Bravo Satria Perkasa
05 Sep 2020

APSI Aceh Minta Keberpihakan Pemerintah Daerah untuk BUJP Lokal

KSATRIA |Aceh–Maraknya perusahaan jasa pengamanan atau yang biasa disebut BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) dari luar daerah, membuat Ketua Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) Aceh angkat suara.

Ketua APSI Aceh Zuhaimi Agam menjelaskan, saat ini banyak perusahaan BUMN yang menggunakan jasa pengamanan satpam dari Jakarta. Sementara BUJP lokal kurang diperhitungkan. “BUJP lokal hanya jadi penonton di daerahnya sendiri,” ungkapnya kepada Jurnal Security, Jumat (4/9/2020)

Lebih lanjut, Agam mengatakan Pemerintah Aceh dan DPRA perlu mengeluarkan Pergup atau Qanun tentang kekuatan pengusaha lokal. Sebab jika tidak, maka BUJP lokal akan gulung tikar karena tidak ada perhatian dari pemerintah daerah.
“Salah satu contoh di BRI sudah belasan tuhun dikerjakan oleh perusahaan luar, dihembus anak perusahaan BRI semua kerja di BRI perusaan ini yang kerja kalau seperti ini kan tidak sehat, dan dalam mekasnime juga salah dan kasus ini akan kita sampaikan ke Ombudsman,” tambah Agam Rayeuk, ia sering disapa.

Agam menjelaskan, pihaknya bukan meminta-minta pekerjaan, namun semua regulasi sudah kam ikuti, mulai dari perijinan dari Mabes Polri, ijin pengololaan tenagaan kerja dari kementrian dan kami mengantongi ISO satpam.

“Perusahan kami sama juga seperti perusahaan mereka di Jakarta, karena itu kami berharap kepada pemerintah daerah dan DPRA bantu kami kalau tidak kami gulung tikar,” jelasnya. [Admin]

15 Jul 2020
Ketua APSI Aceh Jasa Pengamanan

Harapan Ketua APSI Aceh untuk Pengamanan Pemerintahan Aceh

KSATRIA | Aceh–Fungsi pengamanan merupakan salah satu bagian yang cukup penting pada sebuah instansi atau lembaga khususnya di pemerintahan. Sebab, tugas pengamanan tersebut sangat berkaitan dan mempengaruhi proses pelayanan terhadap masyarakat disebuah instansi maupun lembaga public.

Selain itu, mereka juga harus menjaga keselamatan orang maupun asset kekayaan yang dimiliki intsansi dan lembaga tempat mereka bekerja. Sehingga menjadi sebuah keharusan, bahwa jasa pengamanan tersebut harus direkrut secara professional.

Menurut Ketua Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) Provinsi Aceh, Zuhaimi Agam masih banyak instansi dan lembaga pemerintahan di Aceh yang belum menggunakan jasa pengamanan secara professional. Akibatnya, banyak masyarakat yang mengeluhkan pelayanan instansi maupun lembaga pemerintahan dikarenakan tidak profesionalnya jasa pengamanan tersebut.

“Saya sendiri pernah alami. Saya mendatangi sebuah instansi pemerintah yang berlokasi di Banda Aceh. Ketika itu saya hendak mengurus sesuatu di lembaga tersebut. Namun, sangat disayangkan sikap dari pengamanan sangat tidak simpatik. Sehingga, saya menegur mereka. Saya katakan, saya ini juga satpam, bahkan sudah pada tingkat Pembina,” kisahnya dilansir koranaceh.net.

Zuhaimi mengatakan, seharusnya instansi dan lembaga pemerintah yang berada di Aceh menggunakan jasa pengamanan secara professional dengan melibatkan pihak ketiga. Selama ini pemerintah Aceh merekrut jasa pengamanan secara mandiri, sehingga kualitas dan kemampuannya tidak ada.

“Pola rekrut seperti sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan. Kalau dulu mereka yang direkrut menjadi pengamanan di instansi dan lembaga pemerintah akan diangkat menjadi pegawai (PNS) bila sudah bekerja sekian lama. Namun, saat ini sudah tidak bias diterapkan lagi. Sebab, rekrut PNS harus melalui tes dan ujian tertenntu,” tuturnya.

Belum lagi berbicara soal bagaimana kesejahteraan mereka yang menjadi pengamanan, lanjut Zuhaimi, gaji saja tidak sesuai dengan standar upah (UMR). Begitupun dengan lainnya, seperti jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan sebagainya, mereka tidak mendapatkan itu. Padahal, tugas dan fungsi mereka sangat berat dan penting.

Dalam hal ini Zuhaimi berhadap agar instansi dan lembaga pemerintahan yang ada di Aceh agar mau bekerjasama dengan pihak ketiga dalam rekrut jasa pengamanan. Atau satpam yang sudah dimiliki instansi atau lembaga pemerintahan di Aceh agar diberikan pelatihan Gada Pratama yang merupakan pelatihan dasar bagi para satpam.

Ia melanjutkan, terkait dengan jasa pengamanan tersebut sebenarnya pemerintah sudah mengatur dalam Undang-Undang nomor 2 tahun dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Peraturan Kapolri (Perkap) nomor 24 tahun 2007. Bahwa selain dari kepolisian dan tentara, jasa pengamanan boleh direkrut dari masyarakat sipil dengan mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku. [admin]

19 Jun 2020

APSI Bersama Mobduknaker Aceh Diskusikan Soal Jasa Satpam

KSATRIA | Aceh-Pemerintah Provinsi Aceh dalam hal ini Dinas Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja (Mobduknaker) duduk bersama dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) mendiskusikan persoalan jasa Satuan Pengamanan (Satpam) di kantor UPTD tenaga kerja di kawasan Pocut Baren kota Banda Aceh, Rabu (17/6/2020) .

Ketua DPD APSI Zuhaimi Agam menjelaskan tentang apa tugas hak kewajiban APSI, Setiap anggota satpam wajib hukumnya ikut pendidikan gada pratama dan mengantongi kartu tanda anggota (KTA) yang dikeluarkan oleh kepolisian Repoblik Indonesi, “Kalau ini tidak dimiliki disebut Satpam gadungan, dan bisa dipidana sesuai regulasi hukum yang berlaku,” ungkapnya dilansir majalahceo.com.

Lebih lanjut Zuhaimi menjelaskan, sesuai Perkap Kapolri diantaranya berbunyi menugaskan kepada pengguna jasa satpam baik instansi pemerintah maupun swasta wajib dikelola oleh Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yang izinnya dikeluarkan oleh Kapolri.

Menurut Zuhaimi yang juga pengusaha perabot dan mobiler sekolah mengatakan, nasib BUJP lokal tidak mendapatkan pekerjaan karena BUMN dan perbankan selalu diberikan pekerjaan kepada BUJP luar Aceh atau pusat, alasan tender di Jakarta mareka terima saja yang ditunjuk oleh kantor pusat ini terjadi bertahun tahun di Aceh.

Dalam kesempatan itu Kepala Dinas Mobduknaker Aceh mengatakan , perlu kita upayakan segera semacam peraturan Gubernur (Pergup) atau Qanun untuk melindungi BUJP lokal apalagi status Propinsi Aceh ada Lexs Spesialis atau di Provinsi Aceh juga ada otonomi khusus, “Kami dari pihak instansi terkait sudah siap memfasilitasi dengan Plt Gubernur untuk dapat mengeluarkan sejenis Pergub,” demikian tutur Kadis Mobduknaker Aceh.

Kadis berterima kasih kepada DPD APSI Aceh dengan pertemuan ini yang difasilitasi oleh Sofyan Subdi hubungan Idustrial, baru tahu bahwa Satpan ada peraturan dan tata cara yang diatur oleh Polisi Republik Indonesi (Polri). Kadis juga mengharapkan pertemuan seperti ini kita lakukan yang sifatnya berkala untuk kita lindungi BUJP yang ada di Aceh. [Admin]
Kredit poto majalahceo.com

05 Oct 2019

APSI Aceh akan Gelar Rakerda Perdana

KSATRIA| Aceh–Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (DPD APSI) Aceh akan menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang pertama. Hal ini sebagai bentuk dari perintah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi untuk berperan serta dalam Rapat Kerja Nasional yang akan digelar di Batam pada 29-30 Oktober 2019 nanti.

Menurut Ketua APSI Aceh Zuhaimi Agam, pihaknya tengah bersiap untuk menyelenggarakan Rakerda pada 15 Oktober 2019. “Ini merupakan Rakerda APSI Aceh pertama, semoga berjalan dengan lancar,” ungkapnya dilansir JurnalSecurity.com, Jumat (04/10).

Rencananya, Rakerda akan diikuti oleh seluruh pengurus, utusan anggota satpam dan pengguna jasa satpan dan pihak kepolisian dan dari pihak Pemda Provinsi Aceh. Acara akan dilangsungkan di kantor DPD APSI Aceh.

Sementara itu , Ketua Panitia Rakerda Astoni mengatakan dalam acara Rakerda ini juga akan diselenggarakan seminar dengan pembicara dari Dir Bimas Polda Aceh, Disnaker, Kadin dan dari DPP APSI pusat.

“Dari Rakerda ini kita harapkan dapat beberapa keputusan strategis untuk memajukan APSI dan bahan untuk Rakernas di Batam,” tambah Astoni.

Astoni menambahkan, persiapan terus dilakukan sehingga acara ini mendapat hasil yang maksimal untuk APSI Aceh. Kami berharap semua pengurus dapat menggunakan momen ini  dengan baik, untuk memuliakan satpam dan BUJP di Aceh menuju ke arah proporsianal di era digital ini,” ujarnya. [roj]

04 Oct 2019

APSI Aceh Audiensi ke KADIN Soal Pemberdayaan BUJP Lokal

KSATRIA| Aceh–Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (DPD APSI) Aceh menggelar audiensi dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Aceh pada Selasa, 2 Oktober 2019. Audiensi diterima langsung  oleh Ketua Umum Kadin Aceh H. Makmur Budiman, SE.

Ketua DPD APSI Aceh Zuhaimi Agam mengatakan ada beberapa persoalan di Aceh dalam hal ini terkait Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) lokal yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di Aceh, yang terjadi selama ini dikerjakan oleh BUJP luar seperti di perbankan dan kantor kantor lain di Aceh.

Zuhaimi menambahkan, BUJP yang ada di Aceh, legalitasnya sama dengan BUJP dari luar, “Kalau kami tidak diberi kesempatan dikuatirkan akan gulung tikar, APSI Aceh meminta sama sama Gubernur Aceh melalui Kadin supaya mebantu mengeluarkan surat kepada pengguna jasa pengamanan dan memberi kesempatan kepada BUJP lokal,” ungkapnya seperti dilansir JurnalSecurity.com, Selasa (2/10).

Sementara itu Ketua Kadin Aceh H. Makmur Budiman menyambut baik kehadiran pengurus DPD APSI, kedepan pihaknya akan selalu sinergi dan berkonsultasi untuk kita upayakan bagaimana BUJP lokal bisa diberdayakan. “Apapun surat  yang diperlukan, kami akan keluarkan untuk kemajuan APSI Aceh,” tegasnya.

Makmur menambahkan, gubernur sangat mendukung apapun kegiatan usaha di Aceh harus pengusaha lokal yang mengerjakan, buktinya gubernur sedang memproses peraturan gubernur (Pergup) tentang mengutamakan pengusaha lokal, ”Pak gubernur sangat serius tentang itu, tapi pengusaha yang ada di Aceh harus ikut regulasi yang ada dan kita harus tinggalkan budaya lama menuju dunia digital masa kini,” ungkap Makmur. [roj]

Translate »
error: Content is protected !!