KSATRIA| Jakarta–Kapolri Jenderal Pol Prof H Muhammad Tito Karnavian mengatakan Satpam adalah produk pengamanan yang fenomenal karena telah diakui oleh negara pada UU no.2 tahun 2002 pasal 3 poin C.

“Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban Indonesia salah satu unsurnya yaitu bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Termasuk dalam undang-undang No 8 tahun 1981,” kata Kapolri saat memberikan sambutan di HUT Satpam ke-38 di PTIK Jakarta, Rabu (6/2).

Dengan jumlah Satpam yang mencapai 525.000 personel ditambah satu juta lebih yang tidak memiliki sertifikat tapi sudah bertugas kata Tito sangat membantu kinerja baik Polri maupun TNI dalam pengamanan dan pelayanan terhadap masyarakat.

“Saya yakin rekan-rekan Satpam sudah melaksanakan pengamanan tanpa diketahui publik. Otoritas pengamanan dan masyarakat sangat terbantu. Ini sebuah kebanggaan dan juga berpotensi bagi kita. Tapi kalau tidak hati-hati akan jadi ancaman,” tutur Jenderal Tito.

Seragam yang dimiliki, tambah Kapolri, kartu pengenal atau ucapan salah satu bentuk kewenangan pengamanan. Maka latihan fisik dan kemampuan tangan kosong harus terlatih, agar jika ada pelaku kejahatan bisa ditangani.

“Selain kemampuan fisik, Satpam juga dituntut untuk memiliki disiplin ilmu pengetahuan. Sebab, keahlian tidak bisa mengalahkan profesi. Saat ini Satpam masih dikategorikan keahlian, maka harus kita jadikan sebagai profesi,” kata Kapolri.

Profesi lanjut Kapolri, bidang pekerjaan yang memiliki ilmu pengetahuan, pelatihan yang panjang, kode etik dan jiwa pengabdian. Satpam bisa menjadi profesi yang berawal dari keahlian.

“Polri ingin sekali mengangkat derajat satpam bukan hanya sebagai craft/keahlian tapi profesi. Keamanan sepertinya tidak begitu penting, tapi akan penting jika ada ancaman,” katanya lagi.

Kapolri menuturkan ada 4 syarat untuk menjadikan Satpam sebagai profesi, satu diantaranya kode etik yang sudah dimiliki. Kedepan harus ada majelis kode etik, karena hal ini akan memperkuat respek masyarakat terhadap Satpam.

“Kedua, harus ada jiwa pengabdian. Mungkin yang belum ada bidang keilmuan. Saya berpikir kenapa tidak diadakan sendiri. Selama ini manajer sekuriti sekolah ke luar negeri ada kelemahannya, belum tentu sama kondisinya dan network yang belum terjalin.” papar Kapolri.

Kedepan lanjut Kapolri, Indonesia akan menghadapi dan menggelar pesta demokrasi di bulan April 2019. Kapolri berharap Satpam turut berkontribusi untuk mendukung demokrasi damai aman dan tenang.

“Menjelang awal April saya berharap ada apel besar khusus Satpam didampingi oleh TNI dan Polri. Ini tidak ada maksud berpolitik praktis, kita hanya untuk menjaga pemilu yang aman dan damai,” ungkapnya. [roj]