Bravo Satria Perkasa
25 Sep 2020

Ketua ABUJAPI, Agoes Dermawan: 40 Tahun, Satpam Menjaga Komitmennya

KSATRIA | Jakarta–Sejak 2002, UU Kepolisian sudah mengatur sistem Pengamanan (Pam) Swakarsa. Di dalamnya, juga dijelaskan tentang Satuan Pengamanan (Satpam) dan Satuan Pengamanan Lingkungan (Satkamling).

Hal ini diingatkan oleh Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (BPP-ABUJAPI), Agoes Dermawan. “Jadi dari dulu sudah ada. Tapi belakangan sempat bikin rame, bahkan terkesan gaduh,” ujarnya, usai acara “Forum Group Discussion, Kupas Tuntas Perpol No. 4 Tahun 2020, Dampaknya bagi Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) dan Satpam” di Jakarta, Kamis (24/9/2020).

Demikian juga terkait seragam Satpam. Padahal, ujarnya, sebagaimana juga sudah dijelaskan oleh Mabes Polri, perubahan seragam Satpam yang dijadikan mirip dengan seragam Polri, hanyalah supaya ada kedekatan emosional antar Satpam dengan Polri.

Apalagi, selain karena jumlah Satpam yang sudah sangat banyak, jelas Agoes, Satpam juga punya komitmen pengamanan selama 24 jam. “Mereka ikut mengamankan, meski hanya dengan fungsi kepolisian yang sifatnya terbatas,” ujarnya.

Dengan seragam yang baru, lanjut Agoes, diharapkan nanti akan makin terbangun kedekatan emosional. Selain itu, juga diharapkan akan muncul kebanggaan terhadap profesi sebagai Satpam.

Selain itu, masih menurut Agoes, sebenarnya seragam Satpam yang baru ini nantinya juga akan membedakan, antara Satpam yang terdidik dengan yang belum. Karena yang sudah terlatih, nantinya akan punya Kartu Tanda Anggota (KTA) dan kompetensi.

Sementara Satkamling, nantinya akan dibedakan dengan warna yang berbeda. “Jadi masyarakat sendiri sudah bisa membedakan,” jelasnya.

Bahkan nantinya juga akan ada jenjang kepangkatan, dari tingkat pelaksana, supervisor hingga manajer. Hal ini menurutnya akan menunjukkan kompetensi dan kualifikasin seorang Satpam.

Lebih jauh Agoes menjelaskan, soal pergantian seragam Satpam yang diganti menjadi mirip seragam Polri ini adalah hak prerogatif Polri. Sementara ABUJAPI hanya memberikan dukungan.

Dia pun menghimbau, agar masyarakat tidak mengkhawatirkan akan terjadinya penyelewengan oleh Satpam. “Selama 40 tahun usia Satpam di Indonesia sudah terbukti, Satpam menjaga komitmennya menjadi mitra Polri, tanpa terjadi apapun,” yakinnya.

Apalagi menurut Agoes, alat pendukung pengamanannya pun tidak ada yang berubah. Seperti handy talky (HT), borgol, pentungan, dan untuk area tertentu yang diperlukan ada tambahan senjata tajam. “Perpol juga mengatur ruang lingkup wilayah tugas Satpam hanya untuk pengamanan usaha jasa, bisnis. Itu saja,” pungkasnya.

Hal senada disampaikan Sekjen ABUJAPI Jaya, Edhi Susilo. Dia mengingatkan, Pam Swakarsa sebenarnya sudah ada sejak lama. Bahkan dicetuskan sejak era Kapolri Awaloeddin Djamin (1978-1982).

“Pam Swakarsa ini maksudnya pengamanan yang dilakukan oleh dan dari masyarakat sendiri. Secara swadaya, swadana, mengamankan lingkungan pemukiman. Sekarang, berkembang di lingkungan perindustrian, atau pengamanan lingkunga kerja,” jelasnya.

Kemudian dengan adanya Perpol 2020, lanjut Edhi, yang juga mengatur Pam Swakarsa dan mengubah seragam mirip seragam Polri, sebenarnya tak perlu dikhawatirkan. Mengingat di dunia internasional juga diterapkan hal yang sama.

Harapannya, masih menurut Edhi, hal ini lebih mendekatkan dan mempererat soliditas dan sinergitas antara Satpam dengan Polri, sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas di lingkungan kerjanya. Sehingga Satpam bisa lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya. “Apalagi, dulu Pak Tito (Tito Karnavian, Kapolri 2016–2019) menyebutkan, Satpam ini adalah anak kandung Polri,” pungkasnya. [adm]

11 May 2020

Soal BOS, ABUJAPI Siap Sinergi Data dengan Korbinmas Polri

KSATRIA | Jakarta–Dalam rangka meningkatkan sinergi antara Badan Pengurus Pusat Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (BPP ABUJAPI) dan Korbinmas Polri, pengurus inti BPP ABUJAPI melakukan audiensi ke kantor Kakorbinmas Baharkam Polri pada Rabu, 6 Mei 2020.

Dalam pertemuan itu, pengurus ABUJAPI yang beraudiensi bertemu dengan Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen pol Drs Risyapudin Nursin Sik adalah Ketua Umum Agoes Dermawan, Wakil Cecep Darmadi, dan Sekjen Suryawisesa Karang.

Ketua Umum ABUJAPI Agoes Dermawan mengatakan, pertemuan itu untuk meningkatkan sinergi antara ABUJAPI dengan Korbinmas Baharkam Polri dalam meningkatkan kerjasama program ke depan. “Kami berterima kasih kepada Korbinmas yang telah mengajak ABUJAPI dalam penyaluran sembako untuk satpam terdampak covid beberapa waltu lalu,” ungkapnya kepada Jurnal Security, Senin (11/05).

Selain itu, tambah Agoes, ABUJAPI juga mendukung program penggunaan aplikasi Binmas Online System (BOS) yang sudah disosialisasikan kepada para direksi Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) di seluruh Indonesia.

“Kami berharap, aplikasi BOS ini bisa terus ditingkatkan dalam pelaksanaannya, agar BUJP yang ada di daerah bisa merasakan manfaatnya dalam pengurusan BUJP ke kepolisian,” ungkapnya.

Agoes menjelaskan, diantara tujuan dibuat aplikasi BOS ini semata-mata untuk mempermudah perizinan yang disiapkan bagi BUPJ supaya lebih mudah, lebih cepat. Karena teknologi sudah semakin maju,” jelasnya.

Sementara itu Sekjen ABUJAPI Suryawisesa Karang mengatakan, sosialisasi Aplikasi BOS ini sudah disosialisasikan kepada para pelaku usaha jasa pengamanan dua tahun lalu, agar BUJP bisa merasakan  manfaatnya.

Surya juga menambahkan, ABUJAPI siap bersinergi dengan pihak Polri untuk sinkronisasi data BUJP agar antara data yang dimiliki ABUJAPI sesuai dengan data yang ada di Korbinmas Polri. “Ini penting untuk akurasi data BUJP yang benar-benar membutuhkan aplikasi BOS ini,” katanya.

BOS merupakan aplikasi yang dikelola Korbinmas Mabes Polri dan memiliki tujuh fitur di dalamnya, yaitu Aplikasi Pelaporan Binmas, Aplikasi Mobile Pelaporan Binmas, Aplikasi Mobile Publik BOS, Aplikasi Sistem Informasi BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) Online, Aplikasi Sistem Informasi Satpam Online, Aplikasi Website Binmas, dan Aplikasi Dashboard. [Adm]

09 Oct 2019

ABUJAPI Kritisi Kenaikan BPJS Kesehatan Bagi BUJP

KSATRIA| Jakarta–Salah satu agenda besar Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) adalah menjadikan ABUJAPI sebagai rumah besar bagi Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) di Indonesia sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh para anggota.

Hari ini, Rabu 9 Oktober 2019 segenap pengurus baru ABUJAPI periode 2019-2024 dilantik oleh Ketua Umum ABUJAPI Agoes Dermawan dan dikukuhkan oleh Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol. Drs. Ricky F. Wakanno di Union Space GKM Green Tower Lantai 20, Jakarta.

Ketua Umum ABUJAPI Agoes Dermawan menjelaskan bahwa ABUJAPI ke depan akan menjadi rumah besar bagi BUJP. “Kembali saya gaungkan lagi bahwa ABUJAPI menjadi rumah besar BUJP, karena kami juga melibatkan lintas asosiasi sebagi dewan pembinaannya,” ungkapnya seperti dilansir JurnalSecurity, Rabu (9/10).

Agoes berharap kepengurusan yang ini bisa benar-benar menjalankan fungsinya dengan maksimal, sehingga apa yang menjadi program ABUJAPI bisa berjalan dengan baik dan membawa manfaat bagi anggota dan para satpam.

“Kepengurusan ke depan ABUJAPI harus semakin kuat, semakin peduli dan semakin cerdas sehingga manfaatnya bisa dirasakan untuk para anggota dan para satpam umumnya,” jelasnya.

Dalam Pelantikan Pengurus ABUJAPI ini tag line yang diusung adalah ABUJAPI Rumah Besar BUJP. Kaitannya bagaimanan kontribusi usaha jasa pengamanan terhadap pembangunan nasional. Agoes menjelaskan, keberadaan ABUJAPI sangat signifikan dalam pembangunan nasional, pasalnya saat ini diperkirakan ada lebih dari 1.6 juta tenaga kerja anggota satpam di Indonesia.

“Jumlah yang besar ini tentunya mempunyai pengaruh sosial ekonomis yang besar terhadap pembangunan nasional, baik sebagai obyek maupun subyek pembangunan,” ungkapnya dalam jumpa pers usai Pelantikan Pengurus ABUJAPI di Jakarta, Rabu (9/10).

Agoes menambahkan, dengan asumsi 50 persen saja dari total tenaga kerja satpam, maka business turn over jasa pengamanan lebih kurang 43 Triliun rupiah per tahun, dengan kontribusi kepada penerimaan pajak APBN 2019 sebesar 4,3 Triliun rupiah per tahun atau sebesar 0.24 persennya.

Selain itu para BUJP yang terhimpun di ABUJAPI juga menjadi peserta aktif dalam memberikan kontribusi yang signifikan kepada Badan Penyeleggara Jaminan Sosial dan Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan). Sesuai peraturan kewajiban BUJP untuk membayarkan BPJS Ketenagakerjaan adalah sebesar 9,34 persen. Di mana BUJP 6.24 persen dan Pekerja 3 persen. Sementara untuk BPJS Kesehatan, BUJP membayarkan sebesar 5 persen, dimana BUJP 4 persen dan pekerja 1 persen.

“Dengan asumsi 50 persen dari total tenaga kerja satpam yang dipekerjakan oleh BUJP maka diperkirakan BUJP telah memberikan kontribusi sebesar 2 Triliun rupiah per tahun untuk penerimaan BPJS Kesehatan dan 4,1 Triliun rupiah per tahun kepada Penerimaan BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.

Sekjen ABUJAPI Suryawisesa Karang menambahkan terkait dengan pemerintah yang memutuskan menaikkan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen mulai 1 Januari 2020 akan berdampak pada banyaknya peserta BPJS Kesehatan menunggak bayar iuran, kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap BPJS Kesehatan, peserta BPJS Kesehatan akan beralih ke asuransi swasta dan peserta BPJS Kesehatan akan turun ke kelas yang lebih rendah.

“Saat ini ada karyawan outsourcing yang lebih memilih PPU BPJS Mandiri dan tidak ikut PPU BPJS Badan Usaha di tempat bekerjanya, dimana akibat kenaikan ini para pekerjalah yang terkena dampak langsung seperti kemampuan dayabeli, penambahan anggaran jaminan kesehatan keluarga,” ujarnya.

Sementara itu, kewajiban BUJP yang diatur UU dan PP terkait iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dirasa telah memberatkan pengusaha karena tidak adanya alternatif lain terkait jaminan atau asuransi pekerja, dimana angka total keduanya adalah sebesar 14,24 persen dari upah.

Menurut Suryawisesa, adanya kenaikan BPJS Kesehatan pada tahun 2020 nanti pasti akan membebani dan meningkatkan biaya operasional perusahaan yang hampir 80 persennya merupakan biaya tenaga kerja, belum lagi pada awal tahun 2020 terjadi kenaikan UMK yang merupakan dasar pengenaan iuran BPJS.

“Berangkat dari masalah ini, maka pengusaha outsourcing dibidang BUJP menyampaikan keberatan terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini tak tepat waktu. Karena kondisi perekonomian saat ini, perusahaan tengah memikirkan untuk bisa survive, sehingga berharap tidak dibebani lagi dengan beban-beban untuk menyelamatkan institusi BPJS Kesehatan, tetapi mengorbankan usaha atau perusahaan yang sedang berusaha untuk survive,” tegasnya.

Suryawisesa berharap, BPJS Kesehatan lebih memperbaiki internal manajemen untuk meningkatkan kepesertaan, pembinaan, pemberian insentif, updating jutaan data kepesertaan yang tumpang tindih, “Penertiban peserta pasif yang tidak membayar iuran dan pemberian sanksi tenaga kerja patuh membayar iuran agar defisit BPJS Kesehatan dapat ditekan,” tuturnya.

ABUJAPI tidak hanya sendiri dalam menyuarakan keberatan terkait kenaikan BPJS Kesehatan ini, ada tiga asosiasi lain yang ikut menyuarakan hal yang sama. Yaitu Asosiasi Perusahaan Klining Indonesia (APKLINDO), Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI) dan Asosiasi Perusahaan Pengendalian Hama Indonesia (ASPPHAMI). “Semoga keberatan kami ini bisa didengar oleh pemangku kebijakan sehingga bisa megurangi beban permasalahan yang ada di seluruh anggota asosiasi yang tergabung ini,” ungkapnya. [fr]

Sekilas ABUJAPI

Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) didirikan pada tanggal 14 Februari 2006. Pendirian organisasi khusus ini dilandasi semangat untuk menumbuh kembangkan wirausaha khususnya jasa pengamanan, sebagai pengemban fungsi Kepolisian terbatas tentang PAM SWAKARSA sesuai pasal 3 UU No. 2 Th. 2002 tentang Kepolisian.

ABUJAPI merupakan “MITRA POLRI” yang bertujuan menghimpun, membina, mengembangkan kemampuan Badan Usaha Jasa Pengamanan yang tangguh dan profesional dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan tertib.

ABUJAPI saat ini telah memiliki 26 Badan Pengurus Daerah (BPD) meliputi seluruh provinsi dengan jumlah anggta 2.609 Badan Usaha dan mengelola lebih dari 1,6 Juta PAM SWAKARSA, lebih dikenal dengan Tenaga Satuan Pengamanan (SATPAM).

19 Jul 2019

Agoes Dermawan Terpilih sebagai Ketua Umum ABUJAPI

KSATRIA| Semarang–Musyawarah Nasional Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) yang berlangsung selama dua hari, 17-18 Juli 2019 di Semarang menetapkan Agoes Dermawan sebagai Ketua Umum ABUJAPI periode 2019-2024 menggantikan ketua sebelumnya, Budi Rianto.

Keputusan ini diambil setelah pemilihan yang dilakukan secara demokratis menghasilkan suara terbanyak yakni 12 suara atas nama Agoes Dermawan, sedangkan 10 suara atas nama Budi Rianto dan Joko Utomo tidak ada suara.

Dalam kata sambutannya, Agoes mengajak kepada seluruh pengurus baik yang ada di BPP dan BPD untuk lebih menguatkan sinergi guna membangun BUJP yang terus berkembang.

“ABUJAPI harus kuat dan bermartabat, itulah moto saya. Kalau kita kuat dan bermartabat maka satpam akan sejahtera,” ungkapnya, Kamis (18/7) malam.

Dalam tiga puluh hari pertama, Agoes akan membentuk kepengurusan yang melibatkan BPD sehingga menjadi kekuatan yang bisa menjalankan roda kepengurusan. “Jika dalam pengurusan saya ada kesalahan, dengan senang hati langsung diingatkan. Berilah kekuatan dari kebersamaan ini, lupakan kubu-kubu kemarin. Sekarang kita BUJP yang satu bersinergi,” ujarnya.

Agoes menambahkan hubungan emosional BPP dan BPD harus lebih ditingkatkan sehingga melahirkan kekuatan atas sinergi tersebut. “Disinilah kita berkembang disinilah BUJP menyejahterakan satpam,” tuturnya. [roj]

Translate »
error: Content is protected !!