21 Aug 2021

Dirjen PHI Bersama ABUJAPI Gelar Bimtek SUSU Satpam

KSATRIA | Bogor –Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyelenggarakan bimbingan teknis penyusunan Struktur dan Skala Upah (SUSU) bagi Manager HRD dari BUJP di wilayah DKI Jakarta pada Jumat-Sabtu, 20-21 Agustus 2021 di Bogor.

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri menjelaskan bahwa peserta Bimtek ini diselenggarakan untuk 50 Manager Human Resource Development (HRD) dari Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) di wilayah DKI Jakarta.

“Kami mengundang peserta dari Manager Human Resource Development (HRD) Perusahaan sebanyak 50 orang dari 50 perusahaan di sektor jasa pengamanan,” paparnya, Jumat (13/8).

Adapun tujuan kegiatan ini dalam rangka meningkatkan pemahaman dan penyamaan persepsi tentang PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah.

Untuk menjaga lokasi acara tetap mengedepankan protokol kesehatan, karenanya Dinar berharap, para peserta yang hadir dalam keadaan sehat, tidak deman, flu dan batuk, serta membawa surat hasil test antigen. Pihak penyelenggara juga menyediakan masker dan hand sanitizer yang diberikan kepada para peserta saat registrasi.
“Peserta diwajibkan membawa surat tugas dari pimpinan yang berwenang untuk keperluan administrasi dan membawa laptop pada saat kegiatan berlangsung,” pesannya.

Sementara itu Ketua Umum ABUJAPI Agoes Dermawan berharap, adanya Bimtek untuk para HRD dari perusahaan jasa pengamanan ini memberikan langkah positif terkait skala upah profesi satpam ke depan.
“Kami dari ABUJAPI berharap para peserta bisa benar-benar memahami tentang bimtek ini untuk satpam yang lebih baik lagi ke depan,” ujarnya.

Acara ini dihadiri juga Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri, Brigjen Pol. Edy Murbowo yang diwakili oleh AKBP Yossie Paulus Boyoh selaku Kasi Binkam Subdit Binkamsa Ditbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri dan Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan, Dinar Titus Jogaswitani. [Adm]

07 Apr 2021

Ketua ABUJAPI Sumbar Berharap Kesejahteraan Satpam Meningkat

KSATRIA | Padang–Setelah Badan Pengurus Pusat Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (BPP ABUJAPI) melantik kepengurusan BPD ABUJAPI Sumbar yang diketuai oleh Tafyani Kasim pada Selasa (6/4) lalu langkah dirinya bersama pengurus melakukan konsolidasi organisasi.

Menurut Tafyani Kasim, saat ini satpam sudah menjadi profesi sehingga keterampilan dan SDM-nya pun meningkat. Hal itu juga sejalan dengan peningkatan kesejahteraan Satpam tersebut.

Tafyani juga menambahkan, saat ini terdapat sebanyak 52 BUJP di Sumbar yang terdaftar dan memiliki izin yang bergabung dalam wadah ABUJAPI Sumbar tersebut.

BUJP tak terdaftar sebagai anggota ABUJAPI Sumbar berarti ilegal dan perusahaan pengguna jasa pengamanan tak perlu bekerjasama dengan BUJP tersebut. Sebab, bakal timbul masalah di kemudian hari karena menyalahi aturan undang-undang serta tak profesional. Lalu, akan sulit meminta pertanggungjawaban BUJP itu bila nantinya ada masalah.

Dijelaskan Tafyani Kasim, saat ini dalam pengamanan ada dua aturan yang harus diikuti. Satu sisi tunduk dalam Undang-undang Ketenagakerjaan dan di sisi lain pembinaan teknisnya di Kepolisian. Pada tahun 2020 lalu, sudah keluar 2 regulasi Peraturan Kapolri No. 4 tentang PAM Swakarsa dan UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lalu, sudah ada turunnya PP 35 tentang pelaksanaan cipta kerja.

Sementara itu Ketua Umum ABUJAPI Agoes Dermawan mengatakan, saat ini terdapat sebanyak 1,6 juta Satpam di Indonesia.Jumlah mereka tiga kali lipat dari Jumlah anggota Polri. Satpam frontliner (berada di garis depan) tak hanya pengamanan, namun juga pelayanan langsung ke masyarakat.

Saat ini Satpam, tak hanya pekerjaan namun sudah menjadi profesi sehingga tak hanya dari kesejahteraan saja di tingkatkan, namun juga harus didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Gaji mereka pun bervariasi, sesuai dengan lama kerja dan kepangkatan.

Menurutnya, Musda I ABUJAPI Sumbar tercepat di Indonesia sekaligus mempersiapkan program strategis 5 tahun ke depan.
Gubernur Sumbar diwakili Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbar, Nazrizal mengatakan, kehadiran BPD ABUJAPI Sumbar disambut baik oleh pemerintah provinsi.

Namun, BPD ABUJAPI Sumbar juga perlu memperhatikan pemberian vaksin covid-19 untuk tenaga Satpam tersebut.Di samping itu, juga perlu tenaga Satpam tersebut wajib lapor di Disnakertrans Sumbar supaya mereka tercatat.

Ditambahkannya, saat ini Pemerintah Provinsi Sumbar tengah melaksanakan program 1 juta peserta BPJS Ketenagakerjaan. Di samping itu, Pemprov Sumbar juga bekerjasama dengan para istri kepala daerah untuk mendaftarkan asisten rumah tangga mereka sebagai peserta BPJS Ketenagkerjaan. [Adm]

20 Feb 2021

ABUJAPI Minta Pemerintah Prioritaskan Satpam untuk Divaksin

KSATRIA | Jakarta–Pandemi Covid-19 yang masih belum usai, membuat pemerintah menyelenggarakan program vaksinasi Covid-19 tahap kedua yang dimulai Rabu (17/2/2021). Vaksinasi tahap kedua ini, sasarannya mencakup petugas pelayanan publik dan warga lanjut usia di atas 60 tahun.

Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, sasaran vaksinasi tahap kedua sebanyak 38.513.446 orang. Rinciannya terdiri dari sekitar 21,5 juta di antaranya warga lanjut usia dan 16,9 adalah orang-orang yang bekerja di bidang pelayanan publik.

“Vaksinasi tahap kedua akan dimulai pada pedagang pasar di Pasar Tanah Abang, Rabu 17 Februari 2021,” katanya dikutip dari Antara, Senin (15/2/2021).

Maxi menjelaskan, sasaran vaksinasi Covid-19 tahap kedua adalah kelompok masyarakat dengan tingkat interaksi serta mobilitas tinggi sehingga rentan tertular Covid-19. “Ketika mereka terlindungi dari Covid19 maka kita dapat menurunkan laju penularan virus dan mengurangi beban kerja rumah sakit,” kata dia.

Dilansir dari setkab.go.id, pemerintah selain memprioritaskan vaksinasi untuk guru, juga TNI dan Polri serta kelompok pekerja keamanan lain juga menjadi prioritas pemerintah karena memiliki peran penting dalam membantu meningkatkan proses tracing atau penelusuran kontak. Sehingga, dapat dengan cepat menentukan langkah-langkah yang diperlukan sejak dini untuk menurunkan laju penyebaran virus.

Vaksinasi Covid-19 tahap kedua ini sasarannya adalah: Lansia Tenaga pendidik (guru dan dosen), Pedagang pasar, Tokoh agama, Wakil rakyat, Pejabat negara, Pegawai pemerintah, PETUGAS KEAMANAN, Pelayanan publik (perangkat desa, BUMN, BUMD, dan pemadam kebakaran), Petugas transportasi Atlet Wartawan dan Pekerja media Sektor pariwisata (staf hotel, restoran, dan tempat wisata)

Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) Agoes Dermawan berharap kepada pemerintah untuk bisa memprioritaskan vaksinasi untuk satuan pengamanan (Satpam), pasalnya satpam sebagai garda terdepan sebuah perusahaan yang berinteraksi dengan orang di lingkungan perusahaannya.

“Kami berharap, agar pemerintah memprioritaskan para satpam yang berjaga di garda terdepan perusahaan untuk divaksin terlebih dahulu setelah tenaga kesehatan,” ungkapnya kepada Jurnal Security, Kamis (18/2/2021).

Agoes menambahkan, selama ini satpam selain menjaga lingkungannya agar aman dan nyaman juga menjadi petugas protokol kesehatan di setiap perusahaan tempat satpam bekerja. Mereka memeriksa tamu yang datang dengan termo gun, mengarahkan untuk cuci tangan sebelum masuk perusahaan.

“Sangat beralasan jika kami dari ABUJAPI meminta kepada pemerintah untuk memprioritaskan satpam divaksin terlebih dahulu, untuk memutus penyebaran virus Covid-19 di lingkungan kerjanya,” jelasnya. [Adm]

31 Dec 2020

Asosiasi Selenggarakan Tabur Bunga untuk Bapak Awaloedin Djamin

KSATRIA | Jakarta–Membuka rangkaian HUT Satpam ke-40, asosiasi-asosiasi jasa pengamanan mendatangi Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (30/12). Adapun tujuannya adalah untuk berziarah ke makam Awaloedin Djamin atau yang lebih dikenal dengan “Bapak Satpam Indonesia”.

“Sekaligus tabur bunga untuk mengenang jasa-jasa beliau atas dedikasinya yang telah memuliakan profesi satpam hingga saat ini,” ujar Ketua Panitia HUT Satpam ke-40, Sakti Wahyudana.

Apalagi, lanjut Sakti, setelah diberlakukannya Perpol No 4 Tahun 2020, pemulian profesi satpam kini semakin bermatabat. “Pemulian profesi satpam ini bukan hanya pada seragamnya saja, melainkan juga pada kesejahteraan satpam itu sendiri,” jelas Sakti.

Karenanya Sakti berharap, satpam sebagai profesi harus bisa menjadi profesi yang lebih membanggakan.”Terutama lebih dari kita semua,” ujarnya seraya merendah.

Senada dengan Sakti, Sekretaris Jenderal ABUJAPI, Suryawisesa mengatakan sejak diundangkan Perpol No 4 Tahun 2020, pada Agustus 2020 lalu, Perpol itu telah dilakukan sosialisasi secara nasional dengan BPD ABUJAPI yang ada di seluruh Indonesia dan Binmas-binmas Polda setempat.

“Hasil sosialisasi itu tentunya memberikan dampak yang baik bagi kesejahteraan satpam. Karena dalam Perpol itu satpam sudah diakui menjadi profesi,” jelasnya.

Surya juga menerangkan, dengan adanya jabatan atau pangkat satpam yang diatur dalam Perpol tersebut, tentu nantinya harus disesuaikan dengan upah. Karena, tambah Surya, tingkatan pendidikan satpam itu ada Gada Pratama, Gada Madya, juga Gada utama. Dan ini menentukan bahwa satpam sudah masuk dalam profesi satpamnya.

“Jadi, dari sisi pendidikan dia sudah melakukan diklatnya,”ujarnya.

Sementara, lanjut Surya, untuk mendapatkan kompetensi, satpam harus mengikuti uji kompetensi sesuai levelnya, baik pelaksana, supervisor, atau pun manager-nya,

“Jadi masing-masing gada itu ada uji kompetensinya, dalam hal ini yakni BNSP melalui LSP,” terangnya.

Diakui surya, dalam menyosialisasikan Perpol No 4 Tahun 2020, dirinya juga menemui kendala-kendala di lapangan. Salah satunya adalah pasca diberlakukannya Perpol tersebut, misalnya dari segi seragam. Karena itu, lanjutnya, akan dibuat Perkaba. Di mana nantinya ada aturan-aturan terkait tentang satpam, tentang seragam yang memang itu akan didetailkan.

“Nah, ini perlu dibuatkan lebih detail juklak dan juknisnya, tentunya dari Perkaba itu sendiri. Supaya lebih fix lah,” ujarnya.

Surya pun berharap, dengan adanya Perpol No 4 Tahun 2020, otomatis nanti akan adanya pengakuan dari segi profesi satpam. Selain itu dia juga menyarankan, pasca dikeluarkan Perpol No 4 Tahun 2020 tentang Pam Swakarsa, yang isinya tentang Satpam, untuk berikutnya perlu adanya perpol terkait dengan BUJP- nya.

“Sehingga bisa saling bersinergi. Karena BUJP tanpa satpam tidak bisa bekerja,” jelasnya.

Turut hadir pada acara ini Direktur Binmas Polda Metro jaya, Kombes Pol.Badya Wijaya, Ketua APSI Azis Said, Ketua ASIM, Ketua APSA, dan organisasi satpam lainnya. (Adm)

28 Dec 2020

HUT Satpam ke-40 Diselenggarakan Serba Virtual di Masa Pandemi

KSATRIA | Jakarta Sebentar lagi petugas satuan pengamanan di seluruh Indonesia akan menyambut perayaan HUT satpam ke-40, tepatnya pada 30 Desember 2020. Karenanya sudah menjadi agenda tahunan para asosiasi jasa pengamanan dan Polri membentuk kepanitian, yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan berbagai rangkaian kegiatan HUT satpam.

Peringatan HUT satpam ke-40 tahun 2020 mengusung tema “Tingkatkan Profesionalisme dan Kompetensi Satuan Pengamanan Menjadi Profesi yang Membanggakan dan Bermartabat”.

“Kegiatan HUT Satpam ini akan digelar secara virtual dan dipusatkan di Jakarta, dan diikuti oleh daerah secara serentak,” jelas Sakti Wahyudana Ketua Panitia HUT satpam ke-40 dalam rilisnya, Senin (28/12/2020).

Sakti berharap, HUT satpam ke-40 ini mampu meng-implementasikan cita-cita besar yang tertuang dalam Perpol No 4 Tahun 2020, yaitu untuk pemuliaan profesi satuan pengamanan.

Sakti menambahkan, karena perayaan HUT satpam ke-40 ini masih dalam suasana pendemi Covid-19, maka panitia akan berusaha memastikan bahwa penyelenggaraan seluruh rangkaian kegiatan disesuaikan dengan kaidah-kaidah new normal.

“Tentunya yang sejalan dengan imbauan pemerintah agar selalu mengedepankan protokol kesehatan, untuk mencegah timbulnya cluster-cluster baru yang disebabkan oleh kegiatan ini,” terang Sakti.

Sementara untuk susunan kegiatan HUT satpam ke-40, lanjut Sakti, pada 30 Desember 2020, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan, khususnya ke makam Bapak Satpam Indonesia, Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA.

“Acara ini sekaligus merupakan langkah awal dimulainya seluruh rangkaian kegiatan HUT satpam ke-40 sampai dengan akhir bulan Januari 2021 nanti,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, ada juga lomba virtual berupa lomba drill tongkat dan borgol, serta lomba film pendek dengan tema “Satpam Tangguh di Masa Pandemi”. “Peserta adalah satpam dengan menyertakan KTA, dan video yang dikirimkan maksimal berdurasi 10 menit,” jelasnya.

Sementara untuk webinar nasional mengusung tema “Pemuliaan Profesi Satuan Pengamanan”, dengan mengundang unsur pimpinan Polri sebagai Keynote Speaker. “Para pembicara seminar melibatkan Kementerian Tenaga Kerja, Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI), Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) dan Asosiasi bidang pengamanan lainnya,” jelasnya.

Dan tak kalah pentingnya, di HUT satpam ke-40 ini juga ada bakti sosial berupa pelatihan Gada Pratama kepada 40 anggota satuan pengamanan yang berprestasi. “Kami berikan pelatihan Gada Pratama secara gratis tanpa dipungut biaya apa pun,” ujar Sakti.

Seluruh rangkaian kegiatan dalam HUT satpam ke-40, lanjut Sakti, dimaksudkan untuk memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas peran serta personel satuan pengamanan sebagai garda terdepan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan kerjanya.

“Kami berharap HUT satpam ini bisa menjadi momentum program pemuliaan profesi Satuan Pengamanan secara luas dan pengembangan Industrial Security Indonesia,” ujar lelaki berkacamata ini.

Sebagai pengingat, satuan pengamanan resmi dibentuk pada 30 Desember 1980, melalui Surat Keputusan Kapolri No. Skep/126/XII/1980 tentang Pola Pembinaan Satuan Pengamanan, yang saat itu dijabat Prof. DR. Awaloedin Djamin, MPA. Dan atas jasa-jasanya hingga sekarang, Polri dan Satpam di Indonesia menobatkan dan mengenangnya sebagai “Bapak Satpam Indonesia”. [Adm]

18 Dec 2020
KBS APSI

APSI Siap Kolaborasi Program dengan KBS-RI

KSATRIA | Jakarta–Perwakilan pengurus komunitas Keluarga Besar Satpam Republik Indonesia (KBS-RI) bersilaturahmi ke kantor Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (DPP APSI) di Jakarta pada Kamis (17/12/2020). Rombongan KBS-RI diwakili oleh Hudha Ikhwanudin S.Sos, MH, ICPS.

Hudha didampingi para Ketua KBS perwakilan Jabodetabek Adhit, Sumatera Barat Erwin Syaputra dan Jawa Timur Boedi Prasetyo. Tim KBS-RI ditemui langsung oleh Ketua Umum APSI H. Azis Said, SE di ruang kerjanya.

Menurut Hudha, kedatangan dirinya mewakili Ketua Umum KBS-RI Hermanto yang berhalangan hadir karena usai kunjungan ke Padang dan Riau. Tujuan dari kunjungan ke DPP APSI adalah untuk menjalin silaturahim dan komunikasi dengan APSI.

“Kami KBS-RI ingin melakukan kolaborasi di bawah payung asosiasi satpam tertua yaitu Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (dulu AMSI-red),” ungkapnya kepada Jurnal Security, Kamis (17/12).

Hudha mengatakan, bahwa KBS-RI selama ini banyak melakukan kegiatan sosial dan sharing pengetahuan tentang satpam, untuk itu kolaborasi KBS-RI dan APSI ke depan semoga bisa membawa manfaat untuk para satpam di Indonesia.

“KBS-RI sudah banyak berperan di Indonesia dalam kegiatan sosial untuk anggota satpam yang terkena bencana, peduli covid dengan berbagi masker, berbagi makanan ringan untuk khalayak pinggiran yang sudah dijalankan di beberapa kota, di Jawa Timur, Jakarta, Kalimantan, Sulawesi, Batam. Ke depan semoaga bisa berkontribusi lebih baik lagi,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum APSI Azis Said mengatakan, pihaknya berterima kasih kepada pengurus KBS-RI yang diwakili dari beberapa wilayah, seperti Jawa Timur, Sumatera Barat dan Jakarta sekitarnya.

“Bagi kami, jalinan komunikasi antara APSI dan komunitas-komunitas satpam di Indonesia harus terus ditingkatkan, karena kita bersama untuk mewujudkan satpam yang lebih baik,” ungkapnya.

Sebagai asosiasi profesi satpam, tambah Azis, pihaknya sangat terbuka untuk komunitas satpam yang ingin bergabung dan bersinergi dengan APSI dalam program kegiatan. “Saya berharap, APSI yang ada di daerah juga bisa meningkatkan hubungan baik dengan komunitas satpam,” jelasnya.

Menurut Azis, ke depan antara APSI dan KBS-RI bisa saling sinergi untuk program kegiatan yang positif. “Kami akan bahas dalam rapat internal APSI, terkait kerjasama apa saja yang bisa dikolaborasikan nantinya,” tuturnya. [Admin]

12 Nov 2020
BSP-edy-murbowo-satpam-yang-mirip-polri

Menjaga Marwah Seragam Satpam yang Mirip Polri

KSATRIA | Jakarta–Polda Metro Jaya menggelar sosialisasi Perpol No. 4 Tahun 2020 yang dihadiri oleh sekitar 200 badan usaha jasa pengamanan (BUJP) bertempat di gedung Tribrata Jakarta pada Rabu (11/11/2020).

Dalam paparanya, Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol. Edy Murbowo SIK, MSi mengatakan, masalah pergantian seragam satpam bagian dari proses pemuliaan satpam. Seragam ini penuh dengan simbol kecakapan, kompetensi, dan kewenangan. “Tolong jangan disalahgunakan, harus dijaga marwahnya. Satpam sekarang mirip dengan anggota Polri,” ungkapnya.

Menurut Edy, ada beberapa pertimbangan yang menjadikan seragam mirip polri, secara psikologis, Polri ingin mendekatkan satpam kepada pembina yaitu Polri. Meskipun mirip, ada beberapa pembeda pada seragam satpam dibanding seragam polisi.

“Saya perhatikan di beberapa media sosial sudah beredar seragam satpam yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pada krah baju polisi itu tidur, sedangkan krah seragam satpam berdiri,” bebernya.

Selain itu tanda kepangkatan letaknya bukan di krah baju, melainkan di pundak. Tulisan nama satpam di dada berlatarbelakang putih dengan tulisan warna hitam. Tanda kewenangan kalau baju lapangan memakai bordir. PDL tidak dikeluarkan bajunya tapi dimasukan. “Tolong ini benar-benar dipatuhi,” tegasnya.

Edy berharap dengan penggunaan warna mirip seragam Polri akan menambah penggelaran fungsi kepolisian di tempat publik atau terbatas, sehingga menjadi efek getar untuk menghilangkan niat orang untuk berbuat kejahatan.

“Satpam anak kandung polisi, bukan anak kandung Binmas. Jika ada gesekan di lapangan harus dieliminir. Hubungan harus dijaga baik. Karena satpam didelegasikan tugas kewenangan Polri terbatas,” paparnya. [Adm]

12 Nov 2020
BSPGUARD-Komunitas Satpam-Manfaat BPJS Ketenagakerjaan

Manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi Profesi Satpam

KSATRIA | Jakarta–Sebagian dari kita mungkin masih ingat kejadian kecelakaan yang menimpa satpam Apotek Senopati, Asep kamil yang meninggal akibat ditabrak mobil saat bertugas pada tahun 2019. Atau satpam Joseph Serin yang meninggal dunia saat melaksanakan tugasnya menjaga keamanan pada acara Rapat Kerja Nasional BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2017 di Bandung.

Dua contoh kasus satpam yang meninggal dalam bekerja itu menjadi bukti bahwa resiko saat menjalankan tugas tidak bisa diprediksi, kejadian datang secara tiba-tiba tanpa kita tahu kapan akan terjadi.

Dari kejadian yang menimpa satpam Asep dan Joseph, BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) memberikan santunan kepada keluarga satpam Asep sebesar Rp216.089.537. Sementara itu santunan untuk keluarga satpam Joseph sebesar Rp198.287.000.

Imam Haryono Kepala Bidang Kepesertaan Korporasi & Instansi BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jakarta Cilandak mengatakan bahwa resiko itu tidak bisa kita duga-duga datanganya, karena itu BPJS Ketenagakerjaan siap memberikan perlindungan kepada anggota satpam dalam menjalankan tugasnya.

“Risiko kecelakaan kerja bisa terjadi dimana pun dan tidak bisa kita perkirakan, karena itu program BPJS Ketenagakerjaan sangat penting untuk memberikan perlindungan ketika terjadi risiko dalam menjalankan tugas,” jelasnya dalam Sosialisasi Perpol No.4 Tahun 2020 yang digelar oleh Polda Metro Jaya dengan peserta dari 200 BUJP.

Menurut Imam, santunan ini tidak dapat menggantikan posisi almarhum namun, santunan ini bisa meringankan beban keluarga dan dapat digunakan sebaik mungkin untuk biaya kuliah anak dalam mewujudkan cita-cita almarhum maupun kebutuhan pokok lainnya.

Imam menambahkan, bahwa musibah yang menimpa almarhum Asep dan Joseph ini membuka mata kita bahwa pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Menurut Imam, saat satpam bertugas lalu meninggal dunia tanpa adanya kecelakaan, maka keluarga satpam akan mendapatkan santunan kematian sebesar 48 kali gajinya. “Jadi BUJP tidak perlu memberikan santunan, biarkan kami BPJS yang memberikan karena telah dijamin, tentunya satpam harus sudah menjadi peserta BPJSTK,” jelasnya.

Sedangkan manfaat jaminan kematian, keluarga satpam akan menerima total santunan sebesar 42 juta, yang sebelumnya hanya mendapatkan 24 juta. “Jadi kenaikan manfaatnya sebesar 175 persen,” ungkapnya.

Bahkan manfaat lainnya, keluarga yang ditinggal mendapatkan beasiswa untuk dua anak mulai dari TK hingga perguruan tinggi, minimal masa iuran 3 tahun. Hal ini berbeda dengan model lama yang hanya beasiswa untuk 1 anak saja dengan iuran kepesertaan minimal 5 tahun.

Satpam juga memiliki jaminan hari tua jika menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, yaitu berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangan di atas bunga deposito. “Terakhir adalah manfaat jaminan masa pensiun, yaitu berupa uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta,” jelasnya.

Imam berharap ke depan badan usaha jasa pengamanan bisa mendaftarkan anggota satpamnya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan agar satpam mendapat perlindungan jaminan saat bertugas. Karena ini bagian dari proses pemuliaan satpam.[Adm]

 

12 Nov 2020
BSP-Satpam Sah Mengemban Tugas Kepolisian

Setelah Dikukuhkan, Satpam Sah Mengemban Tugas Kepolisian

KSATRIA | Jakarta– Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol. Edy Murbowo SIK, MSi menjelaskan, satpam menjadi profesi itu karena Polri ingin memuliakan profesi satpam. Saat ini satpam menjadi pilihan terakhri setelah tidak lulus masuk TNI, Polri akhirnya jadi satpam.

“Kita tidak ingin seperti itu, yang sedang kita bangun ini profesi satpam, ini bukan pilihan terakhir dan ini bisa membanggakan,” ungkapnya dalam Sosialisasi Perpol No 4 Tahun 2020 di gedung Tribrata Jakarta, Rabu (11/11/2020).

Polri juga telah mendesain dari mulai perekrutan, pendidikan hingga pengukuhan satpam. Dalam Perkap lama tidak ada pengukuhan oleh Polri. Karena pengukuhan ini menjadi pintu masuk legalitas satpam bisa mengemban tugas kepolisian terbatas.

“Kalau satpam ikut pendidikan dan mendapat ijazah tapi belum dikukuhkan maka ia belum bisa bekerja karena belum dikukuhkan. Dari pengukuhan ini ada kepangkatan. Terhitung mulai kapan semuanya terdata. Jika belum dikukuhkan belum bisa menjalankan tugas sebagai satpam,” jelasnya.

Setelah dikukuhkan satpam akan mendapatkan petikan keputusan, dan ini menjadi pegangan satpam menjadi titik start pembinaan karir satpam. Mulai dari kepangkatan, sertifikasi yang ujung-ujungnya ke kompensasi dalam bentuk gaji satpam. [Adm]

05 Nov 2020
Sambutan Ketua Umum APSI dalam Rakernas Kedua di Bandung

Sambutan Ketua Umum APSI dalam Rakernas Kedua di Bandung

KSATRIA | Bandung–Rakernas Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) yang kedua tahun 2020, sejak perubahan organisasi ini dari Asosiasi Profesi Sekuriti Indonesia (APSI) yang kita deklarasikan menjadi Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) pada tanggal 1 November 2018 di Bali Dynasty Resort Hotel, Denpasar, Bali.

Kami mengucapkan terimakasih atas kehadiran Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri Drs. Edy Murbowo, SIk, MSi, Dewan Penasehat APSI Irjen Pol (p) Prof Dr Hadiman SH MBA, Brigjen Pol Drs Ricky Wakano, Kapoltabes Bandung Kombes Pol Ulung Sampurna Jaya SIk., Dirbinmas Polda Jabar Kombes Pol Drs Yudhy Faisal Hambali.

Rekan-rekan pengurus APSI yang saya banggakan, kami selaku ketua umum APSI mengucapkan selamat datang di Bandung dan mengucapkan terimakasih kepada rekan rekan pengurus APSI, baik dari DPP maupun DPD, yang saat ini berkesempatan hadir di acara rakernas ini.

Rakernas APSI kedua tahun 2020 ini kita selenggarakan selama 3 hari dua malam, mulai dari tanggal 1 November, tadi malam syukuran kelahiran APSI dan pagi ini insyaallah akan dibuka oleh Drbinpotmas Kakorbinmas Baharkam Polri secara resmi.
Perlu kami sampaikan kepada hadirin bahwa jumlah peserta rakernas kali ini adalah 64 orang, terdiri dari 15 orang dari DPP dan 49 orang dari DPD, dari DPD paling barat yaitu dari Aceh hingga yang paling timur dari Papua.

Kegiatan rakernas ini dirangkaikan dengan acara pelantikan dan pengukuhan pengurus DPD APSI Jabar periode 2020-2025 yang telah dilaksanakan di tempat yang sama serta pelatihan gada utama yang pembukaannya dilakukan di hotel ini juga.
Pengurus APSI yang saya cintai, kita berkumpul dan berada disini karena kita memiliki komitmen yang sama, yaitu peduli terhadap perkembangan industrial security di Indonesia secara umum dan secara khusus pada bidang profesi satpam.

Kita semua pengurus APSI ini adalah penggiat, pejuang dibidang industrial security Indonesia yang dengan tulus ikhlas berjuang demi kemajuan profesi satpam dan industrial security Indonesia, dan saya ingatkan kembali bahwa didalam AD/ART APSI dinyatakan bahwa APSI adalah asosiasi dibidang pengamanan yang nonprofit dan non partisan, jadi pengurusnya tidak mencari uang atau profit atau proyek melalui organisasi ini dan tidak berpolitik di asosiasi ini.

Biasanya pengurus APSI yang merasa sebagai pengurus tidak memperoleh keuntungan, akan mundur dengan sendirinya sedangkan yang masih bertahan adalah pengurus yang memang betul betul ingin mengabdi, cinta dan berjuang di bidang industrial security ini. Untuk itu saya mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada semua pengurus yang sudah puluhan tahun teruji, berkorban untuk kemajuan organisasi APSI yang kita cintai ini, karena untuk menjadi pengurus APSI perlu punya semangat berkorban, yaitu korban curahan pikiran, waktu, tenaga dan tentunya uang.

Bapak ibu yang saya hormati, seperti kita ketahui bahwa asosiasi profesi satpam indonesia (APSI), baru berusia dua tahun tapi sebenarnya kita sudah 19 tahun berkiprah di industrial security indonesia, sejak kita deklarasikan asosiasi manager security indonesia (AMSI) pada tgl 1 juli 2001 di Kartika Chandra Hotel, Jakarta.

Tahun 2014 berubah menjadi asosiasi profesi sekuriti (APSI) di Park Hotel Jakarta dan tahun 2018 berubah lagi menjadi asosiasi profesi satpam indonesia (APSI) di Dynasty Resort Hotel Bali. Oleh karena itu tadi malam kita memperingati hari ulang tahun amsi, APSI sekuriti dan APSI satpam, HUT ke 19 AMSI, ke 6 APSI sekuriti dan hut ke 2 APSI satpam.

Bapak ibu yang saya hormati, pada acara rakernas kali ini APSI akan membahas 3 hal penting, yaitu:

1. Bedah perpol no 4 tahun 2020.
2. Kode etik profesi satpam.
3. Keanggotaan APSI. selain dari pada itu kita akan mengadakan soft launching aplikasi satpamapsi.

Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, perlu disampaikan pula disini bahwa rakernas ini didanai oleh sponsor dari bujp yang dikelola oleh pengurus apsi dan kontribusi dari peserta baik dari dpp maupun dari dpd.

Perusahaan BUJP yang mendukung kegiatan rakernas ini adalah :
1. Bravo Satria Perkasa.
2. Panglima Siaga Bangsa.
3. Tekno Putra Perkasa.
4. Siap Andalan Paramitra.
5. Elang Cakra Securindo.
6. Bintang Mandiri Security.
7. Nabila Cahaya Abadi.
8. Mitra Cakrawala Pro Jaya.
9. Andalan Mitra Prestasi.
10. Garda Wira Karya.
11. Ramuse Papua Sejati.
12. Jagaraga Adika.
13. Borneo Security Service.

Untuk itu pada kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada pimpinan perusahaan BUJP yang telah sudi mendukung acara rakernas APSI ini, juga dukungan dari rekan rekan pengurus sekalian.

Kami mengucapkan terimakasih kepada teman teman panitia baik dari DPP maupun DPD Jabar yang telah terlibat dalam persiapan rakernas sampai pelaksanaan yang dimulai kemarin sore hingga esuk hari, semoga pengabdian bapak ibu mendapat ganjaran dari Allah swt, tuhan yang maha kuasa.

Demikian sambutan kami, semoga allah swt, tuhan yang maha kuasa selalu memberikan ridho atas segala upaya kita atas perhatian bapak ibu sekalian kami ucapkan terimakasih. wassalamu’alaikum, wr wb

Bandung, 2 November 2020
A. Azis Said Ketua Umum DPP APSI

Translate »
error: Content is protected !!