07 Aug 2021

Pemakai Seragam Baru Satpam Harus Sudah Pendidikan

KSATRIA | Papua — Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) Provinsi Papua memberikan beberapa penjelasan dan keterangan yang perlu diperhatikan oleh setiap Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP).

Untuk memakai seragam baru Satpam yang mirip dengan seragam milik anggota Polri ada syaratnya.

Hal ini sesuai dengan peraturan Kapolri Nomor 4 tahun 2020. Dimana, dalam aturan tersebut diketahui terdapat perubahan seragam Satpam yang menyerupai seragam polisi.

Hanya satpam yang telah lulus pendidikan dan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) yang diterbitkan oleh Polda di masing-masing daerah. Boleh memakai seragam baru.

Ada tiga jenis pendidikan yang harus ditempuh oleh masyarakat agar dapat bekerja sebagai Satpam. Antara lain pendidikan Gada Pratama (tingkat dasar), dan pendidikan Gada Madya.

Pendidikan Gada Madya ini boleh diikuti oleh Satpam yang sudah dua tahun dinyatakan lulus pendidikan Gada Pratama dan sudah bekerja. Selanjutnya adalah pendidikan Gada Utama, untuk tingkat manajer pengamanan.

“Untuk menggunakan seragam tersebut tentu tidak sembarangan. Jadi kalau ada Satpam pakai seragam baru, coba pertanyakan apakah sudah ikut pendidikan Satpam dan punya KTA. Kalau belum, berarti dia tidak berhak gunakan seragam itu,”

Perbedaan antara seragam satpam dan polisi, kata dia, terletak pada gradasi warnanya. Seragam Satpam 20 persen lebih muda dibandingkan dengan seragam polisi.

Selain itu, pita nama dan tulisan yang berada pada dada seragam Satpam berwarna putih.

“Pita nama dan tulisan Satpam di dada berwarna putih. Lambang Polda ada di pundak kanan, sedangkan polisi di pundak kiri,”

“Ini kan memang masih banyak warga yang secara sosialisasi belum paham itu. Cuma perbedaannya memang sangat jelas. Kalau polisi papan nama depannya kan warnanya coklat hitam. Kalau yang satpam itu warnanya papan nama dan tulisan putih hitam. Dan warnanya cenderung lebih muda 20 persen gradasi dari seragam polisi,”

Jan mengaku belum dapat memastikan apakah satpam di yang menggunakan seragam baru tersebut telah mengikuti pendidikan Satpam.

“Kalau memastikan mereka sudah ikut pendidikan saya belum bisa. Tapi aturannya untuk memakai itu harus pendidikan,”

Satpam Akan Lebih Percaya Diri

Untuk di Kota Jayapura sendiri, memang sudah ada beberapa Satpam yang menggunakan seragam baru mirip seragam polisi itu. Tetapi harus memperhatikan warna dan standar yang telah ditentukan, pada umumnya peremajaan seragam Satpam di Jayapura telah dilakukan pada Maret hingga Juni 2021.

Hal ini terjadi karena pengadaan seragam Satpam ditanggung oleh perusahaan yang berbeda. Namun tidak boleh melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh Polri, yakni pada bulan Agustus 2021.

Sebab itu, setelah Agustus 2021 seragam satpam yang lama tidak akan dipakai lagi untuk bertugas. Untuk memastikan bahwa Satpam yang bertugas di Indonesia seluruhnya telah mengikuti pendidikan.

“Kemungkinan di Jayapura rata-rata cenderungnya melakukan peremajaan seragam satpam pada Maret 2021. Tapi intinya diserahkan kembali ke masing-masing perusahaan asal nggak lewat batas 5 Agustus 2021,”

Saya menilai bahwa ketidakpahaman masyarakat terhadap aturan satpam ini disebabkan karena kurangnya proses sosialisasi. Bahkan di institusi kepolisian sendiri, yang memahami aturan tersebut kemungkinan hanya Binmas.

“Kalau saya secara pribadi melihat juga bahwa proses sosialisasi ke masyarakat juga masih kurang. Mungkin yang baru tahu adalah Binmas karena satpam kan di bawah Binmas. Dan sosialisasi terhadap itu pun baru disosialisikan Polda kepada jajaran Binmas di Polres-Polres belum lama ini. Jadi mungkin sebagian besar masyarakat juga belum tahu,”

Dengan adanya perubahan seragam satpam tersebut, kata Ambang, tentu akan membuat Satpam yang menggunakannya akan lebih percaya diri dalam melaksanakan tugasnya.

Selain itu, perubahan seragam ini juga untuk memuliakan Satpam dan menjadikan unsur pengamanan menjadi bagian penting dalam sebuah usaha. Bukan lagi sebuah beban pada perusahaan.

“Saya pikir dengan seragam ini tentu saja membuat penggunanya jadi lebih bangga dibanding sebelumnya, namun hal dibalik itu, tugas dan tanggungjawab Satpam selaku pengemban tugas kepolisian terbatas jadi lebih berat,”

Tulisan Oleh: Jan H Waroi, ST, Sekretaris Umum BPD ABUJAPI Papua

02 Jul 2021

APSI Lampung Siapkan Ratusan Rumah untuk Satpam

KSATRIA | Lampung—Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) terus menebar manfaat untuk anggota satpam yang bergabung di dalamnya. Setelah APSI Jambi dengan program perumahan, kini diikuti oleh APSI Lampung yang mencoba membuka jalan bagi satpam yang ingin memiliki rumah.

Ketua DPD APSI Lampung, Andi Meirdian Syarif, SH, MM bersama H. Heri Kurniadi, S.Sos, SH, MH selaku Direktur PT. Lintang Toedjoe Lamban (LTL) menandatangani nota kerjasama (MoU) program kepemilikan perumahan bagi anggota Satpam.

“Pemuliaan profesi satpam diharapkan berdampak pada pemuliaan kesehjateraan, setelah kami cek ternyata masih banyak anggota satpam yang belum punya rumah, umumnya karena terkendala masalah persyaratan administrasi dan DP awal pada saat ingin mengambil perumahan,” ungkapnya kepada Jurnal Security, Jumat (02/06).

Lelaki yang akrab dipanggil Andri ini mengatakan, banyak satpam sudah bekerja cukup lama mengabdi tapi masih tinggal di rumah kontrakan. “Nah inilah yang menjadi PR bagi APSI untuk ikut memikirkan nasib mereka, karena doa mereka pun sama ingin punya tempat tinggal yang layak,” jelas Andri yang baru dilantik dan dikukuhkan oleh Dir. Binmas Polda Lampung KBP Anang Triarsono, S.I.K, M.Si mewakili Kapolda Lampung pada 15 Juni 2021 lalu.

LTL sebagai pihak pengembang akan memberikan prioritas bagi anggota satpam yang ingin memiliki rumah, seperti mulai dari keringanan DP atau angsuran bulanan, dan juga akan dibantu untuk kemudahan persyaratan administrasinya.

“Kami juga sudah bekerjasama dengan bank-bank penyedia KPR, sehingga teman-teman satpam bebas memilih akan menggunakan bank mana sesuai kebutuhannya sehingga tidak terbatas peluangnya pada satu bank saja,” terang Heri.

Saat ini, LTL sudah memiliki spot-spot perumahan yang tersebar di beberapa titik, baik di wilayah Bandar Lampung seperti Kemiling, Jati agung, Natar, Pesawaran, atau Kalianda. Jenis dan tipe yang disediakan juga bervariasi. “Anggota satpam bebas memilih untuk jenis perumahan Subsidi (FLPP) atau komersil menyesuaikan kemampuan masing-masing,” jelasnya.

Kabid Kelembagaan APSI Lampung Gunawan K Yudha menambahkan persyaratan untuk bisa mengakses kepemiliki rumah di Lampung ini juga harus menjadi anggota APSI lampung. “Tentunya program ini berlaku bagi teman-teman satpam yang sudah tergabung dalam keanggotaan APSI, ini sebagai wujud komitmen kami dari awal untuk membantu teman-teman satpam yang menjadi anggota APSI,” jelasnya. [Adm]

13 Apr 2017

Forkopimda Gelar Rapat Pengamanan Pilkada DKI 19 April

KSATRIA, (BSP)–Pelaksana tugas Gubernur DKI Sumarsono (Soni), Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan, serta Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Jaswandi, menggelar rapat pengamanan untuk pilkada DKI 19 April 2017 nanti.

Acara yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda ) digelar di Aula Sudirman, Kodam Jaya, Jl Mayjen Sutoyo, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (13/4/2017). Sebelumnya dilakukan konferensi pers pukul 09.00 WIB terkait keamanan untuk pilkada mendatang.

“Kami dari Forkopimda secara kusus menyelenggarakan agenda ini dalam rangka pengamanan pilkada secara serentak putaran kedua, yang akan diselenggrakan pada tanggal 19 April 2017,” kata Soni saat memberikan keterangan kepada wartawan.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen M Iriawan. Ia mengatakan rilis kali ini berkaitan dengan pengamanan pilkada putaran kedua.

“Hari ini kami bersama-sama mengadakan rilis berkaitan dengan persiapan untuk pengamanan putaran kedua, di mana kami sengaja hadir di Kodam Jaya bersama panglima tiga angkatan yang berada di wilayah DKI Jakarta. Tentunya dalam rangka memilihara Kamtibmas di Ibukota yang kita cintai,” ujarnya.

Panglima Kodam Jayakarta (Pangdam Jaya), Mayjen Jaswandi mengatakan TNI akan ikut membackup dan mendukung pengamanan Pilkada DKI 19 April 2017 mendatang. Jaswandi mengatakan, pihaknya menyiapkan 15.000 prajurit.

“Kodam Jaya telah menyiapkan seluruh pasukan satu TPS nanti, akan bersama-sama dengan rekan-rekan dari Polri, satu TPS 1 Polri satu TNI. Kodam Jaya sudah menyiapkan lebih kurang 15.000 prajurit untuk bergabung dengan teman-teman Polri, untuk berada di TPS yang ada di Jakarta,” kata Jaswandi saat konferensi pers, (13/4).

Jaswandi menuturkan, pengamanan juga akan dilakukan di berbagai tempat seperti tempat strategis dan sentra ekonomi. Dirinya juga mengimbau masyarakat untuk datang ke TPS untuk memberikan suaranya.

“Kita amankan tempat-tempat strategis, sentra-sentra ekonomi, tempat-tempat tertentu, semuanya sudah terpetakan dan bersama-sama dengan TNI Polri ada di sana,” ujarnya.

“Kemudian untuk kegiatan ini tentunya saya menghimbau kepada masyarakat DKI Jakarta yang mempunyai hak pilih, untuk datang ke TPS, untuk memberikan suaranya, dijamin aman, dijamin damai,” tuturnya.

Jaswandi juga mengatakan, pihaknya akan bekerja keras dalam melakukan pengamanan. Menurutnya TNI turut berkomitmen menciptakan Jakarta yang aman dan damai.

“Apabila ada masyarakat sekelompok tertentu yang mempunyai pemikiran, mempunyai keinginan, untuk menghancurkan Jakarta, akan berhadapan dengan aparat keamanan, akan berhadapan dengan TNI, Polri, dan masyarakat Jakarta yang cinta damai dan cinta aman,” ujarnya. [ROJI]

Translate »
error: Content is protected !!