Bravo Satria Perkasa
19 Apr 2019

Polda Metro Jaya Kerahkan 5.500 Pasukan Amankan Hari Paskah

KSATRIA| Jakarta–Dalam rangka pengamanan hari wafatnya Isa Almasih, Polda Metro Jaya mengerahkan 5.500 personel gabungan untuk mengamankan paskah di sejumlah gereja di DKI Jakarta.

“Untuk kegiatan besok wafat Isa Almasih dari Polda Metro Jaya sudah merencanakan untuk pengamanan di beberapa gereja yang melaksanakan kegiatan. Ada sekitar 5.500 personel yang kita turunkan untuk menjaga,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (18/4).

Dalam paparannya, Argo mengatakan seluruh personel yang diturunkan itu gabungan dari TNI-Polri. Seluruh personel itu akan disebar diseluruh gereja-gereja di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan panitia dari gereja-gereja tersebut.

Semua personel yang dikerahkan akan menjaga dari pagi hingga malam hari, sesuai dengan jadwal kegiatan ibadah di gereja tersebut.

“Kita komunikasi dengan pimpinan gereja kira-kira nanti jadwal kebaktiannya kapan ‘kan gitu, apakah nanti malam ataukah besok pagi atau besok sore. Tapi semuanya sudah kita komunikasikan dan sudah kita siapkan untuk pengamanan,” ungkap Argo. [roj]

 

19 Apr 2019

Wiranto: Pemilu Berjalan Lancar, Tak Ada Gangguan Keamanan

KSATRIA| Jakarta–Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengklaim tak ada gangguan keamanan besar saat Pemilu 2019, Rabu (17/4/2019).

Wiranto menyatakan hal itu dalam rapat koordinasi (rakor) pengamanan pasca pencoblosan pemilu 2019.

“Kemarin, telah saksikan puncak dari kerja kita beberapa bulan untuk amankan pemilu. Secara umum, pencoblosan itu, kegiatan puncak pemilu di semua wilayah telah dapat berjalan dengan aman, lancar, damai,” kata Wiranto dalam pembukaan rapat pengamanan pascapencoblosan, di Kantor Menko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Wiranto menyampaikan terima kasih kepada sejumlah pihak yang menjaga keamanan pemilu. Semua potensi gangguan dapat dinetralisir dengan baik

“Tidak ada satu insiden dalam skala besar yang ganggu kelancaran pemilih. Karena itu pada kesempatan baik saya sampaikan penghargaan kepada saudara sekalian yang telah lakukan langkah yang meredam, netralisir ancaman dan gangguan yang akan akibatkan pemilu tidak aman, tidak lancar, dan tidak sukses,” ujar Wiranto.

Dalam sambutannya Wiranto mengintruksikan apapun yang terjadi di suatu wilayah pemilihan umum dapat diselesaikan di wilayah tersebut.

Menurutnya seperti kecurangan penghitungan suara dapat diselesikan melalui wilayah hukum tersebut.

“Pasca pemilu penghitungan cepat secara resmi telah diterima KPU. Hasilnya sudah kita saksikan bersama ada beberapa hasil penghitungan cepat memenangkan pasangan 01,” ucap Wiranto.

Dalam rakor tersebut turut dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Jaksa Agung H.M Prasetyo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. [roj]

14 Apr 2019

Pengamanan Pemilu di DKI Jakarta Libatkan 38 Ribu Personel

KSATRIA| Jakarta–Kapolda Metro Irjen Pol Gatot Edy Pramono mengungkapkan, sekitar 38 ribu personel TNI-Polri akan mengamankan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di DKI Jakarta dan sekitarnya.

“Jumlah pengamanan yang kita libatkan baik itu Polri dan TNI jumlahnya 38 ribu personel, yang terdiri dari 23 ribu personel Polri kemudian 15 ribu personel TNI,” kata Gatot usai menghadiri Apel Patroli skala besar TNI-Polri di JI Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Ahad (14/4).

Ia mengungkapkan, ada sebanyak 63 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Polda Metro Jaya yang akan diamankan oleh personel. Pembagian personel disesuaikan dengan tingkat keamanannya di setiap TPS.

“Kita bagi, mana yang tadi aman, rawan, semua banyak sekali. Tapi itu adalah variabel-variabel bagaimana kita menentukan mana yang aman, rawan, dan kurang rawan,” katanya.

Gatot menerangkan, TNI-Polri telah membagi TPS ke beberapa tingkat kerawanan, yakni TPS aman, TPS rawan, TPS sangat rawan, dan TPS khusus. Tingkat kerawanan itu ditetapkan setelah dilakukan pengidentifikasian terhadap variabel-variabel kerawanan.

“Sebagai contoh, kalau di daerah tersebut didominasi oleh satu pasangan calon, dan tidak ada konflik-konflik sebelumnya, ataupun potensi-potensi gangguan keamanan, kita anggap ini daerah yang aman,” katanya.

Menurutnya, dari TPS yang ada, tidak ada satupun yang masuk ke kategori TPS sangat rawan. Yang ada hanya terdiri dari TPS aman, rawan, dan TPS khusus. TPS khusus merupakan TPS yang ada di lokasi-lokasi seperti rumah sakit.

“Kita siapkan, tetapi tentunya kami dalam hal ini TNI-Polri tentu melihat dinamika perkembangan situasi yang ada di lapangan,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa TNI dan Polri siap menghadapi pihak-pihak yang berniat akan mengganggu jalannya Pemilu 2019 dengan berbagai cara.

“TNI dan Polri siaga dan siap menindak siapapun juga yang berupaya menggagalkan pelaksanaan Pemilu 2019 dengan melanggar hukum dan melawan konstitusi negara,” katanya. [roj]

13 Apr 2019

40 Ribu Personel Amankan Kampanye Akbar Jokowi Maruf

KSATRIA| Jakarta–Pasukan gabungan dari TNI-Polri gelar apel pengamanan Kampanye Akbar paslon 01 Jokowi-Ma’ruf di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Pengerahan pengamanan Kampanye Akbar paslon 01 ini melibatkan hampir 40 ribu personel pasukan gabungan.

“Apel ini hampir 40 ribu ya tepatnya 38 ribu personel yang dikerahkan untuk mengamankan kegiatan kampanye akbar paslon 01,” kata Wakapolres Metro Jakarta Pusat, AKBP Arie Ardian Rishadi saat apel pengamanan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (13/4/2019) pagi.

Aparat gabungan membagi tiga ring sistem keamanan. Sehingga seluruh area di kawasan GBK dan sekitarnya bisa dijangkau oleh personel-personelnya di lapangan.

Sedangkan dalam kawasan GBK sendiri, sudah didirikan 10 pos pemantau.

“Jadi seluruh wilayah yang menjadi pusat kegiatan bisa kami cover semua,” ujar dia dilansir Tribunnews.

Arie juga mengatakan pihaknya sudah melakukan penyekatan di arus menuju Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Seperti arus dari Bundaran Hotel Indonesia, Lakdogi, di arus depan Polda Metro Jaya, dan Fly Over Tanah Abang.

Bagi mereka yang masuk ke area sekitar SUGBK, sudah didirikan pos pantau pada kawasan ring 2, agar petugas di lokasi bisa melakukan pengecekan badan kepada mereka yang mau masuk ke dalamnya.

Usai rampung perhelata Kampanye Akbar di SUGBK, kemudian 40 ribu personel gabungan langsung mengalihkan pusat pengamanan ke lokasi debat kelima yang masih berada di kawasan GBK, yaitu di Hotel Sultan, Jakarta Pusat.

“Jadi setelah pengamanan kampanye, kami lanjutkan pengamanan debat capres dan cawapres,” pungkas dia. [roj]

11 Apr 2019

Kabaharkam Pimpin Rapat Sinkronisasi Perpol tentang Pengamanan Swakarsa

KSATRIA| Jakarta–Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Drs Moechgiyarto SH, M.Hum, pimpin rapat pembahasan Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Kepolisian (Perpol) tentang Sistem Pengamanan Swakarsa.

Sebagaimana dirilis penanusa.com, rapat ini digelar di Grha Anabatic Technologies, Tangerang, Banten, pada Senin pagi, 8 April 2019.Dalam kesempatan ini, Kabaharkam Polri didampingi oleh Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Pol Drs W. Herry Wibowo MH, Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri, Brigjen Pol. Drs Syaiful Zahri.
Turut hadir para ketua dan sekjen dari ABUJAPI, APSI, APJATIN, ASIM, APJASI.Hadir juga para Manajemen dari PT Sigap Prima Astrea, PT Bravo Satria Perkasa, PT Jaga Nusantara Satu, PT Panglima Siaga Bangsa, PT PTC Pertamina, PT Prima Karya Sarana Sejahtera, PT Global Arrow, PT Kawal Perkasa Prima.

Rapat sebagai tindak lanjut revisi total Perkap Nomor 24 Tahun 2007 ini bertujuan untuk mendapatkan saran masukan dari para Praktisi dan Instansi di luar Polri untuk penyempurnaan Perpol dimaksud.

Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) Azis Said menjelaskan dirinya merasa lega dan puas atas draft final Perpol, di mana kami memperjuangkan tiga hal dalam Perpol itu. “Alhamdulillah dua sudah diakomodasi dalam Perpol itu dan satu lagi akan diakomodasi dalam Perkaba,” jelasnya dilansir JurnalSecurity (8/4).

Azis menjelaskan, pertama terkait legalitas Satpam, di mana seseorang dapat dikatakan sebagai anggota Satpam kalau memenuhi tiga kriteria, yaitu direkrut sesuai ketentuan Polri, lulus pelatihan Gada Pratama/Madya/Utama dan memiliki status ketenagakerjaan.

Kedua, tambah Azis, permohonan Surat Ijin Operasional (SIO) BUJP, ditambahkan kata ‘sesuai bidang usahanya’, “Jadi nanti di Perkaba akan kita kawal lagi bahwa salah satu syarat rekomendasi dan SIO adalah menjadi anggota asosiasi bidang sekuriti sesuai bidangnya,

Azis memisalkan, kalau usaha di bidang peralatan, wajib menjadi anggota ATISI, kalau usaha di bidang CIT wajib menjadi anggota APJATIN, kalau usaha di bidang Pelatihan dan Konsultan wajib menjadi anggota APSI, kalau usaha di bidang Satpam, wajib menjadi anggota Abujapi.

“Ini sebagai konsekuensi atas sudah diregisternya 8 asosiasi di Mabes Polri,” jelasnya.

Azis terus berusaha mengusulkan agar dalam Perkaba mengakomodir satpam menjadi anggota asosiasi profesi satpam karena Satpam akan menjadi Profesi dimana layaknya sebuah profesi, dimana Personilnya harus menjadi anggota Asosiasi Profesi. “Tapi Pak Kabaharkam tadi sudah janji akan diakomodir pada Peraturan Kabaharkam (Perkaba),” tuturnya.

Selain Ketua Umum APSI, hadir pula Sekjen APSI yang sekaligus Direktur PT. Bravo Satria Perkasa H. Djarot Soeprianto mendampingi Ketum APSI. [roj]

Translate »
error: Content is protected !!