Bravo Satria Perkasa
09 Oct 2019

ABUJAPI Kritisi Kenaikan BPJS Kesehatan Bagi BUJP

KSATRIA| Jakarta–Salah satu agenda besar Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) adalah menjadikan ABUJAPI sebagai rumah besar bagi Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) di Indonesia sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh para anggota.

Hari ini, Rabu 9 Oktober 2019 segenap pengurus baru ABUJAPI periode 2019-2024 dilantik oleh Ketua Umum ABUJAPI Agoes Dermawan dan dikukuhkan oleh Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol. Drs. Ricky F. Wakanno di Union Space GKM Green Tower Lantai 20, Jakarta.

Ketua Umum ABUJAPI Agoes Dermawan menjelaskan bahwa ABUJAPI ke depan akan menjadi rumah besar bagi BUJP. “Kembali saya gaungkan lagi bahwa ABUJAPI menjadi rumah besar BUJP, karena kami juga melibatkan lintas asosiasi sebagi dewan pembinaannya,” ungkapnya seperti dilansir JurnalSecurity, Rabu (9/10).

Agoes berharap kepengurusan yang ini bisa benar-benar menjalankan fungsinya dengan maksimal, sehingga apa yang menjadi program ABUJAPI bisa berjalan dengan baik dan membawa manfaat bagi anggota dan para satpam.

“Kepengurusan ke depan ABUJAPI harus semakin kuat, semakin peduli dan semakin cerdas sehingga manfaatnya bisa dirasakan untuk para anggota dan para satpam umumnya,” jelasnya.

Dalam Pelantikan Pengurus ABUJAPI ini tag line yang diusung adalah ABUJAPI Rumah Besar BUJP. Kaitannya bagaimanan kontribusi usaha jasa pengamanan terhadap pembangunan nasional. Agoes menjelaskan, keberadaan ABUJAPI sangat signifikan dalam pembangunan nasional, pasalnya saat ini diperkirakan ada lebih dari 1.6 juta tenaga kerja anggota satpam di Indonesia.

“Jumlah yang besar ini tentunya mempunyai pengaruh sosial ekonomis yang besar terhadap pembangunan nasional, baik sebagai obyek maupun subyek pembangunan,” ungkapnya dalam jumpa pers usai Pelantikan Pengurus ABUJAPI di Jakarta, Rabu (9/10).

Agoes menambahkan, dengan asumsi 50 persen saja dari total tenaga kerja satpam, maka business turn over jasa pengamanan lebih kurang 43 Triliun rupiah per tahun, dengan kontribusi kepada penerimaan pajak APBN 2019 sebesar 4,3 Triliun rupiah per tahun atau sebesar 0.24 persennya.

Selain itu para BUJP yang terhimpun di ABUJAPI juga menjadi peserta aktif dalam memberikan kontribusi yang signifikan kepada Badan Penyeleggara Jaminan Sosial dan Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan). Sesuai peraturan kewajiban BUJP untuk membayarkan BPJS Ketenagakerjaan adalah sebesar 9,34 persen. Di mana BUJP 6.24 persen dan Pekerja 3 persen. Sementara untuk BPJS Kesehatan, BUJP membayarkan sebesar 5 persen, dimana BUJP 4 persen dan pekerja 1 persen.

“Dengan asumsi 50 persen dari total tenaga kerja satpam yang dipekerjakan oleh BUJP maka diperkirakan BUJP telah memberikan kontribusi sebesar 2 Triliun rupiah per tahun untuk penerimaan BPJS Kesehatan dan 4,1 Triliun rupiah per tahun kepada Penerimaan BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.

Sekjen ABUJAPI Suryawisesa Karang menambahkan terkait dengan pemerintah yang memutuskan menaikkan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen mulai 1 Januari 2020 akan berdampak pada banyaknya peserta BPJS Kesehatan menunggak bayar iuran, kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap BPJS Kesehatan, peserta BPJS Kesehatan akan beralih ke asuransi swasta dan peserta BPJS Kesehatan akan turun ke kelas yang lebih rendah.

“Saat ini ada karyawan outsourcing yang lebih memilih PPU BPJS Mandiri dan tidak ikut PPU BPJS Badan Usaha di tempat bekerjanya, dimana akibat kenaikan ini para pekerjalah yang terkena dampak langsung seperti kemampuan dayabeli, penambahan anggaran jaminan kesehatan keluarga,” ujarnya.

Sementara itu, kewajiban BUJP yang diatur UU dan PP terkait iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dirasa telah memberatkan pengusaha karena tidak adanya alternatif lain terkait jaminan atau asuransi pekerja, dimana angka total keduanya adalah sebesar 14,24 persen dari upah.

Menurut Suryawisesa, adanya kenaikan BPJS Kesehatan pada tahun 2020 nanti pasti akan membebani dan meningkatkan biaya operasional perusahaan yang hampir 80 persennya merupakan biaya tenaga kerja, belum lagi pada awal tahun 2020 terjadi kenaikan UMK yang merupakan dasar pengenaan iuran BPJS.

“Berangkat dari masalah ini, maka pengusaha outsourcing dibidang BUJP menyampaikan keberatan terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini tak tepat waktu. Karena kondisi perekonomian saat ini, perusahaan tengah memikirkan untuk bisa survive, sehingga berharap tidak dibebani lagi dengan beban-beban untuk menyelamatkan institusi BPJS Kesehatan, tetapi mengorbankan usaha atau perusahaan yang sedang berusaha untuk survive,” tegasnya.

Suryawisesa berharap, BPJS Kesehatan lebih memperbaiki internal manajemen untuk meningkatkan kepesertaan, pembinaan, pemberian insentif, updating jutaan data kepesertaan yang tumpang tindih, “Penertiban peserta pasif yang tidak membayar iuran dan pemberian sanksi tenaga kerja patuh membayar iuran agar defisit BPJS Kesehatan dapat ditekan,” tuturnya.

ABUJAPI tidak hanya sendiri dalam menyuarakan keberatan terkait kenaikan BPJS Kesehatan ini, ada tiga asosiasi lain yang ikut menyuarakan hal yang sama. Yaitu Asosiasi Perusahaan Klining Indonesia (APKLINDO), Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI) dan Asosiasi Perusahaan Pengendalian Hama Indonesia (ASPPHAMI). “Semoga keberatan kami ini bisa didengar oleh pemangku kebijakan sehingga bisa megurangi beban permasalahan yang ada di seluruh anggota asosiasi yang tergabung ini,” ungkapnya. [fr]

Sekilas ABUJAPI

Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) didirikan pada tanggal 14 Februari 2006. Pendirian organisasi khusus ini dilandasi semangat untuk menumbuh kembangkan wirausaha khususnya jasa pengamanan, sebagai pengemban fungsi Kepolisian terbatas tentang PAM SWAKARSA sesuai pasal 3 UU No. 2 Th. 2002 tentang Kepolisian.

ABUJAPI merupakan “MITRA POLRI” yang bertujuan menghimpun, membina, mengembangkan kemampuan Badan Usaha Jasa Pengamanan yang tangguh dan profesional dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan tertib.

ABUJAPI saat ini telah memiliki 26 Badan Pengurus Daerah (BPD) meliputi seluruh provinsi dengan jumlah anggta 2.609 Badan Usaha dan mengelola lebih dari 1,6 Juta PAM SWAKARSA, lebih dikenal dengan Tenaga Satuan Pengamanan (SATPAM).

03 Oct 2019

ABUJAPI Menjadi Rumah Besar BUJP di Indonesia

KSATRIA| Jakarta–Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) kembali menggelar rapat pengurus membahas acara persiapan pelantikan pengurus BPP ABUJAPI periode 2019-2024 dan persiapan Rapimnas ABUJAPI.

Dalam paparannya, Ketua Umum ABUJAPI Agoes Dermawan menjelaskan bahwa ABUJAPI ke depan akan menjadi rumah besar bagi Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP). “Kembali saya gaungka lagi bahwa ABUJAPI menjadi rumah besar BUJP, karena kami juga melibatkan lintas asosiasi sebagi dewan pembiananya,” ungkapnya di Kantor ABUJAPI Jakarta, Selasa (2/10).

Agoes berharap kepengurusan yang akan dilantik nanti bisa benar-benar menjalankan fungsinya dengan maksimal, sehingga apa yang menjadi program ABUJAPI bisa berjalan dengan baik dan membawa manfaat bagi anggota dan para satpam.

“Kepengurusan ke depan harus menjadi ABUJAPI semakin kuat, semakin peduli dan semakin cerdas sehingga manfaatnya bisa dirasakan untuk para anggota dan para satpam umumnya,’ jelasnya seperti dilansir JurnalSecurity.com.

ABUJAPI harus kuat, tambah Agoes, yaitu dengan menjalin kemitraan dengan kepolisian dan berbagai lembaga dan instansi pemerintahan lainnya.  Misalnya dengan kementerian tenaga kerja, Kadin, Apindo, BNPT, BNPB, BPJS dan lain sebagainya.

“Kita akan dalami kerjasama dengan kementerian tenaga kerja, karena bisnis BUJP ini sarat dengan urusan ketengakerjaan, sementara selama ini kita kurang membangun komunikasi dengan instansi ini,” ujarnya.

Kedua, ABUJAPI harus peduli dan mandiri. ABUJAPI akan menjalin kerjasama dengan para BUJP yang memiliki pusdiklat untuk membuka Tempat Uji Kompetensi (TUK), sehingga tempat-tempat diklat ini bisa terus melahirkan satpam-satpam yang handal.

Begitu juga dengan pembentukan asesor untuk menguji kompetensi para satpam. Saat ini jumlah asesor masih sangat terbatas, sementara satpam yang jumlahnya ratusan ribu membutuhkan asesor-asesor itu. “Kami akan dorong para pengurus yang memiliki kompetensi ini untuk bisa menjadi asesor yang saat ini jumlah masih puluhan orang,” tegasnya.

Ketiga, ABUJAPI harus cerdas. ABUJAPI telah menyiapkan para ahli di bidang kesatpaman untuk menyelenggarakan kursus-kursus, yang tujuannya adalah agar para pengusaha BUJP terbuka wawasan dalam menjalankan bisnisnya. Pasalnya, selama ini banyak BUJP terdaftar tapi kemudian tidak terurus dengan meninggalkan kewajiban yang belum ditunaikan.

Ketika Agoes kunjungan ke beberapa daerah, banyak laporan masih banyak pengelola BUJP yang belum memahami dengan benar bisnis ini. Ke depan, harus ada asistensi kepada para anggota ini sehingga mereka semakin memahami bisnis pengamanan ini.

“Kami sedang menjajaki kerjasama dengan PTIK untuk membuka program S1 di bidnag manajemen sekuriti, kalau S2 sudah ada. Sekuriti ke depan harus dikelola oleh orang-orang yang mengerti dunia pengamanan,” tegasnya.  [roj]

21 Aug 2019

ABUJAPI Gagas Sinergi Asosiasi Security di Indonesia    

KSATRIA| Jakarta–Tema besar dalam Munas ke-3 Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan (ABUJAPI) di Semarang beberapa waktu lalu adalah memperkuat hubungan kelembagaan dalam upaya pengembangan Industrial Security di Indonesia.

Untuk mewujudkan penguatan kelembagaan ini, ABUJAPI mengundang asosiasi-asosiasi security dalam Rapat & Silaturahim Kepengurusan BPP ABUJAPI masa bakti 2019-2024 di Kantor BPP ABUJAPI, Rabu (21/8/2019).

Nampak hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Umum Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) Azis Said, Asosiasi Sekuriti Industri Migas (ASIM) Dino Bimadwinanda Hindarto, Asia Pacific Security Association ( APSA) Abraham Soedira, Asosiasi Perusahaan Jasa Pengolahan Uang Tunai Indonesia (APJATIN) Inne Yuanizza, dan Asosiasi Teknologi dan Industri Sekuriti Indonesia (ATISI) Sanny Suharly.

Menurut Ketua Umum ABUJAPI Agoes Dermawan sudah saatnya asosiasi-asosiasi security bisa duduk bersama untuk bersinergi. “Industrial security tidak bisa jalan sendiri-sendiri, tetapi salaing bersinergi,” ungkap Agoes Dermawan membuka rapat dan silaturahim di Jakarta seperti dilansir Jurnalsecurity.com.

Agoes memberikan contoh, misalnya APSI memiliki program nasional bisa bersinergi dengan asosiasi lain untuk saling menguatkan, baik itu yang ada di pusat maupun di daerah. “BPD ABUJAPI di daerah siap bekerjasama untuk program kegiatan,” ujarnya.

Ada tiga di ABUJAPI yang akan dikembangkan dalam waktu dekat. Pertama, kekuatan kelembagaan. “Kami akan memperkuat dengan stakeholder terkait seperti dengan Polri, Kadin atau Apindao. Jadi kami akan memperkuat hubungan ini,” tegasnya.

Kedua, kerjasama dengan hubungan ketenaga kerjaan di Kemenaker, misalnya mempertegas  persoalan bisnis outsourcing yang selama ini belum banyak mengerti bagaimana hubungan kerja ini. Selain itu, ABUJAPI telah menjadi anggota luar biasa Kadin, di mana Kadin akan memfasilitasi yang berhubungan dengan pengembangan ABUJAPI ke depan.

Ketiga, menjalin kerjasama dengan BPJS tenaga kerja. Kerjasama ini kita jalankan program dengan melibatkan BPD dan BUJP.

Agoes juga menambahkan bahwa ABUJAPI bisa menjadi rumah besar bagi asosiasi-asosiasi security di Indonesia. Bahkan ABUJAPI juga akan membuat program pendidikan bernama ABUJAPI Learning Center.

“Learning center ini penting untuk memberikan pencerahan kepada BUJP-BUJP yang masih belum maksimal mengelola BUJP, karena banyak di daerah yang tidak memahami mengelola BUJP, mereka harus diberdayakan, sehingga anggota ABUJAPI mendapatkan manfaat daro program ini,” jelasnya.

Program lainnya adalah pemuliaan profesi satpam, salah satunya dengan memberikan jalan untuk para satpam yang belum mengikuti pelatihan gada pratama dengan cara dibiayai oleh bantuan vokasi dari BPJS tenaga kerja.

“Kalau satpam ikut gada pratama biaya sendiri cukup memberatkan. Kami sudah memberikan peluang BPJS untuk memberikan vokasi sampai akhir tahun sebanyak 20.000 personil, karenanya gada pratama nantinya bisa dicover oleh BPJS,” tegasnya.

Bukan hanya dari vokasi BPJS, tapi juga ada peluang lain dari Kementerian Tenaga Kerja, di mana ada bantuan vokasi sebesar 14 juta per orang. Dana bantuan ini nantinya bisa digunakan untuk pendidikan anggota satpm yang belum ikut gada pratama.

ABUJAPI ke depan juga akan menjajaki dengan dunia pendidikan. Salah satunya dengan Akademi Ilmu Kepolisian untuk membuat prodi kajian manajemen security. “Program ini tidak bisa berjalan sendiri tapi harus sinergi semua asosiasi kesatpaman.  Kita bisa saling menguatkan untuk pemuliaan satpam ke depan,” tuturnya. [roj]

 

 

19 Jul 2019

Agoes Dermawan Terpilih sebagai Ketua Umum ABUJAPI

KSATRIA| Semarang–Musyawarah Nasional Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) yang berlangsung selama dua hari, 17-18 Juli 2019 di Semarang menetapkan Agoes Dermawan sebagai Ketua Umum ABUJAPI periode 2019-2024 menggantikan ketua sebelumnya, Budi Rianto.

Keputusan ini diambil setelah pemilihan yang dilakukan secara demokratis menghasilkan suara terbanyak yakni 12 suara atas nama Agoes Dermawan, sedangkan 10 suara atas nama Budi Rianto dan Joko Utomo tidak ada suara.

Dalam kata sambutannya, Agoes mengajak kepada seluruh pengurus baik yang ada di BPP dan BPD untuk lebih menguatkan sinergi guna membangun BUJP yang terus berkembang.

“ABUJAPI harus kuat dan bermartabat, itulah moto saya. Kalau kita kuat dan bermartabat maka satpam akan sejahtera,” ungkapnya, Kamis (18/7) malam.

Dalam tiga puluh hari pertama, Agoes akan membentuk kepengurusan yang melibatkan BPD sehingga menjadi kekuatan yang bisa menjalankan roda kepengurusan. “Jika dalam pengurusan saya ada kesalahan, dengan senang hati langsung diingatkan. Berilah kekuatan dari kebersamaan ini, lupakan kubu-kubu kemarin. Sekarang kita BUJP yang satu bersinergi,” ujarnya.

Agoes menambahkan hubungan emosional BPP dan BPD harus lebih ditingkatkan sehingga melahirkan kekuatan atas sinergi tersebut. “Disinilah kita berkembang disinilah BUJP menyejahterakan satpam,” tuturnya. [roj]

27 Jun 2019

Abujapi Jabar Gelar Musda dan Tetapkan Agus Vikram sebagai Ketua

KSATRIA| Bandung–Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) Jawa Barat menggelar Musayawarah Daerah ke-2 di Bandung, Kamis (27/6/2019). Salah satu agendanya adalah pemilihan ketua umum Abujapi Jabar.

Menurut Sekjen BPP Abujapi Agoes Dermawan, proses pemilihan ketua umum BPD Abujapi Jabar ini berjalan secara demokratis. “Musda BPD Abujapi Jabar ini diikuti oleh 100 badan usaha jasa pengamanan (BUJP) pemilik suara,” kata Agoes seperti dilansir JurnalSecurity, (27/6).

Dalam Musda Abujapi ke-2 ini, kandidat yang menjadi calon ketua adalah Agus Vikram dan Dedi. Agus berhasil mengumpulkan suara sebanyak 82 suara, sedangkan Dedi mendapatkan 4 suara, sementara yang abstain sebanyak 5 peserta.

Menurut Agus, pemilihan ketua berjalan sangat lancer dan menetapkan Agus Vikram sebagai Ketua Umum Abujapi Jabar masa periode 2019-2024. “Pemilihan berjalan secara demokratis yang sebelumnya mendengarkan visi misi dan gagasan para calon,” ujarnya.

Acara Musda ke-2 yang digelar di Hotel Karang Setra Bandung ini dihadiri oleh Dirbinmas Polda Jabar Kombes Bagja, Ketua Umum BPP Abujapi Budi Rianto, Kasat Pol PP Provinsi Jabar, Ketua Kadin Jabar dan para pengurus Abujapi dan asosiasi lain.

Sebagai kepedulian terhadap acara Musda ke-2 Abujapi Jabar ini, PT. Bravo Satria Perkasa (BSP) memberikan ucapan selamat atas terselenggaranya Musda di Bandung ini. Karangan bunga tertanda Direktur Utama PT. Bravo Satria Perkasa Joko PN Utomo menghiasi di sekitar acara pelaksanaan Musda. [roj]

13 Dec 2018

Presiden Jokowi: Kehadiran Satpam sangat Diperlukan

KSATRIA| Jakarta– Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa profesi satpam sebagai mitra Kepolisian sangat dibutuhkan untuk memberikan rasa aman di tengah masyarakat. Demikian disampaikan Jokowi saat membuka Konferensi Industri Jasa Pengamanan Nasional (Kipnas) 2018 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

“Kehadiran satuan pengamanan sangat diperlukan karena memang polisi tidak bisa berada di semua tempat dalam setiap waktu sekaligus. Polisi sangat butuh kemitraan dan sangat terbantu dengan jasa pengamanan,” ujarnya.

Rasa aman memang dibutuhkan oleh masyarakat dan negara Indonesia. Kepala Negara menjelaskan, rasa aman termasuk salah satu hal yang dibutuhkan untuk menumbuhkan investasi di Indonesia. Para investor akan berani menanamkan modalnya apabila rasa aman itu ada.

“Kalau investasi datang, orang membuka pabrik, industri, kantor dan lainnya. Artinya terbuka lapangan pekerjaan. Keamanan itu sangat diperlukan bagi sebuah negara,” tuturnya.

Namun, Presiden menekankan bahwa peran tenaga satpam tak terbatas hanya pada sisi pengamanan. Jokowi berpandangan bahwa seorang satpam juga bertindak sebagai wajah perusahaan maupun institusi.

Tenaga satpam juga berperan penting untuk memberikan kesan pertama bagi reputasi sebuah perusahaan. [ro]

13 Dec 2018

Presiden Jokowi Buka Kipnas 2018 di Istana Negara

KSATRIA| Jakarta–Konferensi Industri Jasa Pengamanan Nasional (Kipnas) 2018 dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (12/12/2018).

Dalam sambutannya Jokowi mengatakan bahwa iklim yang kondusif suatu negara akan berpengaruh terhadap iklim investasinya. “Investasi akan datang jika kondisinya aman,” jelasnya di hadapan anggota Abujapi.

Lebih lanjut, Jokowi menambahkan bahwa investor akan buka pabrik, mereka akan berani menanamkan modal jika faktor keamanannya terjamin. Efeknya adalah terbukanya lapangan pekerjaan.

Jokowi menjelaskan, ke depan industri jasa pengamanan akan semakin dibutuhkan, dikarenakan ancaman keamanan terus berkembang dan potensi penipuan melalui tindak kejahatan akan semakin canggih.

Untuk itu, tambah Jokowi, cetak biru yang sedang disusun oleh Abujapi harus memberikan rasa pengabdian untuk peningkatan skill para satpam sehingga tidak kalah canggih dengan pelaku kejahatan. Dalam sambutan penutupnya, Jokowi berharap agar kita terus menjaga kemanan ketertiban dan menjaga situasi Indonesia tetap kondusif, karena suasana aman ekonomi akan berkembang, maka peluang usaha akan bertambah banyak dan ini akan memberi manfaat untuk kita semua, yaitu rakyat. [Roj]

13 Dec 2018

Industri Jasa Pengamanan Pekerjakan 2 Juta Satpam

KSATRIA| Bandung–Industri jasa pengamanan merupakan bisnis yang menyerap banyak tenaga kerja. Setidaknya ada 2 juta satpam yang bekerja, mereka berasal dari 2.500 badan usaha jasa pengamanan (BUJP) di seluruh Indonesia.

Dalam konferensi pers Ketua Panitia Konferensi Industri Jasa Pengamanan Nasional (Kipnas) 2018, Komarudin Khalid, SE menjelaskan industri jasa pengamanan ini potensial secara ekonomi dan sosial.

“Secara ekonomis, industri ini perputaran uangnya mencapai 60 triliun per tahun. Secara sosial melibatkan jutaan satpam di seluruh Indonesia,” ungkapnya saat jumpa pers, Selasa (11/12).

Profesi satpam menurut Komarudin juga unik karena ini profesi penyelamat terhadap kasus kehilangan pekerjaan. Maka banyak masyarakat yang menjadikan profesi satpam sebagai pilihan penggantinya.

Gelaran Kipnas yang pertama dan terbesar ini mencoba mencari berbagai solusi untuk kemajuan satpam, BUJP di Indonesia. “Kami hadir memikirkan upaya kedepannya ada cetak biru industri satpam,” ujarnya.

Selain untuk perbaikan satpam, Kipnas ini ditujukan untuk BUJP agar tetap bisa eksis dalam mengelola industri dengan manajemen industrial revolusioner 4.0. Sehingga BUJP bisa menyesuaikan dengan tuntutan jaman.

Kipnas perdana ini diikuti lebih dari 500 pimpinan BUJP, manager security, polisi dan masyarakat. Rencananya pembukaan Kipnas 2018 akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (12/12). [Roj]

17 Aug 2018

Ketua I Abujapi, Joko: Saya Bangga Kekompakan Pengurus di Rakernas Ini

KSATRIA| Bandung—Setelah menggelar Rapar Kerja Nasional Badan Pengurus Pusat Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (BPP-Abujapi) bertema ‘Mensukseskan Kipnas 2018’, pada hari ketiga para peserta melaukan city tour seputar Bandung.

Menurut Ketua I yang membidangi Organisasi dan Keanggotan Abujapi Joko PN Utomo, pihaknya bersyukur keikutsertaan para pengurus organisasi dari berbagai wilayah di Indonesia berhasil menyukseskan beberapa agenda besar Abujapi ke depan. “Sebagai koordinator bidang organisasi, saya bangga dengan para pengurus yang telah berkontribusi dalam acara Rakernas ini,” ujarnya seperti dilansir JurnalSecurity, Rabu (15/8).

Joko yang memiliki panggilan akrabnya ini berharap dari apa yang telah disepakati dalam Rakernas bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terutama kegiatan besar yang akan Abujapi laksanakan terkait dengan Konferensi Industri Jasa Pengamanan Nasional (KIPNAS) 2018.

“Saya sangat berharap kepada teman-teman Ketua BPD yang sekaligus bagian dari Panitia dapat memberi kontribusi yang besar dalam mengajak para BUJP anggota di daerah untuk ikut dalam acara KIPNAS pada 13-15 November mendatang,” jelasnya.

Penyelenggaraan KIPNAS 2018 ini sebagai komitmen Abujapi untuk memberikan yang terbaik di bisnis jasa pengamanan. “Dari hasil KIPNAS nanti bisa menjadi rujukan untuk melangkah yang lebih baik lagi industrial security di Indonesia,” tutur Direktur Utama PT. Bravo Satria Perkasa ini. [fro]

17 Aug 2018

ABUJAPI akan Menggelar Konferensi Industri Jasa Pengamanan Nasional

KSATRIA| Jakarta–Salah satu agenda besar Badan Pengurus Pusat Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (BPP-Abujapi) setelah Rakernas di Bandung adalah menyelenggarakan event nasional di bidang pengamanan, yaitu Konferensi Industri Jasa Pengamanan Nasional (KIPNAS) 2018.

Ketua Umum BPP-Abujapi Budi Rianto dalam paparannya di depan anggota badan usaha jasa pengamanan (BUJP) menjelaskan bahwa konferensi ini adalah konferensi pertama dan terbesar di Indonesia. “Rencananya konferensi akan diikuti oleh 2.500 pelaku usaha dan pemangku kepentingan di bidang industri jasa pengamanan,” ungkapnya, Rabu (8/8).

KIPNAS 2018 yang mengambil tema “Cetak biru industri jasa pengamanan nasional menuju pemuliaan profesi satpam” ini akan diselenggarakan di Gedung Merdeka Bandung pada tanggal 13-15 November 2018.

“Gedung Merdeka merupakan merupakan tempat dilangsungkannya konferensi Asia Afrika pertama pada tahun 1955, dengan harapan akan menjadi tonggak sejarah bagi perkembangan industri jasa pengamanan nasional di masa akan datang,” ungkapnya.

Penyelenggaraan KIPNAS 2018 ini diselenggarakan Abujapi sebagai asosiasi mitra Polri dalam mengemban fungsi kepolisian terbatas sesuai amanat Pasal 3 UU No.2 Th. 2002 tentang Kepolisian.

Budi menjelaskan, selain Konferensi BUJP juga akan digelar pameran alat-alat sekuriti, dan berbagai seminar nasional dengan narasumber yang berkompeten terdiri dari Kepolisian, Kementerian Tenaga Kerja, Komisi III DPR, Kompolnas, Akademisi, Pengguna jasa, asosiasi sekuriti dan pelaku industri jasa pengamanan. [roj]

Translate »
error: Content is protected !!