Bravo Satria Perkasa
23 Feb 2017

APSI Mengusulkan Perbedaan Satpam Industri dan Tradisional

KSATRIA, (BSP)–Lokakarya tentang penyempurnaan perundangan di bidang industrial security menjadi awal untuk merevisi Perkap 24 tahun 2007. Lokakarya ini juga menjadi ajang untuk mengusulkan gagasan terkait perubahan di bidang kesatpaman.

Ketua Umum Asosiasi Profesi Sekuriti Indonesia (APSI) Azis Said mengatakan Perkap No. 24 Tahun 2007 tentang sistem manajemen pengamanan telah diberlakukan selama 10 tahun, “Karena itu,  Perkap ini sudah sepantasnya untuk ditinjau kembali,” paparnya dalam acara Lokakarya yang digelar APSI dan ABUJAPI di Jakarta, Senin 20 Februari 2017.

Azis menambahkan, bahwa isi dari Perkap No. 24 Tahun 2007 banyak yang sudah harus disesuaikan dengan kepentingan Industrial Security di Indonesia saat ini.

Senada dengan Bapak Satpam Indonesia, Azis juga menyetujui jika Perkap 2007 yang berisi sistem manajemen pengamanan itu dipecah menjadi tiga pembahasan, yaitu soal satpam, BUJP dan audit pengamanan.

Azis juga mengusulkan dalam lokakarya tersebut adanya pemisahan antara satpam industri dengan satpam tradisional.  Sebab kedua model satpam ini sangat berbeda, mulai dari cara perekrutan dan penggajian.

“Satpam tradisional atau lingkungan agar kiranya tidak menggunakan nama satpam, seragam berbeda dan  tidak perlu mengikuti Pendidikan Gada Pratama, ada daerah yang sudah menggunakan Gaspam atau petugas keamanan untuk satpam tradisional,” katanya seperti diunggah jurnalsecurity.com.

Azis menjelaskan perbedaan antara satpam industri dan tradisional, bahwa status kekaryawanan jelas yaitu dari BUJP dan perusahaan sedangkan tradisional tidak ada statusnya karena langsung dibayar oleh majikannya.

Satpam industri mentaati peraturan ketenagakerjaan, sedangkan tradisional tidak. Sedangkan perekrutan menggunakan kualifikasi dan proses testing sedangkan tradisional tidak melalui proses testing. “Misalkan menemukan orang yang mau kerja lalu diberi seragam sudah cukup, tidak ada pendidikannya,” katanya.[ROJI]

21 Feb 2017

Lokakarya Penyempurnaan Perkap Industrial Security

KSATRIA, (BSP)–Persoalan yang banyak dihadapi satuan pengamanan dan perusahaan jasa pengamanan, menggerakkan Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan (ABUJAPI) dan Asosiasi Profesi Sekuriti Indonesia (APSI) menggelar Lokakarya dengan tema ‘Penyemppurnaan peraturan perundangan di bidang industrial security’.

Dalam paparannya, Bapak Satpam Indonesia Prof Dr Awaloedin Djamin MPA mengatakan bahwa dirinya telah membaca Perkap 24 tahun 2007 ini selama tiga tahun untuk kemudian diadakan revisi isinya.

Awaloedin menjelaskan, Perkap 2007 ini harus diperbaharui isinya, banyak hal-hal yang perlu ditambah dan dikurangi. Ia mengusulkan, hendaknya dalam pembahasannya dibagi menjadi tiga bab. Bab tentang satpam, BUJP dan audit. “Pembahasannya bisa lebih fokus jika dipecah-pecah,” paparnya.

Mantan Kapolri ini juga menambahkan, ke depan satpam di Indonesia harus leebih profesional lagi dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Untuk itu, perusahaan yang menjadi tempat mereka bekerja juga harus memperhatikan keberadaan satpam ini.

Sementara itu, Ketua Umum BPD ABUJAPI Jaya Drs H Moch. Sofjan Jacoeb, MM mengatakan bahwa ide awal penyempurnaan Perkap 24 tahun 2007 karena banyaknya persoalan seputar satpam di Indonesia.

“Dari awal, Bapak Satpam Indonesia, Bapak Awaloedin Djamin berulang kali mengatakan bahwa Perkap 2007 ini perlu diubah, diperbaharui,” jelasnya dalam pembukaan Lokakarya di Aula YTKI Jakarta, Senin (20/2/2017).

Persoalan terkait satpam, akhirnya menggerakkan ABUJAPI dan APSI untuk mengadakan Lokakarya untuk kemajuan satpam ke depan. “Lokakarya ini penting, karena urusan satpam dan BUJP terlalu banyak. Mulai dari Perkap No 17, hingga PP 60, masalahnya banyak sehingga kita mengambil langkah, dengan mengadakan lokakarya ini,” jelas penanggungjawab Lokakarya ini.

Sofjan menjelaskan, saat ini satpam masih dianggap dianggap sebalah mata oleh masyarakat, sementara cleaning sevice sudah profesional sedangkan satpam belum, “Kita harus angkat derajatnya. Siapa lagi kalau bukan kita,” ujarnya.

Setelah lokakarya ini, pihaknya akan membentuk pokja satpam, pokja BUJP dan pokja audit. Pokja ini akan mengadakan diskusi bekerjasama dengan Universitas Bhayangkara. Rencananya, dua belan ke depan  akan melakukan presentasi kepada pakar sekuriti di Indonesia sehingga bisa diuji, “Setelah draft selesai, ABUJAPI dan APSI akan menyerahkan ke Mabes Polri,” tegasnya.

Sementara itu pidato Kapolri Tito Karnavian yang dibacakan oleh Kakorbinmas Baharkam Polri, Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) Arkian Lubis mengatakan kebutuhan keamanan dalam investasi bisnis sangat penting, karena itu sistem pengamanan di area industri harus lebih ditingkatkan.

Keberadaan satpam di negara ini sangat penting dalam rangka mengemban tugas kepolisian terbatas di lingkungan industri. Mereka adalah garda terdepan dalam menciptakan keamanan di lingkungan bisnis.

“Kondisi polri saat ini masih kurang dan terbatas, bila dihadapkan dengan tugas kamtibmas beban tugasnya sangata berat, untuk itu mengelola keamanan bukan mudah. Polri tidak bisa menanganinya sendiri, perlu penyebaran termasuk masyarakat dalam hal ini satpam,” katanya.

Kegiatan lokakarya ini penting, untuk kembali mengevaluasi Perkap yang sudah ada, masukan-masukan konstruktif dari aosisasi akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi polri untuk menciptakan perundangan yang lebih baik lagi. [ROJI]

 

 

 

 

Translate »
error: Content is protected !!