Bravo Satria Perkasa
30 Nov 2018

50.000 Pasukan Apel Kesiapan Pengamanan Natal dan Tahun Baru

KSATRIA| Jakarta–Dalam rangka meningkatkan keamanan jelang Natal dan Tahun Baru, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian  bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto,memimpin apel kesiapan TNI membantu tugas Polri dalam rangka pengamanan Natal, Tahun Baru dan Pileg/Pilpres 2019 mendatang.

Apel gabugan ini digelar di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat pada Jumat (30/11/2018), diikuti 50.000 personel dari Angkatan Laut, Darat dan Udara serta personel Polri.

Dalam sambutannya Panglima TNI mengatakan, peserta yang hadir di Monas ini mewakili seluruh prajurit TNI-Polri dari seluruh Indonesia. “Kita mewalili rekan yang bertugas di Satuan Kerja dan Komando Kerja di perbatasan dan pulau-pulau terluar dan yang masih bertugas di wilayah bencana alam dan konflik internasional.

Sementara itu Kapolri mengungkapan sinergitas dan konsolidasi yang sudah terjalin antara TNI dan Polri adalah kunci untuk menciptakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang aman dan nyaman.

“Keamanan yang sudah terjadi selama ini kuncinya karena adanya sinergi yang luar biasa antara TNI dan Polri, lanjut Kapolri Saya merasakan betul bagaimana dukungan yang baik dari TNI, karena adanya kerjasama dan sinergi yang tulus dari TNI-Polri di semua level.

“Saya ucapkan terima kasih kepada panglima dan Kepala staf dan prajurit TNI dengan terus menunjukan kerjasama TNI-Polri.

“Apel Pengamanan Natal dan Tahun Baru, Kapolri, TNI adalah mitra terpenting Polri Dalam menjaga keamanan Nasional,” jelas Kapolri.

Dalam apel ini turut hadir KSAD Jenderal TNI Andika Prakasa, KSAL Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, KSAU Marsekal TNI Yuyu Sutisna, Dankor Brimob Polri Irjen Pol Rudy Sufahriadi, Kakorlantas Polri Irjen Pol Refdi Andry dan seluruh pejabat TNI dan Polri. [Roj]

18 Nov 2018

Ribuan Personel Gabungan Amankan Bank Jateng Borobudur Marathon

KSATRIA| Magelang–Sebanyak 1.581 personel gabungan dikerahkan untuk mengamnkan perhelatan Bank Jateng Borobudur Marathon 2018 di Magelang, Minggu (18/11/2018).

Kapolres Magelang AKBP Hari Purnomo mengatakan, ribuan personel keamanan itu terdiri dari 1.235 polisi dan 346 personel TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan lain-lain. Seluruh personel telah melakukan gelar pengamanan di Lapangan Samudraraksa Komplek Taman Wisata Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (17/11/2018).

“Kami ingin memastikan personel, sarana prasarana, ploting personel, benar-benar sesuai arahan mulai sekarang sampai pelaksanaan Borobudur Marathon besok,” kata Hari dilansir Kompas, Sabtu (17/11).

Menurut Hari, personel yang dikerahkan cukup banyak mengingat Bank Jateng Borobudur Marathon 2018 adalah event besar yang diikuti lebih dari 10.000 peserta. Perserta atau pelari berasal dari berbagai kalangan, baik dari daerah di Indonesia, juga luar negeri.

“Event ini melibatkan banyak peserta. Mereka dibagi dalam 3 kategori, yakni 10k, half marathon (21K) dan full marathon (42K),” ujarnya.

Adapun titik atau lokasi yang menjadi fokus pengamanan antara lain di start dan finish di dalam Taman Lumbini Candi Borobudur, setiap persimpangan di lintasan pelari, gang-gang kecil, dan titik strategis lainnya. “Nanti akan ada personel di lintasan per 50 meter sampai 100 meter. Kami ingin pastikan seluruh pelari merasa aman, nyaman, tidak terganggu dengan lalu lalang kendaraan,” ujar Hari.

Menurut Hari, gangguan keamanan tidak hanya aksi kriminal maupun terorisme, tetapi juga bencana alam. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang untuk antisipasi bencana alam. “Kendala yang kami prediksi adalah cuaca hujan, tetapi kami sudah persiapkan jas hujan. Lalu bencana alam misalnya pohon tumbang, kami sudah koordinasi dengan BPBD,” ucapnya. [Ro]

 

15 Nov 2018

Banyak Musibah, HUT Korps Brimob Berlangsung Sederhana

KSATRIA| Jakarta–HUT Korps ke-73 Brimob berlangsung sederhana, di tengah banyaknya bencana yang melanda bangsa Indonesia. Demikian disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat menghadiri peringatan HUT ke-73 Korps Brimob Polri di hanggar Gegana Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Rabu (14/11/2018).

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, peringatan HUT ke-73 Korps Brimob Polri tahun ini diadakan secara sederhana. “Biasanya kita melaksanakan upacara besar, kemudian dengan demonstrasi ketangkasan terjun payung, demonstrasi penanganan teror, dan lain-lain. Tapi hari ini, tahun ini dilaksanakan dengan suasana lebih sederhana,” kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Menurut Tito, ide menyederhanakan peringatan HUT ke-73 Korps Brimob Polri tahun ini datang dari Dankor Brimob Irjen Pol. Rudy Sufahriadi. Indonesia dan Polri, kata Tito, masih diselimuti duka akibat sejumlah bencana.

“Ini usulan dari Dankor Brimob. Karena ada suasana duka yang masih di hati kita semua, bagi Polri dan juga bangsa Indonesia. Ada bencana alam di Lombok dan di Sulawesi Tengah yang cukup banyak korban, termasuk juga anggota Polri, belasan anggota Polri yang gugur dalam gempa bumi yang ada di Sulawesi Tengah. Kemudian kita juga masih suasana duka dengan adanya kecelakaan pesawat Lion Air,” ujar Tito.

Tito menegaskan, Korps Brimob harus selalu dekat dengan masyarakat, tetapi tetap menjaga postur paramiliternya.

“Rekan-rekan, semenjak kita tahun 2000 dipisahkan dari ABRI, Polri diarahkan menjadi polisi yang bernuansa sipil, civilian. Polisi yang harus lebih dekat kepada masyarakat. Tapi, karena tantangan tugas dan medan yang berat, gunung, laut, dan lain-lain, maka kita tetap menjaga postur paramiliter,” tutur Tito.

Peringatan HUT ke-73 Korps Brimob Polri tahun ini juga dihadiri Ketua KPK Agus Rahardjo, Anggota Dewan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Try Sutrisno, Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Da’i Bachtiar, dan Kepala BNN Komjen Pol. Heru Winarko. [Roj]

04 Nov 2018

Munaslub APSI Sahkan Asosiasi Profesi Satpam Indonesia

KSATRIA| Denpasar–APSI adalah Asosiasi Profesi Sekuriti Indonesia, yang lahir pada tanggal 1 November 2014 sebagai penjelmaan dari Asosiasi Manager Security Indonesia (AMSI), yang lahir pada tanggal 1 Juli 2001. Sesuai dengan activity plan APSI 2018, APSI menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada tanggal 31 Oktober sampai 2 November 2018.

Rakernas APSI diselenggarakan di Bali Dynasty Resort Denpasar Bali yang dihadiri oleh beberapa pengurus dari 15 Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dari 22 DPD yang ada. DPD APSI yang hadir yaitu DPD DKI Jaya, Banten, Kepulauan Riau, Jatim, Jateng, Jabar, Sumbar, Sumsel, Sumut, Jambi, Kaltim, Sulbar, Sulsel, NTB dan Bali.

Acara rakernas APSI ini dirangkaikan dengan acara Pelantikan dan Pengukuhan pengurus DPD APSI Bali periode 2018-2023 serta kegiatan seminar tentang perkembangan sekuriti di Indonesia.

Dalam acara Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus DPD Bali yang beranggotakan lebih kurang dari 15 orang, terpilih sebagai Ketua DPD APSI Bali adalah Gede Risky Pramana dari perusahaan PT. Gada Wira Karya (GWK).

Pengurus DPD Bali dilantik oleh Ketua Umum APSI, Azis Said dan dikukuhkan oleh Kapolda Bali yang diwakili oleh Wakapolda Bali Brigjen Pol. Drs I Wayan Sunartha. Sedangkan seminar sekuriti mengambil tema “Road map (peta jalan) pelaksanaan sertifikasi profesi Satpam setelah selesainya konvensi SKKNI (Sandar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) bidang satuan pengamanan”.

Seminar sekuriti dibuka oleh Kakorbinmas Polri Irjen Pol Drs. Arkian Lubis sekaligus bertindak sebagai keynote speaker. Sedangkan narasumber seminar adalah Ketua Umum APSI  Azis Said,  Komisioner BNSP, Dr Sugiyanto dan Kasubdit Komsatpam, Kombes Pol. Liliek Darmanto dari Baharkam Polri.

Dalam rakernas APSI ini, Ketua Umum APSI Azis Said  memberikan presentasi tentang perkembangan Industrial Security Indonesia termasuk rancangan perubahan Perkap no 24 tahun 2007. Setelah Azis selesai presentasi,  rakernas sidang dipimpin oleh Sekjen APSI, Djarot Soeprianto.

Sekjen APSI Djarot Soeprianto dalam pelantikan DPD APSI Bali

Dalam sidang pleno pertama beberapa DPD mengusulkan perubahan nama asosiasi dari Asosiasi Profesi Sekuriti Indonesia (APSI) menjadi Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) dengan pertimbangan sebagai berikut:

  1. APSI agar bisa lebih fokus untuk memajukan satpam sebagai sebuah profesi yang lebih diakui, dihargai dan dibanggakan.
  2. Menjadikan wadah nyata dalam menampung aspirasi satpam.
  3. Dapat memperjuangkan hak-hak satpam sesuai ketentuan ketenagakerjaan dan ketentuan polri.
  4. Dapat memberikan pendampingan dan advokasi hukum kepada satpam yang menjadi anggota APSI dan lain sebagainya.

Akhirnya acara rakernas APSI saat itu berubah menjadi musyawarah nasional luar biasa (Munaslub). Sebagaimana diatur dalam AD/AR APSI, bahwa peserta pengurus yang hadir telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan munaslub.

Sekjen Djarot kemudian menanyakan kepada peserta sidang tentang perubahan nama asosiasi tersebut, ternyata peserta sidang  menyetujui perubahan Asosiasi Profesi Sekuriti Indonesia (APSI) menjadi Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI).

Ketua sidang Djarot Suprianto kemudian menginventarisir pengurus DPP yg telah mengikuti pelatihan Satpam. Ternyata sebagian besar Pengurus DPP dan DPD periode 2014-2019 adalah anggota satpam yang telah mengikuti pelatihan Gada Utama.

Akhirnya, pada Jumat 2 November 2018 jam 09.00 WITA, bertempat di Bali Dynasty Resort Denpasar Bali digelar Deklarasi yang diikuti oleh pengurus DPP, dan DPD yang jumlahnya 15 DPD dari 22 DPD yang ada diseantero nusantara.

Berikut isi Deklarasi APSI 2018:

Pada hari ini, JUM’AT, tanggal DUA bulan NOVEMBER tahun DUA RIBU DELAPAN BELAS, Pengurus Asosiasi Profesi Sekuriti Indonesia (APSI) yang beranggotakan Satpam di wilayah Nusantara, bersepakat untuk merubah Asosiasi Profesi Sekuriti Indonesia (APSI), menjadi ASOSIASI PROFESI SATPAM INDONESIA (APSI) dengan pertimbangan, agar lebih fokus pada pengembangan Kompetensi Profesi Satpam.

Denpasar – Bali, 02 November 2018

 

Berikut Visi dan Misi APSI 2018 – 2023

VISI:

Menjadikan Profesi Satpam Sebagai Bidang Pekerjaan yang Lebih Diakui, Dihargai dan Dibanggakan

MISI:

  1. Menjadi Mitra Polri dalam Mengembangkan Regulasi Bidang Industrial Security di Indonesia
  2. Meningkatkan Profesionalisme Personil Satpam Melalui Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi
  3. Membantu Polri dalam Menegakkan Peraturan Satpam di Indonesia
  4. Memberikan Pendampingan dan Advokasi Hukum Anggota Asosiasi Terkait Ketenaga Kerjaan, dengan Pemberi Kerja
  5. Memperjuangkan Hak-Hak Satpam Sesuai Ketentuan Ketenaga Kerjaan dan Ketentuan Polri
  6. Menggalang Kerja Sama dengan Asosiasi Bidang Sekuriti lain, baik Nasional , Regional dan International
  7. Mewujudkan Pekerjaan Satpam menjadi Profesi Satpam
04 Nov 2018

Rakernas APSI Tetapkan Gede Sebagai Ketua DPD APSI Bali

KSATRIA| Denpasar–Dalam Rakernas ke-4 Asosiasi Profesi Sekuriti Indonesia (APSI) di Bali, memutuskan Gede Risky Pramana sebagai Ketua DPD APSI Bali periode tahun 2018-2023, Kamis 1 November 2018.

Dalam sambutannya, Ketua Umum APSI Azis Said mengucapkan selamat kepada pengurus DPD APSI Bali yang baru saja dilantik, Kamis 1 November 2018. “Semoga komitmen bapak ibu untuk bergabung dengan organisasi APSI sebagai pengurus ini dapat dijaga konsistensinya, mengingat untuk aktif di organisasi APSI ini,” ungkapnya.

Lebih lanjut Azis menjelaskan, APSI merupakan organisasi profesi sekuriti non profit dan non partisan, jadi salah apabila bergabung menjadi pengurus APSI tetapi akan mencari keuntungan atau bermain politik.

Azis menjelaskan keuntungan menjadi pengurus APSI adalah bisa berinteraksi dengan stakeholder bidang sekuriti baik di wilayahnya maupun dengan komunitas sekuriti seluruh Indonesia sehingga akan menambah wawasan dan pengetahuan dibidang sekuriti, juga akan memudahkan akses kepada aparat keamanan.

APSI adalah organisasi profesi sekuriti Indonesia yang dideklarasikan pada 1 November 2014, sebagai penjelmaan dari Asosiasi Manager Security Indonesia yang lahir pada 1 juli 2001.

Azis mengatakan saat ini DPP APSI yang berkedudukan di Jakarta, telah memiliki  22 DPD APSI di 22 wilayah Polda, termasuk DPD APSI Bali di mana kepengurusan saat ini adalah periode kepengurusan yang kedua semenjak ada kekosongan pengurus beberapa tahun.

“Setelah pengurus APSI Bali periode 2018 – 2023 telah dilantik dan dikukuhkan oleh Kapolda Bali, saya harap pengurus segera membuat program kerja tahunan yang dapat berkonsultasi baik dengan DPP maupun DPD APSI lain yang sudah berjalan baik,” katanya seperti dilansir jurnalsecurity.com (1/11).

Azis menjelaskan, saat ini APSI terlibat dalam pembahasan perubahan Perkap no 24 tahun 2007 yang diinisiasi oleh Bahrakam Polri, juga terlibat dalam pembentukan SKKNI bidang jasa satpam serta pembuatan skema uji kompetensi profesi satpam yang diadakan oleh LSP satpam.

“Menurut rancangan perkap baru nanti, untuk menjadi satpam, syaratnya ada 3, yaitu direkrut sesuai ketentuan polri, mengikuti pendidikan satpam dan memiliki hubungan industrial dengan perusahaan. kemudian satpam nanti juga bisa mengikuti uji kompetensi satpam apabila sudah berpengalaman,” jelasnya.

Sementara itu Wakapolda Bali, Brigjen I Wayan Sunartha menjelaskan APSI harus memberikan manfaat kepada para petugas pengamanan dalam menjalankan tugas kepolisian terbatas ini. “Secara umum dengan adanya APSI dapat menjaga ketertiban masyarakat yang bersinergai dengan Polri,” katanya dalam sambutan pelantikan DPD APSI Bali.

Menurut Wayan, pengurus APSI Bali yang baru dilantik agar membawa perubahan yang signifikan bagi pengurus dan berdampak pada pengamanan di Bali. Menurutnya, Bali merupakan tempat wisata, dan magnet kegiatan besar nasional oleh karena itu wisatawan akan lebih banyak datang apabila rasa amannya terjamin.

Untuk menjaga keamanan memang tugas aparat keamanan dan harus didukung oleh komponen lainya seperti satpam yang profesional. “Tenaga security ini juga harus memenuhi standar internasional. Jangan sampai ada security abal-abal,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPD APSI Bali Gede Risky Pramana mengatakan pihaknya harus bekerja keras untuk melakukan pembinaan terhadap satuan pengamanan (satpam) di wilayah Bali. Oleh karena itu pihaknya bekerja sama dengan BUJP.

“Kami juga melakukan kerja sama dengan BUJP, termasuk juga dengan kepolisian dalam mencetak satpam yang profesional,” ucapnya.

Menurut dia, langkah tersebut akan dituangkan dalam program kerja, sehingga keberadaan satpam di Bali diharapkan ke depan semua bersertifikat dan memenuhi standar sesuai dengan aturan.

04 Nov 2018

Wakapolda Bali: Satpam harus Bersertifikat dan Profesional

KSATRIA| Denpasar–Wakil Kepala Polda Bali Brigjen Pol. I Wayan Sunartha dalam pelantikan Ketua DPD APSI Bali menjelaskan, bahwa keberadaan satpam di Bali sudah ada peningkatan dari segi kualitas.

Keberadaan satpam menjadi mitra kepolisian dalam areal lingkup kerja tertentu. Apalagi Bali sebagai destinasi wisata dunia sangat diperlukan keamanan berstandar internasional, termasuk juga keberadaan satpam di lingkungan hotel-hotel dan area publik.

“Maka dari itu, kami sudah berkoordinasi dengan APSI, BUJP termasuk Gubernur Bali untuk keberadaan satpam harus sesuai dengan aturan. Kami juga sudah berkoordinasi berkaitan dalam penyusunan modul dalam memberikan pelatihan kepada calon satpam,” ujarnya di sela-sela pelantikan, seperti dilansir jurnalsecurity.com Kamis (1/11).

Ditanya terkait kualitas satpam di Bali, kata Waka Polda Bali Wayan Sunartha, keberadaannya saat ini sudah ada peningkatan dan ke depannya agar lebih berkualitas lagi.

“Karena itu satpam harus bersertifikat dan profesional. Memang dulu masih diwarnai dengan satpam preman di sejumlah perusahaan. Tapi secara perlahan-lahan itu sudah dilakukan pembinaan dan pelatihan sehingga ke depan tidak ada lagi satpam arogansi dalam menjalankan tugasnya,” katanya.

Wakapolda berharap dikukuhkannya APSI Bali, ini dalam rangka meningkatkan kualitas security di Bali khususnya, karena pengamanan Pamswakarsa itu merupakan mitra dan perpanjangan tangan Polri untuk menjaga keamanan pada perusahaan tempat security itu bekerja.

Wayan menambahkan, natinya akan dibuat modul materi pelajaran untuk satpam sesuai dengan standar pengamanan pamswakarsa pada tiap level dari gada pratama, gada madya, dan gada utama.

“Jika sudah ada standar yang diberikan, sehingga security kedepanya tak asal-asal. Tetapi melalui proses pelatihan yang baik, benar, dan memiliki pengawas,” tambahnya.

Jendral bintang satu ini tidak menyangkal bahwa sebelumnya tenaga pengamanan lebih banyak memakai dari pengamanan ormas. Hal ini sudah jadi atensi pihak Polda Bali dalam melakukan pembenahan.

Jadi jika ada dari ormas yang ingin menjadi security harus melalui seleksi yang diterapkan oleh APSI.

“Sekarang sudah mulai disosialisasikan ke ormas untuk menjadi security yang profesional. Termasuk juga sosialisasi ke desa. Dengan demikian tak ada yang arogan dan petantang petenteng. Semuanya profesional,” jelasnya.[roj]

Translate »
error: Content is protected !!