KSATRIA–Ke depan, perkotaan-perkotaan di dunia cenderung menggunakan konsep smart city. Kecanggihan teknologi menuntut pengelola kota akan beralih ke pemakaian teknologi dalam mewujudkan smart city. Kendati lebih efektif dan efisien, tetap harus mengedepankan pendekatan kemanusiaan, sebab canggihnya teknologi jika digunakan manusia jahat akan berakibat fatal dan menghancurkan.

Ketua Umum Asosiasi Profesi Security Indonesia (APSI) Azis Said SE menegaskan bahwa teknologi informasi telah merambah masuk dalam pembangunan sebuah kawasan khususnya perkotaan dan industri. Sejumlah kota besar di Indonesia mulai mengkampanyekan diri sebagai smart city dengan rangkaian pembangunan infrastruktur mempergunakan teknologi yang menjadi kebutuhan masyarakat modern. Keberadaan perusahaan tidak bisa menghindar dari kebutuhan tersebut, termasuk pengelola  security perusahaan.

Apabila para profesional bidang security tidak menyesuaikan diri dengan kebutuhan dikhawatirkan akan dikesampingkan oleh pelaku usaha. “Akan berbahaya jika pengelola yang menggunakan teknologi nanti justru diserahkan kepada tenaga ahli asing,” paparnya dalam sebuah seminar tentang smart city.

Azis mengatakan, pemahaman masyarakat tentang konsep pengamanan berkaitan dengan konsep smart city masih minim. Kebanyakan masyarakat masih memiliki pemahaman bahwa bicara pengamanan perusahaan hanya berbicara tentang satpam. Padahal satpam hanya pengamanan fisik belaka sementara keamanan perusahaan memiliki spektrum luas, antara lain tentang hubungan industrial, community development dan CSR, pengamanan informasi dan lain sebagainya. “Berbicara tentang smart security tidak bisa lepas dari konsep Crime prevention through environmental design (CPTED),” terangnya.

Meskipun teknologi dalam konsep smart city dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang cepat, namun di kawasan tersebut akan rawan tindak kejahatan, pencurian, aksi masa hingga terorisme.   Semua pihak perlu menyiapkan diri untuk menyongsong smart city dengan pembinaan anggota satpam, manager security dan manager satpam dalam pengamanan korporasi, serta memahami tantangan ancaman keamanan kota-kota berbasis smart city.

Bapak Satpam Indonesia Jend Purn Prof Dr Awaloedin Djamin MPA menyebutkan, ditengah rencana penerapan kosep smart city perlu sistem pengamanan yang tidak mengganggu kestabilan perekonomian dan meresahkan masyarakat. Sebagaimana diketahui, sejak terjadinya serangan WTC pada 9/11 di Amerika Serikat itu menjadi genderang perang melawan teror di dunia. “Terorisme menjadi isu tidak hanya di Indonesia tapi di dunia,” terangnya.

Indonesia yang berada di kawasan Asia Tenggara pernah mengalami berbagai serangan bom, seperti bom Bali 1 dan Bali 2, bom di Hotel Ritz Calton Jakarta, bom natal dan ancaman keamanan disejumlah kedubes dan kawasan vital lainnya. Selain terorisme, masyarakat juga menghadapi nasional crime seperti illegal loging, illegal fishing, korupsi, narkoba, pembunuhan sadis, perampokan pembegalan dan kejahatan lainya. “Jakarta dengan penduduk 30 juta menghadapi tantangan nasional crime yang bisa merambah ke kota-kota besar lainnya,” ujar mantan Kapolri tahun 1978 ini.

Disisi lain, dunia satpam menghadapi persaingan global dengan diberlakukannya Asean Economic Community (AEC), Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), dan pasar bebas yang menambah tantangan dalam negeri. Sekarang ini standar kompetensi profesi perlu bersaing untuk mengadakan inventarisasi dan evaluasai objektif mana yang positif dan mana yang harus diperbaiki. “Kata Soekarno kalau tidak hati-hati kita bisa menjadi kuli di negeri sendiri,” paparnya.

Menghadapi ancaman kriminal serta persaingan global, sekuriti di Indonesia tidak boleh kalah dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Thailand. Polri bisa menjalin kerjasama dengan APSI, ABUJAPI dan asosiasi lainnya untuk strategi pengamanan nasional yang profesional. “Sekarang  di kota-kota besar mulai kalut dengan kejahatan fire crime. Pemberantasan kejahatan menjadi tanggung jawab bersama untuk memberikan solusi perbaikan pengaman di Indonesia,” terangnya.

Pria kelahiran Padang, 26 September 1927 ini juga berharap para pemimpin memiliki perhatian pada security yang menjadi garda terdepan dalam penegakan keamanan di pemukiman, kawasan industri, pusat perniagaan, perkotaan dan objek-objek vital. Negara ini tidak mungkin aman hanya oleh Polri sebab anggota Polri banyak diambil KPK, Kejaksaan dan MA. “Untungnya ada Pamswakarsa yang berperan mutlak membantu pengamanan negeri untuk mengawal keberlangsungan kegiatan,” paparnya. [FR]