Bravo Satria Perkasa
21 Oct 2020

Inilah Program Unggulan Hasil Rakerda ABUJAPI Yogjakarta

KSATRIA | Yogjakarta—Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Badan Pengurus Daerah Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (BPD-ABUJAPI) Daerah Istimewa Yogjakarta di Yogjakarta Rabu (21/10/2020) menghasilkan beberapa kesepakatan dan program unggulan.

Ketua BDP ABUJAPI DI Yogjakarta Salva Yurivan Saragih, STP menjelaskan ada beberapa program unggulan yang telah disepakati dalam Rakerda BPD ABUJAPI Yogjakarta, yaitu menciptakan iklim usaha yang kondusif dan saling sinergi sesama BUJP, ABUJAPI menjadi pusat informasi dan kegiatan BUJP dan kemanfaatan ABUJAPI untuk anggotanya.

Salva menjabarkan bentuk upaya ABUJAPI dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif adalah dengan penandatanganan pakta integritas, merekomendasikan BUJP Bidang Diklat untuk menentukan harga diklat minimal Rp. 3.500.000. “Merekomendasikan BUJP bidang penyedia jasa tenaga kerja pengamanan untuk menentukan minimal manajemen fee sebesar 7%,” tegasnya.

Selain itu juga merokumendasikan pelaksanaan diklat satpam untuk bersama sama membuat program sertifikasi kompetensi satpam dalam meningkatkan keterampilan, keahlian yang legal dan berjenjang, dengan harapan output kinerja satpam profesional.

Pihaknya juga akan kerjasama dengan Binmas Polda DIY untuk melakukan Sidak bersama. Pendataan ulang keanggotaan dan penertiban iuran keanggotaan ABUJAPI Yogjakarta. “Kami juga akan membantu BUJP untuk pengurusan ijin, baik perpanjangan ataupun pembuatan baru, serta membantu kesulitan yang dihadapi oleh anggota ABUJAPI,” tegasnya.

Untuk memberikan kualitas satpam yang profesional, ABUJAPI Yogjakarta juga akan sosialisasi kepada mitra pengguna jasa satpam, untuk menggunakan tenaga satpam yang sudah berijazah dan mengikuti diklat, minimal ijasah dan diklat Gada Pratama.

Sedangkan ABUJAPI sebagai pusat informasi dan kegiatan BUJP akan diterjemahkan dalam bentuk sosialisasi Perpol UU No 4 tahun 2020, sosialisasi AD/ART ABUJAPI 2020, ABUJAPI dan Polri khususnya Binmas bersinergi menjadi garda terdepan dalam memberikan informasi produk security.

“Kami akan membangun kerjasama dengan Dinas tenaga kerja dan transmigrasi dalam kaitannya Pendidikan K3 dan mewujudkan hubungan kerjasama antara ABUJAPI dengan instansi Pemerintah maupun swasta,” paparnya.

Menurut Salva, keberadaan ABUJAPI Yogjakarta harus memberikan manfaat untuk anggotanya. Misalnya membangun sinergi dengan Polda DIY sebagai pembina, dan bersinergi dengan Disnakertrans. “ABUJAPI harus mampu menjadi mediasi setiap terjadi ketidak cocokan antar anggota,” tegasnya.

Bahkan masih terkait manfaat anggota bergabung di ABUJAPI, pihaknya juga akan memberikan kemudahan bagi BUJP yang ingin mencari seragam, peralatan kerja yang ekonomis namun tetap berkualitas, guna menjawab tantangan yang serba sulit seperti saat ini.

“Kami juga akan melakukan terobosan terobosan kerjasama antar lembaga, salah satunya dengan lembaga keuangan guna melancarkan permodalan anggota ABUJAPI Yogjakarta,” tuturnya.[adm]

21 Oct 2020
Rakerda ABUJAPI Yogjakarta

Perkuat Organisasi, ABUJAPI Yogjakarta Gelar Rakerda

KSATRIA | Yogjakarta–Badan Pengurus Daerah Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (BPD-ABUJAPI) Daerah Istimewa Yogjakarta menggelar Rapat Kerja Daerah dengan tema ‘Meningkatkan peran dan fungsi ABUJAPI dalam upaya memperkokoh Kamtibmas dan daya saing usaha’ pada Rabu (21/10/2020) di Yogjakarta.

Kegiatan Rakerda ini dibuka langsung oleh Dirbinmas Polda DIY, Kombes Pol Drs. Anjar Gunadi, MM. Nampak hadir juga Kasubditbinsatpam Polda DIY, AKBP M Fajarini, SH, SIK, Ketua 1 Bidang Organisasi dan Keanggotaan BPP ABUJAPI, Joko PN utomo, Ketua BPD ABUJAPI Jateng Agus Wijanarko.

Ketua BDP ABUJAPI DI Yogjakarta Salva Yurivan Saragih, STP mengatakan lahirnya Perpol No 4 tahun 2020 ini merupakan sebuah kado terindah bagi satpam Indonesia, tentunya pemuliaan profesi satpam sudah mendekati langkah kongkrit.

“Pencanangan satpam menjadi sebuah profesi yang mulia ini sudah diawali oleh polri, dengan meningkatkan kompetensi satpam menjadi sebuah profesi,” jelasnya, Rabu (21/10).

Bagi Salva, suatu kehormatan bahwa Perpol ini adalah menyesuaikan terhadap kebutuhan industri pengamanan di Indonesia, pemuliaan profesi satpam serta peningkatan profesionalisme satpam dan penguatan satpam sebagai mitra polri. “ABUJAPI mempunyai komitmen untuk memperjuangkan struktur sekala upah untuk satpam,” tegasnya.

Salva menambahkan, Rakerda ini untuk meningkatkan peran dan fungsi ABUJAPI dalam upaya memperkokoh Kantibmas dan daya saing usaha. ABUJAPI memiliki PR yang yang besar yang harus kita benahi bersama, dan ini perlu sinergisme dan sebuah kebersamaan antara BUJP, ABUJAPI dan Polri khususnya Ditbinmas sebagai pembina fungsi satpam dan BUJP.

“Mudah mudahan melalui rakerda ini kita bisa merumuskan bersama, kita bisa susun bersama, kita bisa bersinergi, kita bangun kondisi bisnis yang sehat, kita tidak perlu lagi banting bantingan harga, kita sama sama bersaing kompetitif, tingkatkan nilai tambah, yang pada akhirnya karyawan kita, satpam kita, semakin mulia, semakin sejahtera,” terangnya.

Dalam Rakerda ini, tambah Salva, ABUJAPI DIY akan tandatangani kerjasama dengan kantor law firm ahlis mukidin and co. Anggota ABUJAPI dapat menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan konsultasi gratis apabila ada masalah kaitannya dengan perjanjian kerjasama dengan pemberi kerja, atau tagihan yang macet, atau kerjasama dengan karyawan, dan ini menjadi salah satu keuntungan menjadi anggota ABUJAPI.

“Marilah kita melalui Rakerda tahun 2020 ini menjadi ajang kita melakukan konsolidasi, menjadi forum untuk menyusun langkah langkah strategis untuk kemajuan ABUJAPI, sebagai mitra Polri, partner strategis pemerintah untuk memajukan industri security,” tegasnya. [adm]

20 Oct 2020

Cegah Covid-19, APSI Aceh Selenggarakan Rapid Test untuk Satpam

KSATRIA | Banda Aceh – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) Provinsi Aceh bekerjasama dengan Polda Aceh menggelar rapid test bagi anggotanya. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kantor DPD APSI Provinsi Aceh, Jum’at (16/10/2020).

Koordinator bagian satuan keamanan DPD APSI Aceh Darmansyah mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan para satuan pengamanan (Satpam) dalam keadaan sehat, atau terbebas dari virus Covid-19. Sebab, Satpam merupakan orang pertama yang bertemu, dan memberikan pelayanan kepada pelanggan.

“Satpam merupakan orang pertama yang bertemu dengan begitu banyak para pelanggan setiap harinya. Tentu, sebagai garda terdepan dalam melayani pelanggan, maka para satpam harus dipastikan sehat. Sehingga, dengan kondisi kesehatan yang baik akan memberi kenyamanan dan keamanan bagi pelanggan,” ujarnya dilansir koranaceh.net.

Darmansyah juga berharap, kiranya para satpam memiliki kesadaran dan kemauan untuk melakukan rapit tes tersebut. Sebab, dengan demikian mereka dapat mengetahui bagaimana kondisinya, apakah sudah terpapar Covid-19 atau tidak. Sehingga, pihak pengguna jasa pengamanan maupun APSI dapat mengambil langkah lanjut.

“Para satpam harus mau mengikuti rapit tes ini, agar mereka tahu kondisi, dan segera ditindaklanjut. Misalnya, hasil tes yang bersangkutan menyatakan tidak terpapar, maka menyampaikan kepada pengguna jasa. Begitupun bila hasil tes menyatakan yang bersangkutan reaktif, maka kita akan lakukan tes lanjutan berupa swab. Namun, bila hasil positif, maka akan segera ditangani,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPD APSI Aceh Zuhaimi Agam mengatakan, kegiatan rapid test bagi anggota ini dilaksanakan bekerjasama dengan Polda Aceh. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab APSI sebagai wadah para satpam dan kepolisian sebagai Pembina.

Ia menambahkan, selain mengadakan kegiatan ini, APSI Aceh juga berupaya untuk mendorong agar para satpam mendapatkan fasilitas yang layak bagi satpam sesuai ketentuan. Memediasi kepentingan dan berbagai hak yang harus diterima satpam terhadap para pengguna jasa.

Zuhaimi juga menghimbau kepada seluruh lembaga, kantor, maupun instansi yang menggunakan jasa pengamanan untuk dapat memperhatikan kesejahteraan bagi satpam. Agar para satpam dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan professional.

“Misalnya terkait upah, menurut data yang dimiliki APSI Aceh, hanya sebagian saja para pengguna jasa yang membayar upah dengan layak. Padahal, tugas yang diemban para satpam bukanlah sederhana. Sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan, mereka dituntut untuk professional. Begitupun terkait dengan keamanan dan kenyamanan, tanggungjawabnya tidak mudah. Sehingga, para pengguna jasa sudah seharusnya memberi kelayakan bagi mereka,” pungkasnya. [adm]

20 Oct 2020

PRESS RELEASE

RAPAT KOORDINASI & SOSIALISASI PERATURAN POLISI NO. 4 TAHUN 2020

Korbinmas Baharkam Polri dan BPP ABUJAPI mengadakan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Peraturan Polisi No. 4 Tahun 2020 di Hotel Savoy Homann – Bandung dengan tema “Kita Tingkatkan Sinergitas Dan Soliditas Korbinmas Baharkam Polri – Abujapi “. 

Rakor ini dibuka oleh Kabaharkam Polri Komjen Pol Drs. Agus Adrianto, SH, MH didamping Kakorbimas Baharkam Polri Irjen Pol Drs. Risyapudin Nursin, SIK dan Dirbinpotmas Baharkam Polri Brigjen Pol Edy Murbowo SIK MSi, Ketua Umum BPP ABUJAPI Agoes Darmawan yang dihadiri oleh Dirbinmas Polda, Ketua BPD ABUJAPI, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan E Ilyas Lubis dan para Direksi BUJP. 

Perpol No 4 tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa yang ditandatangaani  pada tgl 5 Agustus 2020 dibuat untuk menggantikan Perkap No. 24 Tahun 2007 yang telah berusia 13 tahun  dengan tujuan untuk ( 1) penyesuaian terhadap kebutuhan Industri Pengamanan saat ini, (2) Pemuliaan Profesi Satpam; (3) Peningkatan profesionalisme satpam dan (4) penguatan fungsi Satpam sebagai Mitra Polri dalam melakukan Pengamanan di lingkungan terbatas.  

Perpol ini terdiri dari 6 ( enam) BAB  dan 48 Pasal yang secara umum memuat hal : (1)  Satuan Pengamanan ( SATPAM ) dan Satuan Keamanan Lingkungan (SATKAMLING ),  (2) Bagaimana SATPAM dibentuk oleh BUJP dan Pengguna Jasa serta SATKAMLING dibentuk oleh warga masyarakat dan (3) Lampiran berupa Pakain Dinas Satpam, Tanda Kepangkatan Anggota Satpam, Lencana Tanda Kewenangan Anggota Satpam Pin Tanda Kualifikasi Satpam, Pakaian Seragam Satkamling, Format Peringatan Tertulis dan Pencabutan KTA Satpam.  
Implementasi Perpol No. 4 tahun 2020 ini masih perlu dibuat peraturan turunan operasional berkait SATPAM dan BUJP nya, sehingga melalui Rapat Koordinasi ini diharapkan didapatkan masukan untuk melengkapi dan menyempurnakan Perpol.  

ABUJAPI sebagai wadah Badan Usaha Jasa Pengamanan yang mewadahi SATPAM perlu lebih solid dan bersinergi dengan Korbinmas Baharkam Polri dalam rangka mencampai tujuan Perpol No.4 Tahun 2020.
Perpol ini merupakan kado dari Polri untuk Satpam pada HUT SATPAM yang ke-40 pada tanggal 30 Desember 2020 nanti,  dimana Satpam menperoleh kebanggaan sekaligus mendapat amanat dan tanggung jawab lebih dengan menggunakan seragam dengan warna yang mirip dengan seragam Polri. 

Tanggung jawab ini harus diemban secara baik oleh ABUJAPI sebagai penyedia Satpam yang juga sekaligus penanggung jawab pengadaan seragamnya. Standar warna Seragam Satpam sesuai Perpol sudah ditetapkan oleh Kabaharkam dengan gradasi 20 % di bawah warna seragam POLRI sehingga memiliki spek teknis bahan tertentu. 

Oleh karenanya BUJP harus mengadakan seragam yang sesuai dan tidak menyalahi aturan.  Selain itu penggunaan seragam Satpam sesuai Perpol No.4 Tahun 2020 haruslah oleh Satpam  yang dikukuhkan oleh POLRI dengan memiliki KTA, Surat Kepangkatan Satpam dan Buku Riwayat Satpam.

Dalam Rakor ini, di depan Kabaharkam juga diperagakan semua Jenis Seragam sesuai Perpol No. 4 tahun 2020 oleh para Satpam, dimana Kabaharkam sekaligus melaunching Gerai On line Satpam Hebat untuk pengadaan seragam dan atributnya ( www.satpam-hebat.id ), ikut menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara ABUJAPI dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Penyerahan santunan kematian kepada 2 orang Ahli Waris Satpam yang meninggal karena kecelakaan kerja sebesar Rp. 190.051.150,-. dan Rp 215.617.460,-. 

SEKILAS ABUJAPI
Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) didirikan pada tanggal 14 Februari 2006. Pendirian organisasi khusus ini dilandasi semangat untuk menumbuh kembangkan wirausaha khususnya jasa pengamanan, sebagai pengemban fungsi Kepolisian terbatas tentang PAM SWAKARSA sesuai pasal 3 UU No. 2 Th. 2002 tentang Kepolisian. 

ABUJAPI merupakan “MITRA POLRI” yang bertujuan menghimpun, membina, mengembangkan kemampuan Badan Usaha Jasa Pengamanan yang tangguh dan profesional dalam mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan tertib. ABUJAPI saat ini telah memiliki 26 Badan Pengurus Daerah (BPD) meliputi seluruh provinsi dengan jumlah anggota Badan Usaha Jasa Pengamanan ( BUJP )yang terdaftar 3.039 Badan Usaha dan mengelola lebih kurang 640.135  Tenaga Satuan Pengamanan (SATPAM) 

Bandung, 15 Oktober 2020

Badan Pengurus Pusat Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia
( BPP – ABUJAPI )

17 Oct 2020

Perpol Pam Swakarsa, Disukseskan dan Disosialisasikan di Bandung

KSATRIA | Bandung–Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Pol Drs. Risyapuddin Nursin, S.ik menutup Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Peraturan Polisi No. 4 Tahun 2020 Korbinmas Baharkam Polri dan BPP ABUJAPI di Bandung pada Jumat 16 Oktober 2020.

Risyapuddin menjelaskan sekilas proses lahirnya Perpol Nomor 4 Tahun 2020, bahwasanya sejak tahun 2017 Perpol ini sudah digodok namun belum terbit-terbit. “Saya mendapatkan tantangan dari Pak Kaba akhirnya kami kerja keras,” jelasnya di depan 34 Dirbinmas dan 24 BPD ABUJAPI.

Setelah mengikuti sebulan dua bulan namun tidak kunjung selesai. Akhirnya kami panggil tim bersama dari tim Kumham juga. “Masalahnya tidak ada yang sulit, hanya masalah waktu karena mereka sibuk, karena mereka setiap hari melayani 4-5 kementerian dan 2 kepolisian,” jelasnya.

Akhirnya Risyapuddin memanggil tim menentukan tempat untuk menyelesaikan Perpol ini. Ia memberikan waktu selama 7 hari selesai. Pilihan antara Bali dan Bandung. “Dipilihlah kota Bandung. Disukseskan di Bandung dan disosialisasikan pertama di Bandung, ini luar biasa,” ungkapnya.

Risyapuddin berharap dengan adanya Perpol ini perlu kita dudukkan sebagai fundamen kita dalam pelaksanaan tugas kita ke depan. “Saya berpesan baik yang di ABUJAPI, Dirbinmas, Perpol ini harus dilaksanakan,” tegasnya.

Meski dalam perjalanan setelah disahkan, Pam Swakarsa dianggap identik dengan kekerasan, namun kami tetap berjalan tidak ragu-ragu, karena konsep Pam Swakarsa di Perpol ini tidak seperti itu. Melainkan menjalanan Undang-undang Nomor 2 Pasal 3, tentang fungsi kepolisian terbatas.

“Ini harus kita dukung dan pertahankan, dan tanpa ada tenaga satpam dan BUJP ini kita tidak akan mampu mengamankan objek-objek tertentu,” jelasnya.

Risyapuddin berharap, ke depan Dirbinmas harus lebih intensif melakukan pembinaan, serta melakukan pengecekan terkait kartu tanda anggota, seragam. Terlebih lagi baju satpam mirip polisi. “Maka jangan ragu lagi untuk memantau satpam dan koordinasi terus terkait pola keamanan,” jelasnya. [adm]

17 Oct 2020

OSS Integrasikan Perijinan ke 17 Kementerian atau Lembaga

KSATRIA | Bandung–Sejak pemberian insentif pajak kepada investor berpindah ke BKPM, pengusaha yang menanamkan modalnya tak perlu lagi mendatangi kantor kementerian. Semuanya terintegrasi dalam Online Sistem Submission (OSS) atau perizinan terintegrasi secara elektronik.

Erliana Novy Siregar Kasubdit Pelayanan Bantuan Perizinan Usaha BKPM RI menyebut ada 17 perwakilan kementerian/lembaga (K/L) yang siap melayani investor untuk mempermudah pengurusan izin usaha melalui OSS.

Pengubahan kewenangan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik serta Perpres No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha serta Peraturan BKPM No. 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Sedangkan yang berhubungan dengan perusahaan jasa pengamanan sesuai dengan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga atas Pendelegasian Kewenangan dan/atau Integrasi Sistem Elektronik ke OSS BKPM.

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Kep/2536/ XII/2019 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Operasional Bidang Usaha Jasa Pengamanan Dalam Rangka Pelaksanaan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

“Integrasi OSS secara host-to-host sudah menguhubungkan ke Dukcapil, DJP, AHU Online, ATR/BPN,” ungkapnya di acara rapat koordinasi dan Sosialisasi Peraturan Polisi No. 4 Tahun 2020 Korbinmas Baharkam Polri dan ABUJAPI di Bandung, 16 Oktober 2020.

Menurut Erliana, integrasi ini akan memperlancar realisasi penanaman modal lantaran selama ini kalangan investor mengeluhkan sulitnya perizinan. Dengan adanya OSS ini investor akan mendapatkan kemudahan dalam mengurusi perijinan berusaha. “Sehingga nantinya sudah atidak ada lagi investor mengaplod semua data legalitas ke sistem kementerian,” paparnya.

“Jadi sekarang mekanisme baru semua melalui OSS, OSS itu dibentuk menyambungkan host to host. Sangat tidak mungkin OSS memproses seluruh perijinan di satu tempat, karenanya disambungkan dengan kementerian terkait,” ungkapnya. [adm]

17 Oct 2020

Inilah 10 Tahapan Permohonan SIO BUJP Melalui BOS

KSATRIA | Bandung–Dalam Rapat Koordinasi Korbinmas Baharkam Polri dan Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) di Bandung pada 16 Oktober 2020, Kombes pol. Drs Sutrisno Dewo Gono Mukti selaku Kasubdit Binkamsa Korbinmas Mabes Polri melakukan sosialisasi Binmas Online Sistem (BOS) yang akan terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS).

Adanya rencana penerbitan SIO Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yang terintegrasi dengan OSS serta BOS ini akan mempercepat proses melengkapi administrasi BUJP terkait perijinan.

BOS merupakan aplikasi yang dikelolah Korbinmas Mabes Polri dan memiliki tujuh fitur didalamnya, yaitu Aplikasi Pelaporan Binmas, Aplikasi Mobile Pelaporan Binmas, Aplikasi Mobile Publik BOS, Aplikasi Sistem Informasi BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) Online, Aplikasi Sistem Informasi Satpam Online, Aplikasi Website Binmas, dan Aplikasi Dashboard.

Berikut adalah 10 tahapan permohonan SIO melalui aplikasi Binmas Online System (BOS) yag sudah terintegrasi dengan OSS.

  1. BUJP dapat melakukan pendaftaran di dalam web bujp.polri.go.id. Kemudian setelah muncul tampilan tinggal klik tombol registrasi
  2. Kemudian anda akan diminta mengisi data. Mohon untuk mencatat email yang anda gunakan, nama user dan password, karena itu nanti yang anda gunakan untuk login setelah SIO dikeluarkan.
  3. Setelah itu anda scroll kebawah akan terlihat berkas berkas yang perlu anda upload untuk kebutuhan verifikasi dari operator Polda. Berkas yang anda Upload dalam bentuk softcopy seperti sebagai berikut: 1. Surat Permohonan. 2. Akta Pendirian. 3. Struktur Organisasi. 4. Daftar Riwayat Hidup Pimpinan. 5. KTP. 6. Nomor Pokok Wajib Pajak. 7. Domisili. 8. Surat Pernyataan Bermaterai Tidak Menggunakan Tenaga Asing. 9. Surat Pernyataan Bermaterai menggunakan Seragam Satpam. 10. Standar Operasional Prosedur. 11. Keanggotaan Asosiasi. 12. Surat Izin Operasional. 13. Foto Peralatan Keamanan. 14. Foto Sarana Prasarana. 15. Foto Kawal Angkut. 16. Foto Sarana Prasarana Satwa. 17. KSWP
  4. Setelah anda klik “SIMPAN” maka akan tampil notifikasi. Apabila anda klik “YA” maka registrasi anda akan otomatis terkirim.
  5. Rekan Operator dari Polda akan melakukan verifikasi data yang di input oleh BUJP. Kemudian apabila sudah sesuai silahkan klik “Setuju”
  6. Hasil Verifikasi akan diinfokan oleh sistem dengan mengirimkan email kepada BUJP tersebut.
  7. Polda akan menentukan jadwal audit BUJP. BUJP akan mendapat notifikasi jadwal Audit di Email.
  8. Operator Polda akan mengisi hasil penilaian audit dalam aplikasi. BUJP akan mendapat notifikasi hasil penilaian Audit di Email.
  9. Polda mengisi Surat Rekomendasi dan mengupload softcopy Surat Rekomendasi dan Bukti Bayar PNBP. BUJP akan mendapatkan notifikasi email.
  10. Operator Mabes memvalidasi permohonan SIO yang sudah ternotifikasi dalam aplikasi BOS dan otomatis masuk dalam aplikasi OSS. BUJP mendapatkan notifikasi SIO sudah selesai dan BUJP dapat mencetak SIO pada computer masing-masing.

Agar pelayanan permohonan SIO BUJP tidak terhambat sambil menunggu proses sistem integrasi dengan OSS, maka akan diterbitkan SIO BUJP dengan format lama tetapi ditandatangani oleh kepala BKPM, berikut prosesnya:

  1. Pejabat Penghubung Polri menerima dan cek kelengkapan berkas permohonan SIO BUJP yang datang ke BKPM dengan membawa soft copy dan hard copy sesuai persyaratan penerbitan SIO BUJP
  2. Tim Monitoring BKPM mencatat berkas permohonan SIO BUJP yang masuk
  3. Berkas permohonan SIO BUJP dari BKPM diantar ke Korbinmas Baharkam Polri
  4. Berkas permohonan SIO BUJP diserahkan kepada petugas verifikator Korbinmas untuk selanjutnya diproses dalam bentuk draf SIO dengan menggunakan draft Polri yang telah ada dan dicetak diblanko SIO lama
  5. Draft SIO akan diparaf Kasubditbinkamsa, Dirbinpotmas dan Kakorbinmas
  6. Draft SIO yang telah diparaf oleh pejabat berwenang dikirim ke Tim Monitoring BKPM menggunakan Surat Pengantar
  7. Selanjutnya Tim Monitoring yang akan mencetak dan memberikan penoroman sesuai kesepakatan Polri dengan BKPM
  8. SIO BUJP diterbitkan oleh BKPM sesuai format Polri namun menggunakan logo Garuda dan ditandatangani oleh Kepala BKPM
  9. Setelah SIO terbit, pemohon dapat mengambil SIO tersebut pada Tata Usaha BKPM
16 Oct 2020

Kabaharkam Polri Sarankan Satpam Tidak Bentuk Serikat Pekerja

KSATRIA | Bandung–Profesi Satuan pengamanan (Satpam) berbeda dengan pekerjaan pada umumnya. Karena satpam mengemban tugas kepolisian terbatas. Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Adrianto mengingatkan agar para satpam tidak membentuk serikat pekerja.

“Saran saya jangan dibuat serikat pekerja, karena tugasnya membantu mewujudkan Kamtibmas, melakukan unjuk rasa kan tidak cocok,” paparnya di depan 34 Binmas seluruh Indonesia dan 24 BPD ABUJAPI dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Peraturan Polisi No. 4 Tahun 2020 di Hotel Savoy Homann – Bandung, Kamis 15 Oktober 2020.

Agus memberikan saran, jika membuat perkumpulan bentuknya ikatan, seperti halnya Ikatan Dokter Indonesia. Dengan organisasi tersebut, dokter memiliki kekuatan dan persatuan yang kuat. “Mungkin tepatnya ikatan keluarga besar satuan pengamanan atau apalah,” jelasnya.

Agus berharap mereka tetap membangun sebuah organisasi yang menghimpun para petugas satpam. Hal ini memberikan ruang untuk mereka berkumpul sebagaimana diamanahkan undang-undang. “Kan enggak benar, kalau petugas keamanan malah demo nantinya. Satuan pengamanan tugasnya beda dengan profesi lainnya,” ujarnya.

Ia berharap persatuan di antara para petugas keamanan pun bisa menjadi lebih kuat melalui organisasi para pekerja keamanan tersebut. Dengan kekuatan persatuan, mereka dapat mengambil banyak manfaat. [adm]

16 Oct 2020

Ketua ABUJAPI: Menunggu 40 Tahun Seragam Satpam Berubah

KSATRIA | Bandung–Dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Peraturan Polisi No. 4 Tahun 2020 di Bandung, Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) Agoes Dermawan menjelaskan, bahwa bergantinya baju satpam mirip Polri, dan satpam diakui sebagai anak kandung Polri, ini sudah menunggu 40 tahun.

“Para satpam sabar, mereka punya komitmen, mereka tidak pernah unjuk rasa dan demo mereka menjalankan tugas selama 24 jam,” ungkapnya di hadapan 34 Binmas Polda seluruh Indonesia dan 24 BPD ABUJAPI, Kami (15/10).

Kemiripan seragam satpam dengan polisi ini harus dijaga dengan baik, jangan sampai bergeser di luar ketentuan, alasannya karena kedektan emosional dengan Polri karena merasa jadi anak kandung, kedua kebangaan sebagai profesi yang memiliki fungsi kepolisian terbatas dan ketiga pemuliaan.

ABUJAPI juga telah berperan atas kepercayaan Kabaharkan pada Maret 2020 lalu di Porong Sidoarjp memfasilitasi peragaan seragam satpam dengan berkunjung ke perusahaan tekstil agar ada keseragaman baju satpam. “ABUJAPI memfasilitasi untuk memudahkan BUJP mendapatkan seragam yang sudah terstadarisasi dengan gradasi 20 persen,” jelasnya.

“Jadi ini akan tercatat pada 5 Agutus 2020 Kapolri tanda tangan Perpol No.4 Tahun 2020 dan tanggal 6 Maret 2020 Kabaharkam tandatangan menyetujui gradasi warna seragam satpam, ini luar biasa,” tuturnya. [adm]

16 Oct 2020

Kabaharkam Buka Rakor ABUJAPI dan Sosialisasi Perpol Pam Swakarsa

KSATRIA | Bandung–Korbinmas Baharkam Polri dan BPP ABUJAPI mengadakan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Peraturan Polisi No. 4 Tahun 2020 di Hotel Savoy Homann – Bandung dengan tema “Kita Tingkatkan Sinergitas Dan Soliditas Korbinmas Baharkam Polri – Abujapi “.

Rakor ini dibuka oleh Kabaharkam Polri Komjen Pol Drs. Agus Adrianto, SH, MH didamping Kakorbimas Baharkam Polri Irjen Pol Drs. Risyapudin Nursin, SIK dan Dirbinpotmas Baharkam Polri Brigjen Pol Edy Murbowo SIK MSi, Ketua Umum BPP ABUJAPI Agoes Darmawan yang dihadiri oleh Dirbinmas Polda, Ketua BPD ABUJAPI, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan E Ilyas Lubis dan para Direksi BUJP.

Perpol No 4 tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa yang ditandatangaani pada tgl 5 Agustus 2020 dibuat untuk menggantikan Perkap No. 24 Tahun 2007 yang telah berusia 13 tahun dengan tujuan untuk ( 1) penyesuaian terhadap kebutuhan Industri Pengamanan saat ini, (2) Pemuliaan Profesi Satpam; (3) Peningkatan profesionalisme satpam dan (4) penguatan fungsi Satpam sebagai Mitra Polri dalam melakukan Pengamanan di lingkungan terbatas.

Perpol ini terdiri dari 6 ( enam) BAB dan 48 Pasal yang secara umum memuat hal : (1) Satuan Pengamanan ( SATPAM ) dan Satuan Keamanan Lingkungan (SATKAMLING ), (2) Bagaimana SATPAM dibentuk oleh BUJP dan Pengguna Jasa serta SATKAMLING dibentuk oleh warga masyarakat dan (3) Lampiran berupa Pakain Dinas Satpam, Tanda Kepangkatan Anggota Satpam, Lencana Tanda Kewenangan Anggota Satpam Pin Tanda Kualifikasi Satpam, Pakaian Seragam Satkamling, Format Peringatan Tertulis dan Pencabutan KTA Satpam.

Implementasi Perpol No. 4 tahun 2020 ini masih perlu dibuat peraturan turunan operasional berkait SATPAM dan BUJP nya, sehingga melalui Rapat Koordinasi ini diharapkan didapatkan masukan untuk melengkapi dan menyempurnakan Perpol.

ABUJAPI sebagai wadah Badan Usaha Jasa Pengamanan yang mewadahi SATPAM perlu lebih solid dan bersinergi dengan Korbinmas Baharkam Polri dalam rangka mencampai tujuan Perpol No.4 Tahun 2020.

Perpol ini merupakan kado dari Polri untuk Satpam pada HUT SATPAM yang ke-40 pada tanggal 30 Desember 2020 nanti, dimana Satpam menperoleh kebanggaan sekaligus mendapat amanat dan tanggung jawab lebih dengan menggunakan seragam dengan warna yang mirip dengan seragam Polri.

Tanggung jawab ini harus diemban secara baik oleh ABUJAPI sebagai penyedia Satpam yang juga sekaligus penanggung jawab pengadaan seragamnya. Standar warna Seragam Satpam sesuai Perpol sudah ditetapkan oleh Kabaharkam dengan gradasi 20 % di bawah warna seragam POLRI sehingga memiliki spek teknis bahan tertentu.

Oleh karenanya BUJP harus mengadakan seragam yang sesuai dan tidak menyalahi aturan. Selain itu penggunaan seragam Satpam sesuai Perpol No.4 Tahun 2020 haruslah oleh Satpam yang dikukuhkan oleh POLRI dengan memiliki KTA, Surat Kepangkatan Satpam dan Buku Riwayat Satpam.

Dalam Rakor ini, di depan Kabaharkam juga diperagakan semua Jenis Seragam sesuai Perpol No. 4 tahun 2020 oleh para Satpam, dimana Kabaharkam sekaligus melaunching Gerai On line Satpam Hebat untuk pengadaan seragam dan atributnya ( www.satpam-hebat.id ), ikut menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara ABUJAPI dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Penyerahan santunan kematian kepada 2 orang Ahli Waris Satpam yang meninggal karena kecelakaan kerja sebesar Rp. 190.051.150,-. dan Rp 215.617.460,-.

SEKILAS ABUJAPI

Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) didirikan pada tanggal 14 Februari 2006. Pendirian organisasi khusus ini dilandasi semangat untuk menumbuh kembangkan wirausaha khususnya jasa pengamanan, sebagai pengemban fungsi Kepolisian terbatas tentang PAM SWAKARSA sesuai pasal 3 UU No. 2 Th. 2002 tentang Kepolisian.

ABUJAPI merupakan “MITRA POLRI” yang bertujuan menghimpun, membina, mengembangkan kemampuan Badan Usaha Jasa Pengamanan yang tangguh dan profesional dalam mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan tertib. ABUJAPI saat ini telah memiliki 26 Badan Pengurus Daerah (BPD) meliputi seluruh provinsi dengan jumlah anggota Badan Usaha Jasa Pengamanan ( BUJP )yang terdaftar 3.039 Badan Usaha dan mengelola lebih kurang 640.135 Tenaga Satuan Pengamanan (SATPAM)

Bandung, 15 Oktober 2020

Badan Pengurus Pusat Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia ( BPP – ABUJAPI )

Translate »
error: Content is protected !!