Oleh: Tommy Wahyu Swasono | Security Operation Services Section Head BSP

Perbatasan negara merupakan tanda batas paling luar yang membatasi wilayah yang dikuasai suatu negara. Batas negara memiliki peranan penting dalam menentukan kedaulatan dan keamanan suatu negara. Banyak kasus di negara berkembang, persoalan batas negara belum dikelola dengan baik bahkan menjadi salah satu indikator bahwa negara tersebut sangat lemah atau bahkan telah gagal (Weak/failed state), hal ini ditandai dengan ketidakmampuan negara dalam mengelola secara fisik pengelolaan wilayah perbatasannya.

Kondisi saat ini, kehidupan masyarakat yang plural dan majemuk berpotensi menimbulkan gesekan-gesekan sosial yang menghambat persatuan dan kesatuan. Di wilayah perbatasan darat, gesekan tersebut sangat rawan terjadi. Pembinaan karakter bangsa yang tidak memiliki fokus dan visi yang tegas membuka ruang intervensi dari negara asing yang akan mengandung kerawanan paling tinggi. Kondisi ini sangat terkait dengan belum disepakatinya sejumlah segmen perbatasan negara maupun terbatasnya sarana dan prasarana pengamanan.

Selain hal tersebut di atas, permasalahan kesejahteraan masyarakat di perbatasan merupakan persoalan utama yang dihadapi saat ini. Masyarakat perbatasan pada umumnya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi di negara tetangga, hal ini dikarenakan terbatasnya infrastruktur dan adanya kesamaan budaya, adat dan keturunan. Pada jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi munculnya degradasi nasionalisme pada masyarakat perbatasan.

Konsep pengamanan dan pemberdayaan

Pemerintah Kabinet Kerja telah mencanangkan 9 agenda prioritas yang disebut Nawa Cita, salah satu Nawa Cita ke 3 adalah “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan”.  Bertitik tolak dari agenda prioritas pemerintah, maka perlu implementasi di lapangan dalam bentuk pembangunan kawasan perbatasan negara baik dari aspek keamanan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara maupun dari aspek kesejahteraan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di perbatasan negara.

Sejalan dengan agenda prioritas Pemerintah untuk membangun dari pinggiran, maka konsep Pengamanan dan Pemberdayaan Wilayah Perbatasan harus dilakukan melalui pendekatan aspek Keamanan dan aspek Kesejahteraan.

Aspek keamanan, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan fisik maupun non fisik. Misalnya pemasangan chip pada patok-patok batas negara; pembangunan Pospamtas; Pembangunan Jalan Inspeksi dan Patroli perbatasan (JIPP); pembukaan jalan sepanjang perbatasan;  pengadaan Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA). Kegiatan non fisik meliputi: Melaksanakan perundingan RI –Malaysia pada forum Co Project Director (CPD), Investigation Refixation and Maintenance (IRM), dan Joint Indonesia Malaysia (JIM); Melaksanakan Pendidikan Kesadaran Bela Negara kepada pemuda di perbatasan; Kegiatan sosial, politik dan hukum.

Aspek Kesejahterahan.  Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan fisik maupun non fisik, yaitu: Konsep pembangunan wilayah perbatasan harus memadukan kebutuhan sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan; Pembangunan wilayah perbatasan dimasukkan dalam kerangka pembangunan nasional yang didukung oleh kebijakan politik.

Kesimpulan

Sebuah negara mensyaratkan adanya wilayah dengan batas teritorial yang jelas. Negara juga membutuhkan pengakuan negara lain agar batasan-batasan teritorial tidak menimbulkan perbedaan pendapat dan konflik.

Lemahnya sistem pengawasan dan dukungan anggaran pertahanan menambah besar kemungkinan pemanfaatan sumber dan potensi wilayah perbatasan dieksploitasi negara lain.

Di balik sumber kekayaan alam yang berlimpah, masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan potensi daerah. Kompensasi penghasilan yang layak membuat masyarakat membuka pintu perbatasan dan kedaulatan mereka untuk dieksplotasi. Meski demikian, keuntungan berlimpah justru lebih besar diperoleh negara lain.

Oleh karena itu, pembangunan wilayah perbatasan darat patut menjadi perhatian utama. Selain meneguhkan prinsip-prinsip ideologis Pancasila, UUD 1945 dan keutuhan NKRI, juga bisa menghasilkan manfaat ekonomis dari serangkaian perjanjian kerja sama yang diawasi dan dikendalikan oleh pemerintah pusat dan daerah.