Memuliakan Pengupahan Profesi Satpam

Sejak kelahiran satpam, keberadaan satpam masih dipandang “sebelah mata” oleh banyak pihak. Alih-alih menghargai profesi dan dedikasi satpam, faktanya masih ada lembaga pengguna jasa yang membayar profesi satpam di bawah ketentuan upah minimum. 

Satpam merupakan profesi mulia dengan segudang tugas. Dipundaknya terpikul tugas dan tanggung jawabnya. Sudah selayaknya pengupahan profesi ini diperjuangkan. Tugas satpam tidak sekedar sebagai penjaga asset perusahaan atau penjaga jiwa seseorang dari ancaman kejahatan. Lebih dari itu, satpam dalam UU sebagai mitra Polri yang mengemban fungsi Wewenang Kepolisian Terbatas.

Seperti yang tertuang dalam UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 3c. Tanggung jawab Satpam tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan pekerjaan lainnya. Bahkan satpam juga bertugas menjaga ketertiban, memberikan keamanan dan kenyamanan serta pelayanan kepada karyawan, tamu, pengunjung dan masyarakat di lingkungan kerjanya.

Para personil satpam bertugas melindungi harta benda dan jiwa, dengan tingkat visibilitas yang tinggi untuk mencegah aksi kejahatan dan aktifitas lainnya yang tidak wajar. Misalnya kebakaran, maupun gangguan keamanan lainnya di lingkungan kerjanya, baik mengamati secara langsung, dengan cara berpatroli, mengecek sistem alarm dan CCTV (Closed-circuit television) dan lain-lain untuk kemudian mengambil tindakan dan melaporkan setiap kejadian kepada pimpinan.

Tanggal 30 Desember 2017 ini, satpam memasuki usia yang ke-37 tahun, terhitung sejak tanggal 30 Desember 1980 melalui Surat Keputusan Kapolri saat itu dijabat Jenderal Polisi Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA. Hingga saat ini, satpam menjadi element keamanan yang vital dalam sebuah bisnis baik di perkantoran, kawasan industri, kantor pemerintahan, swasta, pertambangan, perminyakan, dan hampir seluruh bidang bisnis menggunakan jasa pengamanan satpam.

Namun masih banyak anggota satpam yang berada dalam kesenjangan, dalam artian tugas yang diembannya lebih berat ketimbang kompensasi yang diterima. Fakta ini semakin memperkuat temuan diungkap lembaga INDEF bahwa selama merdeka lebih dari 70 tahun, Indonesia belum bisa menyelesaikan permasaahan pengupahan.

“Indonesia sebagai negara satu-satunya dibandingkan negara tetangga, bahkan sebelum merdeka setelah 70 tahun merdeka mempersoalkan yang sama hanya persoalan sandang papan dan pangan,” kata , Enny Sri Hartati peneliti INDEF memaparkan hasil temuannya beberapa bulan lalu di Jakarta.

Secara umum, pekerjaan anggota satpam sangat beraneka-ragam jika dilihat dalam segi pendapatannya. Misalnya petugas satpam di suatu tempat dengan resiko tinggi dan tanggung jawab besar namun justru berpenghasilan kurang dibandingkan petugas satpam di wilayah lain yang notabenenya kurang berpengalaman maupun tidak bersertifikasi pelatihan satpam namun berpenghasilan lebih besar.

Ironisnya lagi, setelah 15 tahun sejak kelahiran UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian atau 37 Tahun sejak kelahiran satpam, keberadaan satpam masih dipandang “sebelah mata” oleh banyak pihak. Alih-alih menghargai profesi dan dedikasi satpam, faktanya masih banyak organisasi/instansi/lembaga pengguna jasa yang membayar profesi satpam dibawah ketentuan upah minimum.  Keadaan ini tentu saja mencederai amanat UU Kepolisian yang mendudukkan satpam setara dengan POLSUS dan PPNS. [MH&ROJI]