Bravo Satria Perkasa
19 Apr 2019

Polda Metro Jaya Kerahkan 5.500 Pasukan Amankan Hari Paskah

KSATRIA| Jakarta–Dalam rangka pengamanan hari wafatnya Isa Almasih, Polda Metro Jaya mengerahkan 5.500 personel gabungan untuk mengamankan paskah di sejumlah gereja di DKI Jakarta.

“Untuk kegiatan besok wafat Isa Almasih dari Polda Metro Jaya sudah merencanakan untuk pengamanan di beberapa gereja yang melaksanakan kegiatan. Ada sekitar 5.500 personel yang kita turunkan untuk menjaga,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (18/4).

Dalam paparannya, Argo mengatakan seluruh personel yang diturunkan itu gabungan dari TNI-Polri. Seluruh personel itu akan disebar diseluruh gereja-gereja di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan panitia dari gereja-gereja tersebut.

Semua personel yang dikerahkan akan menjaga dari pagi hingga malam hari, sesuai dengan jadwal kegiatan ibadah di gereja tersebut.

“Kita komunikasi dengan pimpinan gereja kira-kira nanti jadwal kebaktiannya kapan ‘kan gitu, apakah nanti malam ataukah besok pagi atau besok sore. Tapi semuanya sudah kita komunikasikan dan sudah kita siapkan untuk pengamanan,” ungkap Argo. [roj]

 

19 Apr 2019

Wiranto: Pemilu Berjalan Lancar, Tak Ada Gangguan Keamanan

KSATRIA| Jakarta–Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengklaim tak ada gangguan keamanan besar saat Pemilu 2019, Rabu (17/4/2019).

Wiranto menyatakan hal itu dalam rapat koordinasi (rakor) pengamanan pasca pencoblosan pemilu 2019.

“Kemarin, telah saksikan puncak dari kerja kita beberapa bulan untuk amankan pemilu. Secara umum, pencoblosan itu, kegiatan puncak pemilu di semua wilayah telah dapat berjalan dengan aman, lancar, damai,” kata Wiranto dalam pembukaan rapat pengamanan pascapencoblosan, di Kantor Menko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Wiranto menyampaikan terima kasih kepada sejumlah pihak yang menjaga keamanan pemilu. Semua potensi gangguan dapat dinetralisir dengan baik

“Tidak ada satu insiden dalam skala besar yang ganggu kelancaran pemilih. Karena itu pada kesempatan baik saya sampaikan penghargaan kepada saudara sekalian yang telah lakukan langkah yang meredam, netralisir ancaman dan gangguan yang akan akibatkan pemilu tidak aman, tidak lancar, dan tidak sukses,” ujar Wiranto.

Dalam sambutannya Wiranto mengintruksikan apapun yang terjadi di suatu wilayah pemilihan umum dapat diselesaikan di wilayah tersebut.

Menurutnya seperti kecurangan penghitungan suara dapat diselesikan melalui wilayah hukum tersebut.

“Pasca pemilu penghitungan cepat secara resmi telah diterima KPU. Hasilnya sudah kita saksikan bersama ada beberapa hasil penghitungan cepat memenangkan pasangan 01,” ucap Wiranto.

Dalam rakor tersebut turut dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Jaksa Agung H.M Prasetyo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. [roj]

14 Apr 2019

Pengamanan Pemilu di DKI Jakarta Libatkan 38 Ribu Personel

KSATRIA| Jakarta–Kapolda Metro Irjen Pol Gatot Edy Pramono mengungkapkan, sekitar 38 ribu personel TNI-Polri akan mengamankan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di DKI Jakarta dan sekitarnya.

“Jumlah pengamanan yang kita libatkan baik itu Polri dan TNI jumlahnya 38 ribu personel, yang terdiri dari 23 ribu personel Polri kemudian 15 ribu personel TNI,” kata Gatot usai menghadiri Apel Patroli skala besar TNI-Polri di JI Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Ahad (14/4).

Ia mengungkapkan, ada sebanyak 63 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Polda Metro Jaya yang akan diamankan oleh personel. Pembagian personel disesuaikan dengan tingkat keamanannya di setiap TPS.

“Kita bagi, mana yang tadi aman, rawan, semua banyak sekali. Tapi itu adalah variabel-variabel bagaimana kita menentukan mana yang aman, rawan, dan kurang rawan,” katanya.

Gatot menerangkan, TNI-Polri telah membagi TPS ke beberapa tingkat kerawanan, yakni TPS aman, TPS rawan, TPS sangat rawan, dan TPS khusus. Tingkat kerawanan itu ditetapkan setelah dilakukan pengidentifikasian terhadap variabel-variabel kerawanan.

“Sebagai contoh, kalau di daerah tersebut didominasi oleh satu pasangan calon, dan tidak ada konflik-konflik sebelumnya, ataupun potensi-potensi gangguan keamanan, kita anggap ini daerah yang aman,” katanya.

Menurutnya, dari TPS yang ada, tidak ada satupun yang masuk ke kategori TPS sangat rawan. Yang ada hanya terdiri dari TPS aman, rawan, dan TPS khusus. TPS khusus merupakan TPS yang ada di lokasi-lokasi seperti rumah sakit.

“Kita siapkan, tetapi tentunya kami dalam hal ini TNI-Polri tentu melihat dinamika perkembangan situasi yang ada di lapangan,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa TNI dan Polri siap menghadapi pihak-pihak yang berniat akan mengganggu jalannya Pemilu 2019 dengan berbagai cara.

“TNI dan Polri siaga dan siap menindak siapapun juga yang berupaya menggagalkan pelaksanaan Pemilu 2019 dengan melanggar hukum dan melawan konstitusi negara,” katanya. [roj]

13 Apr 2019

40 Ribu Personel Amankan Kampanye Akbar Jokowi Maruf

KSATRIA| Jakarta–Pasukan gabungan dari TNI-Polri gelar apel pengamanan Kampanye Akbar paslon 01 Jokowi-Ma’ruf di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Pengerahan pengamanan Kampanye Akbar paslon 01 ini melibatkan hampir 40 ribu personel pasukan gabungan.

“Apel ini hampir 40 ribu ya tepatnya 38 ribu personel yang dikerahkan untuk mengamankan kegiatan kampanye akbar paslon 01,” kata Wakapolres Metro Jakarta Pusat, AKBP Arie Ardian Rishadi saat apel pengamanan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (13/4/2019) pagi.

Aparat gabungan membagi tiga ring sistem keamanan. Sehingga seluruh area di kawasan GBK dan sekitarnya bisa dijangkau oleh personel-personelnya di lapangan.

Sedangkan dalam kawasan GBK sendiri, sudah didirikan 10 pos pemantau.

“Jadi seluruh wilayah yang menjadi pusat kegiatan bisa kami cover semua,” ujar dia dilansir Tribunnews.

Arie juga mengatakan pihaknya sudah melakukan penyekatan di arus menuju Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Seperti arus dari Bundaran Hotel Indonesia, Lakdogi, di arus depan Polda Metro Jaya, dan Fly Over Tanah Abang.

Bagi mereka yang masuk ke area sekitar SUGBK, sudah didirikan pos pantau pada kawasan ring 2, agar petugas di lokasi bisa melakukan pengecekan badan kepada mereka yang mau masuk ke dalamnya.

Usai rampung perhelata Kampanye Akbar di SUGBK, kemudian 40 ribu personel gabungan langsung mengalihkan pusat pengamanan ke lokasi debat kelima yang masih berada di kawasan GBK, yaitu di Hotel Sultan, Jakarta Pusat.

“Jadi setelah pengamanan kampanye, kami lanjutkan pengamanan debat capres dan cawapres,” pungkas dia. [roj]

11 Apr 2019

Kabaharkam Pimpin Rapat Sinkronisasi Perpol tentang Pengamanan Swakarsa

KSATRIA| Jakarta–Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Drs Moechgiyarto SH, M.Hum, pimpin rapat pembahasan Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Kepolisian (Perpol) tentang Sistem Pengamanan Swakarsa.

Sebagaimana dirilis penanusa.com, rapat ini digelar di Grha Anabatic Technologies, Tangerang, Banten, pada Senin pagi, 8 April 2019.Dalam kesempatan ini, Kabaharkam Polri didampingi oleh Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Pol Drs W. Herry Wibowo MH, Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri, Brigjen Pol. Drs Syaiful Zahri.
Turut hadir para ketua dan sekjen dari ABUJAPI, APSI, APJATIN, ASIM, APJASI.Hadir juga para Manajemen dari PT Sigap Prima Astrea, PT Bravo Satria Perkasa, PT Jaga Nusantara Satu, PT Panglima Siaga Bangsa, PT PTC Pertamina, PT Prima Karya Sarana Sejahtera, PT Global Arrow, PT Kawal Perkasa Prima.

Rapat sebagai tindak lanjut revisi total Perkap Nomor 24 Tahun 2007 ini bertujuan untuk mendapatkan saran masukan dari para Praktisi dan Instansi di luar Polri untuk penyempurnaan Perpol dimaksud.

Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) Azis Said menjelaskan dirinya merasa lega dan puas atas draft final Perpol, di mana kami memperjuangkan tiga hal dalam Perpol itu. “Alhamdulillah dua sudah diakomodasi dalam Perpol itu dan satu lagi akan diakomodasi dalam Perkaba,” jelasnya dilansir JurnalSecurity (8/4).

Azis menjelaskan, pertama terkait legalitas Satpam, di mana seseorang dapat dikatakan sebagai anggota Satpam kalau memenuhi tiga kriteria, yaitu direkrut sesuai ketentuan Polri, lulus pelatihan Gada Pratama/Madya/Utama dan memiliki status ketenagakerjaan.

Kedua, tambah Azis, permohonan Surat Ijin Operasional (SIO) BUJP, ditambahkan kata ‘sesuai bidang usahanya’, “Jadi nanti di Perkaba akan kita kawal lagi bahwa salah satu syarat rekomendasi dan SIO adalah menjadi anggota asosiasi bidang sekuriti sesuai bidangnya,

Azis memisalkan, kalau usaha di bidang peralatan, wajib menjadi anggota ATISI, kalau usaha di bidang CIT wajib menjadi anggota APJATIN, kalau usaha di bidang Pelatihan dan Konsultan wajib menjadi anggota APSI, kalau usaha di bidang Satpam, wajib menjadi anggota Abujapi.

“Ini sebagai konsekuensi atas sudah diregisternya 8 asosiasi di Mabes Polri,” jelasnya.

Azis terus berusaha mengusulkan agar dalam Perkaba mengakomodir satpam menjadi anggota asosiasi profesi satpam karena Satpam akan menjadi Profesi dimana layaknya sebuah profesi, dimana Personilnya harus menjadi anggota Asosiasi Profesi. “Tapi Pak Kabaharkam tadi sudah janji akan diakomodir pada Peraturan Kabaharkam (Perkaba),” tuturnya.

Selain Ketua Umum APSI, hadir pula Sekjen APSI yang sekaligus Direktur PT. Bravo Satria Perkasa H. Djarot Soeprianto mendampingi Ketum APSI. [roj]

22 Mar 2019

Inilah Enam Amanat Menkopolhukam di Apel Persiapan Pemilu

KSATRIA| Jakarta– TNI-Polri menggelar apel pasukan secara serentak dalam rangka pengecekan kesiapan seluruh jajaran menghadapi kampanye terbuka dan pemungutan suara pemilu 2019. Apel digelar di Taxiway Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat 22 Maret 2019.

Apel gabungan bukan hanya diikuti oleh pasukan TNI-Polri, melainkan dari sejumlah organisasi masyarakat lainnya. seperti satuan pengamanan (Satpam). Dalam apel yang diikuti ratusan ribu peserta ini juga turut dihadiri oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Ketua KPU RI Arief Budiman, Ketua Bawaslu RI Abhan Nur, Ketua DKPP Harjono dan seluruh Kepala Staf Angkatan.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, Pemilu yang digelar secara serentak ini merupakan suatu sejarah yang akan disorot oleh dunia Internasional.

“Pemilu serentak kalau ini akan menjadi warisan kebanggaan sekaligus menjadi sorotan dunia Internasional terkait apakah bangsa Indonesia mampu melaksanakan konsolidasi politik dengan demokrasi dan berintegritas dalam rangka memilih pemimpin nasionalnya,” kata Wiranto dalam sambutannya, Jakarta, Jumat (22/3).

Menurutnya, sukses atau tidaknya acara Pemilu tergantung dari seluruh pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam pesta demokrasi yang dituntut taat dan patuh pada aturan yang ada.

“Akan tetapi juga pihak penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP wajib hukumnya dan DKPP wajib hukumnya menunjukkan kinerja yang obyektif dan transparan. Tidak ketinggalan tentunya fungsi dan peran TNI-Polri yang berada di luar lingkup penyelenggara Pemilu,” ujar dia.

Apel mengusung tema, “Tingkatkan Sinergitas TNI-Polri dengan Komponen Bangsa Lainnya Guna Mewujudkan Kamdagri yang Kondusif”.

Ada enam poin yang tertuang dalam amanat Menkopolhukam. Berikut poinnya:

  1. Pahami bahwa tugas pengamanan Pemilu Serentak Tahun 2019 ini adalah kehormatan dan kebanggaan yang tidak dapat dinilai dengan apapun sekaligus menjadi amal ibadah yang akan mendapatkan balasan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa bila dilaksanakan dengan tulus ikhlas.
  2. Jalin sinergitas antara unsur Pemerintah, TNI-Polri, dan seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan keamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas.
  3. Segera kenali, cari, temukan dan atasi serta netralisir potensi kerawanan agar tidak berkembang dan menggangu penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019.
  4. Tindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku tehadap pihak – pihak yang mencoba mengganggu kelancaran Pemilu Serentak Tahun 2019.
  5. Babinsa dan Bhabinkamtibmas harus mampu ikut serta menenangkan masyarakat agar tidak resah dengan menyebarnya berita-berita hoax serta menguatnya politik identitas yang dapat menggerus disintegrasi bangsa.
  6. Inventarisir dan berkoordinasi dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda serta tokoh masyarakat untuk memberikan rasa tenang kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman. [fr]

 

20 Mar 2019

Head of Area Jawa 2 Jadi Narasumber Seminar Pengelolaan Satpam

KSATRIA| Semarang–Direktur Ditbinmas Polda Jateng Kombes Pol Drs. Budi Utomo, M.H. membuka kegiatan seminar pengelolaan pelatihan satpam tingkat Polda Jawa Tengah di Gedung Rama UTC Semarang, Senin (08/03/2019)

Dalam acara ini di hadiri pula PJU Ditbinmas Polda Jateng, para narasumber dari Pusdik Binmas, Unnes, dan Ketua Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) Jateng Heru Wibowo yang juga Head of Area Jawa 2 PT Bravo Satria Perkasa (BSP).

Kegiatan seminar ini diikuti 150 peserta terdiri dari para Kasat Binmas Jajaran Polda Jawa tengah, Kanit Kamsa jajaran Polda Jawa Tengah, perwakilan pelatihan Instruktur Polda Jateng, dan anggota BUJP.

“Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan manajemen pengelolaan pelatihan satpam dan kompetensi instruktur satpam sehingga bisa mengaplikasikan tugas sebagai instruktur, ” ujar Dirbinmas Polda Jateng. [roj]

13 Mar 2019

Kabaharkam Andalkan Bhabinkamtibmas dan Polmas dalam Pengamanan Pemilu

KSATRIA| Kaltim–Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Drs Moechgiyarto SH, M.Hum, mengunjungi Polda Kalimantan Timur. Moechgiyarto memberikan arahan kepada personel Bhabinkamtibmas dan pengemban Polmas Polda Kaltim, dalam rangka pengamanan Pemilu 2019.

Kabaharkam Polri mengaku sangat mengandalkan Bhabinkamtibmas dan personel pengemban Polmas untuk mendinginkan situasi menjelang pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif pada 17 April 2019 mendatang.

Bhabinkamtimas adalah personel yang ditunjuk berdasarkan surat perintah untuk menjadi wakil Polri di wilayah binaan, sentuhan, dan pantauan, guna menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sementara pengemban Polmas adalah semua anggota Polri dari pangkat terendah sampai tertinggi.

“Kewenangan hukum yang dimiliki oleh Polri adalah menjaga proses demokrasi agar berjalan tetap ‘on the right track’ dan secara langsung berfungsi juga sebagai ‘cooling system’ yang meminimalisir gesekan antarkelompok politik dan kelompok masyarakat. Dengan kedua peran tersebut, diharapkan Polri mampu menciptakan Pemilu yang aman dan kondusif,” ungkap Komjen Pol Moechgiyarto dilansir penanusa.com, (12/3).

Kabaharkam Polri mengingatkan bahwa seorang Bhabinkamtibmas bisa rangkap wilayah hingga dua atau tiga desa. Namun tidak boleh rangkap jabatan. Rangkap desa didesuaikan menurut desa binaan, desa sentuhan, dan desa pantauan.

“Kenapa tidak boleh rangkap jabatan? Karena Bhabinkamtibmas sudah ada anggaran untuk sarana kontak sebesar 1,1 juta selama 1 bulan, 5 hari kerja,” terangnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, seorang Bhabinkamtibmas harus melakukan sambang Door to Door System (DDS) sebanyak 5 kepala keluarga, dilaksanakan pada Senin-Jumat. Hal ini sesuai dengan strategi Baharkam Polri. [roj]

 

10 Mar 2019

Di Depan Pengusaha Jasa Pengamanan, Menaker Bahas SKKNI

KSATRIA| Jakarta–Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri meminta industri yang bergerak di sektor jasa keamanan menerapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Penerapan SKKNI tersebut menjadi dasar bagi pekerja jasa keamanan untuk meningkatkan profesionalisme, kompetensi, dan kesejahteraan.

Di Indonesia, SKKNI Sektor Sekuriti telah diberlakukan sejak tahun 2006 melalui Kepmenakertrans Nomor : Kep.112/MEN/II/2006 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Sektor Jasa Sekuriti.

“Penerapan SKKNI bisa menjadikan pekerja lebih profesional dan punya jenjang karier sehingga tidak stuck pada satu level jabatan atau pekerjaan,” kata Hanif saat menjadi pembicara dalam Sosialisasi Koperasi Pekerja Buruh Indonesia (KOPBI) dan Penguatan Fungsi Ketenagakerjaan Satuan Pengamanan (Satpam) Indonesia di Griyo Dalem EGP Security, Minggu (10/3/2019).

Meskipun sektor jasa keamanan telah memiliki SKKNI, Hanif mempersilakan seluruh stakeholder untuk membahasnya kembali jika belum mengakomodir kebutuhan sektor jasa keamanan. “Perumusan jenjang karier harus dilihat lebih detil lagi. Termasuk kesesuaian dengan sektor-sektornya,” kata Hanif.

Hanif menjelaskan, bidang keamanan ini memang berbeda dengan jenis pekerjaan lain. Selain jasa keamanan langsung di bawah Polri, juga ketenagakerjaan. Untuk itu, tambah Hanif, para stakeholder harus duduk merumuskan ini.   

Hanif meminta masukan dari para pelaku bisnis keamanan untuk memberikan desain yang layak untuk jenjang karir di profesi satpam ini. “Sekuriti itu ada nggak jenjang karirnya, yang mengerti itu mereka yang bergerak di bidang sekuriti, jika memang dilakukan perbaikan, kita perbaiki sama sama karena sekuriti hal yang beda,” katanya.

Hanif memberikan contoh, satpam pertokoan dengan satpam oil and gas, pasti memiliki karakter tugas yang berbeda. Karena itu jenjang karir harus beda. Keduanya pasti beda dari segi tanggungjawabnya.  

Sementara itu, sosialisasi ini diikuti 150 orang perwakilan manajemen dan ketua asosiasi jasa keamanan. Selain Menaker, hadir pula sebagai narasumber, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Haiyani Rumondang. selain itu, kegiatan tersebut turut dimeriahkan dengan Gelar Apel Satuan Pengamanan yang diikuti 500-an perwakilan satpam se-Kota Depok dan Bekasi.

Saat jadi Inspektur Apel, Hanif berpesan bahwa Satpam adalah pekerjaan mulia dan bernilai ibadah tinggi. Satpam memiliki peran dan tugas untuk membuat masyarakat merasa aman, nyaman, dan tertib. “Pekerjaan sebagai satpam adalah mulia sehingga capeknya karena pekerjaan juga bernilai ibadah,” terangnya.

Ketua umum KOBPI, Adi Mahfud menambahkan, saat ini jumlah Satpam di Indonesia lebih dari 2 juta orang. Di Kota Depok dan Bekasi terdapat kurang lebih 250.000 Satpam. Oleh karenanya, jumlah tersebut jika dapat dikelola dan diorganisir dengan baik, niscaya akan memberi nilai tambah enomoni yang lebih baik menurut dia. Dampaknya, lanjut ia tak hanya baik bagi pekerja, tapi juga perekonomian bangsa. Nah, memulainya bisa melalui koperasi pekerja. “Kami akan terus berbenah diri untuk meningkatkan profesionalitas bersama,” ujar Adi Mahfud. [roj]

   

08 Mar 2019

Inalillahi….H. Soeparno, Mantan Komut BSP Wafat

KSATRIA| Jakarta–Inalillahi wanililahi rojiun telah meninggal dunia Drs. H. Soeparno ( Mantan Komut BSP ) jam 17.30 hari Jumat, 8 Maret 2019 di RS Polri Kramat Jati Jakarta Timur.

Seluruh Keluarga Besar PT. Bravo Satria Perkasa (BSP) mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya H. Soeparno. Semoga segala amal ibadahnya diterima oleh Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan keikhlasan. Amin.

Rencananya, jenazah akan dimakamkan di Sukabumi, setelah Dzuhur, pada Sabtu, 9 Maret 2019 berangkat dari rumah duka jam 09.00 – 10.00 wib. [roj]

Translate »
error: Content is protected !!