Bravo Satria Perkasa
08 Aug 2018

Binmas Polri Rakor dengan Asosiasi Pengamanan dan BUJP

KSATRIA| Jakarta—Binmas Baharkam Polri menggelar rapat koordinasi dengan asosiasi dan badan usaha jasa pengamanan (BUJP) di Jakarta, Rabu 8 Agustus 2018.

Dalam sambutannya, Kakorbinmas Polri Drs Arkian Lubis SH mengatakan acara rakor ini sebagai upaya menyosialisasikan beberapa regulasi terkait penerapan sistem manajemen pengamanan pada industrial security.

“Saat ini sedang ada sosialisasi terkait proses ijin baru yang beralih ke sistem online,” papar Arkian di depan peserta rakor.

Arkian menjelaskan perijinan terpadu satu pintu melalui online bertujuan menyederhanakan perijinan yang selama ini berbelit dengan biaya besar dan waktu yang panjang. “Sekarang bisa mengurus ijin  di kantornya masing-masing,” tuturnya.

Arkian berharap rakor dengan para asosiasi pengamanan dan BUJP ini bisa memberikan manfaat untuk industrial security ke depan. [roj]

08 Feb 2017

Wapres: Mantan Presiden Bisa Dikawal 60 Orang

KSATRIA, (BSP)—Menyikapi adanya demonstrasi oleh mahasiswa di kediaman mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa waktu lalu. Menjadi pertanyaan besar, bagaimana sebenarnya pengamanan mantan presiden.

Wakil Presiden HM Jusuf Kalla mengatakan seorang mantan presiden Republik Indonesia dipastikan mendapatkan perlindungan dari negara bahkan bisa dikawal oleh 60 orang pasukan pengamanan presiden (Paspamres).

“Seorang mantan (presiden) itu bisa dikawal 60 orang. Iya, (perlindungan itu ada) sesuai aturan,” kata JK usai membuka Rakornas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jakarta, Selasa (7/2).

Kalla memastikan negara akan memberikan perlindungan kepada mantan presiden dan mantan wakil presiden yang sudah diatur dalam undang-undang.

Dia meminta masyarakat agar menghormati mantan pemimpin. “Kita prihatin dengan situasi itu. Kita harus juga punya prilaku yang baik menghormati pemimpin, sesuai dengan aturan,” ujar JK.

JK menilai demonstrasi yang dilakukan di depan rumah SBY di kawasan Mega Kuningan tidak relevan terhadap apa yang telah dilakukan SBY. “Kalau saya baca itu tidak relevan dengan Pak SBY tentang SARA. Kan SBY tidak berbicara hal itu, jadi kenapa disitu itu pertanyaan juga,” katanya. [ROJI]

Translate »
error: Content is protected !!