Bravo Satria Perkasa
19 Apr 2019

Wiranto: Pemilu Berjalan Lancar, Tak Ada Gangguan Keamanan

KSATRIA| Jakarta–Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengklaim tak ada gangguan keamanan besar saat Pemilu 2019, Rabu (17/4/2019).

Wiranto menyatakan hal itu dalam rapat koordinasi (rakor) pengamanan pasca pencoblosan pemilu 2019.

“Kemarin, telah saksikan puncak dari kerja kita beberapa bulan untuk amankan pemilu. Secara umum, pencoblosan itu, kegiatan puncak pemilu di semua wilayah telah dapat berjalan dengan aman, lancar, damai,” kata Wiranto dalam pembukaan rapat pengamanan pascapencoblosan, di Kantor Menko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Wiranto menyampaikan terima kasih kepada sejumlah pihak yang menjaga keamanan pemilu. Semua potensi gangguan dapat dinetralisir dengan baik

“Tidak ada satu insiden dalam skala besar yang ganggu kelancaran pemilih. Karena itu pada kesempatan baik saya sampaikan penghargaan kepada saudara sekalian yang telah lakukan langkah yang meredam, netralisir ancaman dan gangguan yang akan akibatkan pemilu tidak aman, tidak lancar, dan tidak sukses,” ujar Wiranto.

Dalam sambutannya Wiranto mengintruksikan apapun yang terjadi di suatu wilayah pemilihan umum dapat diselesaikan di wilayah tersebut.

Menurutnya seperti kecurangan penghitungan suara dapat diselesikan melalui wilayah hukum tersebut.

“Pasca pemilu penghitungan cepat secara resmi telah diterima KPU. Hasilnya sudah kita saksikan bersama ada beberapa hasil penghitungan cepat memenangkan pasangan 01,” ucap Wiranto.

Dalam rakor tersebut turut dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Jaksa Agung H.M Prasetyo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. [roj]

14 Apr 2019

Pengamanan Pemilu di DKI Jakarta Libatkan 38 Ribu Personel

KSATRIA| Jakarta–Kapolda Metro Irjen Pol Gatot Edy Pramono mengungkapkan, sekitar 38 ribu personel TNI-Polri akan mengamankan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di DKI Jakarta dan sekitarnya.

“Jumlah pengamanan yang kita libatkan baik itu Polri dan TNI jumlahnya 38 ribu personel, yang terdiri dari 23 ribu personel Polri kemudian 15 ribu personel TNI,” kata Gatot usai menghadiri Apel Patroli skala besar TNI-Polri di JI Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Ahad (14/4).

Ia mengungkapkan, ada sebanyak 63 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Polda Metro Jaya yang akan diamankan oleh personel. Pembagian personel disesuaikan dengan tingkat keamanannya di setiap TPS.

“Kita bagi, mana yang tadi aman, rawan, semua banyak sekali. Tapi itu adalah variabel-variabel bagaimana kita menentukan mana yang aman, rawan, dan kurang rawan,” katanya.

Gatot menerangkan, TNI-Polri telah membagi TPS ke beberapa tingkat kerawanan, yakni TPS aman, TPS rawan, TPS sangat rawan, dan TPS khusus. Tingkat kerawanan itu ditetapkan setelah dilakukan pengidentifikasian terhadap variabel-variabel kerawanan.

“Sebagai contoh, kalau di daerah tersebut didominasi oleh satu pasangan calon, dan tidak ada konflik-konflik sebelumnya, ataupun potensi-potensi gangguan keamanan, kita anggap ini daerah yang aman,” katanya.

Menurutnya, dari TPS yang ada, tidak ada satupun yang masuk ke kategori TPS sangat rawan. Yang ada hanya terdiri dari TPS aman, rawan, dan TPS khusus. TPS khusus merupakan TPS yang ada di lokasi-lokasi seperti rumah sakit.

“Kita siapkan, tetapi tentunya kami dalam hal ini TNI-Polri tentu melihat dinamika perkembangan situasi yang ada di lapangan,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa TNI dan Polri siap menghadapi pihak-pihak yang berniat akan mengganggu jalannya Pemilu 2019 dengan berbagai cara.

“TNI dan Polri siaga dan siap menindak siapapun juga yang berupaya menggagalkan pelaksanaan Pemilu 2019 dengan melanggar hukum dan melawan konstitusi negara,” katanya. [roj]

22 Mar 2019

Inilah Enam Amanat Menkopolhukam di Apel Persiapan Pemilu

KSATRIA| Jakarta– TNI-Polri menggelar apel pasukan secara serentak dalam rangka pengecekan kesiapan seluruh jajaran menghadapi kampanye terbuka dan pemungutan suara pemilu 2019. Apel digelar di Taxiway Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat 22 Maret 2019.

Apel gabungan bukan hanya diikuti oleh pasukan TNI-Polri, melainkan dari sejumlah organisasi masyarakat lainnya. seperti satuan pengamanan (Satpam). Dalam apel yang diikuti ratusan ribu peserta ini juga turut dihadiri oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Ketua KPU RI Arief Budiman, Ketua Bawaslu RI Abhan Nur, Ketua DKPP Harjono dan seluruh Kepala Staf Angkatan.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, Pemilu yang digelar secara serentak ini merupakan suatu sejarah yang akan disorot oleh dunia Internasional.

“Pemilu serentak kalau ini akan menjadi warisan kebanggaan sekaligus menjadi sorotan dunia Internasional terkait apakah bangsa Indonesia mampu melaksanakan konsolidasi politik dengan demokrasi dan berintegritas dalam rangka memilih pemimpin nasionalnya,” kata Wiranto dalam sambutannya, Jakarta, Jumat (22/3).

Menurutnya, sukses atau tidaknya acara Pemilu tergantung dari seluruh pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam pesta demokrasi yang dituntut taat dan patuh pada aturan yang ada.

“Akan tetapi juga pihak penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP wajib hukumnya dan DKPP wajib hukumnya menunjukkan kinerja yang obyektif dan transparan. Tidak ketinggalan tentunya fungsi dan peran TNI-Polri yang berada di luar lingkup penyelenggara Pemilu,” ujar dia.

Apel mengusung tema, “Tingkatkan Sinergitas TNI-Polri dengan Komponen Bangsa Lainnya Guna Mewujudkan Kamdagri yang Kondusif”.

Ada enam poin yang tertuang dalam amanat Menkopolhukam. Berikut poinnya:

  1. Pahami bahwa tugas pengamanan Pemilu Serentak Tahun 2019 ini adalah kehormatan dan kebanggaan yang tidak dapat dinilai dengan apapun sekaligus menjadi amal ibadah yang akan mendapatkan balasan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa bila dilaksanakan dengan tulus ikhlas.
  2. Jalin sinergitas antara unsur Pemerintah, TNI-Polri, dan seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan keamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas.
  3. Segera kenali, cari, temukan dan atasi serta netralisir potensi kerawanan agar tidak berkembang dan menggangu penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019.
  4. Tindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku tehadap pihak – pihak yang mencoba mengganggu kelancaran Pemilu Serentak Tahun 2019.
  5. Babinsa dan Bhabinkamtibmas harus mampu ikut serta menenangkan masyarakat agar tidak resah dengan menyebarnya berita-berita hoax serta menguatnya politik identitas yang dapat menggerus disintegrasi bangsa.
  6. Inventarisir dan berkoordinasi dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda serta tokoh masyarakat untuk memberikan rasa tenang kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman. [fr]

 

Translate »
error: Content is protected !!