KSATRIA | Seiring penghapusan tenaga honorer non-ASN yang efektif berlaku mulai Januari 2026, pemerintah melakukan penataan ulang kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan birokrasi. Kebijakan ini menegaskan bahwa pemenuhan tenaga kerja untuk pekerjaan penunjang tidak lagi dilakukan melalui pengangkatan honorer, melainkan dialihkan ke mekanisme outsourcing. Langkah tersebut diambil untuk menciptakan kepastian hukum, menekan beban belanja pegawai, serta mendorong tata kelola kepegawaian yang lebih tertib dan profesional.
Pekerjaan yang dialihkan ke skema outsourcing memiliki karakter operasional dan teknis, serta tidak berkaitan langsung dengan kewenangan negara, perumusan kebijakan, maupun fungsi strategis aparatur sipil negara. Pemerintah secara tegas membatasi alih daya hanya pada tugas-tugas non-inti agar peran ASN tetap fokus pada pelayanan publik berbasis kewenangan dan pengambilan keputusan administratif. Dengan pembagian ini, outsourcing diposisikan sebagai pendukung kerja birokrasi, bukan pengganti peran negara.
Dalam praktiknya, sejumlah bidang menjadi fokus utama alih daya, seperti kebersihan, keamanan, pengemudi kendaraan dinas, administrasi pendukung, hingga layanan teknologi informasi. Bidang-bidang tersebut dinilai lebih efektif dikelola melalui kontrak layanan karena bersifat rutin, fleksibel, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi. Melalui pendekatan ini, pemerintah berharap roda operasional tetap berjalan optimal tanpa menambah kompleksitas struktur kepegawaian.
- Jasa Kebersihan (Cleaning Service)
Jasa kebersihan menjadi sektor outsourcing paling dominan di instansi pemerintah. Pekerjaan ini meliputi pembersihan ruang kerja, area publik, toilet, taman, hingga pengelolaan limbah non-medis. Karakternya yang rutin, terukur, dan tidak memerlukan kewenangan administratif menjadikan cleaning service ideal untuk dialihkan.
Dengan outsourcing, instansi dapat menyesuaikan jumlah tenaga kerja berdasarkan luas gedung dan intensitas aktivitas. Selain itu, tanggung jawab pengadaan peralatan, bahan pembersih, serta penggantian tenaga kerja berada di pihak vendor, sehingga beban manajerial instansi menjadi lebih ringan.
- Jasa Keamanan (Satuan Pengamanan)
Tenaga satuan pengamanan (satpam) bertugas menjaga keamanan aset negara, mengatur lalu lintas keluar-masuk, serta mengawasi lingkungan kerja. Meski berperan penting dalam mendukung ketertiban, fungsi satpam bersifat operasional harian dan tidak termasuk struktur komando ASN.
Melalui outsourcing, instansi memperoleh tenaga keamanan yang telah mengikuti pelatihan dasar, sertifikasi, serta sistem kerja bergilir (shift). Skema ini memungkinkan pengaturan jam kerja 24 jam tanpa harus menambah beban pegawai tetap.
- Pengemudi Kendaraan Dinas
Pekerjaan pengemudi atau driver kendaraan dinas termasuk kategori non-inti karena tidak berkaitan dengan pengambilan keputusan atau kewenangan administratif. Tugasnya mencakup pengoperasian kendaraan operasional pimpinan dan unit kerja, perawatan ringan kendaraan, serta kepatuhan terhadap standar keselamatan.
Outsourcing pengemudi memberikan fleksibilitas tinggi, terutama dalam pengaturan jadwal, pergantian personel, dan penyesuaian kebutuhan operasional. Instansi tidak lagi dibebani pengelolaan absensi, cuti, atau rekrutmen langsung.
- IT Support dan Helpdesk
Seiring digitalisasi birokrasi, kebutuhan tenaga IT meningkat pesat. Namun, perkembangan teknologi yang cepat membuat keahlian teknis mudah usang. Karena itu, IT support menjadi salah satu bidang outsourcing yang paling adaptif.
Pekerjaan ini meliputi helpdesk pengguna, pemeliharaan perangkat keras dan jaringan, troubleshooting sistem, serta maintenance aplikasi internal. Model kontrak layanan memungkinkan instansi memperoleh keahlian spesifik tanpa komitmen jangka panjang sebagai ASN.
- Resepsionis dan Front Office
Resepsionis dan petugas front office berperan sebagai garda depan pelayanan informasi. Meski berinteraksi langsung dengan masyarakat, tugasnya bersifat administratif dan informatif, bukan pengambilan keputusan.
Outsourcing di bidang ini memungkinkan standarisasi layanan, pelatihan komunikasi, serta pengaturan jam kerja yang fleksibel. Vendor bertanggung jawab atas kualitas SDM, sementara instansi fokus pada substansi pelayanan.
- Call Center dan Layanan Pengaduan
Beberapa instansi pemerintah mengalihdayakan layanan call center dan pengaduan masyarakat. Pekerjaan ini mencakup penerimaan laporan, pencatatan keluhan, dan penyampaian informasi awal.
Outsourcing memungkinkan layanan berjalan secara terpusat dengan sistem shift, teknologi pendukung, dan standar layanan yang konsisten, tanpa membebani struktur kepegawaian internal.
- Logistik dan Pendukung Operasional Internal
Pekerjaan logistik internal seperti pengelolaan gudang, distribusi dokumen, pengaturan perlengkapan kantor, hingga petugas parkir juga termasuk kategori penunjang. Tugas-tugas ini penting bagi kelancaran operasional, namun tidak memerlukan status ASN.
Alih daya pada sektor ini membantu instansi menjaga efisiensi dan fokus pada fungsi inti pelayanan publik.
Secara keseluruhan, pengalihan pekerjaan penunjang ke outsourcing bertujuan agar ASN dapat fokus pada tugas inti pemerintahan: perumusan kebijakan, pelayanan publik berbasis kewenangan, dan pengawasan. Namun, keberhasilan skema ini sangat bergantung pada kualitas vendor, pengawasan pemerintah, serta perlindungan hak pekerja agar efisiensi tidak berubah menjadi eksploitasi.
