan fisik, Satpam juga dituntut untuk memiliki disiplin ilmu pengetahuan. Sebab, keahlian tidak bisa mengalahkan profesi. Saat ini Satpam masih dikategorikan keahlian, maka harus kita jadikan sebagai profesi,” kata Kapolri.

Profesi lanjut Kapolri, bidang pekerjaan yang memiliki ilmu pengetahuan, pelatihan yang panjang, kode etik dan jiwa pengabdian. Satpam bisa menjadi profesi yang berawal dari keahlian.

“Polri ingin sekali mengangkat derajat satpam bukan hanya sebagai craft/keahlian tapi profesi. Keamanan sepertinya tidak begitu penting, tapi akan penting jika ada ancaman,” katanya lagi.

Kapolri menuturkan ada 4 syarat untuk menjadikan Satpam sebagai profesi, satu diantaranya kode etik yang sudah dimiliki. Kedepan harus ada majelis kode etik, karena hal ini akan memperkuat respek masyarakat terhadap Satpam.

“Kedua, harus ada jiwa pengabdian. Mungkin yang belum ada bidang keilmuan. Saya berpikir kenapa tidak diadakan sendiri. Selama ini manajer sekuriti sekolah ke luar negeri ada kelemahannya, belum tentu sama kondisinya dan network yang belum terjalin.” papar Kapolri.

Kedepan lanjut Kapolri, Indonesia akan menghadapi dan menggelar pesta demokrasi di bulan April 2019. Kapolri berharap Satpam turut berkontribusi untuk mendukung demokrasi damai aman dan tenang.

“Menjelang awal April saya berharap ada apel besar khusus Satpam didampingi oleh TNI dan Polri. Ini tidak ada maksud berpolitik praktis, kita hanya untuk menjaga pemilu yang aman dan damai,” ungkapnya. [roj]

11 Jul 2018

Inilah Enam Instruksi Jokowi di HUT Bhayangkara ke-72

KSATRIA| Jakarta–Dalam rangka Peringatan ke-72 Har Bhayangkara tahun 2018, Presiden Joko Widodo menjadi inspektur Upacara Pembinaan Tradisi Polri di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (11/7).

Dalam pidatonya, Jokowi menginstruksikan enam hal yang harus dilakukan seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) jelang menghadapi tantangan mendatang.

Pertama yang diinstruksikan dan disoroti Jokowi adalah soliditas di internal Polri. Menurutnya, soliditas diperlukan agar siap menghadapi masalah di masa depan.
“Saya menginstrukikan seluruh jajaran Polri meningkatkan kinerja, memantapkan soliditas internal, dan profesionalitas Polri dalam memperkokoh menghadapi tantangan,” kata Jokowi.

Selain profesionalisme, Jokowi juga menginstruksikan jajaran Polri memperbaiki setiap kelemahan yang ada terutama dalam proses penegakan hukum.

“Penegakan hukum harus profesional, transparan, dan berkeadilan,” ucapnya.

Jokowi juga memerintahkan seluruh anggota Kapolri Jenderal Tito Karnavian membuang budaya koruptif demi meningkatkan kepercayaan publik kepada Polri.

Jajaran Polri juga diperintahkan selalu mengedepankan pencegahan serta tindakan humanis dalam menghadapi permasalahan sosial.

Dalam menjalankan tugas di lapangan, Jokowi turut memerintahkan Polri selalu berkoordinasi dengan anggota TNI bahkan masyarakat.

“Dengan ikhtiar melakukan perbaikan dan meningkatkan soliditas, profesionalisme, Polri bisa menjadi institusi yang dipercaya rakyat,” tuturnya.

Upacara Peringatan Ke-72 Hari Bhayangkara 2018 dihadiri petinggi negara dan pemerintahan. Sejumlah menteri Kabinet Kerja hadir seperti Menkumham Yasonna Laoly, Mendagri Tjahjo Kumolo, KSP Moeldoko, Mensesneg Pratikno, Menperin Airlangga Hartarto, MenKKP Susi Pudjiastuti, dan Jaksa Agung Prasetyo.

Beberapa pejabat lainnya yang hadir seperti mantan wakil presiden Tri Sutrisno, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.[fr]

06 Dec 2017

Kapolri: Solidaritas Polri-TNI Kunci Sukses Pengamanan Pilkada

KSTARIA, (BSP)–Kapolri Tito Karnavian memastikan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi persiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan ramai tahun 2018. Hal pertama yang dilakukan adalah pendekatan dengan semua pemangku jabatan agar bisa menjalankan perannya masing-masing secara baik.

Tito menuturkan, pengawasan pemilu, penyelenggara pemilu, TNI, dan Polri harus bisa bersikap netral pada saat Pilkada berlangsung. Pemerintah daerah pun diharap tidak menggunakan anggaran sebagai tata cara berpolitik untuk menekan pihak-pihak tertentu.

“Personel kita sudah siap, kuncinya solidaritas Polri dan TNI. Oleh karena itu saya tentu akan membangun hubungan yang maksimal dengan jajaran TNI, bapak Panglima, dan jajarannya, juga para Kapolda. Saya sudah perintahkan untuk membangun hubungan yang baik,” ujar Tito di Istana Kepresidenan, Rabu (6/12).

Menurutnya, seluruh Kapolres sudah menyiapkan rencana secara matang sesuai dengan karakter masing-masing di daerah. Mereka pun telah diminta melakukan koordinasi dengan para tokoh adat masyarakat setempat, tokoh agama, serta organisasi masyarakat agar bisa dirangkul ikut serta membuat Pilkada lebih aman dan nyaman.

Memilih pada pihak tertentu memang tidak disalahkan. Namun, jangan sampai hal tersebut membuat daerah tersebut terpecah belah hanya karena memilih pemimpin.

“Tolong juga para netizen ini juga bisa menahan diri dari berita-berita yang kurang baik. Jangan korbankan untuk memenangkan satu pasangan calon tapi menghalalkan segala cara yang bisa mengorbankan Kebhinnekaan kita,” ujarnya.

Jokowi mengatakan, tahun 2018 akan menjadi tahun politik. Akan ada pemilihan kepala daerah (pilkada) di 171 daerah. Selain itu tahapan awal pemilihan presiden (Pilpres) 2019 juga akan dilakukan pada tahun tersebut.

“Jangan sampai karena tahun politik, konsentrasi kerja kita menjadi terganggu. Itu yang perlu digarisbawahi. Saya minta para menteri dan kepala lembaga, betul-betul dikondisikan bahwa program yang telah kita rencanakan dicek, dikendalikan, dikontrol, sehingga bisa berjalan baik di lapangan,” kata Jokowi dalam rapat paripurna di Istana Kepresidenan, Rabu (6/12).

Karena pada tahun depan menjadi tahun politik yang akan panas, Jokowi meminta setiap program kerja pemerintah bisa dijalankan secara seksama. Khususnya di sektor perekonomian agar ada perkembangan yang signifikan dan berdampak pada masyarakat. []

Sumber: Republika.co.id

10 Jul 2017

Inilah Amanat Presiden di HUT Bhayangkara ke-71

KSATRIA, (BSP)–Perayaan HUT Bhayangkara ke-71 berlangsung khidmat. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan lima pesan atau instruksi untuk Polri.

“Saya akan memberikan instruksi kepada seluruh jajaran Polri untuk terus meningkatkan kinerjanya melalui berbagai upaya,” ujar Jokowi saat pembacaan amanat upacara di Silang Monas, Jakarta, Senin, 10 Juli 2017.

Inilah lima instruksi Jokowi untuk Polri dalam pidatonya. Pertama, Jokowi berpesan Polri memperbaiki manajemen internal Polri. Hal itu bertujuan menekan budaya-budaya negatif di Polri, seperti korupsi, penggunaan kekerasan, penyalahgunaan wewenang, dan suap.

Kedua, Jokowi menginstruksikan Polri memantapkan soliditas internal dan profesionalisme. Hal itu merupakan tindak lanjut dari instruksi pertama.

“Ketiga, optimalkan modernisasi Polri guna mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian,” ujar Jokowi. Ia menambahkan, modernisasi juga bagian dari antisipasi ancaman di masa depan.

Selanjutnya, Polri harus meningkatkan kesiapsiagaan operasional melalui upaya deteksi dini dan deteksi aksi dengan strategi profesional proaktif. Dengan begitu, kata Jokowi, Polri tetap dapat lincah bertindak menghadapi perkembangan situasi yang meningkat secara cepat.

Adapun instruksi kelima adalah Polri diminta meningkatkan kerja sama koordinasi dan komunikasi dengan semua elemen, baik pemerintah maupun masyarakat, di Indonesia, juga di negara lain. Menurut Jokowi, hal itu diperlukan untuk memastikan polisi bisa bekerja dengan baik.

“Saya ucapkan terima kasih kepada unsur masyarakat dan komponen pemerintah yang sudah membantu kinerja kepolisian selama ini,” papar Jokowi. [ROJI]

29 Oct 2016

218 Personel Amankan Deklarasi Kampanye Damai DKI Jakarta

KSATRIA (BSP)–Sebanyak 218 personel Kepolisian melakukan pengamanan Deklarasi Kampanye Damai dan Beintegritas Pilgub DKI 2017 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Sabtu (29-10-2016).

Kekuatan pengamanan acara tersebut, dengan rincian, 100 anggota Tombak 62 pimpinan AKP Alwati, 20 personel Patra pimpinan Brigadir Budianto, 20 personel Patmor Polda Metro Jaya, pimpinan AKP Misno, lima personel Krimum Polda Metro Jaya pimpinan AKBP Momo Sukandi, SH, lima personel Intelkam Polda Metro Jaya pimpinan Kompol Kasmono, delapan personel Lantas  pimpinan AKP Juli, 35 personel Sabhara Polrestro Jakpus, tiga anggota Patko Polrestro Jakpus pimpinan AKP Abdul Farid   dua anggota Binmas Polrestro Jakpus pimpinan AKP Ponidar, 10 anggota Sat Narkoba Polrestro Jakpus pimpinan  AKP Gultom dan 10 anggota Polsektro Gambir pimpinan AKBP Ida Ketut Gahananta KR, SIK.

Sementara itu, selain Agus-Sylvi pasangan  calon (paslon) Gubernur dan Wagub nomer , Ahok-Djarot (2) dan Anies- Sandiaga Uno (3), Deklarasi Kampanye Damai Pilgub DKI 2017, dihadiri Ketua Bawaslu dan pendukung paslon.

Usai deklarasi, tiga paslon melakukan parade atau karnaval menggunakan alat peraga dua mobil hias, 10 mobil pribadi, 20 motor masing-masing calon serta Tronton untuk KPUD DKI Jakarta dengan jumlah peserta sekitar 2000 orang.

Seperti yang diberitakan situs tribratanews.com, adapun rute karnaval,  start dari silang Monas menuju Bundaran HI  putar balik menuju Gajah Amada Plaza menuju Istana Presiden.

Dari Istana Presiden menuju silang Monas, lokasi tempat acara deklarasi kampanye damai dan berintegritas. [FR]

 

24 Oct 2016

Pilkada Serentak 2017, Polri Kerahkan 71.983 Personil Pengamanan

KSATRIA, (BSP)–Pengamanan Pilkada Serentak 2017 sepenuhnya dibiayai oleh APBD ma­sing-masing daerah yang akan menyelenggarakan pes­ta demokrasi. Terca­tat ada 101 daerah yang me­ngi­kuti Pilkada Serentak 2017 di seluruh Indonesia.

Adapun kekuatan total personel kepolisian dalam pengamanan Pilkada Seren­tak 2017 yang akan dikerahkan seba­nyak 71.983 personil. Penga­ma­nan tersebut telah dimulai se­jak jadwal, program, taha­pan dan jadwal Pilkada Se­rentak 2017 berjalan.

“Kalau diinventarisir di se­luruh Indonesia, 101 Pil­ka­da itu di angka Rp923 miliar. Itu adalah kalkulasi nasional un­tuk pelaksanaan 101 wila­yah Pil­ka­da Serentak untuk pe­­nga­manan oleh polda dan pol­­res-polres,” kata Kadiv Hu­­mas Polri, Irjen Boy Rafli Amar, (20/10)

“Ini terbagi di seluruh tempat yang melaksanakan Pemilukada. Sedangkan BKO brimob yang dipersiapkan Mabes Polri 5.410,” katanya.

Untuk tingkat kerawanan masing-masing daerah, nan­tinya akan dievaluasi dan dinilai oleh Kapolda masing-masing daerah. “Jika para Kapolda meni­lai tidak perlu BKO maka dia akan memberdayakan selu­ruh kesatuan yang ada di sana. Misalnya ada daerah di Jatim yang tidak ikut Pilkada maka bisa diperbantukan dari daerah tersebut ke daerah yang ikut Pilkada,” tukasnya

Boy Rafli Amar menga­takan bahwa pada masa kam­pa­nye Pilkada Serentak 2017 akan dikerahkan setengah ke­kuatan Polri untuk penga­ma­nan. Ada 101 daerah yang terlibat dalam pesta de­mo­krasi tersebut.

“Masa kampanye 28 Ok­to­ber 2016 sampai 11 Fe­bruari 2017. Ini masa pan­jang kita harap tingkatkan kondusifitas lancar,” katanya. [FR]

 

08 Sep 2016

44.373 Personel Gabungan Siap Amankan Idul Adha 2016

KSATRIA– ‎Libur Hari Raya Idul Adha akan segera tiba, untuk mengantisipasi pelaksanaan lebaran haji ini, Korlantas Mabes Polri mengerahkan 44.373 personel gabungan untuk mengamankan libur Idul Adha 1437 Hijriah yang jatuh pada 12 September 2016.

Kakorlantas Irjen (Pol) Agung Budi Maryoto saat apel siaga menyatakan, pengamanan tidak saja dilakukan saat arus mudik dan balik saja, namun juga dimulai dari pengamanan perayaan malam takbir di jalan-jalan hingga pengamanan pada berbagai tempat wisata dan tempat perbelanjaan yang menjadi titik kumpul masyarakat.

“Libur panjang bukan hanya konsentrasi pada arus mudik dan balik, pelaksanaan Idul Adha juga dilakukan pengamanan malam takbir, masyarakat juga akan mengunjungi tempat tempat wisata, perbelanjaan yang menjadi sasaran pengamanan,” ungkapnya (8/9).

Untuk memastikan personel gabugan telah siap, Korlantas melakukan apel gelar pasukan di Lapangan Korlantas, MT Haryono, Jakarta Selatan. Acara ini turut dihadiri pula oleh perwakilan dari Kementerian Perhubungan Direktur Operasional PT Jasa Raharja, Pengelola Jalan Tol, dan pejabat utama Korlantas.

“Kami kerahkan 44.377 personel gabungan, di mana 7.000 di antaranya ‎berasal dari dinas terkait, seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan lainnya,” ucap Kepala Korlantas Polri, Irjen Agung Budi Maryoto.

Agung menjelaskan, saat libur Idul Adha 2016 dipastikan ada kepadatan arus lalu lintas karena terjadi pergerakan manusia dan barang dari Jakarta ke wilayah Jawa baik Jawa Barat, Tengah maupun Jawa Timur.

Untuk memecahkan ‎kepadatan arus lalu lintas, diungkapkan Jenderal bintang dua ini, tidak bisa dipecahkan sendiri oleh Korlantas. Melainkan harus secara komprehensif melibatkan seluruh stakeholter terkait.

Kakorlantas juga mengimbau kepada masyarakat yang akan melakukan mudik, agar memastikan kesiapan kendaraan, mengisi penuh bahan bakar, serta memastikan kondisi badan dalam keadaan sehat. Kepolisian akan mengerahkan seluruh personilnya agar kegiatan libur panjang dapat berjalan aman dan lancar.

“Meminta semua anggota Polantas untuk waspada, agar mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, dilakukan patroli mobilisasi yang melakukan mudik libur 3 hari,” kata mantan Kapolda Kalsel ini. [FR]

Translate »
error: Content is protected !!