Bravo Satria Perkasa
19 Oct 2019

Musda ABUJAPI Kaltim Tetapkan Abriantinus Jadi Ketua  

KSATRIA| Balikpapan—Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) wilayah Provinsi Kalimantan Timur menggelar Musyawarah Daerah pertama di Hotel Platinum Balikpapan, Sabtu (19/10/2019).

Musda pertama ini dihadiri oleh Walikota Balikpapan H.M.Rizal Effendi SE, Kasatpol PP Prov Kaltim Kombes (Pol) Gede Yusa, Ketua DPRD kota diwakili anggota komisi 2 Mieke Henny, Ketua DPP Apindo Kaltim Slamet Brotosiswoyo ST, Ketua PHRI kota Sahmal, Dirbinpotmas diwakili Kasubdit Satpam polsus AKBP Minto Dinoto, KaPolres Balikpapan diwakili AKP Sisyono, Ketua Umum ABUJAPI Agoes Dermawan, Sekjen BPP ABUJAPI Suryawisesa Karang dan BUJP di Kaltim.

Musda ABUJAPI Kaltim ini mengambil tema ‘Memperkuat Sinergitas dan Peran BUJP Menyongsong Ibu Kota Negara yang Baru di Kalimantan Timur’. Salah satu agenda dari Musda ini adalah pemilihan ketua umum.  Hasil dari Musda pertama ABUJAPI Kaltim ini menetapkan Dr. Abriantinus, MA menjadi ketua umum BPD ABUJAPI Kaltim periode 2019-2024.

Abriantinus merupakan pemilik BUJP PT Mandau Pusaka Nansarunai yang juga bergerak di usaha jaga pengamanan. Sebelumnya Abriantinus sudah diberi mandat oleh ketua umum BPP ABUJAPI. Namun walau begitu ia tetep ingin proses pemilihan ketua ini berjalan dengan proses aklamasi yang sesuai dengan AD/ART organisasi.

“Sudah diberi mandat, tapi saya tetap ingin dipilih sesuai dengan prosedur AD/ART,” ujar lelaki yang juga sebagai Wakil Ketua APINDO DPP Kalimantan Timur.

Hal itu lantaran dirinya ingin jika BUJP yang lain mengetahui calon ketuanya dan dapat memilih langsung.

Sebelum disahkan, Abriantinus juga diminta oleh anggota BUJP yang hadir agar menyampaikan visi dan misi untuk lima tahun ke depan.

Rencana pria yang akrab disapa Abri itu akan memperkuat dan meningkatkan kompetensi security agar nanti dapat diandalkan dalam tugas dan tanggung jawab. Ia mengaku, rencana tersebut untuk mewujudkan program pemerintah yaitu memfokuskan sumber daya manusia (SDM).

“Sesuai dengan program pemerintah ya, SDM unggul. Kami nantinya akan memperkuat dan meningkatkan kompetensi security,” katanya seperti dilansir jurnalsecurity.com.

Mengingat satpam di Kaltim ini belum semuanya tersertifikasi, rencananya ia juga akan bersinergi dengan kepolisian agar satpam mempunyai skill yang mumpuni. “Jadi satpam nanti harus mengikuti pendidikan baik gada pratama, madya maupun utama,” katanya.

Ia juga berharap nantinya satpam akan menjadi profesi dan yang punya nilai jual sehingga mampu menyejahterakan kehidupannya.

“Harapannya kalau mereka mengikuti pendidikan kan jadi punya harga, misal gada pratama gajinya sekian,” tandasnya.

Selain itu, ia juga akan membangun sinergitas dengan asosiasi-asosiasi yang lain karena ia menilai Abujapi tidak bisa berdiri sendiri.

“Untuk mewujudkan semua itu kita perlu sinergi dengan yang lain, karena kita tidak bisa berdiri sendiri,” tutupnya. [roj]

 

 

 

15 Oct 2019

Ratusan Chief Security Ikuti Arahan Kapolda Metro Jaya

KSATRIA | Jakarta–Sebanyak 400 chief security di wilayah Jakarta menghadiri undangan Polda Metro Jaya untuk mendengarkan arahan dari pihak kepolisian yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Dr Gatot Eddy Pramono, MSi yang diwakili oleh Dirbinmas Polda Metro, Kombes Pol. Drs. Umar Dani, M.Si.

Dalam sambutannya, Umardani menjelaskan bahwa baru-baru ini banyak permasalahan Kamtibmas yang meluas, oleh karena itu Polri dan komponen Pam Swakarsa khususnya satpam bisa mengantisipasi sehingga mampu melakukan langkah preemtif dan preventif terhadap ancaman tersebut.

“Disadari bahwa Polri tidak bisa bekerja sendiri oleh karena itu perlu dukungan dari elemen masyarakat melalui jalinan kemitraan yang kokoh dan bersinergi, demi terpeliharanya situasi Kamtibmas yang kondusif,” ungkapnya di Jakarta, Senin (14/10).

Dalam konteks ini, hadirnya satpam diharapkan mampu mendukung upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama era tugasnya yang meliputi aspek pengamanan fisik personil, informasi serta pengamanan teknis lainnya.

“Dengan mencermati situasi dan kondisi tersebut, chief security menyikapi hal ini kiranya dapat memberikan pemahaman kepada anggotanya jangan sampai satpam terprovokasi dan dapat mengambil langkah-langkah awal melakukan antisipasi dengan penebalan  dan penambahan anggota pada titik-titik rawan di lingkungan kerja,” jelasnya.

Sementara itu perwakilan dari Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (DPD APSI) Jaya menyampaikan agar lebih waspada terkait dinamika yang ada saat ini. “Kami meminta agar para chief security yang bertugas di mall, supermarket, apartemen, BUMN, kementerian, hotel, pertokoan dan yang bertugas di wilayah DKI Jakarta mempersiapkan pengamanan dengan sebaik-baiknya,” jelas Wakil Ketua DPD APSI Jaya, Susi Rai Azizi.

Susi menambahkan, Ibukota Jakarta harus menjadi kota aman bagi semua karena  Jakarta adalah ujung tombak keamanan di Indonesia.

“Untuk itu satuan pengamanan harus bersama-sama membantu tugas kepolisian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi semua,” ungkapnya dilansir JurnalSecurity. [roj]

09 Oct 2019

Dirbinpotmas Polri Mengukuhkan Pengurus ABUJAPI 2019-2024

KSATRIA| Jakarta–Pelantikan dan pengukuhan pengurus Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) berlangsung lancar. Hadir dalam acara pelantikan dan pengukuhan ini Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol. Drs. Ricky F. Wakanno sekaligus melantik pengurus baru ABUJAPI periode 2019-2024.

Dalam sambutannya, Ricky menjelaskan terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja satpam merupakan modal berharga untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif guna mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional dan mempunyai peran penting dalam mendukung tereselenggaranya pembangunan nasional.

Joko PN Utomo saat menandatangani janji ikrar sebagai pengurus ABUJAPI

Oleh karenanya, tambah Ricky, susunan kepengurusan ABUJAPI periode 2019-2024 yang melibatkan para ketua lintas asosiasi sebagai dewan pembina dan unsur teknisnya dalam pengurus ini sangatlah tepat dalam rangka untuk dapat saling sinergi memperkuat hubungan kelembagaan dalam upaya pengembangan industrial security di Indonesia dan menjadikan ABUJAPI sebagai rumah besar bagi BUJP di seluruh Indoneisa.

“Saya berharap agar ketum dan seluruh pengurus ABUJAPI dapat bersinergi dengan seluruh stake holder baik kepolisiam, ketengakerjaan maupun instansi terkait lainnya dalam rangka meningkatkan profesionalisme BUJP dalam rangka mensejahterakan dan memuliakan satpam,” ungkapnya di Union Space GKM Green Tower, Jakarta, Rabu (9/10).

Selaku pimpinan Polri menyatakan terima kasih dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya kepada pengurus ABUJAPI yang telah menyelenggarakan pelantikan ini. “Semoga kepengurusan yang baru ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik,” tuturnya.

Hadir dalam pengukuhan pengurus ABUJAPI ini Direktur Utama PT. Bravo Satria Perkasa (BSP) Joko PN Utomo. Joko mendapatkan amanah menjabat sebagai Ketua 1 Bidang Organisasi ABUJAPI. [roj]

09 Oct 2019

ABUJAPI Kritisi Kenaikan BPJS Kesehatan Bagi BUJP

KSATRIA| Jakarta–Salah satu agenda besar Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) adalah menjadikan ABUJAPI sebagai rumah besar bagi Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) di Indonesia sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh para anggota.

Hari ini, Rabu 9 Oktober 2019 segenap pengurus baru ABUJAPI periode 2019-2024 dilantik oleh Ketua Umum ABUJAPI Agoes Dermawan dan dikukuhkan oleh Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol. Drs. Ricky F. Wakanno di Union Space GKM Green Tower Lantai 20, Jakarta.

Ketua Umum ABUJAPI Agoes Dermawan menjelaskan bahwa ABUJAPI ke depan akan menjadi rumah besar bagi BUJP. “Kembali saya gaungkan lagi bahwa ABUJAPI menjadi rumah besar BUJP, karena kami juga melibatkan lintas asosiasi sebagi dewan pembinaannya,” ungkapnya seperti dilansir JurnalSecurity, Rabu (9/10).

Agoes berharap kepengurusan yang ini bisa benar-benar menjalankan fungsinya dengan maksimal, sehingga apa yang menjadi program ABUJAPI bisa berjalan dengan baik dan membawa manfaat bagi anggota dan para satpam.

“Kepengurusan ke depan ABUJAPI harus semakin kuat, semakin peduli dan semakin cerdas sehingga manfaatnya bisa dirasakan untuk para anggota dan para satpam umumnya,” jelasnya.

Dalam Pelantikan Pengurus ABUJAPI ini tag line yang diusung adalah ABUJAPI Rumah Besar BUJP. Kaitannya bagaimanan kontribusi usaha jasa pengamanan terhadap pembangunan nasional. Agoes menjelaskan, keberadaan ABUJAPI sangat signifikan dalam pembangunan nasional, pasalnya saat ini diperkirakan ada lebih dari 1.6 juta tenaga kerja anggota satpam di Indonesia.

“Jumlah yang besar ini tentunya mempunyai pengaruh sosial ekonomis yang besar terhadap pembangunan nasional, baik sebagai obyek maupun subyek pembangunan,” ungkapnya dalam jumpa pers usai Pelantikan Pengurus ABUJAPI di Jakarta, Rabu (9/10).

Agoes menambahkan, dengan asumsi 50 persen saja dari total tenaga kerja satpam, maka business turn over jasa pengamanan lebih kurang 43 Triliun rupiah per tahun, dengan kontribusi kepada penerimaan pajak APBN 2019 sebesar 4,3 Triliun rupiah per tahun atau sebesar 0.24 persennya.

Selain itu para BUJP yang terhimpun di ABUJAPI juga menjadi peserta aktif dalam memberikan kontribusi yang signifikan kepada Badan Penyeleggara Jaminan Sosial dan Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan). Sesuai peraturan kewajiban BUJP untuk membayarkan BPJS Ketenagakerjaan adalah sebesar 9,34 persen. Di mana BUJP 6.24 persen dan Pekerja 3 persen. Sementara untuk BPJS Kesehatan, BUJP membayarkan sebesar 5 persen, dimana BUJP 4 persen dan pekerja 1 persen.

“Dengan asumsi 50 persen dari total tenaga kerja satpam yang dipekerjakan oleh BUJP maka diperkirakan BUJP telah memberikan kontribusi sebesar 2 Triliun rupiah per tahun untuk penerimaan BPJS Kesehatan dan 4,1 Triliun rupiah per tahun kepada Penerimaan BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.

Sekjen ABUJAPI Suryawisesa Karang menambahkan terkait dengan pemerintah yang memutuskan menaikkan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen mulai 1 Januari 2020 akan berdampak pada banyaknya peserta BPJS Kesehatan menunggak bayar iuran, kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap BPJS Kesehatan, peserta BPJS Kesehatan akan beralih ke asuransi swasta dan peserta BPJS Kesehatan akan turun ke kelas yang lebih rendah.

“Saat ini ada karyawan outsourcing yang lebih memilih PPU BPJS Mandiri dan tidak ikut PPU BPJS Badan Usaha di tempat bekerjanya, dimana akibat kenaikan ini para pekerjalah yang terkena dampak langsung seperti kemampuan dayabeli, penambahan anggaran jaminan kesehatan keluarga,” ujarnya.

Sementara itu, kewajiban BUJP yang diatur UU dan PP terkait iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dirasa telah memberatkan pengusaha karena tidak adanya alternatif lain terkait jaminan atau asuransi pekerja, dimana angka total keduanya adalah sebesar 14,24 persen dari upah.

Menurut Suryawisesa, adanya kenaikan BPJS Kesehatan pada tahun 2020 nanti pasti akan membebani dan meningkatkan biaya operasional perusahaan yang hampir 80 persennya merupakan biaya tenaga kerja, belum lagi pada awal tahun 2020 terjadi kenaikan UMK yang merupakan dasar pengenaan iuran BPJS.

“Berangkat dari masalah ini, maka pengusaha outsourcing dibidang BUJP menyampaikan keberatan terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini tak tepat waktu. Karena kondisi perekonomian saat ini, perusahaan tengah memikirkan untuk bisa survive, sehingga berharap tidak dibebani lagi dengan beban-beban untuk menyelamatkan institusi BPJS Kesehatan, tetapi mengorbankan usaha atau perusahaan yang sedang berusaha untuk survive,” tegasnya.

Suryawisesa berharap, BPJS Kesehatan lebih memperbaiki internal manajemen untuk meningkatkan kepesertaan, pembinaan, pemberian insentif, updating jutaan data kepesertaan yang tumpang tindih, “Penertiban peserta pasif yang tidak membayar iuran dan pemberian sanksi tenaga kerja patuh membayar iuran agar defisit BPJS Kesehatan dapat ditekan,” tuturnya.

ABUJAPI tidak hanya sendiri dalam menyuarakan keberatan terkait kenaikan BPJS Kesehatan ini, ada tiga asosiasi lain yang ikut menyuarakan hal yang sama. Yaitu Asosiasi Perusahaan Klining Indonesia (APKLINDO), Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI) dan Asosiasi Perusahaan Pengendalian Hama Indonesia (ASPPHAMI). “Semoga keberatan kami ini bisa didengar oleh pemangku kebijakan sehingga bisa megurangi beban permasalahan yang ada di seluruh anggota asosiasi yang tergabung ini,” ungkapnya. [fr]

Sekilas ABUJAPI

Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) didirikan pada tanggal 14 Februari 2006. Pendirian organisasi khusus ini dilandasi semangat untuk menumbuh kembangkan wirausaha khususnya jasa pengamanan, sebagai pengemban fungsi Kepolisian terbatas tentang PAM SWAKARSA sesuai pasal 3 UU No. 2 Th. 2002 tentang Kepolisian.

ABUJAPI merupakan “MITRA POLRI” yang bertujuan menghimpun, membina, mengembangkan kemampuan Badan Usaha Jasa Pengamanan yang tangguh dan profesional dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan tertib.

ABUJAPI saat ini telah memiliki 26 Badan Pengurus Daerah (BPD) meliputi seluruh provinsi dengan jumlah anggta 2.609 Badan Usaha dan mengelola lebih dari 1,6 Juta PAM SWAKARSA, lebih dikenal dengan Tenaga Satuan Pengamanan (SATPAM).

07 Oct 2019

ABUJAPI Jabar Adakan Gada Utama Angkatan XIII

KSATRIA| Bandung–Badan Pengurus Daerah Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (BPD ABUJAPI) Jawa Barat bersama PT Prima Handanu Bhakti menyelenggarakan Pelatihan Security Manager tingkat Gada Utama Angkatan XIII di Bandung.

Menurut Ketua Umum BPD ABUJAPI Jawa Barat Agus Vickram, SH.,MM kegiatan pelatihan Gada Utama ini sebagai upaya meningkatkan kualitas manager security di wilayah Jawa Barat. “Kegiatan Gada Utama ini mengambil tema ‘Meningkatkan Profesionalisme dan Kompetensi Security Manager Menuju Pemuliaan Profesi Satpam,” ungkap Agus disela-sela pembukaan pelatihan pada Senin 7 Oktober 2019 di Hotel Asrilia – Bandung.

Menurut Agus, peserta yang mengikuti Gada Utama jumlah 50 orang, dari berbagai latar belakang peserta, antara lain dari Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP), pengguna jasa keamanan dan profesional (umum).

Pelaksanan Gada Utama dibuka oleh Kakor Binmas Baharkam Polri yang diwakili oleh Kasubdit Binkamsa Dit Binpotmas Korbinmas Baharkam Polri Kombes Pol Drs.Sutrisno Dewo Gono Murti. MM dan juga dihadiri oleh Direktur PT. Prima Handanu Bhakti Dra. Tanti Ariyanti, Kasubdit Satpam/Polsus DIT Binmas Polda Jabar AKBP Sunarya, dan jajaran pengurus BPD ABUJAPI Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Kasubdit Binkamsa Dit Binpotmas Korbinmas Baharkam Polri Kombes Pol Drs.Sutrisno Dewo Gono Murti. MM mengatakan pelatihan Gada Utama ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Manager Security dalam melaksanakan fungsi sebagai pengemban Kepolisian Terbatas pada level manajerial. [roj]

05 Oct 2019

APSI Aceh akan Gelar Rakerda Perdana

KSATRIA| Aceh–Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (DPD APSI) Aceh akan menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang pertama. Hal ini sebagai bentuk dari perintah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi untuk berperan serta dalam Rapat Kerja Nasional yang akan digelar di Batam pada 29-30 Oktober 2019 nanti.

Menurut Ketua APSI Aceh Zuhaimi Agam, pihaknya tengah bersiap untuk menyelenggarakan Rakerda pada 15 Oktober 2019. “Ini merupakan Rakerda APSI Aceh pertama, semoga berjalan dengan lancar,” ungkapnya dilansir JurnalSecurity.com, Jumat (04/10).

Rencananya, Rakerda akan diikuti oleh seluruh pengurus, utusan anggota satpam dan pengguna jasa satpan dan pihak kepolisian dan dari pihak Pemda Provinsi Aceh. Acara akan dilangsungkan di kantor DPD APSI Aceh.

Sementara itu , Ketua Panitia Rakerda Astoni mengatakan dalam acara Rakerda ini juga akan diselenggarakan seminar dengan pembicara dari Dir Bimas Polda Aceh, Disnaker, Kadin dan dari DPP APSI pusat.

“Dari Rakerda ini kita harapkan dapat beberapa keputusan strategis untuk memajukan APSI dan bahan untuk Rakernas di Batam,” tambah Astoni.

Astoni menambahkan, persiapan terus dilakukan sehingga acara ini mendapat hasil yang maksimal untuk APSI Aceh. Kami berharap semua pengurus dapat menggunakan momen ini  dengan baik, untuk memuliakan satpam dan BUJP di Aceh menuju ke arah proporsianal di era digital ini,” ujarnya. [roj]

04 Oct 2019

APSI Aceh Audiensi ke KADIN Soal Pemberdayaan BUJP Lokal

KSATRIA| Aceh–Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (DPD APSI) Aceh menggelar audiensi dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Aceh pada Selasa, 2 Oktober 2019. Audiensi diterima langsung  oleh Ketua Umum Kadin Aceh H. Makmur Budiman, SE.

Ketua DPD APSI Aceh Zuhaimi Agam mengatakan ada beberapa persoalan di Aceh dalam hal ini terkait Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) lokal yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di Aceh, yang terjadi selama ini dikerjakan oleh BUJP luar seperti di perbankan dan kantor kantor lain di Aceh.

Zuhaimi menambahkan, BUJP yang ada di Aceh, legalitasnya sama dengan BUJP dari luar, “Kalau kami tidak diberi kesempatan dikuatirkan akan gulung tikar, APSI Aceh meminta sama sama Gubernur Aceh melalui Kadin supaya mebantu mengeluarkan surat kepada pengguna jasa pengamanan dan memberi kesempatan kepada BUJP lokal,” ungkapnya seperti dilansir JurnalSecurity.com, Selasa (2/10).

Sementara itu Ketua Kadin Aceh H. Makmur Budiman menyambut baik kehadiran pengurus DPD APSI, kedepan pihaknya akan selalu sinergi dan berkonsultasi untuk kita upayakan bagaimana BUJP lokal bisa diberdayakan. “Apapun surat  yang diperlukan, kami akan keluarkan untuk kemajuan APSI Aceh,” tegasnya.

Makmur menambahkan, gubernur sangat mendukung apapun kegiatan usaha di Aceh harus pengusaha lokal yang mengerjakan, buktinya gubernur sedang memproses peraturan gubernur (Pergup) tentang mengutamakan pengusaha lokal, ”Pak gubernur sangat serius tentang itu, tapi pengusaha yang ada di Aceh harus ikut regulasi yang ada dan kita harus tinggalkan budaya lama menuju dunia digital masa kini,” ungkap Makmur. [roj]

03 Oct 2019

ABUJAPI Menjadi Rumah Besar BUJP di Indonesia

KSATRIA| Jakarta–Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) kembali menggelar rapat pengurus membahas acara persiapan pelantikan pengurus BPP ABUJAPI periode 2019-2024 dan persiapan Rapimnas ABUJAPI.

Dalam paparannya, Ketua Umum ABUJAPI Agoes Dermawan menjelaskan bahwa ABUJAPI ke depan akan menjadi rumah besar bagi Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP). “Kembali saya gaungka lagi bahwa ABUJAPI menjadi rumah besar BUJP, karena kami juga melibatkan lintas asosiasi sebagi dewan pembiananya,” ungkapnya di Kantor ABUJAPI Jakarta, Selasa (2/10).

Agoes berharap kepengurusan yang akan dilantik nanti bisa benar-benar menjalankan fungsinya dengan maksimal, sehingga apa yang menjadi program ABUJAPI bisa berjalan dengan baik dan membawa manfaat bagi anggota dan para satpam.

“Kepengurusan ke depan harus menjadi ABUJAPI semakin kuat, semakin peduli dan semakin cerdas sehingga manfaatnya bisa dirasakan untuk para anggota dan para satpam umumnya,’ jelasnya seperti dilansir JurnalSecurity.com.

ABUJAPI harus kuat, tambah Agoes, yaitu dengan menjalin kemitraan dengan kepolisian dan berbagai lembaga dan instansi pemerintahan lainnya.  Misalnya dengan kementerian tenaga kerja, Kadin, Apindo, BNPT, BNPB, BPJS dan lain sebagainya.

“Kita akan dalami kerjasama dengan kementerian tenaga kerja, karena bisnis BUJP ini sarat dengan urusan ketengakerjaan, sementara selama ini kita kurang membangun komunikasi dengan instansi ini,” ujarnya.

Kedua, ABUJAPI harus peduli dan mandiri. ABUJAPI akan menjalin kerjasama dengan para BUJP yang memiliki pusdiklat untuk membuka Tempat Uji Kompetensi (TUK), sehingga tempat-tempat diklat ini bisa terus melahirkan satpam-satpam yang handal.

Begitu juga dengan pembentukan asesor untuk menguji kompetensi para satpam. Saat ini jumlah asesor masih sangat terbatas, sementara satpam yang jumlahnya ratusan ribu membutuhkan asesor-asesor itu. “Kami akan dorong para pengurus yang memiliki kompetensi ini untuk bisa menjadi asesor yang saat ini jumlah masih puluhan orang,” tegasnya.

Ketiga, ABUJAPI harus cerdas. ABUJAPI telah menyiapkan para ahli di bidang kesatpaman untuk menyelenggarakan kursus-kursus, yang tujuannya adalah agar para pengusaha BUJP terbuka wawasan dalam menjalankan bisnisnya. Pasalnya, selama ini banyak BUJP terdaftar tapi kemudian tidak terurus dengan meninggalkan kewajiban yang belum ditunaikan.

Ketika Agoes kunjungan ke beberapa daerah, banyak laporan masih banyak pengelola BUJP yang belum memahami dengan benar bisnis ini. Ke depan, harus ada asistensi kepada para anggota ini sehingga mereka semakin memahami bisnis pengamanan ini.

“Kami sedang menjajaki kerjasama dengan PTIK untuk membuka program S1 di bidnag manajemen sekuriti, kalau S2 sudah ada. Sekuriti ke depan harus dikelola oleh orang-orang yang mengerti dunia pengamanan,” tegasnya.  [roj]

20 Sep 2019

Agus Nurwijanarko Terpilih jadi Ketua ABUJAPI Jateng

KSATRIA| Semarang–Dalam rangka memperkuat kelembagaan, Badan Pengurus Daerah Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (BPD-ABUJAPI) menggelar Musyawarah Daerah (Musda) II pada Rabu, 18 September 2019 di Semarang.

Kegiatan Musda ini dibuka langsung oleh Ketua Umum BPP-ABUJAPI Agoes Dermawan, serta dihadiri oleh pengurus pusat ABUJAPI salah satunya Ketua 1 Joko PN Utomo yang sekaligus sebagai Presiden Direktur PT. Bravo Satria Perkasa (BSP), Ketua Umum BPD-ABUJAPI Jateng  Toes Adi Widaningrat, SH, MM, Ketua DPD APSI Jateng Heru Wibowo, S.Sos, MM, para perwakilan lintas organisasi, dan para direktur BUJP se- Jawa Tengah.

Musda ini digelar untuk memilih ketua umum BPD-ABUJAPI Jawa Tengah yang baru. Untuk memperebutkan kursi ketua ini, ada dua kandidat yang mengajukan diri untuk menjadi ketua ABUJAPI Jateng. Mereka adalah Biter Derivah dan Agus Nurwijanarko, ST.

Setelah melalui proses pemungutan suara yang dipimpin oleh ketua sidang Wintono, S.Pd, akhirnya terpilihlah ketua yang baru yaitu Agus Nurwijanarko, ST dengan perolehan 29 suara, sementara Biter Derivah memperoleh 11 suara.

Dalam sambutannya, Ketua Umum ABUJAPI Agoes Dermawan merasa bersyukur karena acara Musda berjalan dengan lancer. “Kepada ketua yang lama aterima kasih atas peran sertanya selama ini, dan kepada ketua baru, ayo kita jalankan organisasi ini dengan lebih baik lagi. Semoga dengan terpilihnya ketua yang baru ABUJAPI Jateng tambah berkembang lebih baik lagi,” ungkapnya dilansir jurnalsecurity.com.

Agoes menambahkan, ke depan ABUJAPI akan terus bersinergi dengan lintas asosiasi dalam rangka memuliakan profesi satpam ini. Ia berharap, ABUJAPI menjadi rumah besar organisasi security di Indonesia.

Kegiatan Musda berjalan dengan lancer hingga akhir Musda ditutup oleh Kapolda Jateng  yang diwakili oleh Dirbinmas Polda Jateng Drs. Budi Utomo, SH,MH. [roj]

16 Sep 2019

Kabut Asap, BSP Riau dan Kalimantan Kenakan Masker Saat Berjaga

KSATRIA| Riau–Dalam beberapa pekan ini, wilayah Riau dan Kalimantan diselimuti oleh pekatnya kabut asap. Asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan ini telah mengganggu aktivitas warga. Update perkembangan terbaru tanggal 16 September 2019, kabut asap di wilayah Riau dan Kalimantan sudah mulai berkurang.

Meskipun kondisi berkabut asap, tim satuan pengamanan (Satpam) PT. Bravo Satria Perkasa (BSP) Wilayah Sumatera tetap bertugas menjaga kondisi tetap aman dan terkendali. “Pagi ini kabut asap agak berkurang dibandingkan dengan dua hari lalu, dan untuk operasional alhamdulillah berjalan seperti biasa,” jelas Sutara Komandan Wilayah Sumbangteng (Riau, Sumbar dan Kepri).

Sementara itu Head of Area BSP Kalimantan Aris Wahyono menjelaskan, kondisi di wilayah Kalimantan terpantau mulai normal. Kabut asap yang beberapa hari menyelimuti wilayah Kalimantan berangsur berkurang.

“Secara umum masalah kabut asap yang melanda sebagian wilayah Kalimantan terpantau normal hanya menggunakan masker untuk kesehatan, sampai pukul 09.30 wita udara di Balikpapan sudah terang dan penerbangan normal,” jelasnya.

Kedua wilayah, baik di Sumbangteng dan Kalimantan tetap menghimbau kepada seluruh anggotanya agar menggunakan masker untuk menghindari asap yang bisa mengganggu kesehatan. Sehingga operasional BSP dalam melayani pengguna jasa dapat berjalan dengan normal. [far]

Translate »
error: Content is protected !!