Bravo Satria Perkasa
23 Apr 2020

ABUJAPI & Ditbinmas Polda Metro Salurkan Paket Sembako ke Satpam

KSATRIA  | Jakarta–Industri jasa pengamanan adalah industri padat karya dan padat modal yang sarat dengan tenaga kerja dalam bentuk tenaga satuan pengamanan (Satpam) outsourcing. Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) ini merupakan mitra Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki resiko dalam mengamankan asset perusahaan dan upaya memerangi Covid-19 di lingkungan terbatasnya.

Menurut Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (BPP-ABUJAPI) Agoes Dermawan, pandemi virus Covid-19 ini mengganggu  jalannya usaha BUJP sehingga banyak kontrak pekerjaan yang diputus atau dihentikan sementara oleh pemberi kerja. “Akibatnya banyak satpam terkena PHK atau dirumahkan tanpa digaji,” ungkapnya dalam giat Bakti Sosial Peduli Satpam Terdepan Terdampak Pandemi Covid-19 di Jakarta, Rabu (22/04/2020).

Menurut Agoes, sektor usaha penggguna jasa pengamanan yang terkena dampak Covid-19  antara lain sektor pariwisata dan pendukungnya seperti hotel, restauran, biro perjalanan, leissure business: cafe, karaoke, spa dan lain sebagainya, pusat perbelanjaan (mall dan retail) dan beberapa sektor industry atau pabrik.

Agoes menjelaskan, upaya ABUJAPI dalam rangka memutus rantai penularan Virus Covid 19 dan menjaga kesehatan para satpam pada awal kasus ini merebak, telah membuat Surat Edaran kepada seluruh BUJP di Indonesia agar satpamnya mengikuti Aturan Pemerintah,  Protokol Kesehatan dan Phisical Distancing dalam bertugas dan semua kegiatan BUJP Diklat Satpam dihentikan untuk sementara.

“Alhamdulilah dan puji Tuhan bahwa sampai saat ini hanya ada berita 1 satpam di RS Karyadi  Semarang yang berstatus ODP, namun tidak diinfokan ada yang  PDP.  Mudah-mudahan situasi ini tetap terjaga dan tidak ada kasus lagi,” jelasnya.

Langkah lainnya adalah untuk menjaga kelangsungan usaha, ABUJAPI bersama FADI (Forum Komunikasi Alih Daya Indonesia) mengirim surat kepada Presiden cc APINDO dan KADIN untuk memohon pengajuan relaksasi atau kelonggaran bagi dunia usaha alih daya (Outsourcing) terkait Kredit Perbankan, Perpajakan, BPJS  Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan ( Pembayaran, Terminasi bagi pekerja yang terkena dampak, pembayaran JHT, Denda Pembayaran BPJS ) dan aturan Ketenagakerjaan prihal pemutusan hubungan kerja atau dirumahkan tanpa digaji.

Agoes juga menambahkan, dalam rangka meringankan beban para Satpam yang terkena dampak pandemi ini maka ABUJAPI Mengajukan Permohonan Bantuan Sosial untuk diberikan kepada Satpam cq Kementrian Tenaga Kerja.

ABUJAPI juga melakukan pendataan dengan meminta data Satpam yang terkena dampak PHK/Dirumahkan kepada seluruh BUJP Indonesia. “Untuk sementara terdata 1.871 nama pekerja satpam yang dilaporkan dan telah  diajukan untuk menerima bansos dari pemerintah cq Kementrian Tenaga Kerja dan ini masih menunggu proses verifikasi dan teknis distribusi bansosnya,” tuturnya.

Sementara itu Ketua Pelaksana Taufiq Utama, ABUJAPI juga melakukan penggalangan dana melalui ABUJAPI Peduli Satpam dengan permohonan Donasi kepada para BUJP untuk melakukan Bakti Sosial.

ABUJAPI bekerja sama dengan Ditbinmas Polda Metro mengadakan Kegiatan Bakti Sosial Peduli Satuan Pengamanan (SATPAM) yang Terdampak Pandemi Covid-19 untuk Wilayah Jakarta selaman dua hari yaitu Rabu dan Kamis, 22 & 23 April 2020. “Dalam kegiatan ini kami membagikan 1.000 paket sembako kepada para satpam,” ungkapnya.

Taufiq menjelaskan ada dua target bakti sosial ini yaitu untuk meringankan beban dan memberi dukungan moral bagi para Satpam yang terkena PHK atau dirumahkan. Selain itu untuk memberikan dukungan moral bagi para satpam yang masih aktif bekerja agar tetap sehat dan eksis dalam bertugas. “Besok kami juga akan lakukan pembagian sembako secara on the road mengunjungi satpam di wilayah Jakarta,” jelasnya.

Untuk hari ini, bertempat di Sekretarian BPP ABUJAPI dilakukan kegiatan Bakti Sosial dengan membagikan Paket Sembako dan Vitamin bagi Satpam yang terkena PHK atau dirumahkan. Kegiatan ini dilakukan secara terbatas dan tetap memperhatikan aturan dan protokol Covid-19.

Kegiatan ini dihadiri oleh Brigjend Pol. Edy Murbowo, S.I.K, M.Si (Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri), Kombes Pol. Badya Wijaya (Dirbinmas Polda Metro Jaya), Badan Pengurus Harian (BPH) ABUJAPI,  5 orang perwakilan Satpam yang terkena dampak dan 5 Perwakilan BUJP yang Satpamnya terkena dampak.

Sementara untuk Kamis, 22 April 2020 jam 09.00 bertempat dan dimulai dari halaman Polda Metro Jaya melalukan  “ABUJAPI Peduli Satpam On The Road“ dengan membagikan sembako, vitamin C langsung kepada para Satpam yang bertugas di beberapa lokasi pengamanan Wilayah DKI Jakarta dan berkoordinasi dengan BUJP yang mengamankan.

Dalam kesempatan itu, PT. Bravo Satria Perkasa (BSP) mendapatkan 25 voucher paket sembako dari ABUJAPI untuk dibagikan kepada satpam BSP yang terdampak covid-19. [adm]

 

30 Jul 2018

ABUJAPI Riau Konsolidasi Tingkatkan Profesionalisme BUJP

KSATRIA| Riau– Badan Pengurus Daerah Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (BPD-ABUJAPI) Riau menggelar pertemuan membahas tentang kerja profesional jasa pengamanan kepada para anggotanya, Rabu (25/7).

Acara yang digelar di Ruang Pertemuan Mahoni Furaya Hotel Pekanbaru bertujuan mempererat kekompakan para anggota Abujapi di Riau.

Acara ini dihadiri oleh segenap pengurus badan usaha jasa pengamanan yang ada Riau serta juga dihadiri oleh Direktur Binmas Polda Riau, Kombes Pol Kris Pramono selaku bidang yang mengayomi para pelaku usaha sektor jasa keamanan ini.

Ketua Umum BPD-ABUJAPI Riau, Edi Darmawi menyampaikan bahwa para pelaku usaha di sektor ini dapat turut menjadi pendorong pembangunan di daerah Riau.

Hingga saat ini dari banyaknya perusahaan penyedia jasa pengamanan berdiri dan tumbuh, telah mampu menyerap tenaga kerja, khususnya dalam hal penyediaan tenaga security untuk instansi pemerintah maupun swasta.

Hingga saat ini di Riau ada sebanyak 96  perusahaan penyedia jasa pengamanan beroperasi. Dari total tersebut 70 persen diantaranya masih beroperasi aktif.

Sebagai upaya terus meningkatkan reputasi positif dan diterima masyarakat, para pelaku usaha yang tergabung dalam Abujapi terus melakukan pembenahan.

“Dalam beroperasi kita sebagai pelaku usaha penyedia jasa terus meningkatkan profesionalitas. Salah satu upaya yakni dengan mengikuti peraturan yang ada sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya seperti dilansir tribunnews.

Ia mengatakan Abujapi terus mendorong pertumbuhan usaha para pelaku di sektor jasa pengamanan. Salah satunya dengan terus mendorong pelaku usaha meningkatkan kompetensi para tenaga pengaman yang dipekerjakan.

Kepala Direktorat Binmas Polda Riau, Kris Pramono mengatakan kehadiran Abujapi sangat membantu Polda Riau dalam rangka menciptakan keamanan bagi masyarakat di area terbatas.

Abujapi merupakan mitra bagi kepolisian dalam menciptakan keamanan. Kemitraan ini sebagai wujud dari upaya mewujudkan peningkatan sistem keamanan swakarsa.

Kehadiran asosiasi ini sangat membantu dalam rangka mencetak tenaga pengaman di wilayah Riau.

“Kita berharap dengan peran sistem pengamanan yang dilakukan sistem swakarsa yang bekerjasama dengan swasta ini dapat banyak membantu tugas kepolisian,” katanya.

Selama ini tak jarang dari sistem pengamanan swakarsa ini membantu menangkap dan mengatasi para pelaku kejahatan.

“Kita berharap kemampuan para tenaga pengaman yang dipekerjakan bisa lebih ditingkatkan mendatang,” tutupnya.[roji]

 

 

21 Feb 2017

Lokakarya Penyempurnaan Perkap Industrial Security

KSATRIA, (BSP)–Persoalan yang banyak dihadapi satuan pengamanan dan perusahaan jasa pengamanan, menggerakkan Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan (ABUJAPI) dan Asosiasi Profesi Sekuriti Indonesia (APSI) menggelar Lokakarya dengan tema ‘Penyemppurnaan peraturan perundangan di bidang industrial security’.

Dalam paparannya, Bapak Satpam Indonesia Prof Dr Awaloedin Djamin MPA mengatakan bahwa dirinya telah membaca Perkap 24 tahun 2007 ini selama tiga tahun untuk kemudian diadakan revisi isinya.

Awaloedin menjelaskan, Perkap 2007 ini harus diperbaharui isinya, banyak hal-hal yang perlu ditambah dan dikurangi. Ia mengusulkan, hendaknya dalam pembahasannya dibagi menjadi tiga bab. Bab tentang satpam, BUJP dan audit. “Pembahasannya bisa lebih fokus jika dipecah-pecah,” paparnya.

Mantan Kapolri ini juga menambahkan, ke depan satpam di Indonesia harus leebih profesional lagi dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Untuk itu, perusahaan yang menjadi tempat mereka bekerja juga harus memperhatikan keberadaan satpam ini.

Sementara itu, Ketua Umum BPD ABUJAPI Jaya Drs H Moch. Sofjan Jacoeb, MM mengatakan bahwa ide awal penyempurnaan Perkap 24 tahun 2007 karena banyaknya persoalan seputar satpam di Indonesia.

“Dari awal, Bapak Satpam Indonesia, Bapak Awaloedin Djamin berulang kali mengatakan bahwa Perkap 2007 ini perlu diubah, diperbaharui,” jelasnya dalam pembukaan Lokakarya di Aula YTKI Jakarta, Senin (20/2/2017).

Persoalan terkait satpam, akhirnya menggerakkan ABUJAPI dan APSI untuk mengadakan Lokakarya untuk kemajuan satpam ke depan. “Lokakarya ini penting, karena urusan satpam dan BUJP terlalu banyak. Mulai dari Perkap No 17, hingga PP 60, masalahnya banyak sehingga kita mengambil langkah, dengan mengadakan lokakarya ini,” jelas penanggungjawab Lokakarya ini.

Sofjan menjelaskan, saat ini satpam masih dianggap dianggap sebalah mata oleh masyarakat, sementara cleaning sevice sudah profesional sedangkan satpam belum, “Kita harus angkat derajatnya. Siapa lagi kalau bukan kita,” ujarnya.

Setelah lokakarya ini, pihaknya akan membentuk pokja satpam, pokja BUJP dan pokja audit. Pokja ini akan mengadakan diskusi bekerjasama dengan Universitas Bhayangkara. Rencananya, dua belan ke depan  akan melakukan presentasi kepada pakar sekuriti di Indonesia sehingga bisa diuji, “Setelah draft selesai, ABUJAPI dan APSI akan menyerahkan ke Mabes Polri,” tegasnya.

Sementara itu pidato Kapolri Tito Karnavian yang dibacakan oleh Kakorbinmas Baharkam Polri, Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) Arkian Lubis mengatakan kebutuhan keamanan dalam investasi bisnis sangat penting, karena itu sistem pengamanan di area industri harus lebih ditingkatkan.

Keberadaan satpam di negara ini sangat penting dalam rangka mengemban tugas kepolisian terbatas di lingkungan industri. Mereka adalah garda terdepan dalam menciptakan keamanan di lingkungan bisnis.

“Kondisi polri saat ini masih kurang dan terbatas, bila dihadapkan dengan tugas kamtibmas beban tugasnya sangata berat, untuk itu mengelola keamanan bukan mudah. Polri tidak bisa menanganinya sendiri, perlu penyebaran termasuk masyarakat dalam hal ini satpam,” katanya.

Kegiatan lokakarya ini penting, untuk kembali mengevaluasi Perkap yang sudah ada, masukan-masukan konstruktif dari aosisasi akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi polri untuk menciptakan perundangan yang lebih baik lagi. [ROJI]

 

 

 

 

18 Jan 2017

Ketum APSI: PP 60 Tahun 2016 Memberatkan Satpam dan BUJP

KSATRIA, (BSP)–Satpam adalah profesi, salah satu unsur penting dari sebuah profesi adalah pengabdian. Demikian sambutan Kapolri Tito Karnavian dalam Upacara HUT Satpam ke-36 di lapangan Monas, Sabtu (14/1/2017) .

“Satpam harus mengabdi kepada masyarakat, peran pengabdian masyarakat merupakan salah satu unsur penting dari profesi, tidak ada profesi tanpa mengabdi kepada masyarakat,” demikian kata Tito Karnavian.

Kendati satpam sebagai sebuah profesi yang memiliki nilai pengabdian kepada masyarakat, namun ternyata pemerintah belum sepenuhnya memihak kepada keberadaan satpam sebagai pembantu kepolisian dalam pengamanan. Hal ini bisa dilihat dari Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 yang justru memberatkan satpam.

Ketua Umum Asosiasi Profesi Sekuriti Indonesia (APSI), H. Azis Said mencermati statemen Kapolri terkait satpam yang harus mengabdi kepada masyarakat. Azis sangat setuju dengan pernyataan Kapolri, karena itu pengabdian ini harus didukung oleh Polri.

Namun, tambah Azis, dengan adanya PP 60 Tahun 2016 tentang tarif dan jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ini justru Polri tidak mendukung pengabdian yang dilakukan oleh satpam, pasalnya justru pemerintah melakukan komersialisasi terhadap pengabdian satpam ini. “Pengabdian ini harus didukung, bukan malah dijadikan komersialisasi dibidang satpam,” katanya seperti dilansir JurnalSecurity.com, Selasa (17/1/2017).

Dalam pembuatan PP no 60 tahun 2016 ini, Polri sebagai institusi yang membuat usulan kepada Pemerintah, tidak meminta masukan dari Asosiasi Profesi Sekuriti Indonesia (APSI) dan Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI), terkait beberapa tarif biaya pendidikan Satpam, yaitu Gada Pratama, Gada Madya dan Gada Utama. Azis menjelaskan, sebelum adanya PP 60 tahun 2016 dimana biaya penyelenggaraan pendidikan Gada Pratama yang diselenggarakan oleh BUJP bidan pendidikan, berkisar antara 4 juta sd 5 jutaan saja , satpam atau BUJP merasa beratan, apalagi sekarang meningkat menjadi 10 jutaan.

“BUJP penyelenggaraan Gada Pratama seharga 4 jutaan saja sudah ada profitnya, kalau polisi mengadakan dengan harga 10 juta pasti besar profitnya. Saya yakin harga seperti itu tidak akan laku dan sangat memberatkan,” katanya.

Azis menjabarkan, jika seorang satpam dikenakan biasa 10 juta untuk ikut Gada Pratama, maka 10 juta itu akan dicicil ke perusahaan penyelenggara selama setahun kontrak di Perusahaan. Artinya, Satpam harus rela dipotong gajinya hampir 800 ribu setiap bulan selama setahun, “Sangat memberatkan satpam, kalau pun satpam disubsidi perusahaan setengahnya, maka akan memberatkan BUJP, jadi ini komersialisasi dan sangat memberatkan,” tegasnya.

Dalam waktu dekat, APSI akan berkirim surat ke Kapolri terkait PP No. 60 Tahun 2016 ini. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan audiensi ke Dewan perwakilan Rakyat (DPR). “Kita akan mengkritisi adanya peraturan ini yang sangat memberatkan pelaku BUJP dan satpam,” ujarnya. [ROJI]

 

Translate »
error: Content is protected !!