APSI Aceh Minta Keberpihakan Pemerintah Daerah untuk BUJP Lokal

KSATRIA |Aceh–Maraknya perusahaan jasa pengamanan atau yang biasa disebut BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) dari luar daerah, membuat Ketua Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) Aceh angkat suara.

Ketua APSI Aceh Zuhaimi Agam menjelaskan, saat ini banyak perusahaan BUMN yang menggunakan jasa pengamanan satpam dari Jakarta. Sementara BUJP lokal kurang diperhitungkan. “BUJP lokal hanya jadi penonton di daerahnya sendiri,” ungkapnya kepada Jurnal Security, Jumat (4/9/2020)

Lebih lanjut, Agam mengatakan Pemerintah Aceh dan DPRA perlu mengeluarkan Pergup atau Qanun tentang kekuatan pengusaha lokal. Sebab jika tidak, maka BUJP lokal akan gulung tikar karena tidak ada perhatian dari pemerintah daerah.
“Salah satu contoh di BRI sudah belasan tuhun dikerjakan oleh perusahaan luar, dihembus anak perusahaan BRI semua kerja di BRI perusaan ini yang kerja kalau seperti ini kan tidak sehat, dan dalam mekasnime juga salah dan kasus ini akan kita sampaikan ke Ombudsman,” tambah Agam Rayeuk, ia sering disapa.

Agam menjelaskan, pihaknya bukan meminta-minta pekerjaan, namun semua regulasi sudah kam ikuti, mulai dari perijinan dari Mabes Polri, ijin pengololaan tenagaan kerja dari kementrian dan kami mengantongi ISO satpam.

“Perusahan kami sama juga seperti perusahaan mereka di Jakarta, karena itu kami berharap kepada pemerintah daerah dan DPRA bantu kami kalau tidak kami gulung tikar,” jelasnya. [Admin]