Bravo Satria Perkasa
29 Oct 2016

BSP Area Sumatera 2 Gelar Pembinaan Security

KSATRIA, (BSP) — Dalam mewujudkan komitmennya menjaga kualitas para Sumber Daya Manusia (SDM) satuan pengamanan (Satpam), PT Bravo Satria Perkasa (BSP) Area Sumatera II rutin melakukan pembinaan secara berkala untuk anggota security-nya.

Hal ini terlihat, dalam pembinaan secara berkala kepada seluruh anggota yang ada di wilayahnya, yang dilaksanakan di lapangan Markas Batalyon Arhanud 12/SBP Baterai Tempur P,  Pakjo Palembang, Sabtu (29/10/2016).

“Pembinaan ini dilakukan dua kali satu bulan dan minimal sekali dalam sebulan, agar tetap bugar. Jadi kita juga memiliki motto Menjaga Para Penjaga,” kata Area Head Sumatera II Mariyanto disela-sela pembinaan seperti dikutip tribunnessumsel.com (29/10).

sumatera-2-2 sumatera-2-3 sumatera-2-4

Menurutnya, jika para penjaga dalam hal ini Satpam PT BSP ini tidak dijaga, maka akan berakibat fatal. Sehingga kebutuhan anggotanya tetap harus menjadi perhatian manajemen, mulai dari menjaga hak-haknya, menjaga perilaku dan bahkan menjaga hati. Dimana BSP sudah menyiapkan aturan yang jelas.

“Kita (BSP) sangat menghargai profesi security, karena itu apa yang menjadi hak-hak security dan karyawan lainnya menjadi perhatian manajemen BSP, mulai dari gaji hingga jaminan kesehatan. Bahkan BSP tidak segan-segan memberikan reward kepada security yang berprestasi,” tegasnya.

Ditambahkan Mariyanto, sebagai perusahaan di bidang jasa pengamanan yang memiliki anggota sekitar 14 ribu personil se Indonesia, BSP sangat concern dalam membina anggotanya menjadi lebih baik, sebab personil Satpam merupakan aset bagi peruaahaan.

Melalui kinerja mereka, BSP bisa tumbuh dan berkembang sampai saat ini. Sehingga, presiden director BSP Joko PN Utomo mengistilahkan kegiatan mutu anggota Satpam merupakan bagian, dari proses “Menjaga Para Penjaga”.

“Satpam itu sosok yang penting, baik di instansi pemerintah atau swasta. Mereka membutuhkan adanya Satpam sebagai perpanjangan tangan dari Polisi, karena perannya sangat vital, maka BSP sangat memperhatikan pendidikan, cara kerja dan kesejahteraan,”pungkasnya.

Dalam pembinaan secara berkala tersebut, materi pembinaan berkaitan dengan tugas pokok anggota security sehari-hari, ditambah dengan service excelent untuk peningkatan pelayanan.

Selain itu, pembinaan langsung di lokasi penempatan tugas yang dilakukan secara berkala, dan evaluasi terus menerus, dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang Tupoksi Satpam. [FR]

 

29 Oct 2016

218 Personel Amankan Deklarasi Kampanye Damai DKI Jakarta

KSATRIA (BSP)–Sebanyak 218 personel Kepolisian melakukan pengamanan Deklarasi Kampanye Damai dan Beintegritas Pilgub DKI 2017 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Sabtu (29-10-2016).

Kekuatan pengamanan acara tersebut, dengan rincian, 100 anggota Tombak 62 pimpinan AKP Alwati, 20 personel Patra pimpinan Brigadir Budianto, 20 personel Patmor Polda Metro Jaya, pimpinan AKP Misno, lima personel Krimum Polda Metro Jaya pimpinan AKBP Momo Sukandi, SH, lima personel Intelkam Polda Metro Jaya pimpinan Kompol Kasmono, delapan personel Lantas  pimpinan AKP Juli, 35 personel Sabhara Polrestro Jakpus, tiga anggota Patko Polrestro Jakpus pimpinan AKP Abdul Farid   dua anggota Binmas Polrestro Jakpus pimpinan AKP Ponidar, 10 anggota Sat Narkoba Polrestro Jakpus pimpinan  AKP Gultom dan 10 anggota Polsektro Gambir pimpinan AKBP Ida Ketut Gahananta KR, SIK.

Sementara itu, selain Agus-Sylvi pasangan  calon (paslon) Gubernur dan Wagub nomer , Ahok-Djarot (2) dan Anies- Sandiaga Uno (3), Deklarasi Kampanye Damai Pilgub DKI 2017, dihadiri Ketua Bawaslu dan pendukung paslon.

Usai deklarasi, tiga paslon melakukan parade atau karnaval menggunakan alat peraga dua mobil hias, 10 mobil pribadi, 20 motor masing-masing calon serta Tronton untuk KPUD DKI Jakarta dengan jumlah peserta sekitar 2000 orang.

Seperti yang diberitakan situs tribratanews.com, adapun rute karnaval,  start dari silang Monas menuju Bundaran HI  putar balik menuju Gajah Amada Plaza menuju Istana Presiden.

Dari Istana Presiden menuju silang Monas, lokasi tempat acara deklarasi kampanye damai dan berintegritas. [FR]

 

24 Oct 2016

Pilkada Serentak 2017, Polri Kerahkan 71.983 Personil Pengamanan

KSATRIA, (BSP)–Pengamanan Pilkada Serentak 2017 sepenuhnya dibiayai oleh APBD ma­sing-masing daerah yang akan menyelenggarakan pes­ta demokrasi. Terca­tat ada 101 daerah yang me­ngi­kuti Pilkada Serentak 2017 di seluruh Indonesia.

Adapun kekuatan total personel kepolisian dalam pengamanan Pilkada Seren­tak 2017 yang akan dikerahkan seba­nyak 71.983 personil. Penga­ma­nan tersebut telah dimulai se­jak jadwal, program, taha­pan dan jadwal Pilkada Se­rentak 2017 berjalan.

“Kalau diinventarisir di se­luruh Indonesia, 101 Pil­ka­da itu di angka Rp923 miliar. Itu adalah kalkulasi nasional un­tuk pelaksanaan 101 wila­yah Pil­ka­da Serentak untuk pe­­nga­manan oleh polda dan pol­­res-polres,” kata Kadiv Hu­­mas Polri, Irjen Boy Rafli Amar, (20/10)

“Ini terbagi di seluruh tempat yang melaksanakan Pemilukada. Sedangkan BKO brimob yang dipersiapkan Mabes Polri 5.410,” katanya.

Untuk tingkat kerawanan masing-masing daerah, nan­tinya akan dievaluasi dan dinilai oleh Kapolda masing-masing daerah. “Jika para Kapolda meni­lai tidak perlu BKO maka dia akan memberdayakan selu­ruh kesatuan yang ada di sana. Misalnya ada daerah di Jatim yang tidak ikut Pilkada maka bisa diperbantukan dari daerah tersebut ke daerah yang ikut Pilkada,” tukasnya

Boy Rafli Amar menga­takan bahwa pada masa kam­pa­nye Pilkada Serentak 2017 akan dikerahkan setengah ke­kuatan Polri untuk penga­ma­nan. Ada 101 daerah yang terlibat dalam pesta de­mo­krasi tersebut.

“Masa kampanye 28 Ok­to­ber 2016 sampai 11 Fe­bruari 2017. Ini masa pan­jang kita harap tingkatkan kondusifitas lancar,” katanya. [FR]

 

14 Oct 2016

Prosedur Tanggap Darurat Gangguan Demonstrasi di Perusahaan

KSATRIA, (BSP)–Kekacauan huru hara merupakan gangguan yang disebabkan adanya demo massal oleh karyawan perusahaan atau masyarakat sekitar perusahaan, sehingga mengganggu jalannya kegiatan operasional perusahaan.

Prosedur tanggap darurat gangguan huru hara atau demo massal adalah bagaimana cara mengatur tata cara penanggulangan kekacauan huru hara secara hati hati dalam mengatasinya. Sebab jika salah dalam mengatasi atau menanggulangi huru hara atau demo massal, bukannya ketertiban yang didapat malah bisa berubah menjadi kekacauan.

Dan berikut langkah langkah dalam mengatasi demo massal atau huru hara yang dilansir dari laman newssafety.blogspot.com. Berikut prosedurnya:

Tindakan Umum:

  1. Kepala Satpam mengkoordinir para anggotanya dan bekerjasama dengan Koordinator Tanggap Darurat untuk menyiapkan regu tanggap darurat untuk stand by bilamana diperlukan.
  2. Satpam bekerjasama dengan HRD akan mengisolasi tempat-tempat berkumpulnya karyawan dan massa melalui penutupan pintu-pintu yang diperlukan.
  3. Satpam akan menghubungi kantor Kepolisian terdekat untuk minta bantuan pengamanan bila diperlukan.
  4. Satpam mengamankan aset perusahaan, anggota manajemen dan karyawan perusahaan saat terjadinya huru hara.

Indikasi Penyimpangan Unjuk Rasa:

  1. Tidak mematuhi ketentuan
  2. Tidak membawa alat/senjata penyerang namun melakukan tindakan memancing keributan
  3. Tidak bersedia mengikuti arahan himbauan petugas perusahaan
  4. Peserta unjuk rasa yang terorganisir dan bergerak mengganggu operasi pabrik

Koordinasi

  1. Perkiraan taktis situasi yang dihadapi.
  2. Tindakan anggota satpam dan petugas tanggap darurat
  3. Pembagian tugas tiap anggota (tim) yang ikut dalam penanganan huru-hara
  4. Meminta batuan anggota kepolisian.
  5. Melaporkan hasil negosiasi kepada wakil manajemen untuk tindak lanjut
  6. Memberi kesempatan pimpinan unjuk rasa menertibkan massanya
  7. Bila ada anggota kepolisian lakukan penertiban bersama.

Penertiban

  1. Bila gagal penertiban melalui negosiasi, maka komandan regu mempersiapkan tindakan penertiban.
  2. Pasukan membentuk formasi bersaf merapat dengan lengan saling mengunci.
  3. Komandan regu memberi seruan peringatan kepada pihak yang melakukan unjuk rasa.
  4. Perlengkapan: tongkat dan gas air mata untuk digunakan, bila perlu
  5. Upaya penertiban dilakukan sedapat mungkin tanpa kekerasan

Konsolidasi

  1. Setelah massa bubar, adakan apel/rapat konsolidasi untuk mengantisipasi kemungkinan adanya aksi lagi atau kegiatan lainnya.
  2. Patroli untuk mencegah massa berhimpun kembali. Usahakan patroli dalam berkelompok dalam jumlah tertentu.

Demikian prosedur umum mengenai Prosedur Tanggap Darurat Gangguan Huru Hara atau demo massal. Semoga bermanfaat. [FR]

 

14 Oct 2016

Polri Siagakan 8380 Personil Amankan Demo di Balai Kota Jakarta

KSATRIA, (BSP)–Kepolisian Daerah Metro Jaya menerjunkan ribuan personelnya untuk mengawal jalannya aksi demonstrasi yang dilakukan sekitar 15 ribu orang di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta, Jumat 14 Oktober 2016. Konsentrasi massa berada di sekitar wilayah Monas, depan Patung Kuda Indosat, dan Masjid Istiqlal.

“Seluruh kuatnya 8380 personel disiagakan,” ujar Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Polres Metro Jakarta Pusat, Komisaris Polisi Suyatno seperti dilansir viva.co.id, Jumat, (14/10).

Selain di depan Balai Kota, massa juga berunjuk rasa di depan kantor Bareskrim Polri, yang kini berada satu gedung di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Gambir, Jakarta Pusat.

Akibat aksi ini, arus lalu lintas di sekitar Masjid Istiqlal dan Monas mengalami gangguan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Suyatno mengatakan jajaran kepolisian memberlakukan pengalihan arus situasional, tergantung kondisi di lapangan.

“Jadi kita sudah siapkan rutenya mereka menuju ke lokasi unjukrasa. Bila ada pengalihan arus, akan terjadi di sekitar Medan Merdeka, tapi untuk sekarang belum ada, situasional,” kata dia menambahkan.

Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Awi Setiyono di Mapolda Metro Jaya mengatakan sebagai antisipasi, beberapa objek vital akan mendapatkan penjagaan kepolisian, seperti tempat ibadah, pelayanan umum, serta Gedung Balai Kota DKI dan Istana Wakil Presiden yang berada di sebelahnya.

“Di sana banyak objek vital. Kita amankan titik-titik seperti Masjid Istiqlal, dua gereja yaitu Gereja Katedral dan GPIB Immanuel. Ada pula Dubes Amerika Serikat, di situ ada Istana Wakil Presiden, dan Balai Kota. Mereka akan orasi-orasi di sana dan finish di Patung Kuda,” ucapnya.

Mengenai razia dari petugas untuk menanggulangi massa membawa senjata tajam atau benda berbahaya lainnya, Awi menjawab, “Terkait dengan sweeping itu sudah Protap (prosedur tetap) mereka (Kapolres) untuk melaksanakan itu dan mereka harus mengerjakan itu. Para Kapolres jajaran untuk memastikan, apalagi bapak Kapolda sudah mengeluarkan maklumat terkait larangan membawa senpi (senjata api), sajam (senjata tajam), dan membawa benda-benda berbahaya.”

Sedangkan untuk mengurai arus lalu lintas, kata Awi, pihak Satlantas Polda Metro Jaya akan memberlakukan sistem buka tutup di Jalan Medan Merdeka Timur dan Medan Merdeka Selatan. “Kita lihat situasional di lapangan untuk buka tutup jalan,” jelasnya. [FR]

 

 

 

10 Oct 2016

Ribuan Petugas Keamanan Siap Amankan Sail Selat Karimata

KSATRIA, (BSP)–Gelaran akbar Sail Selat Karimata di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat akan digelar pada 15 Oktober 2016 mendatang, Kapolda Kalbar Irjen Pol Musyafak mengatakan akan mengerahkan lebih dari dua ribu personil untuk pengamanan acara besar ini.

“Seminggu yang lalu dari Polda Kalbar sudah dipasang ada sebelas tenda, bahkan dari tim wantimpres itu sudah duluan bikin tenda di sana, karena memang kepanitiaan ini kan dari pusat dan daerah kita sini, tapi pengamanan sepenuhnya di polda Kalbar yang lebih banyak,” kata Musyafak seperti dilansir tribunnews.com. (6/10).

Musyafak menjelaskan, bahwa tugas polisi bukan cuma mengamankan lokasi saja, tapi melakukan pengamanan sepanjang perjalanan, mulai dari kedatangan presiden di Bandara Supadio, hingga pengamanan terhadap sejumlah menteri yang sudah tiba di Ketapang menuju ke Kayong Utara.

“Anggota yang akan saya kerahkan semuanya ada seribu sembilan ratusan, namun yang saya catatkan di Kodam itu ada seribu tiga ratusan, kemungkinan bisa lebih dari itu,” jelasnya.

Rencananya, tercatat ada 25 menteri dan sejumlah pejabat selevel kementerian yang akan menghadiri acara Sail Karimata ini. “Kemudian dari delegasinya sendiri ada sekitar 30 dari negara asing, dan undangan yang resmi di undang dari pusat maupun dari daerah ada sekitar tiga ribu, namun undangan yang untuk masyarakat ada tujuh ribu, ini hasil rapat kita di Jakarta kemarin, ya mudah-mudahan semunya berjalan lancar dan aman,” kata Musyafak. [FR]

 

10 Oct 2016

Kongres PSSI, Panitia Siapkan 150 Petugas Keamanan

KSATRIA, (BSP)—Perhelatan Kongres Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) akan segera digelar. Panitia lokal menyiapkan 150 personel keamanan internal untuk menjaga kelancaran pelaksanaan kongres PSSI di Makassar, Sulawesi Selatan, 17 Oktober 2016.

“Di hadapan PSSI pusat, kami menjelaskan tentang sejauh mana kesiapan pelaksanaan kongres di Makassar, di antaranya masalah keamanan,” kata pelaksana tugas Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Sulawesi Selatan, Alwi Kattu seperti dilansir tempo.co (6/10).

Alwi menjelaskan, 150 petugas keamanan yang dimaksud bukan berasal dari kepolisian dan tentara, melainkan dari sumber daya manusia panitia sendiri. Pengamanan dari pihak kepolisian dan tentara akan dibahas dalam rapat selanjutnya.

Dalam pertemuan panitia lokal yang diwakili oleh beberapa pengurus Asprov PSSI Sulawesi Selatan dan Kota Makassar itu, juga ditegaskan kesiapan panitia lokal dalam menyukseskan kongres yang akan memilih ketua umum, wakil ketua umum, dan anggota komite eksekutif PSSI tersebut.

Selain itu, panitia lokal sudah mengantongi rekomendasi dari kepolisian resor setempat untuk pelaksanaan kongres di Makassar. Pihaknya hanya tinggal menunggu putusan akhir dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia yang memang berhak memberikan rekomendasi. [FR]

05 Oct 2016

Pesan Panglima TNI dalam HUT TNI Ke 71

KSATRIA, (BSP)—Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 71 di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 5 Oktober 2016.  Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, bertindak sebagai inspektur upacara.

Tema yang diambil pada HUT TNI ke-71 ini tidak berbeda dengan tahun sebelumnya, yakni “Bersama Rakyat TNI Kuat, Hebat, Profesional, Siap Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Kepribadian”.

Dalam sambutannya, Gatot berpesan agar anggota TNI mampu bersikap netral dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang digelar pada 2017 mendatang. “Menyikapi Pilkada serentak 2017, saya perintahkan kepada seluruh TNI untuk wajib mengedepankan netralitas dalam segala tahapan pilkada,” kata Gatot.

Para prajurit juga diimbau untuk turut memperhatikan situasi dan kondisi di sekitar. Mereka juga wajib selalu mewaspadai perkembangan situasi di wilayahnya apabila ada indikasi ancaman, indikasi ketidaknetralan prajurit TNI atau potensi yang menghambat kelancaran jalannya pilkada.

Panglima TNI juga berpesan agar kesederhanaan perayaan HUT TNI kali ini tidak mengurangi makna dan kekhusyukan. “Harapan saya, kegiatan ini tidak mengurangi makna dan kekhusyukan. Tetap dilakukan untuk menunjukkan kearifan lokal. Boleh dengan pertunjukan seni, hingga bedah rumah senior-senior di TNI,” ujarnya.

Panglima menekankan agar seluruh TNI selalu dan terus berjuang dan berdampingan dengan rakyat, sebagai bentuk citra khas TNI.

“Ciri ini yang tidak boleh pudar. Ksatriaan dan kesejatian harus terus dikembangkan dan serasi tumbuh berdampingan dengan masyarakat, yang kini jauh lebih modern. Karena rakyat, TNI kuat,” tegasnya.

Upacara ini diikuti 1.000 peserta dari seluruh prajurit dan PNS se-Mabes TNI. Sebagai komandan upacara tersebut yaitu Kolonel Kes Irfan Bachtiar. [FR]

 

 

 

03 Oct 2016

Pilkada Papua Barat, Polri Siapkan 5.000 Personil Keamanan

KSATRIA, (BSP)–Kepala Polda Papua Barat, Brigadir Jenderal Polisi Royke Lumowa, menyiapkan 5.000 personil untuk mengamankan Pilkada Papua Barat.

Seperti diberitakan kantor berita antaranews.com (2/10) Lumowa mengatakan,  polisi siap mengamankan Pilkada setempat dengan maupun tidak memperoleh dukungan anggaran pengamanan dari pemerintah daerah.

“Saat ini tahapan sudah bergulir dan seluruh personil baik di jajaran Polres maupun Polsek serta Pospol siap digerakan. Beberapa personil sudah dikerahkan untuk mengamankan kantor KPU dan Bawaslu,” katanya.

Dia menyebutkan, Polda sangat siap karena dibantu personil dari Tentara Nasional Indonesia, baik Kodim, Korem maupun Kodam XVII Cendrawasih. Untuk memperkuat pengamanan, Polda akan meminta penambahan pasukan BKO dari Kepolisian Indonesia.

“Kami akan minta sekitar 300 personi Brimob dari Kepolisian Indonesia, kalau diberi lebih dari itu akan lebih baik. Agar bisa disebar di daerah-daerah yang kerawananya tinggi,” ujarnya.

Papua Barat diidentifikasi sebagai daerah memiliki kerawanan cukup tinggi dibanding daerah lain. Terkait hal tersebut, Kapolda yakin pihaknya bisa mengantisipasi.

Beberapa pendekatan dilakukan terhadap bakal calon, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tim sukses. Hal ini sebagai langkah antisipasi potensi konflik tidak muncul ke permukaan.

“Kami berharap semua pihak mengacu pada aturan sebab segala proses pada Pilkada ini telah diatur serta ada prasyarat yang harus ditaati oleh siap bakal calon,” ujarnya lagi.

Dia mengungkapkan dari 13 kabupaten/kota Papua Barat, Kabupaten Manokwari dinilai sebagai daerah yang paling rentan terjadi konflik. Beberapa daerah lain diantaranya, Kota Sorong, Kabupaten Maybrat dan Tambrauw.

“Manokwari rawan karena disini pusatnya provinsi, kantor KPU dan Bawaslu ada di sini. Sementara Kota Sorong, Maybrat dan Tambrauw pun demikian karena disana juga melaksanakan pemilihan wali kota dan bupati,” ujarnya. [FR]

03 Oct 2016

Polri Jamin Keamanan Investor di Kawasan Obyek Vital

KSATRIA, (BSP)—Untuk menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi investor, Kepolisian Republik Indonesia akan memberikan ‎pengamanan khusus di beberapa kawasan industri yang telah ditetapkan sebagai obyek vital.

Kapolri Jenderal Tito Karn‎avian mengatakan, peran Kepolisian sangat penting untuk jaminan keamanan dan kepastian hukum, pada kawasan industri, terutama pada kawasan-kawasan industri ‎yang dinyatakan sebagai obyek vital seperti Jababeka, Cikarang.

“Ada 14 obyek vital diberikan pengamanan khusus, ini tidak boleh ada unjuk rasa karena sudah ada di Undang-Undang, dimana tidak boleh obyek vital terdapat unjuk rasa,” kata Tito usai penandatanganan Nota Kesepahaman antara BKPM dengan Polri, pertengahan September lalu.

Menurut Tito, pengamanan dari Kepolisian bukan hanya diberikan kepada industri yang berada pada kawasan yang dinyatakan obyek vital, tetapi melingkup kawasan berbisnis di daerah-daerah lainnya.

“‎Kami berikan pengamanan, mulai dari pengamanan premanisme, masalah sengketa, limbah dan gangguan lainnya,” tutur Tito dikutip tribunnews.com .

‎Dengan terciptanya keamanan bagi setiap investor dalam negeri maupun luar negeri, kata Tito, maka hal ini sejalan dengan langkah BKPM dalam mempromosikan Indonesia kepada investor asing.

‎”Kami mau juga menjaga agar investor yang sudah ada jangan beralih ke negara lain karena semua negara berkompetisi untuk menarik investor, jadi kami mendukung untuk menciptakan iklim yang sehat bagi dunia investor di Indonesia,” tegasnya.

Dalam kerjasama BKPM dan Polri itu, 10 Kapolda hadir untuk memberikan komitmen, seperti Kapolda Jawa Timur, Kapolda Jawa Tengah, Kapolda Banten, Kapolda Metro Jaya, Kapolda Sumatera Utara, Kapolda Sumatera Selatan, Kapolda Jawa Barat, Kapolda Kalimantan Timur, Kapolda Sulawesi Selanan, dan Kapolda Kepulauan Riau. [FR]

 

Translate »
error: Content is protected !!