Bravo Satria Perkasa
10 Jul 2020
DPD APSI KEPRI

APSI Kepri Usulkan Pendidikan Gada Pratama Gratis ke Pemprov

KSATRIA | Kepri–Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (DPD-APSI) Kepulauan Riau (Kepri) menyelenggarakan audiensi ke Plt Gubernur Kepri H. Isdianto S.Sos, MM di Kantor Perwakilan Gubernur di Gedung Graha Kepri, Kamis (9/7/2020) siang.

Ketua Umum DPD APSI Kepri Daeng Syafar mengatakan, audiensi ini kaitannya dengan upaya peningkatan kualitas satpam melalui pelatihan yang disupport oleh pemerintah untuk calon satpam yang menjalani pendidikan Gada Pratama di wilayah Kepri.

Menurut Syafar, pada tahun 2017 APSI berhasil melobi Pemprov untuk menyelenggarakan Pelatihan Gada Pratama secara gratis. “Alhamdulillah, tahun 2021 Pemprov Kepri juga bersedia melanjutkan program yang perah berjalan itu, pendidikan satpam gratis, bekerjasama juga dengan Dirtbintmas Polda Kepri,” ungkapnya kepada Jurnal Security, Kamis (9/7).

Syafar menambahkan bahwa jumlah satpam di wilayah Kepri menurut data APSI ada sebanyak 8.500 anggota satpam. Hal ini jauh melebihi anggota kepolisian di wilayah Kepri. “Sayangnya baru sekitar 40 persen yang sudah mengikuti pendidikan Gada Pratama dan mempunyai KTA sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas,” jelasnya.

Untuk itu, Syafar berharap peran serta pemerintah dalam memberikan pendidikan pelatihan secara gratis kepada calon satpam akan bisa meningkatkan kualitas satpam yang akan digunakan oleh pihak user. “Para anggota yang nanti mendapatkan pendidikan juga diarahkan menjadi anggota APSI,” jelasnya.

Syafar menjelaskan dengan menjadi anggota APSI akan banyak manfaat bagi anggota satpam yang bisa diperoleh, diantaranya adalah pelatihan dari instruktur yang berpengalaman baik berupa pelatiha skill maupun dalam bentuk seminar. “Rencana kami akan mengadakan pelatihan skil satpam Pariwisata,” ungkapnya.

Syafar menargetkan, anggota yang mendapatkan pendidikan gratis dari kerjasama APSI dan Pemprov Kepri ini sebanyak 300 calon anggota satpam di wilayah Kepri. “Kami menargetkan dalam setahun bisa melahirkan 300 satpam yang terdidik,” ujarnya.

Audiensi tidak hanya membahas soal pendidikan satpam, pengurus inti juga berharap kepada Pemprov untuk memperhatikan badan usaha jasa pengamanan (BUJP) lokal untuk bisa diprioritaskan dalam tugas pengamanan di instansi pemerintahan atau perkantoran.

“Kami mengusulkan agar BUJP lokal lebih diberikan kesempatan untuk proyek pengamanan, khususnya di lingkungan Pemda, kawasan yang berplat merah,” tegasnya. [Admin].

10 May 2020

Mengenal Petugas Security di Negeri Jiran Malaysia

KSATRIA | Batam–Beberapa kali Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) mendapatkan undangan dari asosiasi pengamanan yang ada di Malaysia bernama Persatuan Perkhidmatan Keselamatan Malaysia (PPKM).

Ketua APSI Kepulauan Riau Daeng Syafar yang pernah menghadiri dua kali acara PPKM di Malaysia mengatakan, profesi satpam ada di semua negara, dengan berbagai penyebutan dengan standar dan regulasi yang berbeda-beda di setiap negara.

“Malaysia sebagai negara serumpun juga mempunyai satuan pengamanan swasta seperti halnya kita. Mereka tergabung dalam Persatuan Perkhidmatan Keselamatan Malaysia,” ungkapnya kepada Jurnal Security, Minggu (10/05).

Syafar menyebutkan bahwa pendidikan security yang ada di Malaysia lebih singkat dibanding di Indonesia. “Lama pendidikan satpam di sana hanya seminggu dan pendidikannya hanya di laksanakan oleh Polisi Diraja Malaysia, perusahaan jasa pengamanan tidak bisa membuat pendidikan,” ujarnya.

Malaysia juga sangat ketat dalam pemilihan personil untuk menjadi security, pasalnya hanya warga negara Malaysia dan Warga Negara Nepal yang bisa mengisi pekerjaan ini. Bukan tanpa alasan, mengapa orang Gurkha Nepal yang dipilih  karena mereka dikenal pemberani dan disiplin sejak Perang Dunia ke-2.

Syafar menejelaskan, dengan pendidikan selama seminggu dan hanya oleh Polisi Malaysia maka hampir dipastikan tidak ada security abal-abal. “Jika ada perusaahan yang memakai security bodong maka perusahaan dan personil akan dikenakan denda tanpa pandang bulu akan terkena sanksi denda. Itu mungkin yang perlu kita contoh,” jelasnya.

Daeng Syafar kiri bersama pengurus PPKM Malaysia

Soal gaji security dengan satpam di Indonesia tidak jauh beda sekitar RM 1.500 atau sekitar Rp.5 juta. “Jangan bandingkan dengan Singapura yang gajinya sekitar Rp.25 juta per bulan untuk setingkat anggota,” paparnya.

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menjadi tantangan bagi BUJP dan satpam di Indonesia untuk bisa bersaing dengan security negara-negara Asean, karena ke depan bisa saja perusahaan asing akan menggunakan jasa pengamanan dari negaranya masing-masing. “Jangan sampai satpam kita kalah bersaing, nanti malah satpam Filipina atau Thailand yang masuk Indonesia,” tegasnya. [Adm]

Translate »
error: Content is protected !!