Bravo Satria Perkasa
19 Apr 2019

Polda Metro Jaya Kerahkan 5.500 Pasukan Amankan Hari Paskah

KSATRIA| Jakarta–Dalam rangka pengamanan hari wafatnya Isa Almasih, Polda Metro Jaya mengerahkan 5.500 personel gabungan untuk mengamankan paskah di sejumlah gereja di DKI Jakarta.

“Untuk kegiatan besok wafat Isa Almasih dari Polda Metro Jaya sudah merencanakan untuk pengamanan di beberapa gereja yang melaksanakan kegiatan. Ada sekitar 5.500 personel yang kita turunkan untuk menjaga,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (18/4).

Dalam paparannya, Argo mengatakan seluruh personel yang diturunkan itu gabungan dari TNI-Polri. Seluruh personel itu akan disebar diseluruh gereja-gereja di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan panitia dari gereja-gereja tersebut.

Semua personel yang dikerahkan akan menjaga dari pagi hingga malam hari, sesuai dengan jadwal kegiatan ibadah di gereja tersebut.

“Kita komunikasi dengan pimpinan gereja kira-kira nanti jadwal kebaktiannya kapan ‘kan gitu, apakah nanti malam ataukah besok pagi atau besok sore. Tapi semuanya sudah kita komunikasikan dan sudah kita siapkan untuk pengamanan,” ungkap Argo. [roj]

 

15 Dec 2016

4.500 Pesonel Pengamanan Jaga Laga Final AFF 2016

KSATRIA, (BSP)—Perhelatan akbar final lag pertama Indonesia melawan Thailand dalam laga Final AFF 2016 berlangsung meriah. Untuk mengantisipasi pergerakan massa dari suporter, Kepolisian Resor Bogor Kabupaten, Polda Jawa Barat memberikan pengamanan khusus bagi suporter Thailand pada saat laga final AFF 2016 yang berlangsung di Stadion Pakansari, Cibinong, Rabu, 14 Desember 2016.
“Hasil rapat kemarin, suporter dari Thailand diberlakukan pengamanan khusus,” kata Kasubag Humas Polres Bogor Kabupaten, AKP Ita Puspita Lena.
Ita menjelaskan pengamanan khusus tim pendukung kesebelasan Thailand seperti penyediaan jalur khusus pada saat masuk dan keluar Stadion Pakasari. “Pada saat masuk Pakansari dan keluar sudah diantisipasi teknik pengamanan,” katanya.
Menurut Ita, pengamanan khusus tersebut untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kejadian serupa seperti yang dialami Tim Nasional Indonesia saat bermain di Vietnam. “Agar tidak terjadi seperti Timnas kita pada saat di Vietnam,” katanya seperti dilansir antaranews.com.
Laga Final AFF 2016 antara Indonesia melawan Thailand  melibatkan 4.500 personel pengamanan gabungan dikerahkan untuk mengamankan jalannya pertandingan. Suasana di Stadion Pakasari memerah dipadati oleh pendukung tim nasional Garuda.

Kehadiran para pedukung timnas Thailand menjadi “rebutan” suporter tuan rumah yang kebetulan tidak jauh dari mereka. Sedikitnya ada 50 suporter tim Negeri Gajah Putih itu dengan segala atribut mulai kostum timnas, syal hingga memakai striker bendera di wajahnya. Mereka cukup ceria meski dikepung oleh ratusan supoter yang menggunakan atribut merah. [FR]

 

05 Dec 2016

3.000 Satpam Siap Berpartisipasi Amankan Asian Games 2018

KSATRIA, (BSP)–Jajaran satuan pengamanan (Satpam) di Palembang, Sumatera Selatan menyatakan akan berpartisipasi secara maksimal dalam mendukung pelaksanaan Asian Games di kota tersebut pada tahun 2018.

“Sebanyak 3.000 Satuan Pengamanan (Satpam) siap membantu menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif sehingga event olahraga negara-negara kawasan Asia itu bisa terselenggara dengan sukses tanpa hambatan dan gangguan kamtibmas,” kata Ketua Panitia Pelaksana Hari Ulang Tahun Satpam tingkat Sumsel Abusopah Ibrahim, di Palembang, akhir November lalu.

Menurut dia, untuk mendukung ajang olahraga itu, Satpam yang tersebar di sejumlah kawasan permukiman penduduk, perkantoran, dan pabrik yang ada di Palembang sekarang ini siap dilibatkan dalam mengamankan berbagai kegiatan persiapan Asian Games.

Komitmen ribuan Satpam untuk membantu pengamanan diharapkan dapat memperlancar berbagai kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah pada masa persiapan hingga pelaksanaan ajang olahraga negara-negara kawasan Asia itu, katanya dikutip beritasatu.com (30/11).

Dia menjelaskan, kepercayaan masyarakat Asia menunjuk Kota Palembang bersama Jakarta menjadi tuan rumah Asian Games 2018 harus didukung oleh semua lapisan masyarakat dan tidak boleh dikecewakan dengan hal-hal negatif sekecil apapun termasuk gangguan kamtibmas.

Selama berada di kota ini, mereka tentu tidak hanya berada di kompleks pusat kegiatan olahraga kawasan Jakabaring, tetapi juga akan mengunjungi berbagai tempat lain seperti objek wisata, pusat perbelanjaan, pusat pembuatan kerajinan rakyat/tenun songket, serta tempat penjualan makanan khas daerah seperti pempek dan pindang ikan. Para tamu Asian Games itu perlu mendapat pengamanan yang maksimal sehingga mereka merasa aman dan nyaman serta membawa kesan positif ketika kembali ke negaranya masing-masing.

Melalui partisipasi Satpam dalam menciptakan kondisi kamtibmas di Kota Palembang, diharapkan dapat mendukung suksesnya penyelenggaraan ajang olahraga negara-negara kawasan asia itu, juga dapat mendukung program pemerintah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing/mancanegara, kata purnawirawan perwira menengah Polri itu. [FR]

 

08 Nov 2016

Seminar APSI, Bahas Pengamanan Obyek Vital

KSATRIA, (BSP)–Dimensi ancaman dan gangguan keamanan dari waktu ke waktu kian berkembang dengan beragam risiko dan dampaknya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya kompleksitas persoalan masyarakat telah melahirkan beragam bentuk ancaman dan gangguan keamanan terhadap berbagai obyek vital nasional (obvitnas).

Ancaman dan gangguan keamanan terhadap obvitnas pada akhirnya secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap sistem perekonomian nasional, dan pada tingkatan tertentu juga berdampak terhadap stabilitas politik, sistem penyelenggaraan negara serta keamanan nasional.

apsi-rakernas-1Menyikapi tentang pengamanan obyek vital nasional, Asosiasi Profesi Sekuriti Indonesia (APSI) menggelar Rakenas APSI di Jakarta pada 2 sampai 3 November 2016. Rakernas diikuti oleh 65 pengurus dari DPP dan DPW.

Rangkaian Rakernas ini juga digelar Seminar Security dengan tema “Penguatan Strategi Menuju Modernitas Pengamanan Industri dan Obyek Vital Nasional di Indonesia”.

Dalam sambutannya, Ketua Umum APSI, Abdul Azis Said, SE menyatakan terima kasih kepada seluruh pengurus APSI yang telah berkorban tenaga, pikiran, waktu dan uang atas upaya memajukan APSI di wilayah-wialayah di Indonesia.

“Tidak mudah mengelola asosiasi yang sifatnya volunter, hingga puluhan tahun berjalan. Mudah-mudahan keberadaa kita terus bemanfaat untuk bangsa Indonesia,” paparnya.

Berdasarkan UU No. 2/2002 tersebut, Polri memiliki tugas dan kewenangan menjaga keamanan dalam negeri, termasuk menjaga keamanan obyek-obyek vital nasional yang memiliki peran strategis bagi terselenggaranya pembangunan nasional.

Berdasarkan sifat-sifat ancaman dan dampak keamanan yang disebutkan dalam Keppres di atas, maka sektor-sektor yang dapat dikategorikan sebagai obvitnas adalah: telekomunikasi, transportasi (darat, laut dan udara), jasa keuangan dan perbankan, ketenagalistrikan, minyak dan gas (oil & gas), pasokan air bersih, unit-unit layanan gawat darurat/ emergency services (seperti rumah sakit, kepolisian dan pemadam kebakaran), dan kantor-kantor kegiatan pemerintahan. [FR]

 

 

07 Nov 2016

3.800 Personel Pengamanan Amankan Sidang Interpol

KSATRIA (BSP)–Sidang Interpol dunia digelar di Bali, sejak tanggal 7 hingga 10 Novemver 2016. Sebanyak 2.000 delegasi dari 190 negara di dunia hadir mengikuti gelaran akbar interpol.

Ajang internasional ini merupakan momen langka bagi Indonesia, khususnya Bali. “Sidang Interpol merupakan momen yang langka, kebanggaan itu seharusnya dijaga oleh masyarakat Bali. Karena itu, mari ciptakan kondisi aman dalam Sidang Interpol yang ke-85,” kata Gubernur Bali, Made Mangku Pastika kepada wartawan.

Kapolda Bali, Irjen Pol Sugeng Priyanto, sudah menggelar seluruh persiapan pengamanan dalam menyambut Sidang Interpol.

Pihaknya telah melaksanakan operasi cipta kondisi, latihan pra-operasi, simulasi keamanan, serta gelar pasukan yang diadakan di Lapangan Renon. “Ini bukan urusan polisi, ini urusan bangsa negara, khususnya Bali di mata dunia,” ucapnya dikutip Antara.

Polda Bali tidak main-main dalam menyambut sidang umum terbesar kedua di dunia dengan mengerahkan kurang lebih 3.800 personel. Pihaknya juga mengajak TNI bersama pecalang dalam operasi pengamanan Sidang Interpol.

Untuk memperlancar lalu lintas, pihaknya telah menmpersiapkan personil yang melakukan pengawalan dalam menjemput para utusan negara menuju penginapan maupun lokasi pertemuan.

Polda Bali telah mengerahkan 92 motor bertenaga 900 cc serta 82 mobil yang siap mengawal para delegasi selama Sidang Interpol berlangsung.

Diketahui, Sidang Interpol ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia, sebelumnya pertemuan antar polisi dunia sempat dihelat di negara kecil Eropa yakni Monaco.

Sidang Interpol ke-85 ini fokus mengidentifikasi perubahan ancaman keamanan global yang menjadi perhatian serius kepolisian internasional. Presiden Interpol Mireille Ballestrazzi saat menyampaikan pidato sambutan dalam pembukaan Sidang Umum ke-85 Interpol di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), bahwa pertemuan kali ini diharapkan dapat menciptakan peta global keamanan internasional untuk merespons ancaman keamanan global.

“Akan tetapi untuk merealisasikan rencana ini dari sekadar wacana menjadi aksi nyata memerlukan kerja sama penuh dari semua negara anggota,” katanya.

Dunia internasional, katanya, saat ini tidak hanya dihadapkan dengan kejahatan konvensional, melainkan juga kejahatan yang sudah beragam di antaranya dalam hal terorisme, meningkatnya pejuang teroris asing (FTF) yang kembali dari zona konflik, menjadi salah satu isu hangat dalam konferensi selama empat hari itu.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian menambahkan bahwa selain kejahatan terorisme, juga dibahas kejahatan siber dan kejahatan yang terorganisir.

Beberapa kejahatan lintas negara di antaranya pencurian ikan, penyelundupan manusia, narkoba dan pencucian uang juga tidak ketinggalan.

“Membendung paham radikal memerlukan kerja sama di regional ASEAN dan di kawasan ini (Interpol) termasuk kerja sama internasional serta upaya diplomasi,” ucap mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) itu dalam keterangan lanjutan kepada awak media. [FR]

14 Oct 2016

Prosedur Tanggap Darurat Gangguan Demonstrasi di Perusahaan

KSATRIA, (BSP)–Kekacauan huru hara merupakan gangguan yang disebabkan adanya demo massal oleh karyawan perusahaan atau masyarakat sekitar perusahaan, sehingga mengganggu jalannya kegiatan operasional perusahaan.

Prosedur tanggap darurat gangguan huru hara atau demo massal adalah bagaimana cara mengatur tata cara penanggulangan kekacauan huru hara secara hati hati dalam mengatasinya. Sebab jika salah dalam mengatasi atau menanggulangi huru hara atau demo massal, bukannya ketertiban yang didapat malah bisa berubah menjadi kekacauan.

Dan berikut langkah langkah dalam mengatasi demo massal atau huru hara yang dilansir dari laman newssafety.blogspot.com. Berikut prosedurnya:

Tindakan Umum:

  1. Kepala Satpam mengkoordinir para anggotanya dan bekerjasama dengan Koordinator Tanggap Darurat untuk menyiapkan regu tanggap darurat untuk stand by bilamana diperlukan.
  2. Satpam bekerjasama dengan HRD akan mengisolasi tempat-tempat berkumpulnya karyawan dan massa melalui penutupan pintu-pintu yang diperlukan.
  3. Satpam akan menghubungi kantor Kepolisian terdekat untuk minta bantuan pengamanan bila diperlukan.
  4. Satpam mengamankan aset perusahaan, anggota manajemen dan karyawan perusahaan saat terjadinya huru hara.

Indikasi Penyimpangan Unjuk Rasa:

  1. Tidak mematuhi ketentuan
  2. Tidak membawa alat/senjata penyerang namun melakukan tindakan memancing keributan
  3. Tidak bersedia mengikuti arahan himbauan petugas perusahaan
  4. Peserta unjuk rasa yang terorganisir dan bergerak mengganggu operasi pabrik

Koordinasi

  1. Perkiraan taktis situasi yang dihadapi.
  2. Tindakan anggota satpam dan petugas tanggap darurat
  3. Pembagian tugas tiap anggota (tim) yang ikut dalam penanganan huru-hara
  4. Meminta batuan anggota kepolisian.
  5. Melaporkan hasil negosiasi kepada wakil manajemen untuk tindak lanjut
  6. Memberi kesempatan pimpinan unjuk rasa menertibkan massanya
  7. Bila ada anggota kepolisian lakukan penertiban bersama.

Penertiban

  1. Bila gagal penertiban melalui negosiasi, maka komandan regu mempersiapkan tindakan penertiban.
  2. Pasukan membentuk formasi bersaf merapat dengan lengan saling mengunci.
  3. Komandan regu memberi seruan peringatan kepada pihak yang melakukan unjuk rasa.
  4. Perlengkapan: tongkat dan gas air mata untuk digunakan, bila perlu
  5. Upaya penertiban dilakukan sedapat mungkin tanpa kekerasan

Konsolidasi

  1. Setelah massa bubar, adakan apel/rapat konsolidasi untuk mengantisipasi kemungkinan adanya aksi lagi atau kegiatan lainnya.
  2. Patroli untuk mencegah massa berhimpun kembali. Usahakan patroli dalam berkelompok dalam jumlah tertentu.

Demikian prosedur umum mengenai Prosedur Tanggap Darurat Gangguan Huru Hara atau demo massal. Semoga bermanfaat. [FR]

 

14 Oct 2016

Polri Siagakan 8380 Personil Amankan Demo di Balai Kota Jakarta

KSATRIA, (BSP)–Kepolisian Daerah Metro Jaya menerjunkan ribuan personelnya untuk mengawal jalannya aksi demonstrasi yang dilakukan sekitar 15 ribu orang di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta, Jumat 14 Oktober 2016. Konsentrasi massa berada di sekitar wilayah Monas, depan Patung Kuda Indosat, dan Masjid Istiqlal.

“Seluruh kuatnya 8380 personel disiagakan,” ujar Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Polres Metro Jakarta Pusat, Komisaris Polisi Suyatno seperti dilansir viva.co.id, Jumat, (14/10).

Selain di depan Balai Kota, massa juga berunjuk rasa di depan kantor Bareskrim Polri, yang kini berada satu gedung di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Gambir, Jakarta Pusat.

Akibat aksi ini, arus lalu lintas di sekitar Masjid Istiqlal dan Monas mengalami gangguan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Suyatno mengatakan jajaran kepolisian memberlakukan pengalihan arus situasional, tergantung kondisi di lapangan.

“Jadi kita sudah siapkan rutenya mereka menuju ke lokasi unjukrasa. Bila ada pengalihan arus, akan terjadi di sekitar Medan Merdeka, tapi untuk sekarang belum ada, situasional,” kata dia menambahkan.

Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Awi Setiyono di Mapolda Metro Jaya mengatakan sebagai antisipasi, beberapa objek vital akan mendapatkan penjagaan kepolisian, seperti tempat ibadah, pelayanan umum, serta Gedung Balai Kota DKI dan Istana Wakil Presiden yang berada di sebelahnya.

“Di sana banyak objek vital. Kita amankan titik-titik seperti Masjid Istiqlal, dua gereja yaitu Gereja Katedral dan GPIB Immanuel. Ada pula Dubes Amerika Serikat, di situ ada Istana Wakil Presiden, dan Balai Kota. Mereka akan orasi-orasi di sana dan finish di Patung Kuda,” ucapnya.

Mengenai razia dari petugas untuk menanggulangi massa membawa senjata tajam atau benda berbahaya lainnya, Awi menjawab, “Terkait dengan sweeping itu sudah Protap (prosedur tetap) mereka (Kapolres) untuk melaksanakan itu dan mereka harus mengerjakan itu. Para Kapolres jajaran untuk memastikan, apalagi bapak Kapolda sudah mengeluarkan maklumat terkait larangan membawa senpi (senjata api), sajam (senjata tajam), dan membawa benda-benda berbahaya.”

Sedangkan untuk mengurai arus lalu lintas, kata Awi, pihak Satlantas Polda Metro Jaya akan memberlakukan sistem buka tutup di Jalan Medan Merdeka Timur dan Medan Merdeka Selatan. “Kita lihat situasional di lapangan untuk buka tutup jalan,” jelasnya. [FR]

 

 

 

10 Oct 2016

Ribuan Petugas Keamanan Siap Amankan Sail Selat Karimata

KSATRIA, (BSP)–Gelaran akbar Sail Selat Karimata di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat akan digelar pada 15 Oktober 2016 mendatang, Kapolda Kalbar Irjen Pol Musyafak mengatakan akan mengerahkan lebih dari dua ribu personil untuk pengamanan acara besar ini.

“Seminggu yang lalu dari Polda Kalbar sudah dipasang ada sebelas tenda, bahkan dari tim wantimpres itu sudah duluan bikin tenda di sana, karena memang kepanitiaan ini kan dari pusat dan daerah kita sini, tapi pengamanan sepenuhnya di polda Kalbar yang lebih banyak,” kata Musyafak seperti dilansir tribunnews.com. (6/10).

Musyafak menjelaskan, bahwa tugas polisi bukan cuma mengamankan lokasi saja, tapi melakukan pengamanan sepanjang perjalanan, mulai dari kedatangan presiden di Bandara Supadio, hingga pengamanan terhadap sejumlah menteri yang sudah tiba di Ketapang menuju ke Kayong Utara.

“Anggota yang akan saya kerahkan semuanya ada seribu sembilan ratusan, namun yang saya catatkan di Kodam itu ada seribu tiga ratusan, kemungkinan bisa lebih dari itu,” jelasnya.

Rencananya, tercatat ada 25 menteri dan sejumlah pejabat selevel kementerian yang akan menghadiri acara Sail Karimata ini. “Kemudian dari delegasinya sendiri ada sekitar 30 dari negara asing, dan undangan yang resmi di undang dari pusat maupun dari daerah ada sekitar tiga ribu, namun undangan yang untuk masyarakat ada tujuh ribu, ini hasil rapat kita di Jakarta kemarin, ya mudah-mudahan semunya berjalan lancar dan aman,” kata Musyafak. [FR]

 

18 Sep 2016

Penjagaan Keamanan KTT-GNB ke-17 di Venezuela

KSATRIA–Konferensi Tingkat Tinggi ke-17 Gerakan Non-Blok (GNB) di Pulau Margarita, Venezuela sejak tanggal 15-18 September 2016 berlangsung aman. Pemerintah setempat memberlakukan pengamanan ketat, dengan menyebar tentara berjaga di hampir setiap sudut kota.

Pantauan di Hugo Chaves Convention Center, Pulau Margarita, Venezuela seperti dilansir detik.com, Jumat pagi waktu setempat (16/9/2016) tentara berbaret merah terlihat mondar-mandir. Mereka juga menutup sebagian akses jalan.

Suasana di sekitar Hugo Chaves Convention Center relatif sepi. Pertokoan terlihat masih tutup sekitar pukul 10.00 waktu setempat.

Tentara yang ada di lokasi selalu menanyakan tujuan orang-orang yang melintas dengan bahasa Spanyol. Mereka hanya mengatakan bahwa dilarang melintas dan mengambil gambar di area lokasi yang dijaga pengamanan.

Tak hanya di lokasi itu saja yang penjagaannya ketat, bahkan di hotel tempat delegasi menginap pun penjagaan oleh tentara diperketat. Tentara nampak berjaga-jaga di area hotel hingga di lift dan tangga hotel.

Situasi di Venezuela memang sedang krisis. Kursi parlemen diduduki oleh oposisi dari Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Beberapa pekan lalu di Ibukota Venezuela, Caracas juga ada demonstrasi dari warga.

Sementara itu Pulau Margarita terletak sekitar 467 kilometer dari Caracas. Lokasi ini dipilih karena faktor keamanan dan juga sebagai salah satu destinasi wisata di Venezuela.

KTT ke-17 GNB dibuka di Hugo Chavez Convention Center pada Sabtu (17/9) pukul 09.00 waktu setempat. [FR]

19 Aug 2016

Pengamanan dan Pemberdayaan Wilayah Perbatasan

Oleh: Tommy Wahyu Swasono | Security Operation Services Section Head BSP

Perbatasan negara merupakan tanda batas paling luar yang membatasi wilayah yang dikuasai suatu negara. Batas negara memiliki peranan penting dalam menentukan kedaulatan dan keamanan suatu negara. Banyak kasus di negara berkembang, persoalan batas negara belum dikelola dengan baik bahkan menjadi salah satu indikator bahwa negara tersebut sangat lemah atau bahkan telah gagal (Weak/failed state), hal ini ditandai dengan ketidakmampuan negara dalam mengelola secara fisik pengelolaan wilayah perbatasannya.

Kondisi saat ini, kehidupan masyarakat yang plural dan majemuk berpotensi menimbulkan gesekan-gesekan sosial yang menghambat persatuan dan kesatuan. Di wilayah perbatasan darat, gesekan tersebut sangat rawan terjadi. Pembinaan karakter bangsa yang tidak memiliki fokus dan visi yang tegas membuka ruang intervensi dari negara asing yang akan mengandung kerawanan paling tinggi. Kondisi ini sangat terkait dengan belum disepakatinya sejumlah segmen perbatasan negara maupun terbatasnya sarana dan prasarana pengamanan.

Selain hal tersebut di atas, permasalahan kesejahteraan masyarakat di perbatasan merupakan persoalan utama yang dihadapi saat ini. Masyarakat perbatasan pada umumnya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi di negara tetangga, hal ini dikarenakan terbatasnya infrastruktur dan adanya kesamaan budaya, adat dan keturunan. Pada jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi munculnya degradasi nasionalisme pada masyarakat perbatasan.

Konsep pengamanan dan pemberdayaan

Pemerintah Kabinet Kerja telah mencanangkan 9 agenda prioritas yang disebut Nawa Cita, salah satu Nawa Cita ke 3 adalah “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan”.  Bertitik tolak dari agenda prioritas pemerintah, maka perlu implementasi di lapangan dalam bentuk pembangunan kawasan perbatasan negara baik dari aspek keamanan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara maupun dari aspek kesejahteraan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di perbatasan negara.

Sejalan dengan agenda prioritas Pemerintah untuk membangun dari pinggiran, maka konsep Pengamanan dan Pemberdayaan Wilayah Perbatasan harus dilakukan melalui pendekatan aspek Keamanan dan aspek Kesejahteraan.

Aspek keamanan, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan fisik maupun non fisik. Misalnya pemasangan chip pada patok-patok batas negara; pembangunan Pospamtas; Pembangunan Jalan Inspeksi dan Patroli perbatasan (JIPP); pembukaan jalan sepanjang perbatasan;  pengadaan Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA). Kegiatan non fisik meliputi: Melaksanakan perundingan RI –Malaysia pada forum Co Project Director (CPD), Investigation Refixation and Maintenance (IRM), dan Joint Indonesia Malaysia (JIM); Melaksanakan Pendidikan Kesadaran Bela Negara kepada pemuda di perbatasan; Kegiatan sosial, politik dan hukum.

Aspek Kesejahterahan.  Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan fisik maupun non fisik, yaitu: Konsep pembangunan wilayah perbatasan harus memadukan kebutuhan sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan; Pembangunan wilayah perbatasan dimasukkan dalam kerangka pembangunan nasional yang didukung oleh kebijakan politik.

Kesimpulan

Sebuah negara mensyaratkan adanya wilayah dengan batas teritorial yang jelas. Negara juga membutuhkan pengakuan negara lain agar batasan-batasan teritorial tidak menimbulkan perbedaan pendapat dan konflik.

Lemahnya sistem pengawasan dan dukungan anggaran pertahanan menambah besar kemungkinan pemanfaatan sumber dan potensi wilayah perbatasan dieksploitasi negara lain.

Di balik sumber kekayaan alam yang berlimpah, masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan potensi daerah. Kompensasi penghasilan yang layak membuat masyarakat membuka pintu perbatasan dan kedaulatan mereka untuk dieksplotasi. Meski demikian, keuntungan berlimpah justru lebih besar diperoleh negara lain.

Oleh karena itu, pembangunan wilayah perbatasan darat patut menjadi perhatian utama. Selain meneguhkan prinsip-prinsip ideologis Pancasila, UUD 1945 dan keutuhan NKRI, juga bisa menghasilkan manfaat ekonomis dari serangkaian perjanjian kerja sama yang diawasi dan dikendalikan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Translate »
error: Content is protected !!