Bravo Satria Perkasa
10 Sep 2020

APSI Sulsel Bersama Polri Bagikan 1.000 Masker

KSATRIA | Pare-pare–Pandemi Covid-19 belum juga reda, bahkan jumlah masyarakat yang terpapar virus Corona ini malah meningkat. Tak heran jika himbauan menggunakan masker di manapun berada terus digaungkan oleh para petugas.

Menyikapi hal ini, DPD Asosiasi Profesi Satpam Indonesai (APSI) Sulawesi Selatan bersama Direktorat Binmas Polda Sulawesi Selatan dan Polresta Pare pare memberikan masker kepada warga Pare-pare sebanyak 1.000 masker.

Menurut Ketua DPD APSI Sulsel Muh.Tri Yono, SIP, MM, CCPS kegiatan bagi-bagi masker kepada warga dan para satpam di wilayah Pare-pare ini sebagai bentuk kepedulian dalam memutus mata rantai virus Covid-19.

Tri yang juga Direktur PT. Multi Prestasi, ini juga menghimbau kepada para satpam untuk tetap menjalankan tugasnya secara profesional dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.



“Satpam merupakan gada terdepan yang melakukan interaksi dengan setiap orang yang datang di lokasi tugas satpam, untuk itu harus memperhatikan protokol kesehatan,” ujarnya kepada Jurnal Security Kamis (10/9/2020).

Tri juga menjelaskan, bahwa kegiatan ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia yang merupakan instruksi dari Pimpinan Polri terkait penggunaan masker.

Acara bagi-bagi masker ini juga dihadiri oleh Kasat Binmas Polresta Pare Pare, AKP Syarifuddin, Kasi Wadjaspam Polda Sulsel, Kompol Usman Kasim. [admin]

08 Sep 2020

DPC APSI Kutim Terbentuk, Edy S Menjadi Ketua Periode 2020-2025

KSATRIA | Sangatta–Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) melantik dan mengukuhkan pengurus DPC APSI Kutim periode 2020-2025 di Hotel Royal Victoria Sangatta, Senin (07/09/2020).

Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, kegiatan ini berjalan lancar dan khidmat. Adapun Ketua DPC APSI Kutim yang baru adalah Ady S Presiden Direktur PT Borneo Security Service (BSS).

Kombelpol Hary Muharram Firmansyah S.K, selaku Dir.Binmas Polda Kalimantan Timur mengucapkan selamat atas kegiatan tersebut. Ia pun berpesan kepada DPC APSI Kutim bisa saling menjaga kesolidannya. Dimana DPC APSI Kutim masih termasuk dalam naungan Polres Kutim dan bisa saling bekerja sama.

“Selamat atas kegiatannya. Semoga ke depan APSI tambah solid dan maju. Berkembang dengan baik,” ujarnya dilansir bedahnusantara.id.

“Di Kutim adalah DPC APSI pertama yang dilantik, diharapkan asosiasi ini bisa menjembatani apa yang menjadi harapan satuan keamanan wilayah Kutim. Karena Tugas satpam sangat berat, sama dengan tugas kepolisian. Tapi sangat terbatas, di lingkungan kerja meraka. Memang memerlukan adanya perkumpulan atau asosiasi ini. Ini bisa memudahkan harapan mereka semua,” sambungnya.

Hary menambahkan, APSI Kutim dibawah pembinaan Polres Kutim bisa bekerja sama dengan kepolisian. Dimana APSI sebagai pilar sehingga bisa berkontribusi mewujudkan Pilkada aman dan lancar. Dan menjadi agen yang bisa mensosialisasi kepada masyarakat.

“Pilkada sebentar lagi, saya harap masyarakat tetap menjaga dan memelihara kamtibmas masing-masing. Perbedaan pilihan politik suatu yang wajar. Tapi tetap dijadikan sesuatu menggembirakan untuk menjadi pimpinan terbaik,” pintanya.

Sementara itu, Ketua II BIdang Organisasi DPP APSI Ardi Rudanto menyampaikan jika sudah menjadi tugas pihaknya meng-upgrade dan meningkatkan skill personil satpam agar menjadi satpam yang profesional.

“Sehingga satpam kita dapat bersaing dengan satpam dari luar negeri. Karena sudah ada perusahaan satpam dari luar negeri di Indonesia. Ada dari Amerika, Afrika Selatan, Denmark, Inggris dan Swedia. Makanya jangan sampai jadi penonton di negeri sendiri,” jelasnya.

Menurut Ardi, satpam memiliki beberapa tingkatan yakni satpam pelaksana Gada Pratama, Gada Madya, dan Gada Utama. “Jadi semua penyedia satpam wajib mengikuti semua tahapan level tersebut,” katanya.

Ia menilai, di Indonesia satpam kerap dianggap sebagai pekerjaan rendah. Oleh dari itu pihaknya selalu melakukan upgrade kepada para satpam agar kedepannya bisa menjadi sebuah profesi.

“Memang satpam diciptakan untuk menjadi profesi yang diakui. Sangat mendukung bahwa satpam pasti kedepannya akan menjadi sebuah profesi. Sekarang sedang dibahas di pihak kepolisian. Satpam betul betul sebagai ujung tombak kepolisian. Kami juga sering berkoordinasi dengan Malaysia dan Philipina guna membahas tentang upgrade satpam,” jelasnya. [admin]

15 Jul 2020
Ketua APSI Aceh Jasa Pengamanan

Harapan Ketua APSI Aceh untuk Pengamanan Pemerintahan Aceh

KSATRIA | Aceh–Fungsi pengamanan merupakan salah satu bagian yang cukup penting pada sebuah instansi atau lembaga khususnya di pemerintahan. Sebab, tugas pengamanan tersebut sangat berkaitan dan mempengaruhi proses pelayanan terhadap masyarakat disebuah instansi maupun lembaga public.

Selain itu, mereka juga harus menjaga keselamatan orang maupun asset kekayaan yang dimiliki intsansi dan lembaga tempat mereka bekerja. Sehingga menjadi sebuah keharusan, bahwa jasa pengamanan tersebut harus direkrut secara professional.

Menurut Ketua Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) Provinsi Aceh, Zuhaimi Agam masih banyak instansi dan lembaga pemerintahan di Aceh yang belum menggunakan jasa pengamanan secara professional. Akibatnya, banyak masyarakat yang mengeluhkan pelayanan instansi maupun lembaga pemerintahan dikarenakan tidak profesionalnya jasa pengamanan tersebut.

“Saya sendiri pernah alami. Saya mendatangi sebuah instansi pemerintah yang berlokasi di Banda Aceh. Ketika itu saya hendak mengurus sesuatu di lembaga tersebut. Namun, sangat disayangkan sikap dari pengamanan sangat tidak simpatik. Sehingga, saya menegur mereka. Saya katakan, saya ini juga satpam, bahkan sudah pada tingkat Pembina,” kisahnya dilansir koranaceh.net.

Zuhaimi mengatakan, seharusnya instansi dan lembaga pemerintah yang berada di Aceh menggunakan jasa pengamanan secara professional dengan melibatkan pihak ketiga. Selama ini pemerintah Aceh merekrut jasa pengamanan secara mandiri, sehingga kualitas dan kemampuannya tidak ada.

“Pola rekrut seperti sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan. Kalau dulu mereka yang direkrut menjadi pengamanan di instansi dan lembaga pemerintah akan diangkat menjadi pegawai (PNS) bila sudah bekerja sekian lama. Namun, saat ini sudah tidak bias diterapkan lagi. Sebab, rekrut PNS harus melalui tes dan ujian tertenntu,” tuturnya.

Belum lagi berbicara soal bagaimana kesejahteraan mereka yang menjadi pengamanan, lanjut Zuhaimi, gaji saja tidak sesuai dengan standar upah (UMR). Begitupun dengan lainnya, seperti jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan sebagainya, mereka tidak mendapatkan itu. Padahal, tugas dan fungsi mereka sangat berat dan penting.

Dalam hal ini Zuhaimi berhadap agar instansi dan lembaga pemerintahan yang ada di Aceh agar mau bekerjasama dengan pihak ketiga dalam rekrut jasa pengamanan. Atau satpam yang sudah dimiliki instansi atau lembaga pemerintahan di Aceh agar diberikan pelatihan Gada Pratama yang merupakan pelatihan dasar bagi para satpam.

Ia melanjutkan, terkait dengan jasa pengamanan tersebut sebenarnya pemerintah sudah mengatur dalam Undang-Undang nomor 2 tahun dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Peraturan Kapolri (Perkap) nomor 24 tahun 2007. Bahwa selain dari kepolisian dan tentara, jasa pengamanan boleh direkrut dari masyarakat sipil dengan mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku. [admin]

Translate »
error: Content is protected !!