Bravo Satria Perkasa
08 Nov 2016

Seminar APSI, Bahas Pengamanan Obyek Vital

KSATRIA, (BSP)–Dimensi ancaman dan gangguan keamanan dari waktu ke waktu kian berkembang dengan beragam risiko dan dampaknya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya kompleksitas persoalan masyarakat telah melahirkan beragam bentuk ancaman dan gangguan keamanan terhadap berbagai obyek vital nasional (obvitnas).

Ancaman dan gangguan keamanan terhadap obvitnas pada akhirnya secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap sistem perekonomian nasional, dan pada tingkatan tertentu juga berdampak terhadap stabilitas politik, sistem penyelenggaraan negara serta keamanan nasional.

apsi-rakernas-1Menyikapi tentang pengamanan obyek vital nasional, Asosiasi Profesi Sekuriti Indonesia (APSI) menggelar Rakenas APSI di Jakarta pada 2 sampai 3 November 2016. Rakernas diikuti oleh 65 pengurus dari DPP dan DPW.

Rangkaian Rakernas ini juga digelar Seminar Security dengan tema “Penguatan Strategi Menuju Modernitas Pengamanan Industri dan Obyek Vital Nasional di Indonesia”.

Dalam sambutannya, Ketua Umum APSI, Abdul Azis Said, SE menyatakan terima kasih kepada seluruh pengurus APSI yang telah berkorban tenaga, pikiran, waktu dan uang atas upaya memajukan APSI di wilayah-wialayah di Indonesia.

“Tidak mudah mengelola asosiasi yang sifatnya volunter, hingga puluhan tahun berjalan. Mudah-mudahan keberadaa kita terus bemanfaat untuk bangsa Indonesia,” paparnya.

Berdasarkan UU No. 2/2002 tersebut, Polri memiliki tugas dan kewenangan menjaga keamanan dalam negeri, termasuk menjaga keamanan obyek-obyek vital nasional yang memiliki peran strategis bagi terselenggaranya pembangunan nasional.

Berdasarkan sifat-sifat ancaman dan dampak keamanan yang disebutkan dalam Keppres di atas, maka sektor-sektor yang dapat dikategorikan sebagai obvitnas adalah: telekomunikasi, transportasi (darat, laut dan udara), jasa keuangan dan perbankan, ketenagalistrikan, minyak dan gas (oil & gas), pasokan air bersih, unit-unit layanan gawat darurat/ emergency services (seperti rumah sakit, kepolisian dan pemadam kebakaran), dan kantor-kantor kegiatan pemerintahan. [FR]

 

 

03 Oct 2016

Polri Jamin Keamanan Investor di Kawasan Obyek Vital

KSATRIA, (BSP)—Untuk menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi investor, Kepolisian Republik Indonesia akan memberikan ‎pengamanan khusus di beberapa kawasan industri yang telah ditetapkan sebagai obyek vital.

Kapolri Jenderal Tito Karn‎avian mengatakan, peran Kepolisian sangat penting untuk jaminan keamanan dan kepastian hukum, pada kawasan industri, terutama pada kawasan-kawasan industri ‎yang dinyatakan sebagai obyek vital seperti Jababeka, Cikarang.

“Ada 14 obyek vital diberikan pengamanan khusus, ini tidak boleh ada unjuk rasa karena sudah ada di Undang-Undang, dimana tidak boleh obyek vital terdapat unjuk rasa,” kata Tito usai penandatanganan Nota Kesepahaman antara BKPM dengan Polri, pertengahan September lalu.

Menurut Tito, pengamanan dari Kepolisian bukan hanya diberikan kepada industri yang berada pada kawasan yang dinyatakan obyek vital, tetapi melingkup kawasan berbisnis di daerah-daerah lainnya.

“‎Kami berikan pengamanan, mulai dari pengamanan premanisme, masalah sengketa, limbah dan gangguan lainnya,” tutur Tito dikutip tribunnews.com .

‎Dengan terciptanya keamanan bagi setiap investor dalam negeri maupun luar negeri, kata Tito, maka hal ini sejalan dengan langkah BKPM dalam mempromosikan Indonesia kepada investor asing.

‎”Kami mau juga menjaga agar investor yang sudah ada jangan beralih ke negara lain karena semua negara berkompetisi untuk menarik investor, jadi kami mendukung untuk menciptakan iklim yang sehat bagi dunia investor di Indonesia,” tegasnya.

Dalam kerjasama BKPM dan Polri itu, 10 Kapolda hadir untuk memberikan komitmen, seperti Kapolda Jawa Timur, Kapolda Jawa Tengah, Kapolda Banten, Kapolda Metro Jaya, Kapolda Sumatera Utara, Kapolda Sumatera Selatan, Kapolda Jawa Barat, Kapolda Kalimantan Timur, Kapolda Sulawesi Selanan, dan Kapolda Kepulauan Riau. [FR]

 

15 Aug 2016

Waspadai Game Pokemon Go bagi Keamanan Obyek Vital

KSATRIA—Pokemon Go, ya begitulah nama game yang lagi tenar di penjuru dunia. Melalui permainan Pokemon Go, pengguna bisa menelusuri target di berbagai tempat. Saat itulah tanpa sadar pengguna bisa mengabadikan lokasi atau tempat di mana target monster berada. Artinya pemain sudah memberikan foto-foto lokasi penting tanpa sadar.

Heboh permainan Pokemon Go ini lalu mengusik Badan Intelejen Negara (BIN) untuk bersikap. Masyarakat diimbau agar tidak memainkan permainan Pokemon Go di kantor dan instalasi strategis karena menimbulkan risiko keamanan. Data sebuah lokasi dengan situasi dan pengamanannya secara real time (secara langsung) sangat diperlukan kalangan intelijen.

“Silakan saja yang menyukai game (permainan) ini untuk bermain dengan tetap memperhatikan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Namun, karena dalam game tersebut terdapat penggunaan kamera secara real time, maka muncul risiko keamanan jika dimainkan di kantor dan instalasi strategis,” kata Kepala BIN Sutiyoso di Jakarta, Jumat (15/7).

Dari informasi yang dihimpun, terdapat imbauan secara khusus untuk anggota TNI dan Polri, menyikapi permainan Pokemon Go sehingga ada antisipasi sejak dini. Permainan dengan menggunakan kamera smartphone (ponsel cerdas) dan melihat langsung animasi Pokemon di layar ponsel, tetapi background (latar layar) tetap gambar nyata suatu lokasi. Untuk itu disarankan tidak memainkannya dalam kesatrian militer/mess/komplek militer.

Secara terpisah, Ketua Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan (DISK) BIN Dradjad H.Wibowo, menyatakan pihaknya sepakat dengan peringatan bahaya aplikasi permainan Pokemon Go bagi keamanan negara.

“Penggunaan kamera secara real time di Pokemon Go mengandung risiko keamanan jika ada Pokemon yang muncul di lokasi dan atau instalasi yang memerlukan pengamanan tinggi. Lebih baik berhati-hati,” kata Dradjad dikutip beritasatu.com.

Dijelaskan, salah satu target intelijen adalah memperoleh data sebuah lokasi dengan situasi dan pengamanannya secara real time.

‎”Bayangkan jika ada anggota TNI yang kebetulan tugas jaga gudang amunisi. Tiba-tiba muncul pokemon di sekitarnya. Kamera dia on kan. Nintendo akan punya eyes on the ground terhadap gudang senjata itu. Atau pegawai bank yang kebetulan bertugas di ruangan data nasabah,” jelasnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin juga mengimbau secara tegas kepada para pejabat agar mengindari bahaya dari aplikasi game Pokemon Go. Dalam aplikasi tersebut terdapat pola real time dan real location yang dapat dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab.

Hasanuddin menjelaskan bahwa biasanya ada dua metode dalam pencarian lokasi. Metode pertama adalah memancarkan sesuatu ‎kepada target dari sebuah titik, dimana arah dan derajatnya dihitung untuk memastikan lokasi target.

“Dengan dua dimensi itu saja, sudah diketahui posisi anda,” imbuh Kang TB, sapaan akrabnya.

Metode kedua adalah intersection, dimana target disorot dari dua buah titik. Persinggungan kedua titik itu lalu dihitung derajatnya untuk menentukan posisi target.

Maka ketika diingatkan agar permainan Pokemon Go tak dilakukan di kamp militer atau gudang senjata, Kang TB menyatakan dirinya sangat setuju. “Alat dan permainan itu jangan main di kamp, gudang senjata, atau restricted area. Mungkin prajurit sedang jaga atau main. Bahkan handphone saja bisa di-track posisinya dimana dengan sinyal atau dengan sistem satelit,” ‎jelasnya. [FR-berbagai sumber]

 

Translate »
error: Content is protected !!