Bravo Satria Perkasa
30 Sep 2016

Penutupan PON 2016 Libatkan 3.420 Personel Pengamanan

KSATRIA, (BSP)–Pekan Olahraga Nasional (PON) Jawa Barat XIX/2016 yang ditutup dengan upacara meriah Kamis (29/9) malam melibatkan 3.420 personel pengamanan. Pengawalan ketat dalam acara ini disiapkan untuk menyukseskan penutupan pesta olahraga empat tahunan tersebut.

Kabid Humas Polda Jabar Kombespol Yusri Yunus menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan personel lengkap untuk mengawal agenda penutupan yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

“Kami sudah menyiapkan total 3.420 personel aparat keamanan yang terdiri dari Polri, TNI, Satpol PP, Dishub, Damkar, dan pengamanan lainnya,” kata Yusri.

Jumlah personel penutupan PON 2016 lebih banyak dari pada saat pembukaan yang menurunkan 2.535 personel keamanan. Yusri yakin personelnya dapat meminimalisir segala tindak kejahatan seperti copet, teroris, dan sabotase.

Ada tiga zona pengamanan yang sudah disiapkan. Pertama di dalam stadion untuk pengamanan para penonton dan tamu undangan. Zona kedua berada di luar stadion dan zona tiga berada di area parkir.

Acara penutupan dihadiri Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla. Penutupan yang memakan biaya sekitar Rp45 miliar tersebut mengusung konsep utama ‘Harmoni Indonesia’.

Meski PON kali ini diwarnai protes dan aksi kericuhan, tuan rumah Jawa Barat sukses meraih juara umum. Selanjutnya, pesta olahraga multievent tersebut bakal digelar di Papua pada tahun 2020. [FR]

29 Sep 2016

Dirut BSP Buka In House Training Manajemen ISO

KSATRIA, (BSP)– Direktur Utama PT. Bravo Satria Perkasa (BSP) Joko PN Utomo membuka In House Training Pemahaman Integrasi tentang Sistem manajemen Mutu ISO 9001:2015, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 dan Sistem Manajemen Kesehatan dan keselamatan Kerja OHSAS 18001:2007 di Head Office BSP, Rabu, 28 September 2016.

Dalam sambutannya, Joko mengatakan kegiatan training ini sebagai bentuk upaya meningkatkan kualitas para karyawan di lingkungan BSP. Sekaligus sebagai komitmen BSP untuk menambah wawasan untuk pengembangan para karyawan.

“Kegiatan positif ini untuk mengembangkan sumber daya manusia yang ada di BSP, hal ini sebagai cita-cita bersama untuk menciptakan one team, one mission one goal ini hanya bisa dicapai dengan cara mampu bekerja keras, bergerak cepat, bertindak tepat,” tegasnya.

Joko menjelaskan bahwa Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 ini mencakup tentang prosedur semua proses penting dalam bisnis, yakni adanya pengawasan dalam proses untuk memastikan bahwa sistem menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas. Begitu juga tersimpannya data dan arsip penting dengan baik.

“Sistem ini juga mencakup adanya pemeriksaan unit-unit yang kurang maksimal dengan disertai tindakan perbaikan yang benar apabila dibutuhkan. Secara teratur meninjau keefektifan tiap-tiap proses dan kualitas itu sendiri,” jelasnya.

Berikutnya adalah Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015, di mana seluruh elemen BSP wajib mematuhi standar yang digunakan untuk merancang dan menerapkan sistem pengelolaan lingkungan environmental management system (EMS) dalam upaya meminimalisir dampak negative kegiatan terhadap lingkungan.

Sementara Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja ISO 18001:2007 mencakup seluruh elemen BSP wajib menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Joko menegaskan, tiga sistem manajemen di atas sejalan dengan tema Rakernas BSP yang diselenggarakan tahun 2016 bertema “Peningkatan produktivitas untuk persiapan dalam persaingan bisnis terkait Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)”.

Joko menambahkan, dengan adanya tiga sertifikat manajemen bertaraf internasional ini hendaknya seluruh bagian manajemen BSP agar semakin termotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja karena BSP telah memiliki sertifikat manajemen berskala internasional.

“Saya berharap dari adanya training ini bisa lebih memaksimalkan produktifitas dalam bekerja, sehingga BSP bisa lebih maju dan berkembang lebih besar lagi,” tuturnya. [FR]

 

27 Sep 2016

1.000 Polisi Amankan Debat Hillary Vs Trump

KSATRIA (BSP)—Pengamanan debat calon Presiden Amerika Serikat, Hillary Clinton dan Donald Trump berlangsung sangat ketat. Debat perdananya ini digelar di Hofstra University, Hempstead, New York, pada 26 September 2016 waktu setempat dengan pengawalan ribuan pasukan keamanan.

Sejumlah demonstran pun terlihat berkumpul di Hofstra University untuk menyaksikan ‘perang terbuka’ antara Hillary dan Trump. Polisi pun diterjunkan untuk menjaga debat berlangsung dengan aman.

Para petugas mengatur area unjuk rasa yang berada di seberang jalan dari tempat dihelatnya debat. Mereka mengatakan, tujuan para petugas keamanan adalah mencegah pendukung Hillary maupun Trump berseteru.

“Kami memisahkan dua kelompok itu agar tak menyulut kericuhan,” ujar Komisaris Polisi Nassau County, Thomas Krumpter, seperti dikutip dari abc7ny.com, Selasa (27/9/2016).

Ia mengatakan, pengamanan debat Hillary vs Trump merupakan upaya keamanan terbesar yang pernah dilaksanakan di Nassau County. Sejumlah anjing pelacak bahan peledak diterjunkan di dalam auditorium dan di seluruh kampus dengan radius seperempat mil.

Terdapat juga tim SWAT, pasukan berkuda, helikopter. Untuk alasan keamanan, jalan di sekitar universitas untuk sementara waktu ditutup.

Polisi dan pejabat pengadilan negeri mengatakan, mereka telah bersiap menghadapi lebih dari 10.000 demonstran, meskipun belum diketahui jumlah pasti yang mungkin hadir. Sementara itu, pada pukul 20.00 waktu setempat, Polisi Nassau County mengonfirmasi 24 orang telah ditangkap.

Direktur Nassau County chapter of the New York Civil Liberties Union, Susan Gottehrer, mengatakan bahwa organisasnya memiliki sekitar 10 orang untuk memantau kegiatan polisi dan demonstran.

Pejabat kepolisian mengatakan, pengalaman dalam mengamankan debat capres di Hofstra pada 2008 dan 2012 membantu mereka dalam melakukan persiapan.

Krumpter mengatakan, 1.000 polisi diterjunkan dalam acara debat tersebut. Angka tersebut naik dari 600 petugas pada 2008 dan 700 pada 2012. Menurut perkiraan, Departemen Nassau menghabiskan biaya hampir US$ 2 juta atau Rp 26 miliar untuk melakukan pengalaman.

Mantan penasihat keamanan publik untuk dua gubernur New York, Michael Balboni mengatakan, arena basket di mana para kandidat akan melakukan debat merupakan tempat ideal yang memungkinkan perencana untuk memiliki beberapa lapisan zona keamanan. [FR]

 

23 Sep 2016

Irjen Pol Mochamad Iriawan Resmi Jadi Kapolda Metro Jaya

KSATRIA, (BSP)– Tongkat komando Kapolda Metro Jaya resmi berpindah dari Irjen Pol Moechgiyarto ke Irjen Pol Mochamad Iriawan. Acara serah terima jabatan ini pun digelar pada Jumat (23/9/2016) tadi pagi, dipimpin langsung Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian di Rupatama Mabes Polri, Jakarta.

Berdasarkan Surat Telegram (TR) Kapolri bernomor ST/2253/IX/2016 yang didistribusikan pada Jumat 16 September 2016, disebutkan ada pergantian sejumlah Kapolda. Demikian humaspoldametrojaya.blogspot.co.id merilis beritanya. (23/9)

Selain Kapolda Metro Jaya, posisi Kapolda Aceh Irjen Pol M Husein Hamidi juga diganti. Irjen Pol Husein yang masuk masa pensiun digantikan oleh Wakapolda Aceh Brigjen Pol Rio Septianda Djambak.

Sementara, Irjen Pol Moechgiyarto diplot mengisi jabatan Kepala Lembaga Pendidikan (Lemdik) Polri menggantikan Komjen Syafruddin, yang sudah lebih dahulu dipercaya menjabat Wakapolri.

Irjen Pol Moechgiyarto digantikan Irjen Pol Mochamad Iriawan yang sebelumnya Kepala Divisi Propam (Kadiv Propam) Polri. [FR]

 

22 Sep 2016

Polda Metro Siap Amankan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta

KSATRIA, (BSP) Meningkatnya suhu politik dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, Polda Metro Jaya mengantisipasinya dengan menerjunkan sebanyak 364 personel pasukan pengamanan dan petugas intelijen.

“Ada 364 personel kita siapkan untuk mengamankan jalannya proses tahapan pendaftaran pencalonan, itu tahapannya. Jadi setiap tahapan akan kita siapkan benar, kita antisipasi dengan kedepankan Satgas Intelijen dan Babinkamtibnas,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Moechgiyarto, seperti dikutip bhayangkaraperdana-news. Rabu (21/9).

Di waktu yang bersamaan dengan pelaksanaan tahapan pilkada, pihaknya juga meluncurkan Aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Pelaporan Polda Metro Jaya (SIAP-PMJ) yang bisa digunakan untuk melaporkan gangguan di tengah masyarakat melalui smartphone.

“Kalau ini jadi, SIAP, maka pengamanan pilkada pun Polda Metro menurut saya akan mempunyai database yang luar biasa. Karena cukup nanti anggota yang jaga di TPS dia tinggal klik saja foto dari hasil penghitungan suara, dia sudah kirim langsung ke Command Center,” tutur Irjen Pol Moechgiyarto.

Moechgiyarto membantah jika aplikasi ini sengaja diluncurkan saat Pilkada DKI Jakarta 2017. “Oo tidak, bukan karena mau Pilkada. Ini pelayanan mendekatkan diri kepada masyarakat. Ini program Pak Kapolri, kebetulan di program kedua dan kedelapan itu menyangkut bagaimana kita meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk melaporkan menggunakan manfaat IT,” pungkasnya.

Sementara itu Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Awi Setiyono menjelaskan

detail kegiatan yang telah dilakukan Polda Metro Jaya terkait persiapan mengenai pengamanan di wilayah hukumnya.

“Sejak tanggal 19 Agustus 2016 kami sudah melakukan operasi Mata Praja Jaya 2016. Selama 440 hari sampai dengan 31 Oketober 2017 (sampai pelantikan). Untuk tahapannya kami sudah melakukan rencana pengaman Pilkada serentak mulai dari DKI Jakarta, Banten dan Kabupaten Bekasi,” paparnya seperti dikutip okezone.com.

Berikut agenda Pilgub DKI Jakarta dengan pengamanan polisi:

  1. Tanggal 21-23 September 2016: Pendaftaran pasangan calon selama tiga hari.
  2. Tanggal 24-25 Oktober 2016: Penempatan dan penetapan nomor urut pasangan calon selama dua hari.
  3. Tanggal 25 November 2016-14 Februari 2017: Pengadaan distribusi logistik selama 82 hari.
  4. Tanggal 28 Oktober 2016-11 Februari 2017: Selama 107 hari pelaksanaan kampanye terdiri atas debat publik secara terbuka maupun kampanye melalui media.
  5. Januari 2017: Kemungkinan gelar pasukan pengamanan pilkada.
  6. Tanggal 12-14 Februari 2017: Masa tenang selama tiga hari.
  7. Tanggal 15 Februari 2017: Pungut dan hitung suara selama satu hari.
  8. Tanggal 16-27 Februari 2017: Rekap hasil suara selama 13 hari.
  9. Tanggal 25-27 Februari 2017: Penetapan hasil suara ke KPU provinsi selama tiga hari.
  10. Tanggal 14 Maret-14 Juni 2017: Perselisihan hasil pemilu.
  11. Tanggal 31 Oktober 2017: Pelantikan dan ucap janji.

“Kami akan terus melakukan persiapan pengaman supaya Pilgub nanti berjalan kondusif. Kalau soal personil, kita belum tahu masih proses,” tutupnya. [FR]

 

22 Sep 2016

Pasca Insiden, Sistem Keamanan PON 2016 Ditingkatkan

KSATRIA–Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi meminta jaminan keamanan bagi atlet-atlet yang berlaga dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat menyusul sejumlah kericuhan pada sejumlah pertandingan.

“Atlet harus dijamin keamanannya karena mereka adalah aset bangsa dan calon-calon pahlawan olahraga nasional yang akan membawa nama negara dalam kejuaraan internasional,” kata Menpora dirilis kantor berita antaranews. (21/9)

Menpora mengatakan semula akan menuju Bandung, Jawa Barat, untuk memanggil Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan aparat keamanan dan meninjau langsung keamanan dalam penyelenggaraan PON 2016.

“Kalau PON diwarnai pemukulan dan perkelahian itu tidak elok dan memalukan bagi kita semua. Saya minta aparat keamanan harus bertindak tegas,” tegas Menpora.

Menpora juga meminta PB PON untuk memberikan sanki kepada tindakan ketidakjujuran karena PON merupakan kesempatan untuk melakukan konsolidasi nasional bagi KONI daerah, atlet daerah, serta perwakilan pemerintah daerah.

Pada Selasa (20/9), Menpora menyurati PB PON meminta untuk memperketat sistem keamanan seiring munculnya kericuhan pada pertandingan polo air di Komplek Stadion Jalak Harupat, Bandung, Senin (19/9).

Menpora meminta aparat keamanan untuk mengendalikan diri dan tidak mudah emosional, begitu juga dengan suporter yang diharapkan dapat mengendalikan diri serta tidak menciderai kejuaraan empat tahunan itu. [FR]

18 Sep 2016

Penjagaan Keamanan KTT-GNB ke-17 di Venezuela

KSATRIA–Konferensi Tingkat Tinggi ke-17 Gerakan Non-Blok (GNB) di Pulau Margarita, Venezuela sejak tanggal 15-18 September 2016 berlangsung aman. Pemerintah setempat memberlakukan pengamanan ketat, dengan menyebar tentara berjaga di hampir setiap sudut kota.

Pantauan di Hugo Chaves Convention Center, Pulau Margarita, Venezuela seperti dilansir detik.com, Jumat pagi waktu setempat (16/9/2016) tentara berbaret merah terlihat mondar-mandir. Mereka juga menutup sebagian akses jalan.

Suasana di sekitar Hugo Chaves Convention Center relatif sepi. Pertokoan terlihat masih tutup sekitar pukul 10.00 waktu setempat.

Tentara yang ada di lokasi selalu menanyakan tujuan orang-orang yang melintas dengan bahasa Spanyol. Mereka hanya mengatakan bahwa dilarang melintas dan mengambil gambar di area lokasi yang dijaga pengamanan.

Tak hanya di lokasi itu saja yang penjagaannya ketat, bahkan di hotel tempat delegasi menginap pun penjagaan oleh tentara diperketat. Tentara nampak berjaga-jaga di area hotel hingga di lift dan tangga hotel.

Situasi di Venezuela memang sedang krisis. Kursi parlemen diduduki oleh oposisi dari Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Beberapa pekan lalu di Ibukota Venezuela, Caracas juga ada demonstrasi dari warga.

Sementara itu Pulau Margarita terletak sekitar 467 kilometer dari Caracas. Lokasi ini dipilih karena faktor keamanan dan juga sebagai salah satu destinasi wisata di Venezuela.

KTT ke-17 GNB dibuka di Hugo Chavez Convention Center pada Sabtu (17/9) pukul 09.00 waktu setempat. [FR]

15 Sep 2016

Industrial Security Menyongsong Era Smart City

KSATRIA–Ke depan, perkotaan-perkotaan di dunia cenderung menggunakan konsep smart city. Kecanggihan teknologi menuntut pengelola kota akan beralih ke pemakaian teknologi dalam mewujudkan smart city. Kendati lebih efektif dan efisien, tetap harus mengedepankan pendekatan kemanusiaan, sebab canggihnya teknologi jika digunakan manusia jahat akan berakibat fatal dan menghancurkan.

Ketua Umum Asosiasi Profesi Security Indonesia (APSI) Azis Said SE menegaskan bahwa teknologi informasi telah merambah masuk dalam pembangunan sebuah kawasan khususnya perkotaan dan industri. Sejumlah kota besar di Indonesia mulai mengkampanyekan diri sebagai smart city dengan rangkaian pembangunan infrastruktur mempergunakan teknologi yang menjadi kebutuhan masyarakat modern. Keberadaan perusahaan tidak bisa menghindar dari kebutuhan tersebut, termasuk pengelola  security perusahaan.

Apabila para profesional bidang security tidak menyesuaikan diri dengan kebutuhan dikhawatirkan akan dikesampingkan oleh pelaku usaha. “Akan berbahaya jika pengelola yang menggunakan teknologi nanti justru diserahkan kepada tenaga ahli asing,” paparnya dalam sebuah seminar tentang smart city.

Azis mengatakan, pemahaman masyarakat tentang konsep pengamanan berkaitan dengan konsep smart city masih minim. Kebanyakan masyarakat masih memiliki pemahaman bahwa bicara pengamanan perusahaan hanya berbicara tentang satpam. Padahal satpam hanya pengamanan fisik belaka sementara keamanan perusahaan memiliki spektrum luas, antara lain tentang hubungan industrial, community development dan CSR, pengamanan informasi dan lain sebagainya. “Berbicara tentang smart security tidak bisa lepas dari konsep Crime prevention through environmental design (CPTED),” terangnya.

Meskipun teknologi dalam konsep smart city dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang cepat, namun di kawasan tersebut akan rawan tindak kejahatan, pencurian, aksi masa hingga terorisme.   Semua pihak perlu menyiapkan diri untuk menyongsong smart city dengan pembinaan anggota satpam, manager security dan manager satpam dalam pengamanan korporasi, serta memahami tantangan ancaman keamanan kota-kota berbasis smart city.

Bapak Satpam Indonesia Jend Purn Prof Dr Awaloedin Djamin MPA menyebutkan, ditengah rencana penerapan kosep smart city perlu sistem pengamanan yang tidak mengganggu kestabilan perekonomian dan meresahkan masyarakat. Sebagaimana diketahui, sejak terjadinya serangan WTC pada 9/11 di Amerika Serikat itu menjadi genderang perang melawan teror di dunia. “Terorisme menjadi isu tidak hanya di Indonesia tapi di dunia,” terangnya.

Indonesia yang berada di kawasan Asia Tenggara pernah mengalami berbagai serangan bom, seperti bom Bali 1 dan Bali 2, bom di Hotel Ritz Calton Jakarta, bom natal dan ancaman keamanan disejumlah kedubes dan kawasan vital lainnya. Selain terorisme, masyarakat juga menghadapi nasional crime seperti illegal loging, illegal fishing, korupsi, narkoba, pembunuhan sadis, perampokan pembegalan dan kejahatan lainya. “Jakarta dengan penduduk 30 juta menghadapi tantangan nasional crime yang bisa merambah ke kota-kota besar lainnya,” ujar mantan Kapolri tahun 1978 ini.

Disisi lain, dunia satpam menghadapi persaingan global dengan diberlakukannya Asean Economic Community (AEC), Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), dan pasar bebas yang menambah tantangan dalam negeri. Sekarang ini standar kompetensi profesi perlu bersaing untuk mengadakan inventarisasi dan evaluasai objektif mana yang positif dan mana yang harus diperbaiki. “Kata Soekarno kalau tidak hati-hati kita bisa menjadi kuli di negeri sendiri,” paparnya.

Menghadapi ancaman kriminal serta persaingan global, sekuriti di Indonesia tidak boleh kalah dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Thailand. Polri bisa menjalin kerjasama dengan APSI, ABUJAPI dan asosiasi lainnya untuk strategi pengamanan nasional yang profesional. “Sekarang  di kota-kota besar mulai kalut dengan kejahatan fire crime. Pemberantasan kejahatan menjadi tanggung jawab bersama untuk memberikan solusi perbaikan pengaman di Indonesia,” terangnya.

Pria kelahiran Padang, 26 September 1927 ini juga berharap para pemimpin memiliki perhatian pada security yang menjadi garda terdepan dalam penegakan keamanan di pemukiman, kawasan industri, pusat perniagaan, perkotaan dan objek-objek vital. Negara ini tidak mungkin aman hanya oleh Polri sebab anggota Polri banyak diambil KPK, Kejaksaan dan MA. “Untungnya ada Pamswakarsa yang berperan mutlak membantu pengamanan negeri untuk mengawal keberlangsungan kegiatan,” paparnya. [FR]

 

14 Sep 2016

Laporkan Kejahatan Lewat Aplikasi ‘Siaga Reserse’

KSATRIA–Kepolisian Daerah Metro Jaya merilis aplikasi bernama ‘Siaga Reserse’. Aplikasi ini merupakan inovasi baru untuk merespon laporan dari masyarakat akan aduan tindak pidana kejahatan. Aplikasi ‘Siaga Reserse’ ini diharapkan dapat merespons laporan masyarakat dengan cepat.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rudy Heriyanto Adinugroho mengatakan, aplikasi ‘Siaga Reserse’ saat ini baru bisa diunduh bagi pengguna handphone android melalui playstore.

“Jadi awalnya silakan unduh aplikasi ini melalui playstore. Setelah diunduh, pengguna akan diminta mengisi identitas diri seperti nama, alamat, nomor telepon dan nomor telepon lainnya seperti nomor telepon keluarga atau kerabat. Ini wajib untuk kami tahu siapa pelapor,” kata Rudy saat soft launching aplikasi ‘Siaga Reserse’ di Polda Metro Jaya, Rabu 14 September 2016.

Usai mengisi identitas, jika pelapor ingin menggunakan aplikasi ini langsung menekan tombol ‘lapor’ di layar handphone pengguna.

“Pada saat pelapor atau korban memencet tombol ‘lapor’ maka akan diminta memotret kejadian. Tapi jika mendesak tanpa foto kejadian bisa juga dan langsung mengisi kejadian apa yang  ingin dilaporkan, misalnya ada jambret atau perampokan atau laporan lainnya,” katanya.

Secara otomatis, wajah pelapor pun akan terekam dalam aplikasi ini dan pihak kepolisian bisa mengetahui pelapor dan lokasi kejadian secara real time. “Usai melapor, nantinya anggota akan menghubungi untuk memerifikasi laporan tersebut dan menurunkan anggota,” katanya.

Sementara itu, Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Hendy F Kurniawan mengatakan, setiap laporan masyarakat tidak harus anggota Polda Metro Jaya yang turun tangan.

“Kami lihat lokasinya. Jika memang dekat dengan Polsek dan Polres tertentu akan kami arahkan anggota Polres dan Polsek. Tetapi tetap kami awasi laporan tersebut,” katanya. Hendy menambahkan, aplikasi ini akan terus berkembang sesuai permintaan masyarakat dan kondisi di lapangan.

“Bayangkan saja perbandingan polisi dan masyarakat satu banding satu juta. Intinya kami ingin secepat mungkin hadir jika masyarakat butuh bantuan karena ada tempat dan waktu serta ruang di mana polisi tidak hadir. Tapi dengan aplikasi ini masyarakat merasakan polisi hadir,” tegasnya. [FR]

 

13 Sep 2016

Komjen Syafruddin Resmi Jabat Wakil Kapolri

KSATRIA— Komisaris Jenderal Syafruddin akhirnya resmi menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian RI setelah dilantik oleh Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian, Sabtu (10/9/2016). Syafruddin yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri resmi menggantikan posisi Budi Gunawan yang sekarang menjabat sebagai Kepala BIN.

Proses pelantikan dilaksanakan di Ruang Rapat Utama Mabes Polri. Sejumlah perwira tinggi Polri dan jajaran kepala kepolisian daerah turut hadir.

Pelantikan dimulai sekitar pukul 08.00 WIB. Pelantikan itu dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Penunjukan Syafruddin ini berdasarkan surat telegram Nomor: ST/2219/IX/2016 tertanggal 9 September 2016. Dalam pelantikan tersebut, Syafruddin mengucapkan sejumlah sumpah.

“Saya bersumpah, bahwa saya selaku pejabat Polri, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang 1945. Saya akan menaati segala perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan oleh saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab,” Syafruddin mengucap sumpah mengikuti Tito.

Sumpah tersebut juga menyatakan, Wakapolri akan menjunjung tinggi kehormatan bangsa serta senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat bangsa dan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang atau golongan, dan memegang rahasia sesuatu yang sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan.

“Bahwa saya tidak akan melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan gratifikasi berupa apa saja dari atau kepala siapapun juga yang diduga atau patut diduga untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatan dan pekerjaan bahwa saya akan bekerja dengan jujur, disiplin, bertanggung jawab, cermat dan semangat untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara,” Syafruddin melanjutkan sumpah.

“Pemilihan Bapak Syafruddin sebagai wakapolri dinilai dari beberapa aspek. Kompetensi dan pengalaman. Beliau bekerja dari operasional, komando, staf lama di pendidikan,” ujar Tito.

Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan terlihat berada di barisan depan di antara pejabat-pejabat Polri. Tito sekaligus mengucapkan selamat kepada perwira tinggi bintang empat itu.

“Kita dukung Bapak Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai kepala BIN, dan kepada Wakapolri yang baru. Semoga semua dapat berjalan lancar untuk kepentingan Polri,” tutur Kapolri. [FR]

 

Translate »
error: Content is protected !!