Bravo Satria Perkasa
02 Jul 2020
Pidato Presiden di HUT Bhayangkara ke 74

Pesan Jokowi ke Polri di HUT Bhayangkara ke-74

KSATRIA | Jakarta–Presiden Joko Widodo meminta Polri terus melakukan langkah persuasif tetapi tegas dalam penegakan hukum, khususnya yang terkait penanganan pandemi Covid-19. Pesan itu disampaikan Jokowi dalam peringatan ke-74 Hari Bhayangkara tahun 2020 di Istana Negara, Rabu (1/7/2020) pagi.

“Lakukan dengan persuasif dan humanis tapi tetap waspada, cepat tanggap dan tegas dalam setiap penindakan pelanggaran hukum,” kata Jokowi.

Kepala Negara menegaskan, pada masa pandemi Covid-19 ini peran Polri sangat dibutuhkan, baik untuk mengatasi masalah kesehatan maupun ekonomi. Oleh karena itu, jajaran Polri dari seluruh tingkatan harus terlibat membantu mengatasi dampak pandemi ini.

“Mulai dari jajaran mabes, polda, polres, polsek, sampai Babinsa harus mengajak masyarakat disiplin melaksanakan protokol kesehatan,” kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi mengingatkan jajaran Polri juga harus aktif dalam mengawal penyaluran bantuan sosial serta turut menjaga keamanan ketertiban. “Agar situasi tetap kondusif aman dan damai,” kata Jokowi.

Peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-74 Bhayangkara pada tahun ini diselenggarakan berbeda seiring adanya pandemi Covid-19. .

Upacara bertempat di Istana Negara, Jakarta, serta live streaming dari Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Pada peringatan  HUT Bhayangkara tahun ini, Polri mengusung tema “Kamtibmas Kondusif Masyarakat Semakin Produktif”. [admin]

Sumber gambar : https://img.beritasatu.com/cache/investor/798×449-2/1593569775.png

26 Jun 2020
Foto_ABUJAPI_JATENG_5

ABUJAPI Jateng Soroti Harga Diklat hingga BUJP Ilegal

KSATRIA | Semarang–Badan Pengurus Daerah Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia ( BPD-ABUJAPI) Jawa Tengah menyelenggarakan rapat pengurus membahas mulai dari persaingan harga diklat hingga BUJP ilegal di Hotel Grasia Semarang, Rabu 24 Juni 2020.

Menurut Ketua BPD-ABUJAPI Jateng Agus Wijanarko, ST pertemuan pengurus ini merupakan kegiatan berkala guna membahas berbagai persoalan kesatpaman di wilayah Jateng. “Dalam rapat ini merumuskan beberap hal terkait persoalan diklat, manajemen fee dan BUJP ilegal,” ungkapnya kepada Jurnal Security, Kamis (25/6).

Agus menambahkan, dalam pertemuan ini ada tiga pokok pembahasan yang menjadi sorotan BPD-ABUAJPI Jateng, yaitu terkait persaingan harga diklat Gada Pratama dan Madya, persaingan manajemen fee penyedia tenaga dan banyaknya BUJP ilegal yang beroperasi dan tidak memperhatikan hak-hak satpam.

Dari hasil rapat pengurus, dihasilkan beberapa rekomendasi untuk dilaksanakan anggota ABUJAPI Jateng. Pertama, membuat standarisasi minimal harga jual diklat Gada Pratama dan Madya. Kedua, membuat standarisari minimal manajemen fee untuk lelang jasa keamanan.

Ketiga, membuat teguran kepada BUJP ilegal dan user penggunanya dengan tembusan ke Polda Jateng dan Disnaker Propinsi Jateng. Keempat, membuat konsensus bersama BUJP se Jateng untuk membuat tata aturan di atas.

“Kelima, membuat punishment kepada BUJP yang tidak komit dan melanggar kesepakatan di atas, tidak memberikan rekomendasi ABUJAPI dan merekomendasikan juga ke Polda, Disnaker dan para user,” ungkapnya.

Agus juga menambahkan, bahwa rumusan yang telah disepekati dalam rapat pengurus ini akan dibawa ke Rakerda ABUJAPI Jateng yang rencananya akan dilaksanakan pada 22 Juli 2020 mendatang. [admin]

24 Jun 2020

BSP Jawa II Bagikan Faceshield dan Majalah untuk Satpam

KSATRIA | Semarang–Memasuki era new normal, kewaspadaan akan virus terus dilakukan, salah satunya giat yang dilakukan oleh Tim PT. Bravo Satria Perkasa (BSP) area Jawa II, yaitu membagikan faceshield untuk anggota satpam BSP yang berada di wilayah area project Jawa II.

Menurut Head of Area BSP Jawa II Heru Wibowo, pembagian faceshield untuk para anggota ini merupakan bentuk perhatian BSP kepada para anggotanya, selain itu sebagai bentuk mengoptimalkan pelayanan kepada pengguna jasa BSP.

“Ya tentunya dengan dibagikannya faceshield ini menandakan bahwa BSP amat sangat memperhatikan keselamatan anggota dan mengoptimalkan pelayanan kami kepada pengguna jasa BSP, dan juga harapan kami semua, semoga pandemi ini segera berakhir,” ungkap lelaki yang juga Ketua Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) Jawa Tengah ini.

Pembagian Majalah BSP
Selain pembagian faceshield, anggota satpam BSP juga dibagikan Majalah Ksatria untuk menambah wawasan dan untuk mengetahui perkembangan kegiatan yang ada di internal BSP. Majalah dalam bentuk e-magazine ini juga bisa diunduh di website resmi https://www.bspguard.co.id/download/majalah/. [admin]

19 Jun 2020

APSI Bersama Mobduknaker Aceh Diskusikan Soal Jasa Satpam

KSATRIA | Aceh-Pemerintah Provinsi Aceh dalam hal ini Dinas Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja (Mobduknaker) duduk bersama dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) mendiskusikan persoalan jasa Satuan Pengamanan (Satpam) di kantor UPTD tenaga kerja di kawasan Pocut Baren kota Banda Aceh, Rabu (17/6/2020) .

Ketua DPD APSI Zuhaimi Agam menjelaskan tentang apa tugas hak kewajiban APSI, Setiap anggota satpam wajib hukumnya ikut pendidikan gada pratama dan mengantongi kartu tanda anggota (KTA) yang dikeluarkan oleh kepolisian Repoblik Indonesi, “Kalau ini tidak dimiliki disebut Satpam gadungan, dan bisa dipidana sesuai regulasi hukum yang berlaku,” ungkapnya dilansir majalahceo.com.

Lebih lanjut Zuhaimi menjelaskan, sesuai Perkap Kapolri diantaranya berbunyi menugaskan kepada pengguna jasa satpam baik instansi pemerintah maupun swasta wajib dikelola oleh Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yang izinnya dikeluarkan oleh Kapolri.

Menurut Zuhaimi yang juga pengusaha perabot dan mobiler sekolah mengatakan, nasib BUJP lokal tidak mendapatkan pekerjaan karena BUMN dan perbankan selalu diberikan pekerjaan kepada BUJP luar Aceh atau pusat, alasan tender di Jakarta mareka terima saja yang ditunjuk oleh kantor pusat ini terjadi bertahun tahun di Aceh.

Dalam kesempatan itu Kepala Dinas Mobduknaker Aceh mengatakan , perlu kita upayakan segera semacam peraturan Gubernur (Pergup) atau Qanun untuk melindungi BUJP lokal apalagi status Propinsi Aceh ada Lexs Spesialis atau di Provinsi Aceh juga ada otonomi khusus, “Kami dari pihak instansi terkait sudah siap memfasilitasi dengan Plt Gubernur untuk dapat mengeluarkan sejenis Pergub,” demikian tutur Kadis Mobduknaker Aceh.

Kadis berterima kasih kepada DPD APSI Aceh dengan pertemuan ini yang difasilitasi oleh Sofyan Subdi hubungan Idustrial, baru tahu bahwa Satpan ada peraturan dan tata cara yang diatur oleh Polisi Republik Indonesi (Polri). Kadis juga mengharapkan pertemuan seperti ini kita lakukan yang sifatnya berkala untuk kita lindungi BUJP yang ada di Aceh. [Admin]
Kredit poto majalahceo.com

18 Jun 2020

Polri Catat Ada Tren Kenaikan Kriminalitas Menuju New Normal

KSATRIA | Jakarta–Awal periode adaptasi new normal pada Juni 2020, Polri mencatat kenaikan angka kriminalitas sebesar 38,45 persen.

Rinciannya, sebanyak 4.244 kasus pada minggu ke-23, dan pada minggu ke-24 sebanyak 5.876 kasus. “Atau mengalami kenaikan sebanyak 1.632 kasus,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono kepada wartawan, Selasa (16/6/2020).

Pada periode ini, Polri mencatat ada lima kasus besar yang termasuk dalam jenis kejahatan konvensional. Pertama, pencurian dengan pemberatan meningkat sebanyak 282 kasus atau 68,61 persen.

Kedua, kasus penggelapan naik sebanyak 421 kasus atau 42,71 persen. Ketiga, kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) roda dua naik sebesar 98,25 persen atau sebanyak 226 kasus.

Keempat, kasus narkotik naik 94 kasus atau sebesar 14,48 persen. Kelima, kasus perjudian meningkat sebanyak 104 kasus atau sebesar 100 persen.

Awi menjelaskan kenaikan angka kriminalitas itu diduga karena masa transisi menuju tatanan kehidupan baru (new normal) saat pandemi Virus Corona.

“Pada masa transisi menuju new normal, aktivitas masyarakat menjadi meningkat, seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat, para pelaku kejahatan juga memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan aksinya,” tuturnya.

Meski angka kriminalitas meningkat, Awi menyebut secara umum kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) masih dalam keadaan aman dan kondusif. [admin]

18 Jun 2020

Sistem Keamanan Gedung di Era New Normal

KSATRIA | Jakarta–Penerapan sistem keamanan akan mengalami pola baru di era new normal. Terutama sistem keamanan gedung, seperti perumahan, apartemen, perkantoran, pusat perbelanjaan dan tempat-tempat umum lainnya.

Merebaknya wabah Corona atau Covid-19 , menuntut setiap orang menerapkan standar lebih tinggi pada kesehatannya, agar terhindar dari penyakit menular tersebut. Demikian halnya pengelola bangunan, harus mulai menerapkan sistem keamanan gedung dengan cara baru. Peralatan dan teknologi baru harus bisa diaplikasikan segera, di era new normal.

Dalam sebuah E-Talkshow bertema “The New Normal for Building Security”, Sylvia Lionggosari, Business Unit Director PT Datascrip mengatakan, perkembangan teknologi keamanan mempermudah penerapan standar keamanan baru terkait dengan adanya wabah Covid-19.
“Contohnya seperti pemeriksaan suhu di lobi gedung dapat dilakukan dengan mudah dan cepat dengan teknologi thermal detection,” ujarnya, Selasa (16/6/2020).

Sylvia menambahkan pengunjung juga tetap bisa merasa aman dan nyaman dengan adanya penerapan teknologi touchless. “Mereka tidak perlu menyentuh langsung saat akan membuka pintu atau melakukan pembayaran,” jelasnya.

Sylvia berharap, melalui kegiatan E-talkshow tersebut, para pengelola gedung menjadi tahu bagaimana menerapkan standar keamanan baru untuk mencegah penularan Covid-19. Termasuk juga dengan para pengguna gedung untuk memahami perubahan-perubahan yang terjadi serta mengetahui standar keamanan kesehatan yang dibutuhkan.
“Bagi pemilik gedung penerapan sistem keamanan yang baru ini menjadi sebuah peluang untuk meningkatkan layanan sehingga lebih kompetitif,” sebutnya.

Menurut Ivan Sie, ICT & IoT Specialist Consultant, sistem keamanan gedung yang baru dengan penerapan protokol kesehatan dimulai dari pintu masuk. Seperti mewajibkan penggunaan masker, deteksi suhu dengan termometer infra merah atau thermal CCTV camera, hingga penyediaan hand sanitizer. Begitu juga pengaturan physical distancing, jadwal kebersihan dan disinfeksi secara berkala.

“Pencegahan penyebaran Covid-19 ini salah satunya yaitu mencegah adanya sentuhan atau touchless. Saat ini, teknologi tanpa sentuhan dapat diterapkan mulai dari lingkungan tempat tinggal, gedung perkantoran hingga tempat umum seperti pusat perbelanjaan/mal,” sambung Ivan Sie.

Menurut Chandra Wirapati, Security & Risk Specialist Consultant , setiap orang dituntut untuk beradaptasi dengan cara kerja yang baru, dengan tata cara dan tata krama yang baru dan segala kenormalan yang baru.

Perencanaan keamanan tidak boleh mengabaikan bahwa dalam proses adaptasi ini bisa saja muncul ancaman-ancaman dan kerentanan-kerentanan baru yang bisa menimbulkan resiko-resiko yang belum ada sebelumnya.

“Kebutuhan akan ruang yang lebih besar karena protokol physical distancing jelas menjadi tantangan baru dalam perencanaan keamanan karena harus mempertimbangkan penambahan ruang atau pengurangan kepadatan,” ujarnya.[Adm]

12 Jun 2020

Sekilas Sejarah Lahirnya Satpam di Indonesia

KSATRIA | Jakarta–Lahirnya satuan pengamanan (satpam) tak lepas dari sosok pendiri almarhum Prof Dr Awaloedin Djamin MPA, yang saat itu menjabat sebagai Kapolri tahun periode 1978–1982. Gagasan itu muncul ketika ia merasa ada keterbatasan jumlah polisi dalam menjaga keamanan.

“Awaloedin Djamin berpikiran bahwa polisi yang jumlahnya terbatas tidak mungkin menjaga daerah pertokoan dan perkantoran. Maka ia mengusulkan adanya Satpam (satuan pengamanan) yang dibiayai oleh kantor tertentu namun latihan dasarnya diberikan oleh pihak kepolisian,” tulis sejarawan Asvi Warman Adam dalam Menguak Misteri Sejarah dikutip historia.id.

Dalam memoarnya, Pengalaman Seorang Perwira Polri, Awaloedin Djamin menjelaskan, untuk menggalang partisipasi masyarakat, Polri dengan dukungan Kopkamtib (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) mencanangkan sistem Kamtibmas Swakarsa termasuk keamanan lingkungan (Siskamling).

“Pola ini saya susun dengan jelas, untuk daerah pedesaan dan daerah perkotaan, untuk kawasan permukiman dan lingkungan usaha serta perkantoran,” kata Awaloedin dalam tulisannya.

Setelah penelitian dan studi perbandingan, Awaloedin mengeluarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: SKEP/126/XII/1980 tanggal 30 Desember 1980 tentang Pola Pembinaan Satpam. Akhirnya pada 30 Desember dijadikan sebagai Hari Ulang Tahun Satpam hingga saat ini.

“Saya bentuk Satpam (satuan pengamanan), terjemahan dari security guards,” kata Awaloedin. “[Namun] Lahirnya Satpam ini tidak begitu mulus. Sebelumnya, sudah ada beberapa perusahaan swasta yang bergerak di bidang pengamanan, yang umumnya dipimpin oleh purnawirawan Pati [perwira tinggi] ABRI.”

Awaloedin menetapkan Satpam merupakan tanggung jawab perusahaan atau instansi yang bersangkutan, serta didaftar, dilatih, dan dibina oleh Polri. Bagi Awaloedin, pembentukan Satpam juga untuk menghindari pengalaman yang terjadi di negara lain.

“Di Jepang misalnya, terdapat Yakuza yang memaksakan perlindungan bagi pengusaha-pengusaha. Demikian pula permulaan mafia di Amerika Serikat,” kata Awaloedin.

Pada tahap persiapan, dalam suatu acara di Mabak (Markas Besar Angkatan Kepolisian), Kepala Perbekalan Umum Brigjen Polisi Drs. Basiroen Nugroho, memperagakan berbagai contoh seragam Satpam.

Hingga pada akhirnya, Awaloedin memutuskan seragam Satpam berwarna biru-biru untuk lapangan dan biru-putih untuk lingkungan gedung perusahaan. Pada lengan harus ditempeli nama perusahaan dan wilayah Polri tempatnya bertugas.

Segera setelah Surat Keputusan Kapolri keluar jumlah anggota Satpam meningkat menjadi 30.000 di seluruh Indonesia. Di masa usia senjanya, Awaloedin bersama para praktisi pengamanan seperti Azis Said mendirikan wadah profesi Satpam, Asosiasi Manajer Sekuriti Indonesia (AMSI) pada 1 Juli 2001 di Jakarta. Dalam perkembangannya, AMSI berubah menjadi Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) yang dideklarasikan pada 2 November 2018 jam 09.00 WITA di Denpasar Bali.

Lalu pada hari ulang tahun Satpam yang ke-13 tanggal 30 Desember 1993, dalam suatu acara di Mabak, Kapolri Letjen Polisi Drs. Banurusman mengukuhkan Awaloedin Djamin sebagai Bapak Satpam Indonesia.

Bapak Satpam Indonesia itu dalam usia senja tetap produktif menulis beberapa buku tentang kesatpaman, kepolisian dan BPJS. Awaloedin Djamin akhirnya wafat pada 31 Januari 2019. Selamat Jalan Bapak Satpam Indonesia. [Adm]

10 Jun 2020

APSI Jabar Audiensi ke Dirbinmas Polda Bahas Seputar Satpam

KSATRIA | Bandung–Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (DPD APSI) Jawa Barat menyelenggarakan audiensi ke Dirbinmas Polda Jawa Barat pada Selasa, 09 Juni 2020. Pertemuan diapresiasi oleh Dirbinmas Polda Jabar Kombespol Drs. Yudhi Faizal Hambali, SH MH.

Yudhi dalam arahannya menyatakan, adanya silatuahmi antara DPD APSI dengan staf Binmas, ia menghimbau agar APSI Jabar dapat tumbuh besar di kalangan satpam dan BUJP yang ada di Jawa Barat.

“Serta membantu para satpam sebagai wadah aspirasi pengaduan sehingga satpam yang ada selama ini mempunyai induk organisasi yang terdaftar di Mabes Polri yaitu APSI (Asosiasi Profesi Satpam Indonesia),” ungkapnya di Bandung.

Yudhi menambahkan dalam pertemuan ini, APSI Jabar harus terus bersinergi dengan Polri, baik tingkat Mabes ataupun Polda Jabar, agar terjalin komunikasi yang baik sehingga kita dapat menumbuhkembangkan satpam yang ada di Polda Jabar. “APSI sebagai wadah profesi satpam harus bisa menjembatani, baik terhadap perusahaan maupun anggota satpam,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, kedepan Polda Jabar akan terus meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang menggunakan satpam dan BUJP yang tidak sesuai dengan Perkap 24 tahun 2007 supaya hak-hak anggota satpam terpenuhi dengan baik.

“Dit binmas Polda Jabar akan terus melakukan upaya mensosialisasikan perkap 24 tahun 2007 sebagai acuan bagi BUJP dan anggota satpam, terhadap perusahaan pengguna satpam supaya tidak terjadi kesalah fahaman,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua APSI Jabar Berman Knoch diwakili oleh Rudi Nursoleh sebagai Ketua 1 dan Darmin Yudha Prawira sebagai sekretaris serta Ajang Supriyadi Sebagi Ketua 2, Didi Djukardi sebagai Biro Sarana dan Prasarana dan R Agus Hamza sebagai Biro Organisasi dan Diklat.

Rudi menyampaikan terimakasih atas kesempatan silaturahmi antara APSI Jabar dengan  Dirbinmas Polda Jabar telah diberi kesempatan untuk audiensi. “Ke depan, APSI Jabar akan mengadakan beberapa program baik tingkat Jabar maupun nasional, Insyaallah setelah pandemi Covid-19 ini kita akan melakukan program untuk membangkitkan APSI Jabar, kami akan selalu berkoordinasi dengan pimpinan Pusat yaitu Ketua Umum APSI, Bapak Azis Said SE,” jelasnya.

Kasubdit Saptam Polda Jabar AKBP Sunarya dalam kesempatan itu membahas tentang kualifikasi satpam baik Gada Pratama, Gada Madya, dan Gada Utama sebagai wadah induk satpamnya adalah  APSI, sehingga semua satpam bisa terorganisir melalui induk APSI, baik yang di BUJP maupun non BUJP atau organik. [Adm]

05 Jun 2020

Ini Jadwal Buka Tempat Publik pada Fase PSBB Transisi

KSATRIA | Jakarta– Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta dilanjutkan dengan pelonggaran, dan dalam fase transisi.

Berbicara di Jakarta, Kamis (4/6/2020), Anies menjelaskan bahwa berdasarkan evaluasi para pakar medis dan epidemiologi dari FKMUI, maka tren penularan kasus Covid-19 di DKI menurun.

Adapun indeks penularan Covid-19 (Rt) di Jakarta saat ini di bawah 1 atau tepatnya 0,9, sehingga PSBB bisa dilonggarkan.

Berikut jadwal pembukaan layanan publik pada masa transisi bulan Juni:

1. Tempat ibadah dan pengajian: mulai minggu ke-1

2. Kantor, industri, gudang, toko, bengkel: mulai minggu ke-2

3. Mal, pusat perbelanjaan, tempat rekreasi, kebun binatang: mulai minggu ke-3

4.Tempat olahraga luar ruang: mulai minggu ke-1

5. Museum, perpustakaan: mulai minggu ke-2

6.Taman, pantai: mulai minggu ke-2

7. Mobilitas manusia lewat angkutan umum dan pribadi: mulai minggu ke-1 [Adm]

25 May 2020

Menkes Keluarkan Protokol Pencegahan COVID-19 untuk Petugas Keamanan

KSATRIA | Jakarta–Setelah mengeluarkan surat Keputusan mengenai pencegahan COVID-19 di kalangan pekerja, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengeluarkan surat edaran pula untuk petugas keamanan.

Surat bernomor Surat Edaran Nomor HK.02.01/ MENKES/334/2020 ini ditujukan kepada seluruh pimpinan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, TNI dan Polri.

“Kepada seluruh pimpinan Kementerian/Lembaga, pimpinan pemerintah daerah, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Panglima TNI agar mengimbau kepada seluruh jajarannya untuk menerapkan pencegahan penularan Covid-19,” kata Terawan, dalam keterangan persnya, Senin ini (25/5/2020).

Ia berharap petugas keamanan, baik polisi, tentara, dan satuan polisi pamong praja bisa melaksanakan tugas dengan aman dan terhindar dari penularan COVID-19.

Ada beberapa poin dalam protokol itu, antara lain:

1. Pastikan aparat dalam kondisi sehat sebelum bertugas di lapangan. Apabila terdapat keluhan demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak nafas agar tidak ditugaskan dan istirahatkan di rumah. Petugas tersebut wajibkan melaporkan kepada bagian kepawagaian atau petugas kesehatan.

2. Menggunakan pakaian kerja saat bertugas, dengan baju berlengan panjang.

3. Menggunakan masker,faceshield,dan sarung tangan.

4. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.

5. Hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut.

6. Tetap memperhatikan jarak/physical distancingminimal 1 meter saat berhadapan dengan masyarakat atau rekan kerja pada saat bertugas.

7. Apabila aparat harus melakukan kontak fisik dengan masyarakat, segera cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.

8. Terapkan waktu kerja 8 jam sehari atau maksimal 12 jam/hari, 40 jam seminggu.

9. Saat pulang bertugas jangan langsung bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja).

10. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi gizi seimbang, melakukan aktivitas fisik setiap hari selama 30 menit sehari serta istirahat cukup. Bila perlu konsumsi suplemen tambahan seperti vitamin C.

11. Lakukan pemantauan kesehatan secara berkala termasuk pemeriksaanrapid testCovid-19 atau sesuai indikasi medis. [Adm]

Translate »
error: Content is protected !!