Bravo Satria Perkasa
20 Sep 2020

Pemahaman APSI Terhadap Empat Hal Penting dalam Perpol Pamswakarsa

KSATRIA | Tangerang— Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) menggelar jumpa pers seputar Perpol No.4 Tahun 2020 tentang Pamswakarsa di Hotel Swissbel Tangerang pada Jumat 18 September 2020.

Dalam Perpol No.4 Tahun 2020 yang diundangkan pada 5 Agustus 2020 lalu ini ada beberapa perubahan dibandingkan Perkap No. 24 tahun 2007. Untuk itu, Ketua Umum APSI Azis Said memberikan empat pemahaman penting terhadap isi Perpol ini, yatu:

1. Perubahan Pengertian dan Perekrutan Anggota Satpam
Pada Perpol no 4 tahun 2020, APSI mempunyai pemahaman bahwa yang dapat disebut sebagai anggota Satpam apabila memenuhi 3 kriteria, yaitu :

  1. Direkrut sesuai ketentuan Polri, yaitu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Polri, baik syarat administrasi maupun sistem perekrutannya.
  2. Memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) yang tentunya didahului dengan memiliki ijazah pelatihan anggota Satpam.
  3. Memiliki status ketenagakerjaan, lazimnya dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) atau sebagai karyawan tetap di perusahaan. Dengan demikian hak hak ketenagakerjaannya anggota Satpam dapat dipenuhi.

“Apabila tidak memenuhi 3 kriteria tersebut di atas, tidak bisa dikatakan sebagai anggota Satpam. Perekrutan anggota Satpam hanya boleh dilakukan oleh BUJP dan oleh Perusahaan pengguna jasa Satpam. Jadi anggota Satpam hanya akan ada di BUJP dan di Perusahaan pengguna jasa Satpam,” jelasnya.

2. Perubahan Nama Kesatuan
Pada Perpol no 4 tahun 2020, telah dibedakan antara nama kesatuan Satpam dan nama kesatuan Satkamling serta bentuk Pamswakarsa lainnya dengan maksud antara lain yaitu:

  1. Untuk memperjelas koordinasi, pengawasan dan pembinaan petugas Polri di lapangan, mana yang Satpam dan mana yang bukan Satpam atau Satkamling. Bila tidak dibedakan antara Satpam dengan Satkamling, maka Polri dalam melaksanakan peraturan akan tidak sama.
    “Kondisi saat ini Satpam yang diwajibkan mengikuti pelatihan dan memiliki KTA serta mematuhi pemakaian seragam Satpam sesuai ketentuan, hanya Satpam BUJP dan Satpam Perusahaan saja sedangkan Satpam yang dikelola warga tidak diwajibkan,” jelasnya.
  2. Lebih memudahkan pendataan anggota Satpam di setiap wilayah maupun secara nasional.

3. Perubahan Warna Seragam Satpam
Pada Perpol no 4 tahun 2020 pakaian seragan Satpam dirubah menjadi warna bernuansa coklat mirip pakaian seragam Polri, dipahami APSI sebagai bentuk perubahan image Satpam yang diharapkan akan lebih profesional dan membanggakan. Kalau ada pihak yang mengkhawatirkan akan adanya potensi penyalahgunaan wewenang karena akan seperti seorang Polisi, menurut kami wajar tapi tidak perlu berlebihan karena Satpam bekerja pada perusahaan yang diawasi oleh atasannya maupun perusahaannya dan kewenangannya hanya terbatas pada wilayah kerjanya.

Kalau ada pihak yang menanyakan biaya penggantian seragam ini ditanggung siapa, dapat dijawab bahwa setiap tahun anggota Satpam mendapat jatah penggantian seragam baru dari Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) atau perusahaan di tempat Satpam bekerja, jadi tidak ada beban biaya baru untuk penggantian seragam baru ini. Penggantiannya dilakukan oleh masing masing BUJP dan perusahaan disetiap lokasi yang bisa berbeda bulannya. Oleh karena itu penggantian seragam ini diberi waktu satu tahun.

4. Kepangkatan Anggota Satpam
Pada Perpol no 4 tahun 2020 terdapat kepangkatan pada setiap level jabatan anggota Satpam, dimaksudkan agar setiap anggota Satpam mempunyai motivasi untuk bekerja baik, meningkatkan kompetensinya sehingga pada saatnya mendapat kenaikan pangkat yang dapat meningkatkan kebanggaan dan pendapatannya.

“Hal ini kami anggap suatu hal yang baik karena prinsip ke HRD an bahwa setiap orang yang bekerja harus mendapat kesempatan untuk naik jabatan, dibandingkan sistem saat ini yang tidak menghargai masa kerja dan kompetensi sehingga tidak ada kenaikan jabatan,” paparnya. [adm]

19 Sep 2020

Inilah Harapan APSI Terhadap Perpol Pamswakarsa

KSATRIA | Tangerang—Kapolri Idham Azis telah menerbitkan Peraturan Polisi (Perpol) No 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa (Pamswakarsa) pada 5 Agustus 2020. Dalam Perpol yang baru ini ada beberapa perubahan dibandingkan Perkap no 24 tahun 2007.

Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) saat menggelar jumpa pers seputar Perpol Pamswakarsa di Hotel Swissbel Tangerang pada Jumat 18 September 2020 memiliki harapan terhadap diterbitkannya Perpol No 4 Tahun 2020 ini.

Hadir dalam jumpa pers adalah Dewan Penasihat APSI Irjen. Pol. (P). dr. Hadiman M.BA, Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri Brigjend Pol Edy Murbowo SIK MSI dan segenap pengurus APSI.

Harapan APSI dengan telah diundangkannya Perpol no 4 tahun 2020 ini antara lain: Pemangku kepentingan di bidang Sekuriti menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Polri serta berpikir positif dengan terbitnya Perpol no 4 tahun 2020 ini.

“Karena ini merupakan upaya untuk memajukan Industrial Security di Indonesia secara umum dan pemuliaan profesi Satpam secara khusus,” jelas Ketua Umum APSI, Azis Said.

APSI berharap dengan adanya Perpol Pamswakarsa ini perusahaan pengguna jasa Satpam, Badan Usaha Jasa Pengamanan, Satpam, Satkamling dan masyarakat agar memahami dan mematuhi Perpol no 4 tahun 2020 ini dalam menjalankan pengamanan di wilayahnya masing masing.

“Apabila wilayah pengamanan yang menjadi tanggung jawab Pamswakarsa dapat tertib dan aman, maka akan memperingan pekerjaan Polisi mengingat rasio polisi dengan masyarakat yang diamankan di Indonesia masih belum memenuhi rasio Polisi yang ditentukan oleh PBB, yaitu 1 : 400,” ungkapnya.

Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) dan Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) serta Asosiasi lain bidang pengamanan di Indonesia yang terregister di Baharkam Polri, siap melaksanakan dan mengawal Perpol no 4 tahun 2020 ini agar pelaksanaannya tidak mengalami hambatan di lapangan karena APSI dan ABUJAPI serta Asosiasi bidang pengamanan lain terlibat dalam penyusunan Perpol no 4 tahun 2020 ini.

“Semoga Perpol no 4 tahun 2020 ini dapat memberikan angin segar bagi kemajuan Satpam, BUJP dan Industrial Security di Indonesia,” jelasnya. [adm]

16 Sep 2020
Seragam Baru Satpam

Seragam Satpam Mirip Polisi dan Berpangkat, Kapan Mulai Berlaku?

KSATRIA | Jakarta–Setelah sempat menjadi wacana terkait seragam satpam yang baru mirip baju Polisi, akhirnya Perpol Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pamswakarsa resmi memutuskan seragam satpam yang baru dengan warna kecoklatan atau mirip seragam polisi.

Sebelumnya, Kabaharkam Polri, Komjen Pol Agus Andrianto menyatakan, ke depan agar dibuat telaah staf terkait tampilan Satpam menyerupai seragam Polisi. Contohnya seperti di negara Malaysia, Singgapura, Jepang dan lain-lain, hadirnya Satpam dengan seragam mirip Polisi ternyata efektif mengurangi terjadinya tindak pidana (kejahatan).

Oleh karena itu, menurut Kabaharkam Polri, membuat seragam Satpam tampak seperti seragam Polisi perlu dilakukan. Dengan maksud akan menjadi perpanjangan tangan Polri, khususnya jajaran Binmas, hadir di tengah-tengah masyarakat.

Kapan seragam satpam yang baru diberlakukan? Menurut Pasal 45 dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2020 dijelaskan:

“Pada saat Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku, seragam dan atribut Anggota Satpam yang diatur dalam Peraturan Kepala kepolisian Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 50) tetap dapat digunakan dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Kepolisian ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Kepolisian ini diundangkan.”

Translate »
error: Content is protected !!